Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 29 April 2016
No. 81 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Alex Nurdin Diperiksa Jakarta - Kejaksaan Agung secara diam-diam telah memeriksa Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin terkait dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumsel. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, kemarin mengatakan pihaknya akan memeriksa ulang Alex Noerdin pada Jumat (29/4), setelah memeriksa pada Selasa (26/4). ‘’Kesepakatan, kalau tidak hari ini, besok. Sepertinya mungkin sudah koordinasi dengan tim besok ya,” ujarnya. Ia menyatakan jika Alex Noerdin hadir pada pemanggilan Jumat (29/4) berarti penyidik, memeriksa untuk yang ketigakalinya.
Materi pemeriksaan pertama terhadap Alex Noerdin, kata dia, mengenai kebijakan, prosedur tentang hibah dan bansos Pemprov Sumsel tahun 2009-2014 sejumlah Rp2,1 triliun. ‘’Kita tanyakan kebijakan apa, terus prosedur segala macam. Hal-hal yang diketahui dan disetujui. Kalau untuk detail, mungkin saya harus ngomong dua jam,” tuturnya. Kendati demikian, Arminsyah menyatakan pihaknya sampai sekarang belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. ‘’Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih melakukan pemeriksaan,” ucapnya. Untuk diketahui, sejumlah kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka karena menyelengkan dana hibah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ELION NUMBERI DIPERIKSA - Anggota Komisi VIII DPR yang pernah bertugas di Komisi V Elion Numberi (tengah) diperiksa KPK di Jakarta, kemarin. Elion diperiksa terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Damayanti Wisnu Putranti.
Munaslub Golkar
Tak Pilih Ketum
Suluh Indonesia/ant
PERSIAPAN EKSEKUSI MATI - Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono (tengah) berjalan setibanya di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, kemarin. Kapolda Jateng menyatakan kunjungananya ke Pulau Nusakambangan dalam rangka meninjau kondisi lapangan tembak Limus Buntu dan kesiapan personel terkait persiapan eksekusi mati tahap ketiga tahun 2016.
JAKARTA - Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar Zainuddin Amali mengungkapkan dirinya mendengar adanya usulan agar tidak perlu ada pemilihan ketua umum baru dalam Munaslub Golkar mendatang. Usulan itu muncul menyusul Pengesahan Menkum HAM Yasonna H. Laoly atas kepengurusan Partai Golkar yang baru sebagai hasil kesepakatan kubu Aburizal dan Agung Laksono. Kepengurusan yang dipimpin Aburizal itu untuk periode 2014-2019. ‘’Ada pendapat bahwa ketua umum Partai Golkar yang
baru belum tentu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi partai kedepan, maka lebih baik Munaslub menetapkan kepengurusan yang sudah ada. Itu beberapa pendapat,” kata Zainudin di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Namun, Zainudin memastikan usulan itu tidak akan diakomodir peserta Munaslub. Menurutnya, mayoritas peserta Munaslub Golkar ingin agar penyelenggaraab Munaslub tetap dengan agenda yang sudah disepakati yaitu pemilihan ketua umum baru yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, dia meyakini Munaslub Partai Golkar yang
akan digelar pada 23-25 Mei di Bali akan tetap memilih Ketua Umum Partai Golkar. “Saya pastikan Munaslub Partai Golkar akan memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru meskipun Menkumham telah mengeluarkan SK Kepengurusan Partai Golkar yang baru untuk periode 2014-2019,” kata Zainudin. Sementara itu, bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin mengaku optimistis Munaslub tetap diselenggarakan degan sesuai dengan agenda yang disepakati yaitu memilih ketua umum baru. ‘’Sampai hari ini masih konsisten, Munaslub dilaksanakan bulan Mei tanggal 23. Mudah-
mudahan ini menjadi momentum yang tepat untuk rekonsiliasi,” kata Ade yang juga Ketua DPR RI. Ade menegaskan tidak mempersoalkan munculnya usulan agar penyelenggaraan Munaslub hanya bersifat formalitas yaitu menetapkan kepengurusan Partai Golkar baru hasil rekonsiliasi. “Pendapat itu boleh saja,” kata dia. Ade menegaskan keputusan terkait penyelenggaraan Munaslub akan diambil saat rapat pleno DPP Partai Golkar, kemarin. Termasuk juga kepastian apakah Munaslub akan tetap diselenggarakan atau tidak. (har)
Aturan Ketenagakerjaan
