Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 30 Maret 2016
No. 59 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
10 Warga Tertembak SIGI - Upaya penegakkan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (peti) di Dongi-dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berujung bentrok dengan polisi dan TNI, Selasa siang, menyebabkan 10 orang luka tembak peluru karet dan 50 lainnya ditahan polisi. Bentrokan terjadi di sekitar pos Polisi Kehutanan (Polhut) Wilayah Ranoromba, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, mulai sekitar pukul 14.00 WITA saat aparat keamanan menghalau sekitar 700-an penambang dan warga Dongi-dongi yang sedang berkonvoi menuju Kota Palu untuk berdemo di DPRD Sulteng. Karena kesal perjalanan mereka dihalau, warga yang membawa benda-benda tajam seperti parang, kayu serta bambu
itu mencoba menyerang aparat keamanan sehingga polisi terpaksa melepas tembakan peringatan, bahkan tembakan peluru karet ke arah warga. ‘’Ada 10 orang yang terluka kena peluru karet, namun sudah dilarikan ke RSU Bhayangkara Palu untuk mendapat perawatan,” kata Wakapolda Sulteng Kombes Pol Leo Bona Lubis yang berada di lokasi kejadian. Sementara itu, 50-an warga terpaksa ditangkap aparat karena melempari petugas dan melakukan perlawanan dengan menggunakan benda-benda tajam. Bentrok terjadi saat ratusan warga Dongi-dongi dan penambang emas di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) hendak menyampaikan aspirasinya ke DPRD Sulteng untuk meminta tambahan waktu agar bisa membereskan material mereka. (ant)
Granat Meledak Saat Latihan
4 Orang Tewas
Suluh Indonesia/ant
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XI - Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berdiskusi dengan Seskab Pramono Anung (kiri) saat memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Paket kebijakan ekonomi ini meliputi empat hal, yakni kredit usaha rakyat berorientasi ekspor, dana investasi real estate, pengembalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan dan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.
KENDARI - Kapolda Sultra Brigjen Pol. Agung Sabar Santoso membenarkan satu orang anggota Brimob Polda bernisial “Hd”, dan dua orang Satuan Pengamanan (Satpam) kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, tewas terkena bom saat melakukan pelatihan pengaman bahan peledak. ‘’Memang benar, terjadi insiden bom meledak di kampus saat kegiatan pelatihan pengamanan bahan peledak yang dilakukan satuan Gegana Brimob,” kata Kapolda saat dihubungi di Kendari, kemarin. Kapolda mengatakan, selain tiga korban meninggal,
ada delapan orang lainnya luka-luka dan kejadiannya dalam ruangan di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UHO. Menurut Kapolda, awal kejadian itu saat anggota Brimob melakukan peragaan terkait tata cara melakukan pengamanan bahan peledak bom, tiba-tiba pemicu dalam bom itu yang salah prosedur pasang, mengakibatkan bom itu meledak. Hingga berita ini diturunkan, suasana kampus di Bumi Tridharma UHO Kendari, tibatiba dibanjiri orang untuk melihat di lokasi kejadian. Dan saat ini tim dari Gegana Polda Sultra masih melakukan penyelid-
ikan terkait insiden meledaknya bom tersebut. Kapolda mengatakan penyebab meledaknya bom di ruang pelatihan Sekuriti Universitas Haluoleo Kendari yang menyebabkan empat orang tewas dan delapan luka-luka masih dalam proses penyelidikan. ‘’Kita belum bisa menjelaskan penyebab dari bom yang meledak saat pelatihan sekuriti di Universitas Haluoleo Kendari. Tim Gegana Brimob Polda masih menyelidikinya,” kata Kapolda. Menurut Kapolda, bom berupa granat yang menewaskan empat orang peserta pelatihan, termasuk satu anggota Gegana Brimob Polda Sultra itu
meledak saat pelatih hendak memperagakan cara-cara menjinakan bom. ‘’Seperti apa kejadian dari meledaknya bom, belum dapat kami jelaskan karena masih dalam proses penyelidikan,” imbuhnya. Menurut Kapolda Agung pelatihan bagi sekuriti Universitas Haluoleo Kendari tersebut direncanakan akan berlangsung selama dua minggu. Namun, baru seminggu proses pelatihan kata dia, telah terjadi musibah tragis yang menewaskan empat orang. Kejadian naas tersebut kata dia, terjadi setelah satu minggu dari dua minggu jadwal pelaksanaan pelatihan yang direncanakan. (ant)
