Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 29 Februari 2016
No. 40 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Ladang Ganja 54 Hektar BANDA ACEH - Polri menemukan ladang ganja terbesar di Indonesia seluas lebih dari 54 hektare di kawasan kaki Gunung Selawah, Aceh. ‘’Ini patut diapresiasi, Polda Aceh dan jajarannya berhasil menemukan ladang ganja terbesar dan berhasil mengamankan satu tersangka,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Anton Charliyan di Aceh Besar, kemarin. Ia menjelaskan, penemuan itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk memberantas terhadap narkotika dan sejenisnya. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Husein Hamidi menyebutkan dari 54 hektare tersebut ada sekitar lima titik lahan. ‘’Untuk lahan ada sekitar lima hingga enam, jadi ada kemungkinan bisa bertambah jika dijelajah lebih jauh lagi,” kata
(ant)
Irjen Pol. Husein Hamidi. Selanjutnya, Polda langsung memusnahkan ganja yang siap panen tersebut di lokasi lahan. Umumnya tanaman ganja dipanen dari umur 5 hingga 6 bulan sehingga harus berpindah-pindah lahan. Satu tersangka yang diamankan merupakan pengelola lahan di salah satu titik tersebut, sedangkan pada titik lain belum bisa diamankan karena pelaku melarikan diri. ‘’Mereka biasa dapat info penggerebekan sehingga ada waktu untuk melarikan diri, biasanya dapat info dari warga sekitar dari kampung terdekat,” katanya. Daerah perbukitan yang curam membuat penelusuran susah untuk dilakukan dalam pengamanan dan penelusuran ladang ganja. (ant)
Mendes :
Penyimpangan Dana Desa Capai 6 Persen Suluh Indonesia/ant
BANJIR DI JAKARTA - Warga menggunakan perahu melewati banjir di kawasan Rawa Buaya di Jakarta, kemarin. Curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir dan beberapa ruas jalan tergenang.
JAKARTA - Pemerintah menyatakan, penyimpangan dana desa hanya 6 persen. ‘’Hanya enam persen yang tidak sesuai arah pembangunan. Ini pun bukan karena dikorupsi, tapi hanya salah informasi misalnya untuk membangun jalan desa tapi dipakai membangun kantor desa ataupun bangun rumah ibadah. Itu saja, selebihnya semua tepat,” ujar Mendes Marwan Jafar di Jakarta, kemarin. Dana Desa digunakan
membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, dan proyek infrastruktur desa lainnya. Kemudian pembangunan sepenuhnya memaksimalkan potensi desa mulai dari tenaga kerja, bahan baku, peralatan, sehingga dana desa berputar di desa. Pada 2016, dana desa dinaikkan jumlahnya menjadi Rp46,9 triliun, atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Dengan kata lain, setiap desa akan mengelola
uang secara mandiri sebesar Rp500 juta-Rp800 juta. Bahkan, pemerintahan Jokowi sudah membuat rancangan 2017 dana desa dinaikkan lagi menjadi Rp81,1 triliun sehingga masyarakat desa bisa mengelola dana desa lebih dari Rp1 miliar per desa. ‘’Kami mengarahkan, mengawal sehingga desadesa tumbuh menjadi mandiri. Masyarakat desa kita dorong agar merdeka secara ekonomi, sosial, politik, dan dengan kepribadian budaya yang berwibawa di mata dunia,” kata
Marwan. Dalam mengawal Dana Desa agar tepat sasaran, Kementerian Desa diantaranya mendorong dibentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) yang bisa menjadi alat bagi desa untuk mewujudkan kemandirian secara ekonomi. Hanya dalam setahun (2015) sudah lebih dari 12.700 BUMDes terbentuk, ditambah 2000 BUMDes yang sudah ada sebelumnya. ‘’BUMDes ini menjadi wadah membangun ekonomi desa,’’ katanya. (ant)
Panglima :
Saat Tentara Jadi Pelindung Bisnis Narkoba PANGLIMA TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyebutkan narkoba sebagai bisnis ilegal, sehingga memerlukan pelindung yang aman yaitu salah satunya adalah dengan memanfaatkan anggota TNI. Menurut dia, meski kesejahteraan prajurit sudah ditingkatkan, namun masih ada di antara mereka dari tingkatan tamtama, bintara atau perwira yang masih terkena rayu bisnis haram ini. Faktor kebutuhan hidup yang salah satunya biaya sekolah anak menurut Panglima TNI kemungki-
