Edisi 30 Juni 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasila

Kamis, 30 Juni 2016

No. 124 tahun X

UU Tax Amnesty

Tak Sesuai Pancasila JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang baru disetujui DPR RI tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. ‘’Pada sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Hidayat ketima menerima pengurus DPP Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin. Sementara, dalam UU Pengampunan Pajak memberikan pengampunan terhadap pengusaha yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri terutama Singapura. Para pengusaha yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri diberikan pengampunan dan diabaikan kasus hukumnya, jika membawa kembali dananya ke Indonesoa. Padahal, kata dia, pengusaha Indonesia yang melarikan dana ke luar negeri, umumnya karena terkait dengan persoalan hukum seperti korupsi dan penggelapan. ‘’Terhadap pengusaha seperti ini seharusnya tidak diampuni, tapi kasus hukumnya diproses. Setelah ada bukti kuat, pengusaha ditangkap dan dananya dikembalikan ke Indonesia,” katanya. Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai perlakuan terhadap pengusaha seperti ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan, masyarakat kelas bawah dikenakan pajak pada saat belanja, tapi pengusaha bermasalah malah diampuni pajaknya. Selain itu, katanya, juga memberikan ketidakadilan terhadap pengusaha yang patuh terhadap aturan hukum termasuk membayar pajak secara tertib dan benar. (har)

KPK Tetapkan Lima Tersangka JAKARTA - KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait rencana pembangunan 12 proyek ruas jalan di Sumbar yang melibatkan anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana. ‘’Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, KPK memutuskan tersangka IPS, NOP, dan SHM sebagai penerima suap,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, kemarin. IPS adalah anggota Komisi III DPR RI bernama I Putu Sudiartana. KPK telah menyegel ruang kerja politisi Partai Demkokrat tersebut di Ruang 0906 Lantai 9 Gedung Nusantara I. Putu, yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Demokrat diduga menerima Rp500 juta yang diberikan melalui tiga kali transfer

ke tiga rekening berbeda, salah satunya ke rekening Putu. Dari bukti transfer yang ditemukan KPK, lanjut Syarief, transaksi pertama sebesar Rp150 juta, kedua sebanyak Rp300 juta, dan terakhir Rp50 juta. KPK masih mendalami ‘commitment fee’ yang dijanjikan kepada Putu. Diduga uang itu diberikan untuk memuluskan pengesahan anggaran proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar dengan nilai proyek Rp300 miliar agar didanai APBN-P 2016. Sementara itu, tersangka penerima suap lainnya yaitu SHM yang merupakan pengusaha dan NOP yang adalah sekretaris pribadi dari IPS. Kemudian, KPK juga menetapkan YA dan SPT tersangka pemberi suap. (ant)

Suluh Indonesia/ade

DIPERIKSA - Samsul Hidayatulla, kakak Saipul Jamil diperiksa terkait kasus suap di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Usai Bukber

Sudiartana Ditangkap JAKARTA - Ada hal menarik sebelum anggota Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Bali, I Putu Sudiartana sebelum ditangkap penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa mengungkapkan sebelum ditangkap, Sudiartana sempat menghadiri buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga anti korupsi tersebut. ‘’Temanteman di Whatsapp lihat pak PS (Putu Sudiartana) akrab dengan pimpinan KPK, karena habis buka bersama. Kawankawan bertanya ada apa? Kok habis senyum-senyum dan ketawa-ketawa dengan pimpinan KPK lalu ditangkap. Ada apa? Mudah-mudahan KPK Suluh Indonesia/ade

BARANG BUKTI - Dua penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang dengan mata uang asing serta bukti transfer saat jumpa pers terkait penangkapan anggota DPR I Putu Sudiartana di Jakarta, kemarin. KPK dalam menangani kasus suap terkait proyek infrastruktur di Sumatra Barat ini telah menetapkan lima orang tersangka.

KPK :

Harta Tidak Berkorelasi Kemenangan Dalam Pilkada KOMISI Pemberantasan Korupsi merilis riset tentang pendanaan kampanye yang menghasilkan temuan bahwa tidak ada korelasi antara harta kekayaan calon kepala daerah dan kemenangannya di pemilihan umum. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, kemarin mengatakan, pasangan calon yang kaya ternyata tidak berkorelasi dengan kemenangannya. Sebenarnya yang kami cari apakah biaya kampanye yang besar berkorelasi dengan kemenangan, tapi datanya tidak tersedia. Dalam risetnya, KPK juga tidak menemukan adanya peningkatan dalam dana hibah, bantuan sosial, atau pengadaan barang dan jasa untuk calon petahana pada T-1 (setahun sebelum pemilihan) dan T+0 (tahun pemilihan). ‘’Sela-

ma ini kita beranggapan kalau petahana akan meningkatkan APBD sehingga saat pencalonan, dia dapat dana. Ternyata datanya bilang tidak ada. Dan kelihatannya bukan pakai dana hibah dan bansos lagi, tapi dana program. Jadi, di dana program sudah ada pembayaran atau kompensasi pendukung-pendukungnya,” katanya. Dia mengatakan perbedaan anggaran yang signifikan pada pemerintahan petahana kecenderungannya justru terjadi pada tahun pertama hingga tahun kelima setelah pemilihan umum. KPK merekomen-

dasi kepada auditor untuk melakukan pemeriksaan khusus pada T+1 atau setahun setelah pemilihan umum. Selain itu, KPK juga memandang pengaturan dana kampanye melalui data laporan penerimaan dan pengeluaran kurang efektif karena batas maksimal dananya sering dilewati, laporannya tidak disampaikan, atau laporan yang disampaikan tidak akurat. ‘’Ada biaya lain yang nilainya signifikan besar tapi tidak dicantumkan, antara lain biaya mahar sebelum kampanye dan biaya saksi di TPS,” kata Pahala. Biaya mahar termasuk salah satu dana terbesar dengan nilai yang berbeda antara pasangan calon yang dipinang dan meminang partai. KPK merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperluas defi-

nisi biaya kampanye bukan hanya selama kampanye, tetapi sebelum kampanye agar mencakup pula dana mahar dan sesudah kampanye untuk meliputi biaya saksi dan sengketa. Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan UU sekarang dan revisinya belum mengatur pembatasan dana kampanye yang bersumber dari calon maupun partai politik. ‘’Karena esensi pilkada demokratis harus membuka ruang partisipasi masya-rakat, jadi idealnya dana yang dikeluarkan oleh calon dari parpol tidak boleh lebih besar dari sumbangan perorangan dan badan usaha swasta guna menggambarkan legitimasi politik dari pasangan calon yang berkontestasi,” kata dia. (ant)

bisa memberikan penjelasan. Dari tadi malam kan kaya ada hantu. Desas-desus (tidak jelas),” kata Desmond J. Mahesa di Jakarta, kemarin. Pada Senin, 27 Juni 2016 lalu, anggota dan pimpinan Komisi III DPR memenuhi undangan buka puasa bersama pimpinan KPK di Gedung KPK. Diselasela acara tersebut, Putu Sudiartana menyempatkan diri berfoto bersama dengan Ketua KPK Agus Rahardjo. Dalam foto yang beredar di media sosial itu, tampak Agus dan Sudiartana saling melempar senyuman. Desmond mengatakan klarifikasi pimpinan KPK secara detil penting agar tidak ada persepsi berbeda di internal Komisi Hukum DPR itu. “Tadi malam beberapa anggota Pan-

ja (Penegakan Hukum) dan pimpinan Komisi berkomunikasi dengan KPK untuk minta penjelasan. PS terkena kasus apa? Bagi kami ini penting agar kami meresponsnya dengan bijak. Jangan sampai kami punya persepsi lain,” kata politisi dari Partai Gerindra ini. Rekan sejawat I Putu Sudiartana di Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengakui sebelum ditangkap, Sudiartana sempat menghadiri buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga anti korupsi tersebut. “Betul Bung (I Putu Sudiartana),” kata Masinton. Penegasan tersebut membenarkan adanya foto yang diunggah dan beredar di media sosial, saat Ketua KPK Agus Rahardjo berfoto berdua dengan Putu Sudiartana. (har)

Sudiartana Dipecat JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan seluruh jajaran kader partai mulai anggota Fraksi Demokrat DPR, Ketua Dewan Kehormatan Partai, dan Sekretaris Jenderal Partai di Cikeas, Bogor, kemarin. Rapat digelar menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) anggota DPR dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana oleh KPK. Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul memastikan Putu Sudiantara akan menerima sanksi pemecatan, karena kasus korupsi yang dialaminya adalah tertangkap tangan secara langsung oleh penyidik KPK. Selama ini, sejumlah anggota DPR dari Fraksi Demokrat

yang tertangkap tangan, mendapatkan sanksi pemecatan dari keanggotaan partai. ‘’Yang jelas partai kami tegas, katakan tidak pada korupsi. Kalau ada anggota kami yang tertangkap KPK, tidak akan mendapat bantuan hukum dan langsung dipecat,” kata Ruhut Sitompul menanggapi sanksi yang akan diberikan partainya terhadap Putu Sudiartana. Berdasarkan laman resmi yang dilansir lembaga anti korupsi tersebut, Putu Sudiartana yang juga Wakil Bendahara Umum DPD Partai Demokrat Bali ini tercatat memiliki harta kekayaan Rp 12.936.168.392 dan utang Rp 364.694.807. Dengan demikian, setelah dipotong utang hartan-

ya berjumlah Rp 12.571.473.585 atau Rp 12,5 miliar. Sudiartana terakhir kali tercatat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 1 Maret 2013 silam saat dirinya mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur Bali 2013-2018. Dalam laporannya, dia diketahui memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 11.775.860.000 yang terdiri dari sejumlah tanah di Kabupaten Buleleng, Badung, Klungkung, Tabanan hingga Kota Denpasar. Sementara harta bergerak Putu terdiri dari alat transportasi dan mesin lainnya senilai Rp 650.000.000, dan harta bergerak lainnya Rp 14.225.000. (har)

Suluh Indonesia/ade

FOTO BERSAMA - Putu Sudiartana (kanan) dan Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) foto bersama usai acara buka puasa bersama pimpinan KPK dan Komisi III DPR di Jakarta, sehari sebelum ditangkap.

