Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 28 Desember 2015
No. 235 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
TNI Sita Sabu Satu Kilogram SAMARINDA - Personel Komando Distrik Militer 0902/Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kaltim menyita satu kilogram sabu-sabu dari tangan dua orang yang diduga sebagai bandar narkoba. Kepala Penerangan Komando Resor Militer 0901 Aji Surya Natakesuma, Mayor Inf Ahmad Sobirin, di Samarinda, kemarin menyatakan selain menyita barang bukti satu kilogram sabu-sabu, personel Kodim 0902/Tanjung Redeb juga mengamankan dua orang diduga bandar, yakni Mn (35) dan MY (25), keduanya warga Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara. ‘’Penangkapan kedua orang diduga sebagai bandar sabusabu itu berlangsung di jalan poros Berau-Bulungan di kilometer 57 pada Minggu dinihari sekitar pukul 03. 00 Wita,” ujar
Ahmad Sobirin. Pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat ke Babinsa Tanjung Batu yang menyampaikan bahwa akan ada transaksi sabu-sabu di perbatasan Berau-Bulungan pada Minggu dini hari sekitar pukul 24.00 Wita. ‘’Pada Sabtu sekitar pukul 18.00 Wita, personel Babinsa Tanjung Batu menerima laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah perbatasan Berau-Bulungan. Laporan masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Unit Intel Kodim 0902/Tanjung Redep,” katanya. Menggunakan dua unit mobil, tujuh personel Unit Intel Kodim 0902/Tanjung Redep langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendapati dua orang yang dicurigai akan bertransaksi narkoba. (ant)
Suluh Indonesia/ant
UPACARA KEMATIAN ADAT TORAJA - Keluarga duka mengarak jenazah saat prosesi penguburuan pada upacara Rambu Solo di Londa, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, kemarin.
Pemprov Papua
Tuntut 10 Persen Saham Freeport
Suluh Indonesia/ant
WISATA ALAM KALIBIRU - Pengunjung berada di kawasan wisata alam Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo, DI Yogyakarta, kemarain. Wisata alam Kalibiru yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Kulonprogo itu mengalami peningkatan jumlah pengunjung hingga 10 kali lipat.
JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkeinginan mendapatkan 10 persen saham PT Freeport Indonesia yang telah berinvestasi di Kabupaten Mimika, Papua, dalam waktu yang panjang. ‘’Kita dulu ada 17 item yang kemudian diakomodir Presiden ada 11, salah satunya adalah permintaan saham. Waktu itu memang kita minta di zaman Presiden SBY sebelum berakhir, 10 persen itu harus untuk Papua,” ujarnya di Jayapura, kemarin.
Hanya saja, diakuinya hingga kini belum ada mekanisme yang pasti mengenai proses pembelian saham tersebut karena secara materil Pemprov Papua tidak memiliki kemampuan untuk membayar besaran saham yang diyakini mencapai angka puluhan triliun rupiah tersebut. ‘’Mekanisme pembayarannya seperti apa, tahun buku atau cara lain, tapi 10 persen ini bagaimana bisa kita dapat karena itu biayanya besar. Itu mekanisme terbaik untuk keamanan Papua,” kata dia. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemprov tidak mau bila ada pihak ketiga, dalam hal ini
pihak swasta, yang terlibat dalam proses pembelian saham Freeport bagi Papua. ‘’Kita tidak punya uang, tapi kalau melibatkan pihak ketiga ini akan berdampak tidak bagus bagi kami. Pengalaman Newmont sudah ada, jadi yang terbaik itu yang kita minta.Kita juga harus lihat model blok Mahakam, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kenapa kita tidak cari seperti itu untuk di Freeport,” ucap dia. Ia mengatakan, pihaknya sudah punya tim untuk ke sana, untuk mencari jalan terbaik bagi Papua sehingga paling tidak pemerintah dan masyarakat
Papua bisa mendapatkan itu dengan cara yang lebih mudah,” sambung Enembe. Diingatkannya bahwa pemprov Papua harus mendapat saham Freeport karena hal tersebut sangat berkaitan dengan segala aspek kehidupan di Papua. ‘’Ada yang bilang pemeritah mau ambil semua, ini bukan persoalan ekonomi saja, ini juga persoalan politik. Kita diskusi terus supaya masa depan Freeport ada kepastian dan investasi bisa jalan,” ucap Enembe. Freeport sendiri selama ini sudah berkontribusi terhadap masyarakat Papua. (ant)
Pengembangan Bandara Komodo
Wujud Komitmen Bangun Perekonomian Daerah MENGAWALI kunjungan kerja di NTT, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Terminal Bandara Komodo di Labuan Bajo. Pengembangan bandara ini menggunakan dana APBN sebagai komitmen pemerintah mendukung percepatan pengembangan perekonomian di daerah.
