Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 29 Desember 2016
No. 241 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Polri Tegaskan
Intensifkan Cari Bahrun Naim JAKARTA - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan Polri mengintensifkan pencarian terhadap teroris asal Indonesia, Bahrun Naim. “Bahrun Naim ini kami masih melakukan kerja sama dengan negaranegara terkait mempelajari jaringan komunikasi yang mereka lakukan dengan sel-selnya terus kami intensifkan dan juga tentu tempat keberadaannya yang kami duga berada di Suriah dan Irak,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Menurut Boy, Polri sudah bekerja sama dengan jaringan kerja sama internasional dan juga dibantu oleh Kemenlu. “Mudah-mudahan suatu saat dapat dilakukan penangkapan dengan perbantuan dari otoritas setempat tetapi kami kan
juga menyadari kondisi keamanan di negara-negara tersebut tengah terjadi gejolak sedang berlangsung dapat dikatakan konflik antarpemerintah dengan pemberontak terutama dari ISIS,” tuturnya. Oleh karena itu, kata dia, bekerja sama dengan negaranegara yang dimaksud saat ini memang tidak mudah komunikasinya. “Tetapi yang jelas bagaimana mereka berkomunikasi dengan anak-anak Indonesia, ini jadi bagian yang kami soroti mereka-mereka yang kembali dari sana terus kami pantau intinya kami ingin mengeliminir jangan sampai potensi bahaya yang dibawa akibat pengaruh dari paham ISIS ini menjadi suatu hal yang berdampak buruk kepada bangsa kita,’’ katanya. (ant)
70.000 Jiwa Belum Terdaftar JAKARTA - KPU RI menyatakan terdapat sedikitnya 70.000 jiwa warga negara Indonesia belum masuk basis data kependudukan dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2017. “Ada orang yang sama sekali tidak punya data kependudukan. Hasil analisis KPU dari total 41 juta jumlah pemilih Pilkada serentak 2017, terdapat 70 ribuan yang belum memiliki identitas kependudukan dan tidak ada dalam data base kependudukan,” ujar Ketua KPU RI Juri Ardiantoro di Jakarta, kemarin. Juri mengatakan 70.000 orang itu tersebar di 101 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak dan harus menjadi perhatian khusus dari pemangku kebijakan. “Ini jadinya semacam orang yang tidak jelas tetapi nyata-nyata mere-
ka ada,” kata Juri. Selain 70.000 orang yang belum masuk basis data kependudukan itu, terdapat pula orang yang sudah merekam data KTP elektronik namun belum memperoleh KTP elektroniknya. Menurut Juri, bagi masyarakat kategori ini masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara meminta surat keterangan kependudukan di Kantor Dukcapil karena datanya sudah terekam. “Persoalannya apakah mereka mempunyai niat dan mau mengurus surat keterangan itu di kantor kependudukan, yang seperti kita ketahui kantor kependudukan itu letaknya di kabupaten kota. Bisa jadi ada orang yang rumahnya jauh, lantas apakah demi bisa memilih mereka mau mengurus surat itu,” kata Juri. (ant)
Suluh Indonesia/ant
LAPORAN KINERJA POLRI - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjawab pertanyaan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Pembunuh Warga Pulomas Ditembak
Suluh Indonesia/ant
ATTY SUHARTY DIPERIKSA KPK - Tersangka kasus dugaan suap pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II Atty Suharti Tochija berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Wali Kota Cimahi nonaktif yang tertangkap tangan menerima suap itu diperiksa sebagai saksi.
JAKARTA - Petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur menembak dua pelaku yang diduga terlibat pembunuhan terhadap enam orang di kawasan Pulomas Jakarta Timur pada Rabu (28/ 12). “Iya dua diduga pelaku sudah ditangkap,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, kemarin. Berdasarkan informasi, petugas meringkus pelaku berinisial RM dan ES di rumah adiknya RM sekitar Bekasi Jawa Barat. Saat ini, tim khusus masih mengembangkan guna memburu pelaku lainnya di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian tersangka.