K ta

Suluh Indonesia, Kamis 30 Juni 2016

2

Djarot Usulkan

Pendatang Dibebani Uang Penitipan JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berencana menerapkan program penitipan uang bagi pendatang baru yang datang ke Ibukota pasca Lebaran. Djarot menjelaskan, program itu pernah digalakkan jaman Ali Sadikin saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pendatang diperbolehkan masuk Jakarta. Namun sebelum masuk mereka harus menitipkan uang sebagai jaminan di Jakarta tidak berbuat hal negatif. Jika itu dilanggar, warga akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan uang yang diberikan sebagai jaminan. ‘’Kalau mereka datang ke Jakarta dengan niat baik tentu mereka tidak keberatan dengan rencana ini. Jika pendatang tersebut berbuat negatif, maka akan

dikembalikan ke kampung halamannya,” ucap Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Jika para pendatang keberatan dengan rencana itu, Djarot meminta, warga Ibukota yang mudik ke daerah asalý tidak membawa sanak saudaranya ke Jakarta. Sebab, saat ini jumlah warga di Jakarta tidak lagi ideal. Kalau ditambah dengan jumlah pendatang, akan semakin memberatkan pemerintah. ‘’Kalau balik ke Jakarta jangan bawa temannya, saudaranya apalagi yang tidak punya keterampilan itu jadi penganguran itu jadi beban bagi masyarakat dan pemerintah,” tandasnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta warga yang datang ke Jakarta usai Lebaran harus me-

Kilas

miliki keterampilan. Dengan demikian pendatang tidak menganggur dan dapat langsung bekerja sesuai keahliannya. ‘’Pemudik boleh membawa keluarga dari kampung kalau mereka betul-betul mempunyai keterampilan dan keahlianý,” kata Djarot. Ia juga menilai, seharusnya arus urbanisasi tidak hanya terjadi di Jakarta. Dalam hal ini, DKI juga terus berupaya. Dari data yang diterimanya, penduduk Ibukota saat malam hari jumlahnya mencapai 10 juta jiwa. Saat siang hari jumlahnya bertambah sekitar 3 juta jiwa menjadi 13 juta jiwa. “Arus urbanisasi harus kita tekan terus,” ugkapnya. (ant)

Bisnis Jakarta/ant

REKAPITULASI KTP TEMAN AHOK - Relawan "Teman Ahok" melakukan rekapitulasi penghitungan satu juta KTP secara manua di markas Teman Ahok di Jakarta, kemarin. Rekapitulasi manual tersebut melibatkan 100 orang relawan yang terdiri dari 90 orang tim rekapitulasi dan 10 orang koordinator untuk 10 tim yang hasilnya akan dijadikan ajang pembuktian terkumpulnya satu juta KTP oleh Teman Ahok.

PDIP :

Terkait Lahan Cengkareng

Konsistensi Ahok Diuji

Ahok Tetap Independen RELAWAN Basuki Tjahja Purnama atau Teman Ahok yang mendukung Ahok menjadi gubernur DKI pada pilkada 2017 berharap Ahok tetap berada di jalur independen. Salah satu pendiri Teman Ahok Singgih Widyastono di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya berharap Ahok tetap memilih jalur independen dan tidak lewat partai politik. Namun kita akan menunggu keputusan Ahok apakah akan tetap independen atau lewat partai. Dia mengatakan Teman Ahok menunggu jawaban petahana tersebut selambat-lambatnya setelah libur Lebaran. Menurut dia, jika Ahok pada akhirnya memilih jalur partai politik maka Ahok harus memberikan alasan kepada publik kenapa dia lebih memilih jalur tersebut.Dia pun tak memungkiri bahwa akan ada pendukung Ahok yang telah memberikan dukungannya lewat pengumpulan KTP, merasa kecewa jika Ahok melangkah ke pilkada 2017 dengan kendaraan partai politik. Karena KTP yang dikumpulkan oleh Teman Ahok adalah KTP dari orangorang yang mendukung Ahok untuk berada di jalur independen. (kmb)

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai konsistensi calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sedang diuji, antara memilih jalur perseorangan atau partai dalam Pilkada DKI 2017. ‘’Awalnya dia (Ahok) menggebu jalur perseorangan dan memberi syarat sejuta KTP, sekarang sejuta sudah terpenuhi dan ada tiga partai mendukung tanpa syarat. Dia mau pakai yang mana, itu uji konsistensi Ahok,” kata Gembong di Jakarta, kemarin. Menurut dia, konsistensi

Ahok sebagai pemimpin akan terbukti jika dirinya maju melalui jalur perseorangan, seperti komitmennya sejak awal. ‘’Kalau pakai perseorangan dia jempolan, kalau (lewat) partai ‘pret’ lah itu,” ujar Gembong. Sebelumnya, Ahok mengisyaratkan keinginannya membuka peluang maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada serentak 2017. Isyarat itu dilontarkan Ahok seiring deklarasi dukungan yang dilakukan Partai Golkar terhadap dirinya di Jakarta, Jumat, yang melengkapi dua dukungan partai politik sebelumnya yakni NasDem dan Ha-

nura. ‘’Makanya nanti tiga partai pendukung dan saya akan ketemu Teman Ahok sebelum Lebaran. ‘Gua’ tanya nih, bagaimana, kita masih mau pakai tiket sulit atau mau tiket yang mudah. Prinsipnya tiga partai ini sama mau dukung, mau ngusung,” ujar Ahok. Dengan dukungan dari NasDem, Hanura dan Golkar, maka Ahok dimungkinkan maju melalui jalur partai politik, sebab ketiga partai itu memiliki total kursi DPRD sebanyak 24, dan sudah memenuhi syarat untuk ajukanc alon. (kmb)

8 Jakmania Jadi Tersangka POLDA Metro Jaya terus melakukamn pengembangan kasus kericuhan yang dilakukan oleh oknum JakMania saat pertandingan Persija kontra Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sedikitnya sudah delapan orang oknum Jakmania ditetapkan sebagai tersangka.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, tiga di antara disangkakan melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Brigadir YTM di tengah lapangan dan perusakan kendaraan dinas patwal. Ketiganya, JM (28), MDN alias Q (25), dan RMZ (20), didakwa pasal 170 KHUP dengan pidana penjara sembilan tahun dan atau pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan enam bulan. “JM dan MDN, disangkakan melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Brigadir YTM di tengah lapangan. Sedangkan RMZ (20), melakukan perusakan kendaraan dinas patwal, termasuk memukul salah satu anggota polisi,” katanya, Selasa (28/6). Sedang kelima tersangka lain AF (16) warga Grogol Petamburan, MF (19) dan MR (19) warga Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, serta RF (18) warga Cikupa Kabupaten Tangerang, dan AL (19) warga Ranca Bungur, Bogor ditetapkan sebagai tersangka. (kmb)

Bisnis Jakarta/son

SIDANG DAKWAAN - Terdakwa kasus dugaan pemberian suap penanganan peninjauan kembali (PK) terhadap PN Jakpus Doddy Aryanto Supeno (kanan) berbincang dengan kerabatnya usai menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Basuki Inginkan

Warga Miliki BPJS Kesehatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengharapkan, di ulang tahunnya yang ke 50, semua warga sudah mengikuti pelayanan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Basuki, harapannya hadiah ulang tahun untuk saya paling spesial kalau BPJS bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Basuki mengatakan, banyak warga yang akhirnya kehilangan harta bendanya karena biaya perawatan kesehatan yang terlalu mahal. Hal itu diketahuinya lang-

sung ketika tetangganya di Belitung Timur yang sebelumnya sukses membuka toko kemudian kesulitan ekonomi karena membiayai anaknya yang kecelakaan. ‘’Anaknya tabrakan, terpaksa pasang pen habis Rp 27 juta. Uang dagangan diambil, tidak punya toko lagi,” tandasnya. Gubernur DKI Jakarta, Ba-

suki Tjahaja Purnama menyoroti, pentingnya gotong royong kesehatan. Warga yang telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus dilayani dengan baik. Ia menjelaskan, selama ini banyak orang kurang mampu yang akhirnya menjual harta bendanya untuk biaya berobat. Sebab tak jarang rumah sakit meminta uang muka sebagai jaminan perawatan. ‘’Kalau anda panik anda mengeluarkan DP. Begitu masuk seminggu, berapa hari ditagih. Bapak itu sopir ojek bilang nggak

mampu, masa harus jual motornya,” ujar Basuki dalam saat Membuka dan memberikan arahan pada Pertemuan Koordinasi Petugas Puskesmas, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan dalam rangka Pemantapan Pelayanan dan Obat di Era JKN Wilayah DKI Jakarta, Rabu (29/6). Oleh sebab itu, Ia meminta warga DKI Jakarta yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau BPJS Kesehatan tetap dilayani. Pasalnya, jaminan itu membantu mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. (kmb)

Dana Rp 200 Miliar Diduga Dibagi-Bagi JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mencurigai adanya bagi-bagi uang pembelian lahan Cengkareng Barat. Diduga ada dana sebesar Rp 200 miliar yang dibagi-bagikan. Ia menjelaskan, pembayaran yang diterima oleh warga yang mengaku pemilik lahan tidak sepenuhnya diterima. Anggaran yang dialokasikan untuk pembelian lahan itu senilai Rp 648 miliar. Namun Tuty Sukarno yang mengaku pemilik lahan hanya menerima sekitar Rp 448 miliar saja. Sehingga ada kekurangan Rp 200 miliar yang belum dibayarkan. ‘’Saya mau tahu duit yang ditransfer itu kemana, si Bu Tuty kan gugat ke pengadilan, dia bilang Rp 200 miliar dia enggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau gitu kesimpulannya,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Basuki yakin sisa pembayaran Rp 200 miliar tidak diambil dalam bentuk tunai. Sehingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa menelusurinya. ‘’Ngapain kamu dapat duit bayaran Rp 200 miliar dibayar kontan, nah itu ditelusuri saja PPATK langsung bisa ketahuan kok,” ujarnya. Karena, pihaknya telah menerapkan penggunakan anggaran non tunai untuk semua transaksi. Sehingga bisa diketahui pergerakan uang dengan mudah menggunakan sistem perbankan. Namun jika tetap ada yang nekat menarik uang tunai tetap bisa diketahui. Karena uang yang ditarik nilainya cukup besar mencapai Rp 200 miliar. Dari orang itu kemudian ditindaklanjuti siapa saja yang menerima dana. ‘’Kamu ditanya kenapa kamu narik uang kontan Rp 200 miliar misalnya, kamu mau kasih siapa ya kan logika gitu saja,” tandasnya. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menggugat warga yang mengaku pemilik lahan Cengkareng Barat. Dasar yang digunakan adalah keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan tidak ada kepemilikan ganda dalam lahan itu. ‘’Kalau dia bilang resmi enggak resmi, itu urusan kedua ya, ini kan sengketa, BPN resmi keluarin, BPN menganggap tidak ada double. Tau enggak ada double sertifikat ini urusan kedua kami buktikan di pengadilan,” kata Basuki, Rabu (29/6). Dalam keterangan BPN, lahan di Cengkareng Barat merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta yang digunakan oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP). (kmb)

