Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 29 Maret 2016
No. 58 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
La Nyala Dijemput Paksa SURABAYA - Kejati Jatim menjemput paksa Ketua Kadin Jawa Timur La Nyala Matalitti yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembelian saham perdana (initial public offering/IPO) Bank Jatim senilai Rp5 Miliar. Kajati Jatim Maruli Hutagalung di Surabaya, kemarin mengatakan, penjemputan paksa dilakukan setelah tersangka La Nyala tiga kali tidak hadir untuk proses penyidikan di kantor Kejati Jatim. Ia mengemukakan, upaya penjemputan paksa merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses hukum. ‘’Penjemputan paksa ini dilakukan setelah penyidik memastikan La Nyalla tidak hadir pada panggilan ketiga,” katanya. Kajati mengatakan, sudah ada tim
yang menjemput tersangka La Nyala di tiga rumahnya yang berada di Surabaya. ‘’Kami juga berkoordinasi dengan Polda Jatim terkait dengan penjemputan paksa ini, karena kami mendapatkan laporan kalau rumah tersangka La Nyala dijaga oleh massa dari Pemuda Pancasila,” katanya. Ia mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan di mana posisi La Nyala saat akan dilakukan penjemputan paksa. ‘’Biarkan tim intelijen yang bekerja untuk mencari keberadaan tersangka La Nyala. Kalau memang tidak bersalah, kenapa harus seperti ini,” katanya. Kuasa hukum La Nyala, Riyadh UB menyatakan ketidakhadiran kliennya karena adanya pengajuan praperadilan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DITAHAN KPK - Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang ditahan KPK usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Sukotjo menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Driving Simulator.
Anggota Polres Depok
Dalangi Pembunuhan Istri Sendiri DEPOK - Istri seorang anggota Polresta Depok ditemukan meninggal di secara mendadak di kamar rumahnya, di Jalan Perjuangan RT 2/8, Kelurahan Tugu, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Saat korban ditemukan, kondisinya tengah berada di ranjang dan tertutup selimut. Korban bernama Ratnita Handayani (37) merupakan istri dari Bripka Triono (37) yang kesehariannya bertugas di Satuan Pam Obvit Polres Depok, yang tak lain menjadi terduga atas kasus pembunuhan itu. Kepada media, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan dari pemeriksaan motif sementara, pembunuhan tersebut dilatar belakangi akibat seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku dan korban. ‘’Laporan Kapolres yang bersangkutan (Triono) mengakui ada permasalahan-permasala-
han hubungan rumah tangga. Sekarang sedang kita proses,” katanya, kemarin. Diketahui, korban yang telah memiliki dua anak tersebut, pertama kali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 07.00 WIB. Namun setelah dilakukan identifikasi, pada jasad korban ditemukan ada luka di bagian hidung dan lebam di bagian wajah korban. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga Bripka Triono turut mengajak temannya yang bernama MD atau Mamad (35) untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan barang bukti yang diamankan berupa bantal, kerudung, celana, dan anting. Selain itu, Kapolresta Depok Kombes Pol Dwiyono menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah diamankan pihak dan enggan berkomentar lebih lanjut. Sedang kasusnya tengah didalami Propam Polda Metro Jaya. ‘’Ya, kami sudah amankan, yang bersangkutan
sedang diperiksa di Polresta Depok,” ujar Dwiyono di Depok, kemarin. Sementara itu, menurut saksi yang merupakan ketua Rukun tetangga (RT) setempat mengaku ketika Jasad korban pertama kali ditemukan sang suami, Bripka Triono. Dalam keadaan terlentang di atas kasur dan tubuhnya telah kaku dengan posisi kepala menengok ke kiri. ‘’Saya dipanggil suami almarhumah yang baru pulang kerja. Saya lihat (korban) memang sudah tidak sadar. Terus kita panggil dokter, kata dokter sudah tak bernyawa,” ujar Ketua RT setempat Waras, saat ditemui di kediaman korban, kemarin. Ia juga mengatakan, saat korban ditemukan, kondisi kamar terlihat rapi dan tidak ada tanda diacak-acak. Sedangkan sang suami terlihat begitu tegar mendengar kabar tersebut. ‘’Cuma memang ada luka di bagian hidung. Ada darahnya.” ungkapnya. (jif)
Suluh Indonesia/ant
FORUM DOKTOR POLITIK - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) serta Kepala Staf Presiden (tengah) menerima pengurus Forum Ilmu Politik-Universitas Indonesia (FDIP-UI) yang diketuai oleh Fred Ndolu (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu penyamaan persepsi visi bangsa yang tertuang dalam Panca Sila yang dinilai belum berfungsi optimal.
