Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 29 Oktober 2014
No. 192 tahun VIII
Pelawak Tessy Ditangkap JAKARTA - Pelawak Kabul Basuki atau yang biasa dikenal sebagai Tessy ditangkap bersama dua temannya karena kedapatan mengonsumsi sabu di sebuah rumah di Bekasi. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, Tessy ditangkap di kediaman rekannya pada 23 Oktober 2014 lalu sekira pukul 22.00 WIB. Saat ditangkap, Tessy kedapatan tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu. ‘’Dia ditangkap di Bekasi di rumah temannya oleh Direktorat Narkoba (Bareskrim) Polri,” kata Agus di Jakarta, kemarin. Dari tangan pelawak yang tergabung di Srimulat itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat 1,6 gram, alat pengisap sabu
(bong), ponsel, dan buku tabungan. Saat ini, Tessy masih menjalani perawatan di RS Polri, Kramatjati, Jaktim. Tessy dirawat setelah sebelumnya menenggak cairan pembersih lantai di rumahnya di kawasan Halim, Jaktim. ‘’Sampai sekarang masih dirawat di RS Polri karena kemarin minum cairan pembersih lantai hingga akhirnya muntah,” kata Agus. Agus mengaku belum mengetahui apa maksud dan tujuan pelawak yang kerap menggunakan cincin akik itu melakukan aksi nekat tersebut. Ia mengatakan, aksi itu dilakukan Tessy saat petugas hendak menggelandangnya ke Kantor Direktorat IV Narkotika Bareskrim Polri. Tessy merupakan tersangka tindak pidana narkoba yang kesekian kalinya dari kalangan artis. (kmb)
Rapat DPR Panas
Paripurna Ricuh
Suluh Indonesia/ant
SIDAK KE BKPM - Presiden Joko Widodo berbincang dengan seorang pemohon saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jalan Gatot Subroto, kemarin. Presiden Joko Widodo hanya ditemani asiten pribadi, satu ajudan dan sejumlah anggota Paspampres.
Kasus E-KTP Disidik
KPK Geledah Tiga Lokasi JAKARTA - KPK terus menelisik dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan elektronik (e-KTP) di Kemendagri, tahun anggaran 2011-2013 atas nama tersangka Sugiharto. Untuk mencari alat bukti tambahan dalam rangka melengkapi berkas penyidikan perkara kasus korupsi tersebut, KPK menggeledah tiga tempat di dua tempat terpisah. ‘’Terkait
dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan EKTP dengan tersangka S, KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi hari ini.Dua rumah di kota wisata Cibubur milik saksi, dan satu rumah milik saksi di Citayam Bogor,’’ kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, kemarin. Dari hasil penggeledahan, KPK berhasil menyita beberapa dokumen yang nantinya akan dipergunakan dalam rangka membantu proses pe-
JAKARTA - Ketua Fraksi PPP versi Ketua umum Romahurmudziy (Romi), Hasrul Azwar membanting mejanya di ruang rapat paripurna DPR. Pemicunya adalah ketika Wakil Ketua DPR Agus Hermanto selaku pimpinan rapat menutup jalannya rapat dengan keputusan mengakui struktur kepengurusan Fraksi PPP baru yang diketuai Epyardi Asda dari kubu Ketua umum Suryadharma Ali. Ricuhnya rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan nama-nama Fraksi di Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan itu, diawali dengan dibacakannya surat masuk yang menegaskan susunan Fraksi PPP yang baru dari kubu Suryadharma Ali yang masuk dalam barisan Koalisi
Merah Putih, sebagai paket alat kelengkapan dewan. PPP kubu Suryadharma Ali melakukan perombakan atas struktur susunan fraksi mereka di DPR dengan Ketua DPP PPP Epyardi Asda ditunjuk menjabat sebagai ketua fraksi yang baru. Namun, sejumlah anggota F-PPP kubu Romi memprotes. Kedua kubu pun saling mengajukan interupsi beradu argumentasi. Akhirnya, Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyudahinya dengan menyatakan bahwa pimpinan DPR hanya mengakui struktur kepengurusan Fraksi PPP atas nama tandatangan Ketua umum SDA. ‘’Surat yang ada di Setjen DPR untuk PPP hanya yang ditandatangi SDA yang ada cuma 1 surat, kami hanya membacakan surat yang ada. Bukan
berpolitik. Saya membacakan Tatib dan UU MD3. Kalau ada perubahan silakan diajukan, saya usulkan ditunda sampai besok pagi untuk PPP,” tegas Fahri. DPR berpendapat bahwa ketua umum PPP yang sah adalah Suryadharma Ali. Sebab, muktamar PPP baru akan digelar pada 30 Oktober nanti. Saat perdebatan masih berlangsung, tiba-tiba Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengumumkan bahwa pimpinan DPR mengesahkan susunan anggota komisi yang diajukan kubu Suryadarma Ali. ‘’PDIP ada yang mengajukan namanama untuk alat kelengkapan dewan,’’ tanya Agus. Karena tak direspon, Agus menyatakan “Nggak ada”. “Nasdem, Hanura, PKB?” tanya dia lagi.