Ahok Izinkan

KJP Untuk Baju Lebaran JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengizinkan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) digunakan oleh siswa untuk membeli baju Lebaran. ‘’Menjelang Hari Raya Idul Fitri, boleh saja kalau KJP itu digunakan oleh siswa-siswi untuk membeli baju Lebaran, tidak ada salahnya,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin. Meskipun demikian, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, dana KJP tersebut hanya boleh digunakan dengan sistem transaksi nontunai, seperti tran-

saksi yang sudah pernah sebelumnya. ‘’Kalau memang masih ada sisa dana KJP dan seluruh transaksi pembelian baju Lebaran itu dilakukan dengan sistem nontunai (non cash transaction), ya bolehboleh saja,” ujar Ahok. Dia menuturkan apabila transaksi tidak dilakukan secara nontunai, dikhawatirkan nantinya akan banyak pembelian yang menggunakan kwitansi palsu sebagai laporan pertanggung jawaban. ‘’Dalam sistem yang sebelumnya, ketika transaksi masih dilakukan secara tunai, banyak sekali laporan

berupa kwitansi palsu. Tentu saja kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi,” tutur Ahok. Apabila menggunakan transaksi non tunai, sambung dia, maka seluruh transaksi dapat diketahui dan ditelusuri karena data-datanya terekam dengan baik melalui sistem perbankan. Intinya, memberikan dana KJP dan menerapkan sistem non tunai untuk segala transaksinya karena kami ingin mengajarkan siswasiswi untuk menabung dan berhemat. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Kamis 30 Juni 2016

3

Presiden Yakin

Penanganan “Illegal Fishing” Buahkan Hasil JAKARTA Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) meyakini penanganan “illegal fishing” di Indonesia sudah mulai menunjukkan dan membuahkan hasil. ‘’Stok ikan laut yang meningkat, ini harus dimanfaatkan sehingga perencanaan yang baik, persiapan yang baik dalam rangka membangun industri perikanan kita harus disiapkan betul sehingga meningkatkan kesejahteraan nelayan, memenuhi kebutuhan konsumsi ikan lokal dan juga bisa mendatangkan devisa bagi ekspor kita,” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, kemarin. Ia juga meminta industri perikanan diarahkan ke perikanan yang modern terutama dalam hal pengolahan dan pengalengan sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi negara, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung mulai dari jalan, pelabuhan, listrik, dan lahan untuk industri

pengolahan. ‘’Saya kira para gubernur mulai bisa menyiapkan lahan-lahan untuk industri pengolahan ini karena saya meyakini sebentar lagi akan datang investasi entah kerja sama swasta dengan swasta atau swasta dengan BUMN yang ingin membangun ini,” ujarnya. Menurut dia, peluang di sektor industri perikanan ini sekarang sangat besar sekali. ‘’Permintaan dari luar sangat banyak, permintaan untuk ekspor juga sangat banyak. Inilah peluang yang harus segera diambil. Oleh sebab itu, kita tidak hanya sekadar menjaga laut kita tapi juga bisa memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan bersama,” tuturnya. Presiden mengakui selama ini selama bertahuntahun kelemahan Indonesia adalah egosektoral, antarkementerian tidak bekerja sama, dan antarkesatuan tidak bekerja sama. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakkan hukum dan menindak oknum aparat keamanan yang menjadi “backing” bagi praktik “illegal fishing”. ‘’Termasuk di dalamnya masyarakat juga harus diedukasi untuk tidak mau berkolaborasi,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ade

MODAL CALON KEPALA DAERAH - Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono (kanan), Komisioner KPU Ida Budhiati (kedua kanan) dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro (kedua kiri) memberikan keterangan pers modal calon kepala daerah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK bersama KPU, Bawaslu, dan Otonomi Daerah Kemendagri akan membahas batas dana bantuan dari partai politik dan swasta kepada para calon kepala daerah.

KY Berharap

MA Lebih Responsif JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) berharap ke depannya Mahkamah Agung (MA) dapat lebih responsif kepada publik terkait dengan kasuskasus terkait aparat peradilan. ‘’Setelah kasus Ketua PN Tembilahan Riau, ke depan harapannya MA lebih responsif terhadap publik,” ujar juru bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, kemarin.

Farid menjelaskan bahwa MA lebih responsif terhadap publik dengan tetap mengupayakan pembinaan yang melekat dan tentu saja tidak mereduksi sanksi yang seharusnya diberikan. Pembelajaran berharga dari respons MA atas tindakan tegas dan cepat ini diharapkan oleh KY menjadi sebuah model dalam menyelesaikan

masalah dugaan pelanggaran kode etik. ‘’Demi menjaga kehormatan lembaga peradilan,” kata Farid Selain itu Farid juga menyebutkan bahwa pemberlakuan perlakuan oleh MA hendaknya tidak tebang pilih. ‘’Siapapun orangnya, siapapun aparat pengadilannya (Hakim, Panitera, Sekretariat) tidak boleh ada pilih kasih atau privilege terten-

tu yang diberikan, apalagi terhadap pejabat,” kata Farid. Sebelumnya telah beredar foto surat edaran yang berasal dari Pengadilan Negeri Tembilahan yang berisi tentang permohonan partisipasi para pengusaha dan perusahaan setempat untuk memberikan bingkisan dan THR terkait dengan hari raya Idul Fitri 1437. Surat edaran tersebut ditan-

datangani oleh Ketua PN Tembilahan Erstanto Windiolelono, yang kemudian diakui oleh yang bersangkutan. Kemudian MA menjatuhkan hukuman disiplin berat dengan mencopot Erstanto dari jabatannya dan dijatuhi hukuman disiplin berat sebagai hakim non palu di Pengadilan Tinggi Ambon, serta tidak diberikan tunjangan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

POSKO ANGKUTAN LEBARAN TERPADU - Dua siswa mengamati peta jalur mudik di Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2016 di Kantor Kemenhub, Jakarta, kemarin. Posko yang melibatkan Kemenhub dan berbagai unsur terkait itu melakukan pemantauan serta pengendalian lalu lintas angkutan lebaran 2016, dimana pemudik dengan menggunakan kendaraan bermotor diprediksi akan meningkat 5.638.683 motor.

Kemenpan :

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Belum Terintegrasi DEPUTI bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa mengatakan pengaduan pelayanan publik saat ini belum dikelola secara efektif dan terintegrasi. Diah mengatakan, padahal pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman ditengah-tengah masyarakat. Diah menekankan penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian, dapat mendorong masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. Dia mengatakan beberapa waktu lalu Kementerian

PANRB, Ombudsman dan Kantor Staf Presiden telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang pemanfaatan Aplikasi LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). ‘’“SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan ’no wrong door policy’ yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani,” tegas Diah Menurut Diah, selain sebagai penyalur kepentingan masyarakat, sistem penangan-

an pengaduan juga memiliki aspek pemberdayaan. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat mendorong masyarakat untuk memahami haknya, dan kemudian dapat mengajukan keluhan atau lap-

Diah Natalisa oran ketika haknya dilanggar. Dia mengatakan informasi dan hasil yang diperoleh melalui mekanisme penanganan pengaduan memberikan dorongan kepada negara untuk melaku-

kan perubahan terhadap sistem yang dinilai lemah melalui penjatuhan sanksi terhadap pejabat yang dilaporkan atau memperbaiki kebijakan yang dinilai bermasalah. Namun dalam praktiknya, kata dia, saat ini pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya sering terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan pengaduan bukan menjadi bidang tugasnya. ‘’Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Kamis 30 Juni 2016

4

PPDB SMA Tangsel

Diwarnai Pungli TANGSEL - Temuan pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali terjadi. Tidak hanya terjadi pada tahap seleksi masuk, bahkan saat daftar ulang, peserta kembali harus dibebankan sejumlah biaya siluman hingga jutaan rupiah tanpa ada rincian secara jelas. “Kepada masingmasing orang tua murid baru, panitia PPDB SMA Negeri 3 saat proses daftar ulang memberikan kwitansi yang harus segera dibayarkan sebesar Rp 1.205.000. Besaran tersebut meliputi uang SPP bulanan dan biaya administrasi yang belum jelas peruntukannya,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, kemarin.

Berdasarkan tanda terima berbentuk selembar kwitansi, panitia PPDB sekolah hanya menuliskan nama murid, besaran pembayaran, dan peruntukan pembayaran tercantum kebutuhan personal kelas X. Bukti kwitansi memang tidak dibubuhi stempel sekolah. Pada bagian pojok kanan bawah hanya tertera tandatangan penerima dengan nama Wiwin P Indayar. Tidak hanya itu, orang tua murid diminta mengisi kwitansi kosong dan menyerahkan uang sesuai angka yang diisi. Pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah bermodus uang sumbangan sukarela. “Kalau (pungutan) ini beda lagi. Kita dikasih kwitansi kosong dan disuruh isi sendiri, tapi kwitansinya enggak

dikasih ke kita. Jumlahnya bisa bedabeda. Bingung aja, belum masuk banyak uang ini-itu. Kan serba salah, kalau enggak bayar takutnya nanti anak kita di sekolah dibedain sama gurunya,” keluhnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Bambang, mengatakan, dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan di Kota Tangsel, peserta didik tingkat SMA Negeri sederajat hanya dibebankan iuran SPP bulanan. Untuk pelaksanaan pendidikan, kebutuhan tersebut sudah ada sumber dananya lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari pemerintah daerah. (nov)

Waspadai

13 Titik Rawan di Bogor

Suluh Indonesia/ant

TINJAU PELAYANAN IMIGRASI - Menkumham Yasonna H Laoly bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie (kanan) meninjau pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Depok, kemarin. Menkumham meninjau pelayanan dan aplikasi Sistem Pemetaan Pengawasan Orang Asing (Sitapora) di Kantor Imigrasi Kelas II Depok sekaligus berbuka puasa bersama.