Sebanyak enam orang tewas dan lima orang lainnya selamat ditemukan dalam kondisi disekap di toilet salah satu rumah kawasan Jalan Pulomas Utara Nomor 7A RT12/16 Kayuputih Pulogadung Jakarta Timur. Keenam korban itu yakni Dodi Triono (59), Diona Arika Andra Putri (16), Dianita Gemma Dzalfayla (9), Amel, Yanto dan Tasrok (40). Sementara korban yang masih hidup yakni Emi (41), Zanette Kalila Azaria (13), Santi (22), Fitriani (23) dan Windy (23). Diketahui awalnya saksi Seorang saksi Sheila Putri mendatangi Pospol Kayuputih melaporkan dugaan perampokan sehingga petugas piket Reserse dan Kriminal menuju lokasi kejadian. Petugas menemukan seluruh korban dimasukkan ke dalam
satu kamar berukuran 1,5 meter x 1,5 meter dengan kondisi dikunci dari luar. Petugas mendapati enam orang dalam kondisi meninggal dunia dan lima orang masih hidup. Sementara itu, anggota Polda Metro Jaya menangkap dan menembak dua pelaku diduga terlibat pembunuhan enam orang di Pulomas Jakarta Timur berinisial RB dan ES, namun keduanya masih hidup. “Petugas menembak, namun pelaku masih hidup,” kata Kabid Humas P:olda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono. Argo menyebutkan pelaku berada di Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur, guna menjalani perawatan. Dikatakan Argo, petugas melumpuhkan kedua pelaku dengan melepaskan tembakan
karena tersangka berusaha melawan dan melarikan diri. Argo menambahkan petugas masih mengembangkan kasus pembunuhan dan penyekapan enam orang itu, namun belum diketahui motif kejadian tersebut. Terkait pencarian pelaku lainnya, perwira menengah kepolisian itu menyebutkan petugas menyelidiki dengan cara “scientific crime” menggunakan “database”, sidik jari dan analisa kamera tersembunyi. Anggota tim khusus Polda Metro Jaya menembak dua orang terduga pelaku penyekapan yang menewaskan enam orang dan lima orang masih selamat, berinisial RB dan ES. RB dan ES ditangkap tim khusus di rumah adiknya RB kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Rabu. (ant)
Refleksi Akhir Tahun
Ujaran Kebencian Bisa Timbulkan Konflik KALANGAN dewan menekankan tentang pentingnya ideologi Pancasila sebagai perekat NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten. Salah satu persoalan besar di tahun 2016 yang akan terus berkembang di tahun 2017 mendatang adalah bahaya ujaran kebencian setelah maraknya penggunaan media sosial di masyarakat. Ketua F-PPP DPR Reni Marlinawati dalam ‘Refleksi Akhir Tahun 2016 FPPP MPR/DPR di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin mengatakan, FPPP mencermati meledaknya ujaran kebencian (hate speech) dan hilangnya kesantunan dalam berko-
munikasi, baik di ruang publik maupun media sosial adalah ekses reformasi. Ekses tersebut bila dibiarkan dapat menimbulkan konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan seluruh pihak agar kembali ke-
pada nilai-nilai agama dan Pancasila serta budaya asli Indonesia dalam berkomunikasi dalam menyampaikan pendapat maupun gagasan baik secara langsung maupun melalui media sosial maupun sarana media lainnya. “FPPP juga meminta aparat penegak hukum untuk mengedepankan proses mediasi, musyawarah dan perdamaian sebagaimana tersirat dalam Pancasila,” kata Reni. Senada Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memandang adanya ancaman konflik dan perpecahan yang terjadi di masa mendatang apabila wabah media sosial di masyarakat tidak mampu dikelola secara baik oleh pemerintah. Sebab saat ini ancaman konflik dan perpecahan terjadi bukan hanya di tingkat elit tetapi juga di tingkat masyarakat bawah yang menghambat upaya membangun kebersamaan. Diakuinya, saat ini ada kelompok kecil yang melakukan teror dan menyebarluaskan isu ekstrem dari luar negeri melalui sosmed secara mencolok. Seperti isu perpecahan dan penggulingan kekuasaan alias makar terhadap pemerintahan melalui aksi demo beberapa waktu lalu. “Padahal yang aktual dan resmi seperti berkumpulnya massa pada aksi 411 dan 212 semua berjalan damai,” kata Fahri Hamzah saat menyampaikan narasi atas Refleksi Akhir Tahun 2016 dan Menyongsong Tahun 2017. (har)
Suluh Indonesia/ant
KASUS PERAMPOKAN PULOMAS - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan memperlihatkan foto dua pelaku perampokan Pulomas saat memberi keterangan pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, kemarin. Menurut pihak kepolisian motif para tersangka adalah perampokan barang berharga dengan jumlah pelaku empat orang.
Pejabat Pupera
Didakwa Terima Belasan Miliar JAKARTA - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustary didakwa menerima belasan miliar untuk mengatur dan merencanakan pengadaan barang/jasa serta menetapkan pemenang pelaksana proyek di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dalam dakwaan kedua, Amran selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara bersama-sama dengan Imran S Djumadil (rekan Am-
ran, politisi PAN di Maluku), Zulkhairi Muchtar alias Heri (rekan Amran dari swasta), Quraish Lutfi (Kepala Satuan Kerja Wilayah I BPJN IX), Abdul Hamid Payapo (pejabat pembuat komitmen Halmahera IV PJN Wilayah 2 Maluku Utara BPJN IX). Rincian pemberian uang tersebut adalah pertama untuk pemilihan dirinya sebagai kepala BPJN IX. Amran menerima Rp8 miliar yang berasal dari Dirut PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir sebesar Rp4,5
miliar dan Direktur PT Shareleen Jaya Hong Arta John Alfred sebesar Rp3,5 miliar yang diserahkan pada 13 Juli 2015 melalui Zulkhairi Muchtar alias Heri. Tapi Heri mengambil Rp1 miliar untuk keperluannya sendiri. Kedua, penerimaan Rp1 miliar dari Abdul Khoir untuk menutup kekurangan dana suksesi Amran sebagai Kepala BPJN IX yang diserahkan pada Juli 2015. Ketiga, penerimaan 202.816 dolar Singapura (Rp2 miliar) dari Abdul Khoir untuk uang
Tunjangan Hari Raya (THR) Natal yang diberikan pada 21 Desember 2016 di kanti Kementerian PUPR. Keempat, penerimaan 303.124 dolar AS dan Rp873,285 juta yang dikumpulkan Abdul Hamid Payapo dari para kontraktor di wilayah Ternate yaitu Direktur PT Intimkara Budi Liem (Rp1 miliar), direktur PT Aibinabi Hasanuddin (Rp1,1 miliar0, Direktur CV Gema Gamahera Anfiqurahman (Rp400 juta). (ant)