nan jadi penyebabnya. Kebutuhan menjadikan bisnis narkoba sebagai peluang yang dilihat untuk menambah pemasukan. ‘’Saya juga sadar. Kesejahteraan prajurit sudah banyak kemajuan. Tapi, untuk hidup normal, dikatakan hidup normal itu prajurit biasa-biasa saja tanpa menabung. Jadi, se-
orang tamtama, bintara, bahkan perwira kalau dia tak menabung, dia tak bisa menyekolahkan anaknya sampai universitas, karena biaya mahal kan. Ini peluang yang mereka lihat,” tuturnya. Terkait upaya pembersihan prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba, Gatot menginstruksikan agar terus dilakukan pembersihan secara rutin. Bila ada yang berhasil melakukan pembersihan maka dipuji/dihargai. Namun, bila ada anggota yang terkena maka komandan akan ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. ‘’Saya sadar itu. Maka saya ajukan pembersihan. Bagi yang berhasil, memperoleh, mengungkap itu prestasi. Tapi, bila ada yang tertangkap maka komandannya pun akan bertanggung jawab,” tegas mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) ini. Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan perang terhadap narkoba, salah satunya Jokowi menginginkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu untuk memerangi narkoba. Panglima TNI pun mendukung kebijakan tersebut dan siap memberikan bantuan bila diperlukan. ‘’Apa yang dikatakan untuk narkotika, kami akan siap memberikan 24 jam, memberikan pasukan yang terbaik,” kata Gatot. Gatot menambahkan, keseriusan memerangi narkoba dari pihak terkait diperlukan karena status darurat narkoba. Panglima menegaskan akan memberikan sanksi tegas, berupa pemecatan, bagi prajuritnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JEMBATAN DARURAT - Pengendara melintas di jembatan darurat Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, kemarin. Sejak jembatan di lokasi tersebut diterjang banjir setahun lalu, warga sejumlah desa menyeberangi sungai dengan meniti jembatan darurat yang kondisinya sudah mulai rusak.
Akhir Cerita Kalijodo JAKARTA - Sebanyak 5.000 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamankan penertiban bangunan lokalisasi Kalijodo Jakarta Utara, hari ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal di Jakarta, kemarin mengatakan, aparat telah menyiapkan strategi pengamanan saat penertiban bangunan tidak resmi di Kalijodo tersebut. Petugas yang terlibat
mengamankan penertiban terdiri atas 3.000 personil Polri, 600 personil TNI dan sisanya dari Pemprov DKI Jakarta. Iqbal menuturkan personil gabungan akan menggelar apel pasukan pukul 06.00 WIB, selanjutnya proses penertiban dilakukan mulai pukul 07.00 WIB. Perwira menengah kepolisian itu berharap masyarakat tidak melakukan perlawanan sehingga proses penertiban berjalan lancar dan kondusif. Iqbal menyatakan petugas akan menindak tegas
warga masyarakat yang melanggar pidana saat penertiban sesuai dengan hukum. ‘’Karena ini keputusan pemerintah maka kami akan tindak tegas,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Utara itu. Namun, petugas akan mengedepankan tindakan persuasif terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi penertiban. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengatakan, saat ini sebanyak enam eskavator dan dua unit amfibi sudah disiapkan dilokasi untuk pener-
tiban. ‘’Kita secara persiapan sudah siap, tinggal nanti pembongkaran di hari pelaksanaannya,” kata Teguh. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Kalijodo. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat di Kalijodo sepakat dengan penertiban. Oleh sebab itu, Ia mengharapkan, tidak ada tindakan perlawanan. (kmb)