BOGOR - Kapolsek Bogor, AKBP Andi Herindra mengatakan, sedikitnya ada 13 titik rawan kemacetan dan tindak kriminalitas yang jadi target pengawasan dan pengamanan jajaran kepolisian Bogor selama musim mudik Lebaran. ‘’Tik rawan tersebut misalnya pusat pusat keramaian seperti, pasar, mall, tempat wsata, ibadah dan titik titik jalur perbatasan antara wilayah kota dengan Kabupten Bogor,” kata Kapolresta Bogor, AKPB Andi di Bogor, kemarin. Selain titik-titik rawan tersebut, beberapa lokasi seperti kompleks

perkantoran, perumahan dan lainnya juga tidak luput dari pengawasan anggotanya. “Yang pasti kita telah siapkan tambahan personil untuk melakukan tugas patroli keliling (mobail) ke lokasi-lokasi perumahan yang banyak ditinggal mudik para penghuninya,” kata Andi. Selain itu, lanjut kapolres, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan jajaran terkait lain guna membantu menjaga dan menciptakan siatuasi aman di wilayah Bogor selama musim mudik Lebaran. “Anggota kami bersama personil dari kodim,koramil, Pol.PP, babinsa, or-

Jasa Raharja Bogor

Kilas Lacak Vaksin Palsu TERKUAKNYA vaksin palsu membuat sejumlah warga khawatir. Untuk itu, Pemerintah kotaTangerang Selatan (Tangsel), menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Tangsel, untuk segera melacak apakah ada peredaran vaksin palsu di kota Tangsel. “Kami masih telusuri apakah digunakan di seluruh pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta di Tangsel. Tapi sampai hari ini, belum ditemukan data vaksin itu sudah digunakan,” ungkap wakil walikota Tangsel, Benyamin Davnie kemarin. Lebih lanjut Benyamin mengatakan, proses untuk mendapatkan vaksin di tingkat kota dan kabupaten sangat panjang. Prosedurnya harus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena itu dia berharap tidak ada layanan kesehatan di wilayahnya yang menggunakan vaksin tersebut. Sementara itu, Kepala Polisi Resor Tangsel, Ajun Komisaris Besar Ayi Supardan mengatakan, pihaknya hanya sebatas menelusuri tempat tinggal orang yang di gerebek oleh Bareskrim Mabes Polri di Bintaro pekan lalu. Ternyata, pelaku hanya sebatas distributor. Bukan pabrik seperti yang diberitakan media. (nov)

Siagakan Tim Santunan BOGOR - PT Jasa Raharja (Persero) menyiagakan tim yang akan membantu pelayanan kepada para korban kecelakaan lalu lintas agar pencairan santunan tidak melebihi 24 jam. ‘’Tim ini sudah ada, untuk wilayah Bogor ada empat petugas yang kita siagakan selama Ramadhan hingga H+7 Lebaran, satu petugas untuk wilayah kota dan empat petugas untuk wilayah kabupaten,” kata Kepala PT Jasa Raharja kantor Cabang Bogor Benyamin Bob dalam kegiatan “Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan” di Bogor, kemarin. Menurutnya, pada momen Ramadhan, khususnya Idul Fitri kerap terjadi peningkatan volume kendaraan dengan adanya tradisi mudik Lebaran. ‘’Kami tidak berharap adanya kecelakaan lalu lintas ini, tetapi selama mudik ini biasanya rawan terjadi kecelakaan. Jasa Raharja turut membantu aparat lain yang siaga selama arus mudik,” katanya.

Ia mengatakan sesuai permintaan pemerintah supaya pencairan santunan kecelakaan tuntas dalam satu hari. Oleh karena itu, agar pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas lebih prima dan efektif, pihaknya menyiapkan tim yang bersiaga 24 jam. ‘’Tim ini memberikan pelayanan bergerak memantau, mencari informasi dimana ada kecelakaan. Baik di pos pam Lebaran, pos gatur, atau di rumah sakit,” katanya. Jasa Raharja telah bekerja sama dengan 42 rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Petugas yang dikerahkan, termasuk petugas Samsat yang juga dilibatkan untuk mendeteksi informasi kecelakan. ‘’Jika diperoleh informasi kecelakaan, petugas langsung turun, untuk yang mengalami perawatan di rumah sakit, akan langsung kita buatkan surat jaminan, untuk korban meninggal dunia akan kita data ahli warisnya,’’ katanya. (bas)

mas bahkan ditingkat RT/RW terus melakukan koordinasi di lapangan. Saya sendiri selaku kapolres sudah perintahan kepada seluruh kapolsek dan anggotanya untuk siap siaga 24 jam. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan dan lainnya,” kata dia. Meski begitu Kapolres Bogor tetap, mengimbau agar masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran tetap hati hati dan waspada dengan cara memastikan bahwa rumah yang akan tinggalkan mudik dalam kondisi aman. (bas)

Pelajar Bogor Wajib

Program Bela Negara BOGOR – Pemkot Bogor resmi menggandeng pihak Universitas Pertahanan (UNHAN) dalam upaya mencegah dan membantu menangani berbagai persoalan kenakalan remaja, seperti narkoba, tawuran pelajar, bahkan aksi brutal geng motor yang kerap meresahkan warganya. Nota kesepahaman kerjasama (MoU) tersebut secara resmi ditandatangani langsung oleh Walikota Bogor, Bima Arya dan Rektor UNHAN, Prof. Dr. I Wayan Widhio, di kantor Balaikota Bogor, kemarin. Rektor UNHAN, I Wayan Widhio, dalam keterangannya menjelaskan, bahwa kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor ini meliputi as-

PKS Dipulangkan PEMERINTAH Kabupaten Tangerang menggandeng Kementerian Sosial memulangkan 95 orang mantan pekerja seks komersial di kawasan lokalisasi Dadap Kecamatan Kosambi. “Pemerintah terus berupaya mengubah Indonesia bebas eksploitasi wanita termasuk pemulangan dan pemberian dana kepada mantan PSK Dadap,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Mensos menyalurkan dana sosial sebesar Rp479 juta untuk biaya pemulangan dan pemberdayaan mantan PSK Dadap menuju kampung halamannya. Khofifah menekankan dana sosial tersebut dibutuhkan wanita yang pernah menjadi korban eksploitasi itu untuk menata hidup dan modal perekonomian keluarga. Kemensos menargetkan Indonesia bebas prostitusi pada 2019, tercatat 101 lokalisasi di sekitar Jawa Timur, Jambi, Kalimantan telah ditutup namun 67 lokalisasi masih beroperasi. Khofifah meminta pemerintah daerah terlibat dan menyusun program untuk menangani praktik prostitusi dan pemberantasan eksploitasi kaum wanita yang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit menular. (ant)

Minta Rokok

Keponakan Tusuk Paman

Suluh Indonesia/ant

OPERASI PASAR DAGING SAPI MURAH - Warga mengantre untuk membeli daging murah saat operasi pasar daging di pasar Modern BSD, Serpong, Tangsel, kemarin. Operasi pasar yang dilaksanakan oleh Sinar Mas Land bekerja sama dengan PT Berdikari (Persero) menjual tiga ton daging sapi.

BPJS :

Mudik Jangan Lupa Bawa Kartu JKN BPJS Kesehatan cabang Bogor, Jawa Barat mengingatkan para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hendak mudik agar tidak lupa membawa serta kartu kesehatannya.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

pek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. “Yang pasti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)nya yang utama harus kita benahi,” katanya. Untuk itu salah satu cara (upaya) dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja ini pihaknya di Bogor mulai meberikan pembelajaran berupa 5 nilai bela Negara yang itu akan akan diterapkan di seluruh sekolah mulai tingkat SMP dan SMA sederajat yang ada di wilayah Bogor. ‘’Para mahasiswa kami akan diterjunkan dalam membantu menanamkan rasa cinta tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, menyakini pancasila sebagai lambang negara, rela berkorban. (bas)

Kepala Kantor BPJS cabang Bogor, Mahat Kusumadi di Bogor, kemarin mengatakan, ketika mudik pastikan membawa serta kartu JKN baik itu BPJS Kesehatan, KIS, Askes, KJS dan Jamkesmas, dan pastikan kartunya aktif. Selama Lebaran ini, BPJS memberikan pelayanan khusus. Ia menjelaskan, program khusus tersebut BPJS menjamin seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan dengan prosedur yang lebih ringkas. Peserta BPJS Kesehatan yang sedang mudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke Kantor Cabang BOJS kesehatan domisilinya. ‘’Program ini berlaku selama 14 hari, mu-

lai dari H-7 sampai H+7 Lebaran Idul Fitri,” katanya. Untuk prosedurnya, lanjut dia, peserta BPJS Kesehatan dapat langsung mengunjungi IGD rumah sakit terdekat, dengan segala jenis tindakan, baik itu kegawatdaruratan maupun sakit biasa (tidak gawat darurat). BPJS Kesehatan Bogor telah bekerja sama dengan 42 rumah sakit yang ada di wilayah Kota maupun Kabupaten Bogor, yang akan memberikan layanan kepada peserta JKN yang mudik Lebaran. ‘’Misalnya warga Bogor mudik ke Semarang. Jika pemegang kartu aktif mengalami sakit, ia dapat dilayani di rumah sakit manapun tanpa per-

lu melaporkan ke cabang asalnya,” katanya. Mahat mengatakan, BPJS Kesehatan telah menandatangani komitmen dengan sejumlah rumah sakit tidak ada penarikan iur bayar oleh fasilitas kesehatan dari peserta yang mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Kami membuka layanan pengaduan bagi peserta JKN yang menemui kendala atau kebingungan dapat menghubungi pusat layanan informasi 24 jam di nomor 1500400 atau untuk Bogor 08128582703,” katanya. (ant)

DEPOK - Seorang pria paruh baya, Sutarno (50) tewas ditikam keponakannya sendiri, Ahmad Barisky (18) di Kampung Kekupu Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoranmas Kota Depok. Sutarno menjadi sasaran amukan Ahmad dengan pisau dapur saat sedang kesal. Berawal dari keinginan korban meminta uang untuk membeli rokok kepada ayahnya, Abu Khoir. Namun, saat itu ayahnya tidak punya uang hingga pelaku mengejar neneknya, Tiharoh. Kakak korban Herik mendengar ibunya, Rahmawati, berteriak saat pelaku menginjak kaki ibunya. Kemudian ibunya berhasil lari keluar na-

mun pelaku tetap mengejar ibunya dengan membawa dua bilah pisau dan sempat diusir oleh warga. Pelaku sempat memukul punggung ibunya dan neneknya. Ini bukan kali pertama pelaku mengamuk tanpa sebab. “Sutarno, paman pelaku yang menjadi korban, mencoba menghalangi pelaku dengan mengatakan coba tusuk saya kalau berani,” kata Kapolsek Pancoranmas, Depok, Kompol Tata Irawan menirukan perkataan korban. Kemudian pelaku benarbenar menusuk korban di bagian punggung sebelah kiri (bawah bahu) dan lengan kiri. Korban sempat di arikan ke klinik praktek dokter Ismail namun nyawa korban tidak tertolong. (jif)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Suluh Indonesia/ant

PERIKSA BUS - Mekanik bus PMTOH melakukan pemeriksaan dan perawatan mesin sebelum berangkat menuju Aceh, di Tangerang, Banten, kemarin.