Paket Kebijakan Ekonomi XI
Dorong UMKM Ekspor Masuki Pasar Global PEMERINTAH merilis paket kebijakan ekonomi XI. Pada paket kebijakan kali ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM agar produknya bisa menembus pasar luar negeri. ‘’UMKM itu kan susah ekspor
sendiri, biasanya dia jual ke perusahaan besar untuk diekspor. Kalau dia sudah bisa mengeksporkan sendiri, maka dia sudah bisa mendapatkan KUR ini. Jadi dia bisa ekspor sendiri,” ujarnya di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Meski produk yang akan
dilempar dengan sasaran pasar luar negeri, pemerintah tetap memberlakukan bunga KUR untuk UMKM berorientasi ekspor tetap sama yaitu 9 persen. Darmin mengatakan, pertimbangan dikeluarkannya kebijakan KURBE agar UMKM memiliki potensi dan keunggulan kreativitas dalam menghasilkan produk ekspor. Upaya untuk mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama masalah pembiayaan, serta masalah dalam kapasitas UMKM yang menyangkut SDM, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produkproduk ekspor . Pokok Kebijakan KURBE adalah menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/ KIE) bagi UMKM. Selain itu, penyaluran pembiayaan juga dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ LPEI (Indonesia Eximbank). Batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan KURBE Mikro dengan maksimal plafond Rp5 miliar, KURBE Kecil maksimal plafond sebesar Rp25 miliar. Sedangkan KURBE Menengah maksimal plafond sebesar Rp50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp25 miliar). Jangka waktu KURBE paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/ atau 5 tahun untuk KIE. (har)
Suluh Indonesia/ant
EMPAT TEWAS TERKENA BOM GRANAT - Jasad Brigadir Haidir salah satu empat orang tewas dan delapan orang luka berat akibat ledakan bom granat saat Latihan dasar satpam gada pratama Universitas Haluoleo, Kendari, Sultra, kemarin. Empat korban meninggal masing-masing Brigadir Haidir (Satuan Brimob) Polda Sultra dan Jufri, Aswan dan Kamarudin yang berstatus sebagai satpam Universitas Haluoleo.
Seskab Sebut
Korupsi Itu Seperti Narkoba JAKARTA - Seskab Pramono Anung mengatakan kasus korupsi seperti narkoba karena kedua tindak pidana itu memiliki banyak kesamaan. ‘’Menurut saya, korupsi itu seperti narkoba. Kalau ketahuan malu tapi ketagihan,” katanyadi sela-sela pencanangan dan sosialisasi pembangunan zona integritas Setkab di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan orang yang melakukan korupsi bukan orang sembarangan dan orang yang memakai
narkoba juga bukan orang kekurangan bahkan memiliki materi berlebih. Menurut dia, korupsi dan narkoba sama-sama sulit diberantas bahkan kedua kejahatan ini tetap terjadi kendati para pelaku telah berada di dalam penjara. Pramono mengatakan genderang perang melawan narkoba terus berlangsung namun narkoba masih ada bahkan di penjara berkali-kali digerebek juga ditemukan narkoba. Hal itu juga terjadi pada kasus korupsi yang
sampai saat ini masih ada, katanya. Pramono juga menyatakan orang yang tertangkap kasus korupsi semisal yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi biasanya akan menangis saat tertangkap namun kemudian malah bisa tersenyum di depan publik melalui tayangan di layar televisi. ‘’Ketika datang pertama di KPK nangis-nangis dan mengharu biru. Tetapi di tahapan berikutnya saat sudah memakai jaket oranye (baju tahanan), dia ‘da da da da’ (melam-
baikan tangan) melihat banyak kamera (wartawan),” ujarnya. Pada kesempatan tersebut Pramono juga berbagai pengalaman untuk melindungi dirinya dari kasus korupsi dengan menghindari tempat-tempat yang rawan terjadi korupsi. Selama empat periode menjadi anggota DPR, Pramono menghindari berada di Banggar, Komisi III dan Komisi XI dan memilih berada di komisi yang “susah” untuk langkah preventif. (ant)