Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Rabu, 28 September 2016
No. 176 tahun X
Kombes Pol. Franky Memeras
JAKARTA - Hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menyimpulkan Kombes Pol Franky Haryanto terbukti memeras dan menyalahgunaan wewenang saat menjabat Direktur Narkoba Polda Bali. Dia melakukan pelanggaran. Dia terbukti melakukan pemerasan dan menyalahgunakan wewenangnya, kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Kesimpulan ini didapat usai Propam melakukan serangkaian pemeriksaan di Polda Bali dan di Mabes Polri. Hingga saat ini, kasus Franky masih terus diperiksa Propam. Mabes Polri pun langsung mencopot Franky dari jabatannya dan memutasinya sebagai Analis Kebijakan Madya
Bidang Iknas Bareskrim Polri. Boy mengatakan hal ini untuk memudahkan pemeriksaan kasus Franky di Jakarta. Untuk memperlancar pemeriksaan, jadi perlu (ditarik) ke Jakarta, katanya. Sementara, Kombes Pol M Arief Ramdhani yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri diangkat menjadi Direktur Narkoba Polda Bali. Pada Senin (19/9) dilakukan penggerebekan oleh petugas Pengawasan Internal (Paminal) Mabes Polri terhadap Franky Haryanto terkait kasus dugaan pemerasan terkait tujuh kasus narkoba. Selain kasus pemerasan, Franky juga diduga terlibat dalam kasus pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang senilai Rp 50 juta. (ant)
Suluh Indonesia/ant
Bukan Sekedar Slogan
DIPERIKSA KPK - Kabag Sekretariat Komisi V DPR Prima M.B. Nuwa, usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi V DPR Fraksi PAN Andi Taufan Tiro (ATT) di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
National Branded
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, pembangunan national branded untuk peningkatan citra Indonesia di dunia bukan hanya pembuatan logo, slogan atau tag line tapi harus sampai pada realita dalam kehidupan keseharian. Saya ingin mengingatkan bahwa membangun national branding bukan hanya sekedar membuat logo atau tag line, atau slogan, kata Jokowi ketika membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Presiden meminta agar
egosentrisme dalam membangun national branding diperbaiki dan dikoreksi bersamasama. Kita lakukan konsolidasi sehingga nantinya kita dapat bersaing dengan negaranegara lain, katanya. Presiden juga meminta agar soft power yang dimiliki bangsa ini diperkuat, diplomasi kebudayaan digencarkan, peningkatan pengenalan kuliner dan juga promosi melalui kegiatan olah raga. National branding adalah upaya bersama semua pihak untuk meningkatkan dan menjaga citra positif, persepsi positif negara kita, katanya. Menurut dia, citra positif
harus dija g a de nga n c ara memberikan pelayanan yang baik cepat dan profesional. Sekali lagi saya tekankan bahwa deferensiasi, positioning dan branding bukan sekedar logo, slogan, dan tidak bole h berh e nti pa da c itra positif melainkan betul-betul bisa kita jumpai dalam realitas sehari-hari, katanya. Presiden meminta dilakukannya konsolidasi antar berbagai pihak sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Membangun national branded adalah membangun, mewujudkan dan menjaga citra, persepsi positif, dengan pelayanan baik, cepat dan pro-
fesional, tegasnya. Tampak hadir dalam ratas itu sejumlah menteri antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menkominfo Rudiantara. Selain itu Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, Mendag Enggartiasto Lukita, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wamenkeu Mardiasmo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menpora Imam Nahrawi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TANAM PADI SERENTAK - Sejumlah anggota TNI bersama warga dan pelajar menanam padi bersama saat Gerakan Tanam Padi Serentak di area persawahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, kemarin. Tanam padi serentak bertujuan untuk mewujudkan program swasembada pangan nasional berkelanjutan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.