pini

Suluh Indonesia, Kamis 30 Juni 2016

Nestapa Vaksin Palsu

F OKUS Lalai Mengawal Mandat

V

AKSIN palsu. Perdebatan tentang produk kesehatan ilegal ini menghangat dan membuat anak bangsa ini miris. Tercatat 13 tahun perdagangan vaksin tanpa izin ini merambah pasar dan menyebar di sejumlah sentra pelayanan kesehatan di Pulau Jawa. Bahkan, ada indikasi vaksin palsu yang kabarnya merupakan vaksin oplosan membuat kita mengelus dada. Jika dicermati bersama, tampaknya ada benarnya tudingan para wakil rakyat kita di Senayan, bahwa pemerintah telah lalai mengawal mandat. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan yang memiliki hak untuk mengawasi pendistribusian produk kesehatan ini dinilai lalai menjalankan tugasnya. BPOM kecolongan. Selama ini, aktivitas BPOM yang dominan terdengar sibuk mengurus makanan berformalin dan rhodamin. Namun, di luar itu mereka tak tahu jika anak di negeri ini dicekoki vaksin palsu. Bahkan, ada indikasi vaksin palsu ini telah menjadi ‘’proyek’’ terselubung sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan. Ya, vaksin palsu ini membuktikan negeri ini harus banyak berbenah dalam mengelola mandat menata kesehatan warganya. Penduduk di negeri ini terkesan terlalu overdosis agenda politik. Mereka nyaris tak berdaya dan tak memiliki hak untuk mengontrol bersama produk kesehatan yang diperdagangkan. Ke depan, pengawasan terhadap produkproduk yang bersentuhan dengan masyarakat hendaknya mengakomodasi peran publik, sehingga mereka tak hanya menjadi pasar kejahatan. Terlepas dari lemahnya kinerja BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam kasus ini, apresiasi tentu patut diberikan kepada jajaran Kepolisian. Kepekaan polisi dalam menyikapi pemberitaan media tentang kematian bayi setelah divaksinasi menghasilkan fakta mencengangkan. Inilah perlunya sinergi semua komponen dalam membongkar kejahatan sistematis. Bayangkan, vaksin plasu yang dioplos ini bisa membangun jaringan pasar yang luas dan bertahan begitu lama. Ini sebuah kejahatan luar biasa yang lalai ditindak. Bahkan, jika kita cermati bahwa plaku membuat vaksin dengan cara yang jauh dari ketentuan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) sesuai standar Badan POM, apalagi standar WHO, maka kekhawatiran kita akan menguat. Kasus ini juga harus membuka kesadaran kita bahwa selain vaksin sangat memungkinkan ada produk kesehatan lain yang telah dipalsukan. Terlebih ada banyak jenis produk kesehatan yang laris di masyarakat dan bernilai ekonomis bagus. Untuk itulah, kasus ini harus dijadikan momentum untuk menindak oknum yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampaknya bagi manusia lainnya. Negara mestinya bersikap tegas dalam menindak kejahatan tanpa harus terlalu banyak kompromi. Oknum-oknum yang memfasilitasi terjadinya kejahatan mestinya dihukum lebih berat, walaupun dia memiliki pangkat dan jaringan politik di negeri ini. Dalam kasus vaksin palsu, kita sebagai warga negara juga harus cerdas dan teliti membeli produk. Ketika kejahatan masuk ke segala lini, warga negara harus waspada dan menggunakan hak-haknya sebagai konsumen. Sebagai konsumen kita tentu harus punya hak koreksi terhadap produk yang kita beli walaupun itu harus bersentuhan dengan profesi lainnya. Sebagai konsumen warga negara ini telah dilindungi undang–undang dan ini bisa menjadi pengayoman agar kita tak menjadi pasar produk ilegal. Di lain pihak, pemerintah juga harus mengoptimalkan perannya dalam hal ini. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik kesehatan, baik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, safety box, dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib. ***

Bang D

el

Tak ada korelasi antara harta kekayaan calon kepala daerah dan kemenangannya dalam pemilu

Kekayaan untuk beli kekuasaan ...

5

KEMAJUAN teknologi tidak selalu mempermudah masyarakat. Namun imbasnya bisa negatif dan positif. Dampak negatif teknologi adalah maraknya barang-barang palsu, hasil rekayasa teknologi. Beberapa bulan lalu kita dikejutkan dengan penemuan beras imitasi dan barang-barang asli tapi palsu (aspal) lainnya. Perkembangan teknologi yang pada awalnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat malah menjadi nestapa bagi masyarakat. Nestapa terkini yang menghantui masyarakat adalah vaksin palsu. Pengungkapan vaksin palsu merupakan hal yang baru untuk diberitakan, padahal sudah lama Indonesia diserbu oleh produkproduk (baik obat maupun makanan) yang tidak layak jual. Pengungkapan peredaran vaksin palsu, menghebohkan pemberitaan Indonesia, sebab vaksin merupakan ‘’solusi awal’’ untuk pembentukan daya tahan tubuh manusia. Vaksin merupakan senyawa yang dimasukkan dalam tubuh manusia untuk tujuan penangkalan terhadap penyakit yang akan menyerang. Dampak dari vaksin palsu yang diberikan kepada seseorang bisa berdampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya bisa terjadi keracunan hingga menimbulkan penyakit, bahkan paling parah menimbulkan meninggal dunia. Dampak tidak langsungnya ialah penyakit tidak akan nampak langsug, akan tetapi dengan jangka waktu tertentu akan terlihat adanya penyakit yang nampak. Bahwa tujuan vaksin pada umumnya adalah pencegahan (antibodi) bagi terserangnya penyakit. Maraknya vaksin palsu dalam masyarakat menunjukkan lihainya para pembuat (pelaku kejahatan) yang mencari keuntungan dalam masyarakat. Melihat kurang tegasnya pemerintah dalam menindak produk-produk yang bermasalah membuat ‘’celah’’ bagi pelaku (pembuat) untuk berani ‘’bermain’’ dengan nyawa calon pembelinya. Hak Asasi atas Akses Kesehatan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menempatkan hukum sebagai garda utama, mengatur semua kehidupan masyarakatnya berdasarkan pada aturan yang jelas dan tegas. Dimaksud di sini adalah setiap sendi kehidupan pada bangsa ini, diatur dalam suatu produk hukum (khususnya hukum tertulis). Dalam konstitusi UUD 1945, tersirat tentang pemberian hak atas kesehatan dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa ‘’setiap warga negara hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’’. Pasal ini memberikan suatu gambaran bahwa merupakan kewajiban pemerintah untuk meberikan jaminan kesehatan bagi warga masyarakatnya tidak hanya

Oleh I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H.* Kesehatan merupakan modal untuk kejayaan. Dalam tubuh yang sehat terdapat pemikiran yang brilian. Oleh karenanya perlu tindak tegas pemerintah baik oleh BPOM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, untuk secara kualitatif dan kuantitaif melakukan pemantauan terhadap produk kesehatan, agar tidak kecolongan lagi adanya produk berbahaya yang beredar di masyarakat. dalam pelayanan sarana-prasarana kesehata, namun juga untuk menjamin pelayanan kesehatan dengan obat-obatan yang berkualitas tidak ‘’aspal’’ seperti vaksin palsu. Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental atau suatu keharusan yang diterima oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan secara internasional dijamin dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) pada Pasal 25 menyebutkan ‘’setaip orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarga, termasuk... dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial,...’’ Bahwa UDHR jelas menyatakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh masyarakat adalah hak untuk akses kesehatan termasuk di dalamnya jaminan terhadap kualitas alat kesehatan (termasuk obatobatan). Bahkan Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (Majelis Umum PBB 2200 A(XXI) 16 Desember 1966, menyatakan ‘’setiap negara peserta konvenan (Indonesia termasuk) mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental’’. Konvensi Internasional ini menghendaki bangsa Indonesia memberikan pelayanan/akses kesehatan yang tidak asal-asalan namun didasarkan pada mutu dan kualitas yang baik. Hukum memberikan jaminan agar hak-hak orang lain dihargai, bahwa hukum fungsi untuk mengatur dan menciptakan ketertiban. Ketertiban dan keteraturan diciptakan berdasarkan rekayasa sosial

dari suatu aturan hukum. Salah satu hukum yang berfungsi/bertujuan untuk menciptakan ketertiban adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur perihal perbuatan yang dilarang yang mana dari pelanggaran terhadap aturan tersebut diberikan suatu nestapa berupa hukuman. Hukum pidana berfungsi agresif yaitu menyakiti yang berbuat salah dan berfungsi ‘’proteksi’’ melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan jahat penjahat. Dalam kasus vaksin palsu ini ada pelaku kejahatan yang ‘’niatannya’’ membuat suatu produk yang tidak didasarkan pada kualitas yang sebenarnya. Di samping niatan pada mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Oleh karenanya pelaku pembuat vaksin palsu perlu dikenakan suatu penghukuman dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat (dalam hal ini akses informasi yang benar dan akses kesehatan). Bahwa perbuatan pembuat vaksin palsu, melanggar beberapa aturan hukum, di antaranya melanggar aturan kesehatan (UU Kesehatan), Pasal 196 mengatur ‘’setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasit atau kemanfaatan, dan mutu,... dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar’’. Bahwa UU Kesehatan memberikan penghukuman yang tegas terhadap pihak yang ingin memproduksi atau mengedarkan farmasi/alat kesehatan yang mutu dan

kualitasnya tidak sesuai. Bahkan jenis pemidanaannya juga ‘’komulatif’’ menerapkan hukuman badan dan juga denda. Pembuatan vaksi palsu juga melanggar aturan Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) di mana adanya pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dalam mengonsumsi barang, hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang. Dalam pembuatan vaksin palsu terdapat ‘’ketidakbenaran’’ dalam bahanbahan pembuat vaksin dan ‘’ketidakamanan’’ penggunaan barang. Padahal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan infomasi yang benar sesuai kondisi riil barang, memberikan jaminan mutu (kualitas). Untuk menangkal perbuatan tidak baik pelaku usaha, UU No. 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang larangan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, tidak sesuai kondisi, tidak sesuai mutu (vide Pasal 8 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999), bahkan secara jelas terhadap farmasi yang rusak, cacat, bekas dan tercemar, pelaku usaha dilarang memperdagangkannya (vide Pasal 8 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999). Terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut pelaku usaha dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliyar. Bahkan di beberapa negara modern terhadap produk yang cacat dan tercemar, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban secara mutlak (Strict Liabilility). Tanpa membuktikan keselahannya, asal ada perbuatannya langsung dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahkan pelaku pembuat vaksi palsu dapat dijerat juga sebagai pembunuhan (Pasal 338 atau 340 KUHP) sebagai pembunuhan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dikarenakan dia menyadari bahwa dampak dari perbuatannya dia, membuat obat yang tanpa bahan sesuai dengan semestinya dapat berdampak kematian. Kesehatan merupakan modal untuk kejayaan. Dalam tubuh yang sehat terdapat pemikiran yang brilian. Oleh karenanya perlu tindak tegas pemerintah baik oleh BPOM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, untuk secara kualitatif dan kuantitaif melakukan pemantauan terhadap produk kesehatan, agar tidak kecolongan lagi adanya produk berbahaya yang beredar di masyarakat. Khususnya mengenai vaksin palsu, jangan kelak tunas bangsa kita menjadi bangsa yang sakit-sakitan dikarenakan vaksin palsu ini. *Penulis, calon jaksa di Kejaksaan Negeri Larantuka, NTT

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Tayangan Televisi Semakin Rusak Moral Bangsa KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempat-tempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih

menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Mereka meniru aksi konyol para penghibur yang biasa melakukan adegan yang tak layak disaksikan di depan jutaan mata penonton dari sabang sampai sampai merauke. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Acara Televisi Semakin Jelas Pada Perbuatan Amoral SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ‘ga jelas’ mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut hanyalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan bahkan artis

‘beranak’ pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Bagi saya ini acara sampah yng dipertontonkan oleh stasiun televisi yang tak mengerti tentang bangsa Indonesia yang mayoritas miskin dari segi ekonomi dan intelektual. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Kalideres-Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 30 Juni 2016

6

Indra Sjafri

Tak Mau Diintervensi Pilih Pemain

Suluh Indonesia/ap

DI TANGAN PRESIDEN - Wakil Ketua KOI Mudai Maddang mengatakan, keputusan logo dan maskot Asian Games 2018 berada di tangan Presiden Jokowi, meski telah diputuskan pemenangnya.

