Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 30 Januari 2017
No. 21 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
14 Mayat Terdampar di Bintan TANJUNGPINANG - Sebanyak 14 mayat yang ditemukan di pesisir Bintan dalam empat hari berturut-turut ditangani Polda Kepulauan Riau. Komandan Lantamal IV Laksanama S Irawan, di Tanjungpinang, kemarin mengatakan 14 mayat yang ditemukan 2528 Januari 2017 belum dapat dipastikan berhubungan kasus kapal yang mengangkut TKI ilegal tenggelam di Malaysia sekitar sepekan lalu. “Ini masih menjadi tanda tanya besar, apalagi jasad-jasad yang ditemukan itu tidak meninggalkan identitas,” katanya. Irawan mengemukakan penemuan belasan mayat selama berhari-hari ini menghebohkan masyarakat, terutama masyarakat Bintan. Apalagi sebagian jasad yang ditemukan dalam kondisi han-
cur dan membusuk. Satu mayat pertama kali ditemukan pada 25 Januari 2017, dan sehari kemudian juga ditemukan satu jasad. Sementara 27 Januari 2017 ditemukan 10 jasad di bibir pantai Lagoi, Berakit dan di tengah laut di perairan Bintan. Keesokan harinya, warga menemukan dua jasad, yang kemudian dievakuasi anggota TNI AL dan kepolisian. “Seluruh jasad sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diidentifikasi,” ucapnya. Dia menambahkan jarak antara Malaysia dengan Bintan cukup jauh. Namun memungkinkan jasad-jasad TKI ilegal itu dibawa oleh arus dari Malaysia menuju Bintan pada musim angin utara. “Sekarang kan musim angin utara. Kita akan melakukan penyelidikan,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ISTRI PATRIALIS AKBAR - Istri Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Sufriyeni berjalan seusai mencoba menjenguk suaminya di gedung KPK Jakarta, kemarin.
Ambang Batas
Sudah Tak Lazim
Suluh Indonesia/ant
ATRAKSI BARONGSAI - Liong beraksi menghibur pengunjung di akuarium SeaWorld Ancol, Jakarta, kemarin. Atraksi barongsai dan liong tersebut digelar dalam rangka memeriahkan tahun baru Imlek 2568.
Dunia Islam Diajak
Bangun Peradaban dan Blok Ekonomi Baru WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak dunia Islam tidak terbawa keinginan negara kapitalis yang senantiasa menyebarluaskan isu keamanan dan terorisme. Fahri yang juga Wakil Ketua DPR RI itu mengajak negara-negara Islam beralih fokus membangun peradaban dan mengusu manusia serta membangun blok ekonomi baru. “Saatnya kini dunia Islam bangkit membangun manusia, membangun ekonomi, mencerdaskan kembali masyarakat dengan membangun sekolahsekolah terbaik. Pertemuan negara-negara Islam harusnya kita jadikan sebagai ruang untuk membangun blok ekonomi baru dunia,” kata Fahri di Jakarta, kemarin. Ajakan Fahri Hamzah dis-
ampaikan saat pidato di sidang Parlemen NegaraNegara Islam (PUIC OIC) di Bamako, Mali, Afrika Barat. Fahri memimpin delegasi Indonesia dalam sidang parlemen negara OKI yang berlangsung 21-29 Januari 2017. Ajakan perwakilan parlemen Indonesia tersebut mendapat pujian dan apresiasi para peserta sidang. Pada kesempatan tersebut Fahri mengungkapkan bahwa dunia Islam dalam dua dekade terakhir terus disibukkan oleh isu dan bisnis keamanan dunia. Isu keamanan ini, menu-
rut dia, adalah bisinis negara negara maju, itulah cara terakhir bagi kapitalisme untuk bertahan dengan cara menebar kecemasan padahal di belakang itu mereka menjual senjata. “Kita semua disibukkan dengan isu keamanan sampai tak sempat mengurus manusia dan peradaban. Peradaban Islam mundur dan hancur di mana-mana,” papar anggota DPR dari daerah pemilihan NTB ini. Fahri mengajak dunia Islam mengakhiri semua itu. Selanjutnya bergerak mulai membangun sekolah, mentradisikan membaca, serta meningkatkan hubungan dagang dan investasi antar negara OKI sebagai penetapan dasar bagi kemajuan bersama. “Kita harus berhenti menari dengan irama yang diatur orang lain, kita harus kembali kepada kepercayaan diri pada narasi dan pesan dasar Islam, yaitu salam atau perdamaian,” kata Fahri yang juga politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini. Fahri mengungkapkan Islam tidak saja berarti pesan damai tetapi Nabi Muhammad juga membawa metode resolusi konflik yang dipraktekkan di Makkah kepada suku-suku yang sangat kental kesukuannya. Fahri juga menawarkan proposal Indonesia agar negara negara Islam segera keluar dari peta isu isu lama terkait keamanan dan terorisme. Wakil Ketua Majlis Syuro Arab Saudi Dr. Mohammad Amin Ahmad Al Jefri memberikan pujian khusus saat berlangsung pertemuan bilateral parlemen Arab Saudi dan Parlemen Indonesia. Amin menyambut baik proposal Indonesia itu. (har)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta berpendapat bahwa “presidential threshold” atau ketentuan ambang batas dalam pemilu kepresidenan dinilai sudah tidak lazim lagi untuk diterapkan pada masa kini. ‘’Presidential threshold memang sudah tidak layak lagi dilakukan pada masa sekarang. Lebih baik kosong saja,” kata Oesman Sapta di Jakarta, kemarin. Pada saat ini, pihak DPR bersama-sama pemerintah sedang membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu, yang salah satu isunya terkait dengan “presidential threshold”. Apabila “presidential threshold” ditetapkan 0 persen maka setiap partai bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian banyak calon presiden yang maju