Cegah Kerusuhan Terulang
Pemerintah Diminta Menjadikan Lapas Layak Huni MASALAH over kapasitas menjadi persoalan utama sebagian besar Lapas di Indonesia. Di sisi lain, rasio jumlah petugas jaga sangat minim dibanding warga binaan. Selain itu, kebijakan hukum di Indonesia dinilai masih mengutamakan penghukuman pidana penjara sebagai satusatunya cara untuk membina pelaku kriminal. Persoalan tersebut dinilai kalangan DPR menjadi pangkal persoalan kasus kerusuhan di Lapas yang se-
lalu kembali terulang. Kasus kerusuhan dan pembakaran Lapas Malabero, Bengkulu menjadi deretan panjang keprihatinan anggota dewan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui kelebihan kapasitas di Lapas Bengkulu, dialami hampir semua Lapas termasuk di Lapas yang ada di
Ibukota Jakarta. ‘’Itu penghuninya tidur di lantai seperti pepes ikan begitu dan harusnya ada langkah untuk mengurangi itu untuk membuatnya menjadi layak,” kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Fahri mengingatkan, jangan sampai kerusuhan dan pembakaran Lapas oleh napi yang melakukan aksi perlawan terhadap petugas jaga terus terulang, sehingga hany aakan menjadikan bom waktu bagi pemerintah. Karena kelebihan kapasitas itu sudah sangat akut hingga 100 persen bahkan terkadang di satu Lapas ada yang kelebihannya mencapai 200 persen lebih. Selain kelebihan kapasitas yang perlu segera carikan cara penyelesaiannya, Fahri juga
mengusulkan agar sebaiknya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan bisa dipisah-pisahkan sesuai dengan kategori kejahatan yang dilakukan. Razia narkoba di Lapas yang disebut menjadi pemicu kerusuhan Lapas di Bengkulu, menurutnya kemungkinan bisa dihindari apabila penanganan di tiap Lapas memiliki standar penanganan secara khusus. Sebab, dengan penggabungan pelaku kejahatan kriminal dalam satu Lapas, maka membuat begitu banyak permasalahan yang dampaknya Lapas tidak akan pernah stabil, karena setiap saat akan ada ancaman. (har)
Tolak Perpustakaan Parlemen JAKARTA - Dukungan pembangunan gedung perpustakaan parlemen ternyata mendapat perlawanan di internal dewan sendiri. Penolakan datang dengan mengatasnamakan fraksi maupun secara personal. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat yang harus menjadi prioritas DPR adalah meningkatkan kinerja legislasi, aktif dalam kegiatan atau rapat, serta menghilangkan persepsi DPR yang korup. ‘’Kalau itu sudah terlampaui, katakanlah nilainya B, saya kira rakyat akan mengerti ?. Saya melihat (perpustakaan parle-
men) belum prioritas,” kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Hidayat mengaku sangsi terhadap efektifitas perpustakaan bagi anggota DPR. “Tapi pertanyaannya, sejauh mana anggota DPR ke perpustakaan, saya yakin jawabannya wallahualam,” kata anggota Majelis Syuro PKS ini. Fraksi Partai Nasdem menolak rencana DPR untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Nasdem menilai kebutuhan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Platte mengatakan perpustakaan parlemen tidak
mendesak, apalagi saat ini era teknologi saat ini, sebagian besar anggota DPR mengakses buku secara online (e-book) melalui internet. ‘’Saat ini, tren perpustakaan dari buku fisik ke e-books dan e-library, maka sebaiknya keseluruhan konsep perpustakaan ditinjau ulang agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi,” kata Johnny. Oleh karena itu, Johnny mengusulkan sebaiknya DPR memperbaiki dan menambah jaringan Wi-FI agar memudahkan tiap anggotanya mengakses bacaan maupun refrensi data melalui akses e-book. (har)
Suluh Indonesia/ade
BEBASKAN AKTIVIS BURUH - Buruh dari Gerakan Buruh Indonesia berunjuk rasa di halaman PN Jakpus, kemarin. Mereka menuntut agar sidang perdana kasus kriminalisasi 26 aktivis yang terdiri dari 2 pengacara LBH Jakarta, 23 aktivis buruh dan 1 mahasiswa di PN Jakpus dibatalkan.