Keputusan Logo

Asian Games di Tangan Presiden JAKARTA - Pemenang logo dan maskot Asian Games 2016 sudah ditetapkan oleh Kemenpora, Komite Olimpiade (KOI) dan Bekraf, namun khusus yang akan digunakan untuk kejuaraan empat tahunan tersebut keputusannya ditangan Presiden Joko Widodo. “Pemenang satu hingga tiga sudah diputuskan pada rapat yang dihadiri KOI, Kemenpora dan Bekraf hari ini. Namun, belum diputuskan yang akan digunakan,” kata Wakil Ketua KOI Mudai Maddang di Jakarta, kemarin. Menurut dia, semua pihak yang mendapatkan tugas untuk merancang maskot dan

Robert Albert

Fokus untuk Kompetisi MusimDepan MAKASSAR - Pelatih kepala PSM Makassar Robert Rene Albert menegaskan bahwa ia tidak berambisi membawa tim asuhannya menjadi yang terbaik di Indonesia Soccer Championship (ISC), melainkan lebih fokus untuk persiapan jangka panjang menghadapi kompetisi resmi musim depan. Dengan tidak adanya ambisi menjadi juara ISC, selanjutnya ia akan terus melakukan rotasi pemain agar menemukan skema terbaik kepada tim berjuluk Juku Eja itu. “Satu hal yang terpenting saat ini bagaimana membentuk tim yang kuat agar bisa bersaing di kompetisi musim depan,” katanya. Robert Albert memang telah menyampaikan beberapa kali, dirinya hanya ingin membentuk kerangka tim kuat untuk kompetisi, sedangkan ISC saat ini hanya sebatas turnamen saja Sementara terkait laga terdekat menghadapi Persib Bandung pada match day kesembilan di Stadion Bandung Lautan Api pada Sabtu malam (2/7), dirinya tetap menyiapkan diri untuk bisa mencuri poin. Pada beberapa latihan terakhir, Syamsul Chaeruddin dkk terlihat menjalani latihan kecepatan. Kemudian menjalani game internal demi mematangkan strategi serta kekompakan tim. Dalam sesi game tersebut, Robert juga mengikutkan empat legiun asing yang dipersiapkan pada putaran kedua ikut bermain yakni Kwon Jun (bek/Korea Selatan), Luis Ricardo (striker/Brasil), Wiljan Pluim dan Ronald Hikspoors asal Belanda. (ant)

logo Asian Games 2018 sudah memaparkan karyanya. Hasilnya tiga terbaik sudah didapat. Sesuai dengan rencana, karya terbaik ini akan diajukan ke presiden setelah Hari Raya Idul Fitri. “Mudahmudahan pada bulan Juli nanti semuanya sudah diputuskan sehingga akan dilanjutkan dengan proses sosialisasi,” kata mantan Ketua KONI Sumatera Selatan itu. Logo dan maskot Asian Games 2018 sebelumnya sudah diluncurkan yang semuanya mengandung unsur burung Cendrawasih. Khusus maskot bahwa sudah diputuskan namanya yaitu Drawa. Namun,

kemunculannya langsung mendapatkan kritik karena dinilai sangat sederhana. Banyaknya kritikan dari masyarakat membuat Kemenpora bergerak cepat dan Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) untuk melakukan sayembara pembuatan ulang logo dan maskot Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang. Ada 11 ahli yang mendapatkan kesempatan untuk memaparkan karyanya. Tidak hanya logo dan maskot, ternyata para ahli ini juga mendapatkan kesempatan untuk membuat aplikasi pendukung pelaksanaan kejuaraan multi event pal-

ing bergengsi di Asia itu. Mudai Maddang menambahkan, jika logo dan maskot sudah diputuskan, pihaknya akan langsung bergerak cepat untuk melakukan sosialisasi baik didalam maupun luar negeri. Apalagi susunan kepanitiaan Asian Games 2018 juga sudah ditetapkan. “Ada 199 personel yang masuk kepengurusan Inasgog yang didalamnya ada 80 personel dari insan olahraga mulai atlet, mantan atlet hingga pengurus PB. Untuk sisanya dari kalangan profesional mulai pengamat, pengusaha hingga birokrat,” kata pria yang juga seorang pengusaha itu. (ant)

JAKARTA - Pelatih Bali United FC Indra Sjafri mengatakan tidak mau diintervensi saat memutuskan pemain sepak bola yang akan bermain karena akan membuat tim tidak optimal saat bertanding. “Siapapun seharusnya tidak bisa intervensi dan menitipkan pemain yang akan bermain kepada pelatih. Jadi pemain memiliki hak penuh dalam memilih dan tak memilih pemain yang bertanding,” kata Indra dalam bincang-bincang dengan pers di Jakarta, kemarin. Menurutnya, salah satu penyebab suatu tim sepak bola tidak bisa menang adalah pelatihnya mendapat intervensi atau titipan dari pihak lain. Padahal, pemain yang diinginkan oleh yang penitip tidak bagus mainnya atau tidak dalam kondisi baik. “Saya mendapatkan kepuasan melatih di klub ini karena saya tak diintervensi oleh siapapun termasuk oleh pemilik klub,” katanya. Saat melatih klub, dirinya juga tak memiliki pemain kesayangan yang selalu dimainkan dalam setiap pertandingan, karena semua pemain memiliki kemampuan yang merata. Saat melatih di klub tersebut, dirin-

ya juga memiliki keinginan menciptakan pemain bola yang tak hanya di klub tapi juga bisa dipilih sebagai pemain nasional. “Siapa yg siap bermain dan berprestasi maka dia yg main. Karena untuk membangun tim memerlukan pemain yang siap bertanding,” tambahnya. Dia menilai saat ini pembinaan pemain muda sepak bola di Indonesia sudah berjalan cukup baik dengan banyaknya kompetisi yang nyaris merata di sejumlah daerah. Keberadaan kompetisi bagi usia muda, katanya, tepat dilakukan dalam upaya mencari bibit baru pemain sepak bola yang akan direkrut untuk menjad pemain nasional. Ada tiga tahapan usia yang harus dilakukan saat merekrut calon pemain agar bisa memiliki keahlian yang baik, yaitu usia 6-12 tahun, usia 13-15 tahun, dan usia 16-19 tahun. Tiga tahapan itu harus dilalui dengan baik sehingga bisa menanamkan akhlak, integritas, keahlian, serta intelegensia. “Intelegensia pemain harus diperlukan karena dalam pertandingan bola, setiap detik harus memiliki daya pikir yang baik,” katanya. (ant)

Persija

Boleh Ditonton Tanpa Atribut JAKARTA - Direktur Utama PT Gelora Trisula Semesta (GTS) Joko Driyono menegaskan bahwa hukuman terhadap Jakmania (pendukung Persija) adalah pertandingan boleh ditonton namun tanpa atribut Jakmania. “Apapun yang berhubungan dengan asosiasi Jakmania seperti atribut, yel yel, dan terkait lainnya, tidak diperbolehkan memasuki stadion hingga akhir kompetisi,” kata Joko Driyono dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta, kemarin. Namun apabila masyarakat ingin menonton pertandingan secara langsung di stadion, tetap diperbolehkan, asalkan mematuhi aturan hukuman tersebut. Keputusan tersebut mengambil contoh dari tindakan suporter tim lainnya yang pernah dihukum serupa seperti Aremania pada tahun 2013. Joko juga menjelaskan bahwa hal

tersebut sudah menjadi keputusan dari Komisi Disiplin Indonesia Soccer Championship (ISC). Ke depannya, PT GTS akan lebih intensif dalam mendidik suporter dengan cara bekerja sama dengan aparat ataupun menggelar diskusi yang lebih fokus pada sikap pendukung. Sebelumnya, Sriwijaya FC dipastikan menang 3-0 atas Persija Jakarta meski pertandingan kompetisi ISC 2016 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (24/6) dihentikan pada menit 81 akibat terjadi kerusuhan. Pertandingan antara tuan rumah Persija melawan Sriwijaya FC harus dihentikan karena terjadi kerusuhan yang melibatkan The Jakmania dan aparat keamanan yang menjaga jalannya pertandingan. Dampak dari kerusuhan tersebut beberapa aparat dan Jakmania mengalami luka dan harus menjalani perawatan. Saat pertandingan dihentikan, Laskar Wong Kito itu

dalam kondisi unggul 1-0 dari tim tuan rumah lewat tendangan bola mati Hilton Moreira pada menit 65. Kondisi tersebut membuat tensi dalam stadion terbesar di Indonesia ini memanas dan ada oknum Jakmania yang masuk ke lapangan. Kerusuhan pertandingan Persija melawan Sriwijaya FC langsung menjadi perhatian pemerintah dan rapat terpadu yang melibatkan kepolisian, PT GTS, PSSI dan manajemen Persija digelar di Kantor Kemenpora dan dipimpin langsung Menpora Imam Nahrawi. Beberapa keputusan didapat dalam rapat tersebut mulai dari rekomendasi Jakmania beratribut dilarang mendukung tim kesayanangannya hingga kompetisi berakhir hingga Persija dilarang bertanding dengan dukungan suporter dalam enam laga (home and away) mulai 3 Juli. (ant)

lahraga

7

Suluh Indonesia, Kamis 30 Juni 2016

Pearson

Mundur dari Olimpiade Rio

Suluh Indonesia/ap

BRISBANE - Juara lari gawang Olimpiade asal Australia Sally Pearson mundur dari Olimpiade Rio de Janeiro setelah mengalami sobek otot saat latihan, demikian dilaporkan media setempat pada Rabu. Atlet berusia 29 tahun yang pernah memenangi medali emas 100 meter lari gawang di Olimpiade London itu, berusaha untuk pulih kembali setelah sempat absen selama satu tahun karena cedera pergelangan tangan. Seorang juru bicara para atlet Australia belum bisa memastikan tentang mundurnya Pearson pada Rabu, dan hanya mengatakan bahwa atlet itu akan hadir kepada media di Gold Coast. Juara dunia 2011 yang juga pemegang medali perak Olimpiade Beijing 2008 itu gagal kembali pada akhir musim 2015 dan hanya kembali tampil dalam lomba di Eropa awal bulan ini. Penampilannya di tiga lomba di Birmingham, Prancis dan Oslo juga mengecewakan. “Tidak ada sisa cadangan sekembalinya saya,” tulis Pearson dalam laman (http:// sallypearson.com.au/) sepuluh hari lalu. “Terus latihan keras tapi saya menarik dari itu dan pada tahap ini saya tidak punya pilihan lain apakah saya akan ikut di Rio,” katanya. Pearson tampaknya bakal terus ikut berkompetisi paling tidak hingga pesta olah raga persemakmuran 2018 yang akan berlangsung di Gold Coast. (ant)