Belum Berpihak Kepada Perusahaan dan Pekerja Swasta MENJELANG Hari Buruh atau May Day, DPR mengkritik belum adanya keberpihakan negara terhadap perusahaan swasta terutama kepada para pekerjanya. Ketidakadilan tersebut bisa dilihat dari aturan perundangan yang cenderung berpihak kepada perusahaan negara, namun justru membuat perusahaan negara yang orientasinya mencari keuntungan, tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara benar. Anggota Komisi VI DPR Rieke Dyah Pitaloka mengatakan pelaksanaan aturan dalam ketenagakerjaan terkesan han-
ya dibebankan kepada perusahaan swasta semata. “Sebab perusahaan BUMN berbeda dengan swasta. BUMN mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, sementara tidak memperhatikan kesejahteraan buruhnya. Sementara perusahaan swasta seterpurukpun perusahaan itu, tidak akan mendapat tindakan dari pemerintah,” kata Rieke Rieke Dyah Pitaloka dalam diskusi “Hari Buruh” di
Gedung DPR Jakarta, kemarin. Rieke berharap Hari Buruh atau Mayday yang selalu diperingati tiap 1 Mei 2016 dan menjadi agenda libur nasional harus menjadi starting point bagi gerakan buruh, terutama menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). Sehingga negara bisa memberi kebijakan yang tepat untuk kaum buruh terutama mereka yang bekerja di perusahaan swasta. Lebih jauh, Rieke juga mengkritik pengelolaan dan penggajian di Badan Usaha Milik negara (BUMN). Pasalnya, pengelolaan BUMN belum transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap para pekerjanya. Dewan berharap sistem pengelolaan dan penggajian di BUMn dapat dibenahi. ‘’Coba lihat gaji di BUMN antara komisaris, direktur dan karyawan, bedanya jauh sekali. Gaji karyawan BUMN bahkan yang masuk dalam karyawan outsourching sangat memprihatinkan, tetapi gaji direksi mencapai ratusan juta, bahkan direksi di BUMN perbankan mencapai miliaran,” kata Rieke. Anggota F-PDIP DPR ini mengaku lebih memprihatinkan manakala membandingkan antara kinerja seorang komisaris BUMN dengan gaji yang diterimanya. Komisaris BUMN yang tidak tiap hari datang, bahkan hadirnya hanya saat RUPS bergaji puluhan juta sebulannya. Sementara pegawai lapangan yang berstatus outsourching di bawah UMR, karena gajinya sudah harus dipotong oleh perusahaan outsourchingnya. ‘’Contoh Bulog, ada karyawan yang gajinya hanya Rp700.000/bulan padahal sudah bekerja lama, beda dengan komisaris yang tidak terlalu berat, dapat jutaaan,” tambahnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
KPK SITA MOBIL BUPATI SUBANG - Mobil Jeep Wrangler berwarna oranye (kanan) dan Toyota Vellfire (kiri) yang disita KPK diparkir di parkiran Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4). KPK menyita Mobil Jeep Wrangler berplat nomor D 50 KR dan Toyota Vellfire berplat nomor T 1978 hasil gratifikasi milik Bupati Subang Ojang Suhandi yang telah menjadi tersangka dugaan pemberi suap terkait perkara suap BPJS di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
MA Janji
Periksa Kasus Nurhadi Menyeluruh JAKARTA - MA akan melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh terkait dengan kasus suap yang sekarang menyeret Sekretaris MA Nurhadi. ‘’Kami sudah bentuk tim pemeriksaan dari Badan Pengawas (Bawas) dan kita akan melakukan pemeriksaan menyeluruh,” kata Wakil Ketua MA bidang Yudisial M. Syarifuddin di gedung Ombudsman di Jakarta, kemarin. Syafruddin juga menye-
butkan bahwa Nurhadi tidak ada hubungannya dengan kasus suap yang dilakukan panitera PN Jakpus Edy Nasution yang kini berstatus tersangka karena Nurhadi adalah staf sekretariat MA. Hal tersebut diungkapkan Syafruddin meski rumah Nurhadi digeledah KPK karena penyidik mencium jejak Nurhadi didalamnya dan menyita ribuan dolar AS yang hingga kini masih diselidiki asal-usulnya. ‘’Kalau kita lihat ini memang tidak ada
hubungannya, itu kan masalah perkara di PN Jakpus. Sementara Pak Nurhadi itu kan sekretariat, dia tidak mengurus perkara,” cetus Syarifuddin. Syafruddin juga menyatakan kunci dari perkara ini ada pada pihak yang ditangkap, namun pihak MA mengaku tida memiliki akses karena kasusnya sudah ditangani KPK. ‘’Tapi kami berusaha mencari dari sekitar-sekitarnya yang melingkupi dia, orang-orang dekat dia, itu yang kami periksa untuk Nurhadi sendiri masih kerja dan
berkegiatan seperti biasa,” ujarnya. Dari informasi, KPK memiliki keyakinan bahwa uang yang disita saat melakukan penggeledahan di kediaman Nurhadi tersebut terkait dengan perkara suap panitera PN Jakarta Pusat. ‘’Itu masih diselidiki, di penyidikan saya tidak bisa mengungkapkan apa peran Nurhadi. Untuk siapa itu Pak Edy Nasution dan kaitannya dengan Nurhadi ,” kata Alexander Marwata. (ant)