Terminal baru yang akan mampu meningkatkan pelayanan penumpang dari sebelumnya 150 ribu penumpang per tahun menjadi 1,5 juta penumpang per tahun diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Flores dan sekitarnya. Menurut Presiden, di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia, pariwisata dapat menjadi penggerak perekonomian daerah. ‘’Bandara ini bisa menjadi gerbang bagi wisatawan untuk menikmati keindahan
pantai dan alam bawah laut Labuhan Bajo, keindahan Danau Kelimutu, menyaksikan Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, pantai merah muda,” kata Presiden. Presiden meminta agar beroperasinya terminal baru ini diikuti dengan promosi pariwisata yang lebih gencar lagi terutama dari Kemenpar. Selain juga memperkuat infrastruktur penunjang pariwisata lainnya, sarana transportasi menuju lokasi wisata, jalan, pelabuhan serta penginapan, rumah ma-
kan dan sarana penunjang lainnya. ‘’Pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan berbagai maskapai agar makin banyak wisatawan ke bandara. Maksimalkan juga penggunaan berbagai kanal media dengan baik,” ujar Presiden. Dengan peningkatan jumlah wisatawan, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo berharap ekonomi Labuan Bajo juga makin meningkat. ‘’Ekonomi kreatif dalam bentuk cinderamata bisa diperbanyak karena makin banyak wisatawan yang berdatangan. UMKM bisa memanfaatkan pariwisata Komodo yang berkembang,” ucap Presiden. Tidak lupa Presiden berpesan agar terminal baru ini dirawat dan dikelola dengan baik. ‘’Jaga kebersihan dan keamanannya agar wisatawan merasa nyaman dan aman datang ke sini,” ucap Presiden menutup sambutannya. Sejak tahun 1975, bandara ini mulai dirintis untuk didirikan dengan hanya berupa airstrip, kini bandara Komodo selain mempunyai terminal besar, bersih dan artistik, juga mempunyai runway dengan panjang 2.250 meter dan lebar 45 meter. Semula hanya bisa didarati pesawat propeller sekelas ATR 72-600, kini segera dapat didarati oleh pesawat jet medium sekelas A-320, B 737-800 dan B 737-900. Dalam laporannya, Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pembangunan fasilitas ini telah dimulai pada tahun 2012 dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2015 dengan total nilai Rp. 191,7 Milyar untuk pembangunan seluas 9.687 m2. ‘’Artinya Rp. 19 juta per m2,” ucap Menhub. (son)
Suluh Indonesia/ant
BONGKAR SKANDAL FREEPORT - Pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta melakukan aksi teatrikal di Patung Kuda, Jakarta, kemarin. Puluhan massa HMI melakukan aksi teatrikal untuk menuntut pembongkaran skandal Freeport.
Kasus QCC Priok
Menteri BUMN Diperiksa JAKARTA - KPK mulai mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) Tahun 2010 yang sudah menjadikan mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka. Untuk mencari bukti-bukti tambahan guna pengembangan dalam tahap penuntutan, penyidik mulai akan memeriksa saksi-saksi. Plh Kabiro Humas KPK di Jakarta, kemarin mengatakan, selain akan memeriksa saksi-
saksi, dalam rangka pengembangan kasus tersebut, penyidik juga membuka peluang untuk memeriksa Menteri BUMN Rini Soemarno,jika keteranganya akan dibutuhkan. Jika dibutuhkan keteranganya berkaitan dengan kasus ini, bisa saja dimintai keterangan oleh penyidik,”imbuhnya. Di lain pihak, ketika ditanya lebih lanjut perihal kapan Lino diperiksa,Yayuk belum bisa memastikan. Yang pasti menurutnya, jika keteranganya dibutuhkan, maka Lino akan segera dipanggil untuk diperiksa.
‘’Tunggu saja jadwalnya,” tukasnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT.Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) pada tahun 2010.Lino ditetapkan tersangka setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya keterlibatan Lino dalam kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. ‘’Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak
pidana korupsi terkait pengadaan Quay Container Crane(QCC), PT Pelindo II Tahun 2010, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status tersebut ke penyidikan, dan menetapkan RJL (Richard Joost Lino) Dirut PT Pelindo II tersebut sebagai tersangka,” kata Yayuk. Terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Lino, menurut Yayuk,dalam kasus dugaan korupsi yang dilaporkan Serikat Pekerja Pelindo II. (wnd)