MUNDUR DARI OLIMPIADE - Juara lari gawang Olimpiade asal Australia Sally Pearson mundur dari Olimpiade Rio de Janeiro setelah mengalami sobek otot saat latihan.

Ronaldo

Ancaman Pertahanan Polandia MARSEILLE - Polandia sebagai tim yang punya catatan pertahanan mengesankan sepanjang kejuaraan sepak bola Piala Eropa 2016 akan menghadapi ancaman kuat menuju semifinal saat bertemu Portugal yang mempunyai pemain tangguh Cristian Ronaldo pada laga perempat final. Lini belakang Polandia yang dimotori Michal Pazdan dan Kamil Glik akan menemui tantangan berat dalam babak delapan besar di Marseille pada Kamis meskipun pada pertandinganpertandingan sebelumnya tidak melakukan persiapan menghadapi sang bintang Real Madrid itu. Ronaldo digambarkan sebagai atlet sempurna oleh majalah gaya hidup AS Men’s Health karena punya kecepatan berlari hingga 32 kilometer per jam, loncat hampir satu meter dengan satu kaki, ratarata berlari hingga 16 kilometer per jam dalam setiap pertand-

ingan, serta berpeluang lebih besar mencetak kemenangan pada 20 menit terakhir dibanding pemain lain. Meskipun sempat berjuang untuk menemukan irama permainannya dalam awal-awal Piala Eropa 2016, Ronaldo menunjukkan tanda-tanda akan kembali sebagai pemain unggulan dalam kompetisi sepak bola terbesar benua Eropa itu. Pemain berusia 29 tahun itu telah mencetak dua gol dalam laga penyisihan Portugal melawan Hongaria serta menyumbang dua umpan pada tiga gol lain Portugal. Umpan terpenting Ronaldo yaitu kepada Ricardo Quaresma yang mencetak gol pada babak perpanjangan waktu ketika Portugal menang atas Kroasia 1-0 pada pertandingan 16 besar. Tapi, Polandia punya kemampuan yang bagus untuk menghentikan serangan lawanlawannya. Mereka hanya kebobolan tiga kali sepanjang

De Rossi

Absen di Latihan Tim Italia MONTPELLIER - Gelandang Daniele De Rossi absen latihan bersama timnas Italia ketika pelatih Antonio Conte kembali bekerja bersama para pemainnya setelah kemenangan mereka atas Spanyol pada Piala Eropa 2016. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mengatakan bahwa De Rossi dan Antonio Candreva, yang menepi saat pertandingan melawan Spanyol karena cedera pangkal paha, telah menjalani pemeriksaan-pemeriksaan medis namun tidak memberikan detail lebih lanjut. “Pembaruanpembaruan selanjutnya terhadap kondisi para pemain yang saat ini cedera akan diumumkan besok,” kata mereka.

De Rossi ditarik keluar lapangan pada menit ke-54 saat tim “Azzuri” menang 20 atas Spanyol pada Senin setelah ia mengalami cedera pada pinggangnya. Ia digantikan oleh Thiago Motta, yang mendapatkan kartu kuning kedua dan diskors untuk pertandingan perempat final melawan Jerman pada Sabtu. Pemain veteran De Rossi tak terlalu banyak dimainkan pada fase kualifikasi, namun kembali diandalkan saat berjalannya turnamen dan merupakan sosok penting bagi Italia. Italia kembali terbang ke markas mereka di Montpellier setelah malam Senin di Paris, dan disambut oleh sekitar 300 penggemar di hotel mereka, menurut FIGC. (ant)

2016 dan hanya satu kali pada Piala Eropa 2016 oleh pemain Swiss Xherdan Shaqiri pada babak 16 besar. Pertandinganpertandingan Polandia selama di Prancis hanya menjadi sedikit persiapan bagi tim itu untuk menyamai tempo, kekuatan, kemampuan sundulan yang dimiliki Ronaldo. Tim Jerman sebagai tim terkuat yang dihadapi Polandia juga tidak mampu menembus lini belakang tim asuhan Adam Nawalka pada penyisihan grup C ketika Mario Goetze justru sering keluar dari posnya ke lini tengah untuk menjemput bola. Gol Shaqiri untuk Swiss pada menit terakhir laga 16 besar sempat menggoyahkan Polandia. Tapi, Robert Lewandowski dan kawan-kawan mampu memaksa tim lawan untuk mengakhiri permainan lewat adu penalti. Pertahanan itu akan kembali sempurna jika Polandia punya sebuah kesempatan untuk berkembang karena mereka

langka akan pemain-pemain unggulan di lini depan. Mereka mencetak dua gol lebih sedikit dibanding tim-tim lain yang masuk perempat final meskipun Lewandowski menjadi pencetak gol terbanyak dalam kualifikasi Piala Eropa 16 dengan koleksi 13 gol. Gol sang kapten pada pembukaan drama adu penalti atas Swiss akan menambah kepercayaan dirinya pada laga kontra Portugal. Polandia juga punya pemain sayap kanan Kamil Grosicki yang dapat menjadi ancaman Portugal yang diwakili Pepe. Pemenang pertandingan Portugal melawan Polandia akan menghadapi pemenang laga Wales dengan Belgia pada semifinal. Laga semifinal itu tampak sebagai jalan yang lebih mudah dibanding perebutan posisi final oleh tim Prancis, Jerman, Italia, serta Islandia pada sisi lain undian babak gugur. (ant)

Suluh Indonesia/ap

FOKUS PERHATIAN - Pemain Portugal, Cristiano Ronaldo saat berlatih menjelang menghadapi Polandia di perempat final Piala Eropa 2016. Ronaldo akan menjadi fokus perhatian bagi pertahanan Polandia pada laga tersebut.

Federer Diingatkan Ancaman Willis di Wibledon

Suluh Indonesia/ap

TANTANG FEDERER - Petenis peringkat 772 dunia asal Inggris Marcus Willis akan menantang Roger Federer dalam pertandingan putaran kedua Wimbledon 2016.

LONDON - Juara turnamen tenis Wimbledon Roger Federer telah diingatkan ancaman dari petenis peringkat 772 dunia asal Inggris Marcus Willis dalam pertandingan putaran kedua Wimbledon 2016. “Saya kira Roger belum pernah bermain dengan seseorang seperti Marcus. Saya tahu betul fakta itu. Itu akan menjadi laga yang sulit,” kata petenis Inggris Liam Broady yang juga rekan Willis, pada Selasa waktu setempat. “Itulah Marcus. Dia punya servis yang bagus, servis kuat, punya tekanan kepada lawan. Tentu saja, Roger adalah pemain terhebat sepanjang massa. Tapi secara pribadi, saya kira itu akan menjadi pertemuan yang sangat menarik,” kata Broady. Marcus Willis, yang hampir berhenti berlatih dan harus bertarung melalui enam pertandingan kualifikasi, menaklukkan pemain Lithuania Ricardas Berankis pada pertandingan pertama yang berlangsung Senin waktu setempat. “Dia begitu licin, dia sangat berbakat. Dia sangat sadar apa yang dapat dilakukkannya di lapangan dan bagaimana membuat orang-orang

JAKARTA

BOGOR

KINI.....

Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Koran Gratis Terbesar Pertama Di Indonesia

Koran Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Terbesar Di Indonesia Terbit di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Dan Bandung

Hanya Rp. 200.000/BW 20 Kali Muat GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

menjadi canggung,” kata Broady yang telah kalah dari petenis peringkat pertama dunia Andy Murray 2-6, 3-6, 4-6. Broady memberikan pandangannya tentang laga Roger kontra Willis, “Pada akhir set kedua, hampir set ketiga, itu hanyalah pertandingan melawan orang lain. Ketika kita menyaksikan di televisi, kita berpikir pemain-pemain peringkat atas dunia itu adalah manusia super. Mereka melakukan hal-hal mengagumkan yang membuat kita lupa bahwa mereka hanyalah orang biasa.” Murray juga memberikan komentar tentang peluang Willis yang akan berhadapan dengan Federer. “Hal-hal menarik beberapa kali telah terjadi dalam olahraga,” katanya. “Tentu Roger adalah petenis unggulan banyak pihak dalam laga nanti. Saya kira dia akan menang dengan cukup nyaman. Tapi, gaya bermain Marcus yang lawas. Dia banyak bermain dengan gaya servis-dan-voli. Dia banyak memukul bola dengan gaya memotong, memukul bola dengan cukup datar dan punya tangan serta perasaan yang kuat,” kata Murray. (ant)

Bisa diakses Melalui www.bisnisjakarta.com

Hanya Rp. 300.000/FC 20 Kali Muat Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

PASANG IKLAN

CEPAT LAKU Hanya

Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771

(021) 5357602

Pasang Iklan Baris

Koran Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Terbesar Di Indonesia Terbit di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Dan Bandung