dalam pemilihan presiden (Pilpres). Oesman Sapta menyatakan bahwa banyaknya calon presiden yang maju dalam Pilpres mendatang tidak masalah. “Bukan soal banyaknya namanama yang menjadi calon presiden tapi presidential threshold ini sudah tidak lazim lagi sekarang,” katanya. Untuk itu, ujar dia, biarkan saja dibebaskan sehingga nantinya juga akan mengerucut sendirinya secara alamiah. 1Partai politik di DPR RI yang mengusulkan persyaratan batas ambang untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau “presidential threshold” pada RUU Pemilu terbelah menjadi dua kekuatan. “Dari 10 partai politik di DPR RI, sebanyak empat partai politik mengusulkan syarat ‘presidential threshold’ 20 persen kursi dan 25 persen suara. Sebaliknya,
empat partai politik lainnya mengusulkan, persyaratan ‘presidential threhold’ dihapuskan,” kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, dalam sebuah diskusi. Menurut Lukman, keempat partai politik yang mengusulkan syarat “presidential threshold” 20 persen kursi dan 25 persen suara adalah, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem. Kemudian, empat partai politik lainnya yang mengusulkan dihapusnya syarat “presidential threshold” adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Partai NasDem. Dua partai lainnya, mengusulkan syarat “presidential threshold” dengan persentase berbeda, yakni PKB mengusulkan 3,5 persen suara dan 7,0 persen kursi. Selanjutnya, PPP mengusulkan syarat
“presidential threshold” yakni 25 persen kursi dan 25 persen suara. Lukman Edy menambahkan, pembahasan ambang batas parlemen atau “parliamentary treshold” di internal pansus telah mengengucut pada lima opsi yaitu 0 persen, 3,5 persen, 5 persen, 7 persen atau 10 persen. “Terkait ambang batas parlemen, opsi yang muncul di Pansus Pemilu adalah 0 persen, 3,5 persen, lima persen, tujuh persen, atau 10 persen,” kata Lukman. Dia mengatakan lima opsi itu muncul setelah masingmasing fraksi menyampaikan pandangannya dan keputusan akhirnya tinggal didiskusikan dalam rapat pansus. Menurut dia, sistem diskusi untuk memutuskan jumlah PT itu ada dua, yaitu pertama akan ditanyakan apakah dalam Pemilu 2019 menggunakan PT atau tidak. (har)
Suluh Indonesia/ant
TEMUI HABIBIE - Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) mencium tangan Presiden ke-3 RI BJ Habibie (kiri) saat berkunjung ke kediaman Habibie di Jakarta, kemarin. Kedatangan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan tokoh nasional dan internasional ini.
DPR Desak Pemerintah
Bongkar Mafia Perdagangan Manusia JAKARTA - Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah mengusut tuntas perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini meyakini keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang memberi peluang sejumlah memperdagangkan manusia dengan berkedok pengiriman TKI. “Rasanya tidak mungkin ada pengiriman TKI jalur ilegal ke luar negeri se-
banyak itu, jika tidak ada oknum di lembaga terkait yang terlibat. Saya juga mendukung penuh Presiden Jokowi melakukan langkah-langkah memberantas pungli dan mafia perdagangan TKI,” kata Rieke di Jakarta, kemarin. Rieke meminta pemerintahan membongkar indikasi perdagangan manusia berdalih pengiriman TKI dan menyelamatkan nasib 1.141 TKI di Saudi yang terindikasi teratung-katung nasibnya karena keberangkatannya cacat prose-
dur. “Sejak 4 Mei 2015 secara hukum pengiriman TKI sektor domestik dinyatakan dihentikan. Namun, pengiriman TKI di sektor domestik tetap berjalan dengan dalih bekerja sebagai “cleaning service”. Artinya, pengiriman tersebut dapat diduga merupakan pelanggaran terhadap hukum,” ujarnya. Kebaradaan TKI terseut dfiketahui melalui pengaduan yang masuk sejak bulan Oktober 2016 terkait pengiriman lewat jalur ilegal atas nama perusahaan Team Time Co (TTCo)
yang berpusat di Jeddah. “Koordinasi tim kami di Saudi dengan KJRI Jeddah terus dilakukan untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan. Diperoleh angka yang mengejutkan. Saya menilainya sebagai indikasi kuat perdagangan manusia terhadap tidak kurang dari 1.141,” katanya. Pada 25 Februari 2016 diterbitkan visa dari Jakarta untuk 690 orang. Pada tanggal 2 Mei 2016 dikeluarkan visa untuk 999 orang. (har)