Gatot Nurmantyo :
TNI Tidak Etis Bicara Calon Presiden
PANGLIMA TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa dirinya sebagai pimpinan tertinggi TNI itu tidak etis berbicara soal calon presiden untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Di sela ziarah ke makam mantan Presiden Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, kemarin, Panglim mengatakan, berbicara soal capres menjadi tabu, tidak etis, karena TNI di bawah Presiden. Gatot mengaku tabu bagi
TNI berbicara masalah Presiden ataupun Wakil Presiden, mengingat posisi dirinya sebagai panglima TNI itu berada di bawah Presiden. Justru, TNI bercita-cita mendukung pemerintah, apabila pemerintah berjalan lancar, kata pimpinan tertinggi TNI yang
namanya masuk bursa capres dalam survei yang dilakukan Segitiga Institute itu. Ia pun mengelak berandaiandai jika nantinya dirinya didorong maju dalam pilpres . Ia hanya menegaskan bahwa jika hal itu tidak beretika. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Aufklarung Institute, Da hroni Agung Prasetyo, menanggapi hasil survei dari Segi ti ga Institut e dengan menyatakan tidak ada masalah dengan Panglima TNI Gatot Nurm ant yo bila mem ang hendak menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. Hasil survei yang dilakukan Segitiga Institute menunjukkan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden dengan latar belakang militer. Di antara beberapa nama, Gatot berada di tempat teratas dengan 35,9 persen. Di bawahnya menyusul nama Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto dengan elektabilitas 27,4 persen. Kemudian, Jenderal (Purn) Moeldoko dengan elektabilitas 19,3 persen, dan disusul Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono dengan 2,2 persen. Muncul pula nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo dalam survei tersebut, meskipun Pramono Edhie tidak pernah menjabat Panglima TNI. (ant)
Suluh Indonesia/ant
AKSI HARI TANI NASIONAL - Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional 2016 di Jakarta, kemarin. Dalam aksinya mereka menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk segara melaksanakan reforma agraria sejati, menyelesaikan konflik agraria pada semua sektor, menghentikan keterlibatan TNI danPolri di wilayah konflik agraria.
KPK Dalami
Proyek KTP Elektronik
JAKARTA- KPK mendalami panitia pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kepen dudukan atau KTP elektronik dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Saya hanya diminta keterangan mengenai SK (Surat Keterangan) tim teknis yang lama, fungsinya apa saja, itu saja, kata Irman seusai diperiksa di gedung KPK Jakarta, kemarin. Irman sudah bebera pa
kal i diperiksa unt uk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik ini. Saya yang buat SK tim ini ditanya tugasnya apa saja. SK itu berdasarkan k etentuan, saya hanya mengeluarkan SK dari Dirjen, ungkap Irman. Irman mengaku tidak ada arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu yang dijabat oleh Gamawan Fauzi. Kalau arahan setahu saya tidak ada, tambah Irman. Irman juga menolak berkom e nt a r me nge nai duga an
kerugian negara hingga sekitar Rp2 triliun dari pengadaan KTP elektronik ini. Kalau soal kerugian saya tidak mau berkomentar karena menurut saya kan sedang disidik, sekarang saya tidak tahu, tunggu saja sabar saja, KPK yang tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan apa, ungkap Irman. Sel ain Irman, KP K juga memeriksa mantan Bendahara U mum Parta i D emo krat M uha m ma d N a z a ru d di n yang mengungkapkan perkara ini. Yang penting perkara
e-KTP (saya) jadi whistleblower , prosesnya sudah berjalan, mudah-mudahan kerugi an ne garan y a bisa kemba li , itu tuj ua nnya , kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan. D ia m enyebut m a nta n Mendagri Gamwan Fauzi bertanggungjaw ab dal am pe r ka ra in i. Se k a r a n g yang pasti E-KTP sud ah ditangani KPK, kita harus percaya KP K, yang pasti Mendagrinya (Gamawan) ha r us te r s a ngk a , k a t a Nazaruddin. (ant)