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Kamis 30 Juni 2016

8

Petambak Samosir

Tolak Peniadaan Keramba Apung SAMOSIR - Pembudidaya ikan di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara menolak peniadaan (zero) keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba. “Kami sepakat menolak walau dengan alasan menyambut Badan Otorita Danau Toba atau memajukan pariwisata Danau Toba,” kata Jonas Sitanggang, pemilik KJA di Desa Tanjung Bunga, Danau Toba, kemarin. Menurutnya, Danau Toba bukan semata-mata daerah pariwisata, kegiatan perikanan juga memiliki arti penting bagi keberlangsungan hidup sebagian masyarakat. Kehadiran Badan Otorita Danau Toba (BODT), kata Jonas lagi, hendaknya menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, bukan menjadi pelemahan. “Jika ada peraturan yang menyangkut KJA, seperti zonasi kami pun siap mematuhinya,” katanya pula. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Samosir Rensus Simanjorang menjelaskan, pembersihan atau peniadaan KJA belum ada keputusan final. Dia mengakui pada rapat di kantor Menkopolhulkam keberadaan KJA dibicarakan, tetapi bupati se-kawasan Danau Toba lebih dulu melakukan rapat di daerah masing-masing. ‘’Intinya pembersihan KJA belum ada keputusan, karena kepala daerah se-kawasan Danau Toba belum melakukan rapat internal dengan SKPD untuk dibawa dalam rapat di kantor Menkopolhulkam,” kata Rensus. (ant)

Puluhan Kades Mukomuko

Desak Pencairan Dana Desa

MUKOMUKO - Puluhan kades di Mukomuko, Bengkulu, mendatangi Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah setempat guna mendesak instansi itu menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) desa, yakni sebesar 60 persen dari total tahun ini. ‘’Kami sudah tiga hari mendatangi dinas ini menunggu SP2D desa tetapi belum juga terbit. Padahal, berkas persyaratan sudah lama masuk ke dinas ini,” kata Kepala Desa Pasar Sebelah Tabrani, di Mukomuko, kemarin. Ia mengatakan, kepala desa menggurus SP2D untuk pencairan sebesar 60 persen dana desa dan alokasi dana desa dengan nilai bervariasi berkisar Rp300 juta hingga Rp400 juta per desa. Ia menyatakan, mayoritas kepala desa rutin datang ke dinas ini karena mereka khawatir dana desa yang salah satunya untuk membayar gaji perangkat desa selama enam bulan tidak bisa dicairkan sebelum lebaran tahun ini. Selain itu, pihaknya juga khawatir dana untuk desa itu tidak bisa cair sepenuhnya sebesar 60 persen. ‘’Kami minta dana desa sebesar 60 persen,” ujarnya. Kadispenda, Kekayaan, dan Aset Daerah Kabupaten Mukomuko Syahrizal menjelaskan, penyebab keterlambatan pencairan dana desa itu karena sampai sekarang masih ada 20 desa yang belum menyampaikan APBDes. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TANDA PERINGATAN DINI - Rangkaian Kereta Api (KA) melintasi perlintasan rel KA yang dilengkapi Early Warning System (EWS) atau tanda peringatan dini) di Kabupaten Madiun, kemarin. Pemerintah Provinsi Jatim memasang EWS di 72 lokasi perlintasan rel KA yang tidak terjaga guna memberikan isyarat bila ada KA yang akan lewat untuk menghindari terjadinya kecelakaan di perlintasan rel KA.

Agar Tak Dibawa Mudik

Mobil Dinas Dikandangkan SOLO - Pemkot Surakarta melarang seluruh mobil dinas (mobdin) digunakan pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungannya untuk mudik Lebaran dan mulai seluruh kendaraan dikandangkan. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta Rakhmat Sutomo di Solo, Rabu, mengatakan telah melayangkan surat edaran (SE) terkait larangan penggunaan kendaraan dinas

untuk mudik Lebaran. Pelarangan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan mudik mencakup kendaraan dinas milik Wali Kota, Wakil Wali Kota (Wawali) sampai jajaran di tingkat bawah. Pengecualian diberikan bagi kendaraan dinas yang sifatnya untuk operasional pelayanan masyarakat seperti ambulans, truk sampah, kendaraan petugas pemungut pajak atau retribusi,

satpol PP dan lainnya. ‘’Ya untuk kendaraan dinas wajib dikandangkan, kecuali yang sifatnya pelayanan,” kata Rakhmat Sutomo sambil menambahkan larangan penggunaan kendaraan dinas berlaku untuk semua PNS tanpa terkecuali. Ia mengatakan pelarangan penggunaan kendaraan dinas lebih untuk menjaga aset negara agar tidak di-

gunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu bisa mengurangi kemacetan hingga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak serta polusi udara. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kendaraan dinas baik mobil maupun motor akan dikandangkan di Balai Kota, kantor Inspektorat dan DPRD. ‘’Ya kendaraan dinas yang dikandangkan termasuk milik

Wali Kota, Wakil Wali Kota (Wawali),” katanya. Pemkot akan menjatuhkan sanksi bagi PNS yang nekat membawa kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Diketahui, jumlah kendaraan dinas milik Pemkot tercatat sebanyak 1.100-an unit. Pemkot akan melakukan pengecekan dan pengawasan saat kendaraan dinas dikandangkan. (ant)

BPK Malut Temukan

Indikasi Korupsi Dispenda Rp13,8 Miliar

Suluh Indonesia/ant

MUDIK GRATIS KAPAL LAUT - Pemudik naik ke kapal barang Darlin Isabel saat Mudik Gratis Kapal Laut di dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemarin. Dinas Perhubungan Jawa Timur menggelar Mudik gratis kapal laut dengan menyiapkan tiga kapal dengan jurusan Surabaya guna mempermudah dan meringankan beban masyarakat yang akan merayakan Lebaran di kampung halaman.

PKH Rejang Lebong

Dinikmati 3.587 Gakin REJANGLEBONG - Sebanyak 3.587 keluarga sangat miskin (KSM) di Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II melalui Kantor Pos. Kabid Sosial di Dinsosnakertrans Rejanglebong Kandar Sukandar, di Rejanglebong, Selasa, menjelaskan jumlah penerima dana tahap kedua berkurang lima orang dibandingkan triwulan I yang menca-

pai 3.592 KSM. “Dana PKH triwulan II-2016 sudah dicairkan sejak 27 Juni di kantor pos induk yakni Kantor Pos Curup serta empat kantor cabang yaitun Kantor Pos Sambirejo di Kecamatan Selupu Rejang, Kantor Pos Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kantor Pos Blitar di Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kantor Pos Karang Anyar di Kecamatan Curup Utara.” Penerima dana PKH itu

kata dia, merupakan hasil pendataan oleh petugas Kementerian Sosial atau pekerja sosial masing-masing kecamatan Besaran bantuan yang diterima warga ini, tambah dia, bervariasi sesuai dengan komponennya seperti untuk penerima bantuan ibu hamil dan balita akan mendapat bantuan sebesar Rp1 juta/tahun atau Rp250.000/triwulan. (ant)

TERNATE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, menemukan indikasi korupsi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Dispendasetempat senilai Rp 13,8 miliar. ‘’Indikasi itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Maluku Utara No.15.C/LHP/XIX.TER/5/ 2016 pada 26 Mei 2016,” kata Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Malut, Achmad Fauzi Amin di Ternate, kemarin. Dia menyatakan, realisasi PKB dan penerimaan BBMKB selalu menjadi catatan dalam pe-

meriksaan BPK setiap laporan keuangan pemerintah daerah. Bahkan, BPK telah melakukan permintaan data pembayaran BBN-KB pada pihak diler kendaraan bermotor di wilayah Maluku Utara. Data pembayaran BBNKB menurut diler kendaraan bermotor dilakukan pencocokan rincian data setroan BBN-KB ke kas daerah berupa register penerimaan dilaporkan UPTD pada sembilan Samsat kabupaten/kota. Sedangkan, untuk UPTD Samsat Kota Ternate, hasil pencocokan pembayaran BNN KB oleh pihak diler ken-

daraan bermotor. Namun, tidak dilaporkan dalaam registrasi penerimaan sebanyak 1.656 unit kendaraan senilai Rp5,34 miliar. UPTD Samsat kota Tidore sebanyak 359 kendaraan Rp1,12 miliar dan UPTD Samsat Morotai sebanyak 204 untit kendaraan tidak dilaporkan dalam registrasi senilai Rp818,51 juta. Begitu pula, di UPTD Samsat Halmahera Utara sebanyak 513 kendaraan tidak dilaporkan senilai Rp2,05 miliar, UPTD Samsat Halbar sebanyak 859 kendaraan senilai Rp2,01 miliar dan UPTD Samsat Halteng

sebanyak 38 unit kendaraan senilai Rp139,28 juta. Sedangkan UPTD Samsat Halmahera Timur sebanyak 297 unit kendaraan senilai Rp1,17 miliar, UPTD Samsat Halmahera Selatan sebanyak 295 unit kendaraan senilai Rp818,95 juta dan UPTD Samsat Kepulauan Sula sebanyak 108 unit kendaraan senilai Rp331,18 juta. Kondisi ini bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah pada Pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bendahara penerima wajib menyetor.seluruh penerimaannya ke rekening kas. (ant)

Pemkab Pandeglang Upayakan

Tingkatkan Kesejahteraan Bidan PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten akan berupaya meningkatkan kesejahteraan bidan karena tugasnya cukup berat sebagai salah satu “ujung tombak” pelayanan kesehatan. ‘’Kami akan berupaya agar bidan mendapatkan kesejahteraan yang layak, karena kalau bidan tidak sejahtera kami miris mendengarnya,” kata Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban usai menghadiri bhakti sosial yang dilaksanakan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Banten di Pandeglang, kemarin. Ia juga menyatakan akan selalu mengikuti kebijakan dari

pusat terkait program kebidanan, termasuk pengangkatan bidan untuk jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)/aparatur sipil negara (ANS). Pemkab Pandeglang, kata dia, selama ini memberikan perhatian khusus pada para bidan karena sadar tugasnya cukup berat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terutama menyangkut kehamilan dan melahirkan. Menurut dia, Pemkab Pandeglang sedang berupaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi, dan para

bidan merupakan terdepan dalam melaksanaan program tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang menyebutkan sampai akhir April 2016 di Kabupaten Pandeglang sudah ada 12 kasus kematian ibu melahirkan. Terkait dengan hal itu, para pihak terkait telah diminta melakukan tindakan-tindakan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan tersebut, diantaranya sosialisasi pada ibu mengandung agar rutin memeriksakan kandungannya. Kasus kematian ibu melahirkan di Pandeglang pada tahun-

tahun sebelumnya juga masih relatif tinggi, yakni 2014 47 kasus, kemudian 2015 meningkat menjadi 48 kasus. Menurut dia memang diperlukan upaya-upaya yang efektif dan efisien serta konsisten dari seluruh pamangku kepentingan, untuk ikut bersama-sama berupaya dalam mempercepat penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Pandeglang. Ia menjelaskan, salah satu upaya Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam menekan kasus kematian ibu adalah mengoptimalkan persalinan di fasilitas kesehatan yang tersedia. (ant)