“Nggak ada, sidang di tutup, tok tok tok,” kata Agus sambil mengetuk palu menutup rapat dan menyatakan menskors rapat hingga waktu yang tidak ditentukan. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Hasrul Azwar marah dan mendorong meja di barisan depan hingga terguling. “Brakkkk,” suara meja yang terguling mengundang perhatian peserta rapat dan wartawan yang berdiri di atas balkon. Dua meja yang ditempati Hasrul dan Romi terbalik, juga meja disebelahnya yang ditempati pimpinan Fraksi Partai Hanura. Semua isi di atas meja hancur berantakan, di antaranya gelas, air mineral dan microphone. (har)
nyidikan dan penuntutan perkara kasus tersebut saat kasusnya bergulir di pengadilan. ‘’Ada dokumen yang disita baik elektronik dan selain elektronik. ‘’Saya belum dapat informasi detil dokumen elektronik (yang disita),’’ tukasnya. Untuk diketahui, dalam kasus e-KTP di Kemendagri ini, KPK telah menetapkan seorang pejabat di Kemendagri atas nama Sugiharto sebagai tersangka. (wnd)
Penyimpangan Kuota Haji
Anggito Sebut Mainan Individu MANTAN Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu, menyebut jika ada penyimpangan terkait kuota haji, maka hal itu merupakan permainan yang dilakukan oleh oknum, bukan kebijakan dari pihak Kementerian Agama. Hal itu dikemukakan Anggito usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Suryadharma Ali dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 20122013 di Kementerian Agama. ‘’Kalau kebijakannya (kebijakan kuota haji) itu ada dua, yaitu adalah untuk lansia dan nomor urut berikutnya. kalau ada praktik-praktk individual itu semata2-semata praktek adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu,bukan merupakan kebijakan,’’ kata Anggito di Jakarta, kemarin. Namun, kendati menyebut permain oknum, ia mengaku tidak mengetahui siapa oknum yang mempermainkan kuota haji.Demikian juga ketika di-
tanya sejauh mana peranan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kasus yang melilitnya.’’ kalau ditanya pak SDA di tahun 2012 (keterlibatan kasus haji), saya tidak bisa menjawab,’’ ucapnya. Perihal pemeriksaanya kali ini,Anggito mengaku ditanya tiga hal yang menjadi salah satu dasar sangkaan terhadap Suryadharma. ‘’Hari ini saya dimintai keterangan lanjutan dan materinya masih sama seputar pengisian kuota kemudian pengadaan barang dan jasa, dan satu lagi adalah rekrutmen petugas,’’ jelasnya. Selain itu,pria kelahiran
Bogor, 51 tahun yang silam tersebut, juga mengaku diminta untuk mengklarifikasi dokumen yang disodorkan oleh penyidik. Namun karena dirinya tidak mengetahui dokumen yang disodorkan, maka ia tidak bisa mengklarifikasinya. ‘’Saya hanya membaca dokumen, yang memang perlu diklarifikasi lebih lanjut tapi saya tidak bisa mengklarifikasi karena saya bukan penjabat yg melaksanakan pada waktu itu,’’ imbuhnya. Anggito mengaku tak mengerti ketika ditanyakan soal pengadaan barang dan jasa lantaran saat itu menjabat sebagai dirjen. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
PARIPURNA DPR RICUH - Anggota DPR memperhatikan kerusakan yang terjadi akibat protes anggota fraksi PPP DPR dengan menggulingkan meja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat paripurna dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan berlangsung ricuh terkait dualisme internal fraksi PPP DPR.
KPK Diminta
Umumkan Menteri Bermasalah JAKARTA - Politisi Golkar Hajriyanto Thohari mengatakan, KPK dipersilakan oleh undang-undang untuk melakukan segala sesuatu dalam rangka menyukseskan pemberantasan korupsi termasuk mengumumkan nama menteri bermasalah. ‘’Kami percayakan kepada KPK yang diberikan kewenangan undang-undang untuk melakukan segala sesuatu dalam rangka menyukses-
kan pemberantasan korupsi, termasuk mau mengumumkan (nama menteri bermasalah), serta menang-kap,” kata Hajriyanto di Jakarta, kemarin. Mantan pimpinan MPR itu mengatakan dengan kewenangan KPK yang dijamin undangundang, lembaga antirasuah itu dapat melakukan hal-hal yang dipandang merupakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. ‘’Jadi semua hal yang akan dilakukan KPK itu biar dipikirkan KPK saja. KPK
kan sudah menjadi ikon pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta bantuan KPK dalam mengecek rekam jejak kandidat calon menterinya. KPK menandai sejumlah nama menteri yang dianggap berpotensi memiliki masalah hukum dengan warna kuning dan merah, lalu menyerahkan kembali daftar namanya ke Jokowi. Jokowi sempat mengganti sejumlah nama kandidat menteri
yang ditandai oleh KPK. Dan akhirnya mengumumkan nama-nama menteri yang sudah final di Istana Negara. Kini, pascapengumuman nama-nama menteri dilakukan, Ketua KPK Abraham Samad mengaku siap membuka nama-nama kandidat menteri yang sebelumnya ditandai merah tersebut. Belum diketahui apakah jajaran menteri Jokowi saat ini ada yang sebelumnya ditandai KPK atau tidak. (ant)