Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Selasa, 28 Juni 2016
No. 122 tahun X
Luhut Sebut
RI Diuntungkan Brexit JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hasil referendum yang memenangkan keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau disebut “Brexit” memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. ‘’Ya sekarang dengan poundsterling melemah sampai 10-11 persen, kemudian yen menguat, ekspornya Inggris bisa jadi bagus dan ekspornya Jepang jadi tidak kompetitif, mungkin Indonesia jadi salah satu pilihan untuk mereka datang kemari,” tutur Luhut di Jakarta, kemarin. Luhut sebelumnya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres membicarakan salah satunya terkait dampak Brexit. Dia mengatakan, Brexit bisa memberi dampak positif
maupun negatif bagi Indonesia, karena itu Pemerintah harus menyiapkan diri terlebih lagi jika UU “Tax Amnesty” atau pengampunan pajak sudah jalan. ‘’Perputaran uang pasti akan banyak, mungkin dalam properti atau bisnis- bisnis lain. Kalau suasana atau iklim investasi kita bagus, keamanan kita bagus, tentu ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mereka datang ke Indonesia,” tambah dia. Menurut dia banyak investasi yang bisa ditawarkan Indonesia seperti infrastruktur, ekonomi, “hydropower” juga termasuk perdagangan. Namun, ia mengaku masih terlalu dini berkomentar mengenai dampak Brexit, tapi kesiapan perlu dilakukan dan semua kemungkinan yang terjadi telah dihitung dengan cermat. (ant)
KPK Gali Kesaksian Aguan JAKARTA - KPK meminta keterangan pendiri Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan untuk mencari penyuap lain kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda Pantai Utara Jakarta. ‘’Aguan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas MSN (Mohamad Sanusi) terkait suap yang diberikan Ariesman ke MSN (Mohamad Sanusi) dan juga ada dugaan dari pihak-pihak lain. Ada dugaan dia mengetahui dan dikonfirmasi apakah ada dari pengembang lain yang memberikan suap kepada MSN,” kata pelaksana harian (plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, kemarin.
Aguan hanya menjalani pemeriksaan selama 3 jam di gedung KPK. Namun Aguan seperti pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya tersebut. Tujuan pertemuan itu adalah agar aturan mengenai tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual diubah bahkan dihilangkan. Pada 1 Maret kembali diadakan pertemuan di kantor Agung Sedayu Group antara Aguan, anak Aguang Richard Haliem Kusuma dan Sanusi yang membahas permintaan Ariesman yaitu agar kontribusi 15 persen dari NJJOP dihilangkan, namun dijawab Sanusi hal tersebut tidak bisa dihilangkan namun diatur dalam peraturan gubernur. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BAHAYAKAN KESELAMATAN - Sejumlah warga berada diatas motor roda tiga dengan tumpukan barang melintas di Jalur Pantura, Lohbener, Indramayu, kemarin. Selain dapat membahayakan diri sendiri perilaku tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan lain.
Cagub DKI Jakarta
Me ga Pilih Risma Meg SURABAYA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan keputusan kesediaan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta kepada Tri Rismaharini yang kini masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Hal itu diutarakan Risma menirukan percakapan Megawati saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di acara buka bersama di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, kemarin. ‘’Satu bulan lalu Bu Mega cerita dari partai meminta saya ke Jakarta. Tapi ibu menyampaikan, itu Mbak Risma dari sini. Ibu menyarankan begitu, kalau kalian tidak bisa memaksa, kalau Mbak Risma maksud-
nya ikhlas,” kata Risma. Saat ditanya, apakah maksud dari Megawati itu menyerahkan keputusan maju dan tidaknya di Pilkada DKI Jakarta kepada Risma, Risma mengiyakan. ‘’Sepertinya seperti itu,” ujarnya. Risma menjelaskan tidak semudah itu dirinya maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Apalagi, lanjut dia, dirinya sudah terikat janji dengan warga Surabaya untuk menjadi Wali Kota Surabaya sampai akhir jabatan. ‘’Sampai sekarang keinginan pun tidak ada, kepikiran pun tidak ada. Saya tidak ngomong soal Jakarta karena saya sudah berjanji kepada warga Surabaya,” katanya. Saat ditanya bagaimana dengan adanya relawan di Jakarta yang mendukung Ris-
ma maju di Pilkada Surabaya akan mendatangi Tri Rismaharini, Risma mengaku tidak pernah tahu. ‘’Soal warga Jakarta menemui saya tanya ke warga Surabaya, jangan tanya ke saya,” katanya. Sementara itu, Wagub DKI Jakarta yang juga Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan PDIP Djarot Saiful Hidayat, berharap partainya segera mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia tidak ingin PDIP mengumumkan calon yang akan diusung pada detik-detik terakhir, atau seperti yang terjadi saat Pilkada DKI 2012. Saat itu, PDIP memutuskan untuk mengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama
menjelang pendaftaran calon. ‘’Mudah-mudahan cepat diputuskan, jangan seperti dulu (calon gubernur dan wakil gubernur) baru diputuskan jelang masuk pendaftaran. Sekarang insya Allah setelah Lebaran,” kata Djarot. Saat Pilkada 2012, Djarot menjabat Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta. Menurut dia, ketika itu semua kader dan masyarakat tak menyangka PDI-P akan mengusung Joko Widodo bersama Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, kata dia, saat itu petahana Fauzi Bowo yang diunggulkan dalam berbagai survei. ‘’Nah, sekarang meskipun belum ada calon (gubernur) yang jelas, konsolidasi dan semangat tetap lanjutkan. Siap enggak, se-iya sekata, seperjuangan?” tanya Djarot. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DPR MENYUTUJUI TITO - Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian (ketiga kiri) memberi hormat didampingi lima pimpinan DPR saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. DPR mengesahkan pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri dalam sidang paripurna tersebut.
Jumlah Verifikatur Tentukan Validitas Dukungan Independen KOORDINATOR Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz berpendapat jumlah tenaga verifikatur yang direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menentukan validitas dukungan pemilih calon perseorangan atau independen. Masykurudin di Jakarta, kemarin mengatakan, karena makin besar jumlah dukungan, makin banyak dibutuhkan verifikatur tambahan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 48 Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/ 2015 tentang Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang menyatakan bahwa verifikasi faktual dilakukan oleh petugas
pemilihan di tingkat desa/kelurahan (PPS) selama 14 hari melalui metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung. Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan di kantor PPS paling lambat 3 hari. Jika tidak dapat menghadirkan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. ‘’Makanya, kekuatan anggaran dan dana yang disediakan oleh KPU juga menjadi kunci atas keberhasilan menjalankan ketentuan UU Pilkada yang baru ini,” ujarnya. Masykurudin berpendapat bahwa ketentuan tersebut selain dianggap mempersulit calon independen, juga memperberat kinerja KPU dalam menyelenggarakan pilkada. Akibatnya, pasal tersebut juga telah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beban terbesar yang akan ditanggung PPS dalam verifikasi faktual adalah di DKI Jakarta. Setiap kelurahan, ratarata mendapatkan jatah 1.993 dukungan yang harus selesai dalam waktu 17 hari. Untuk daerah lain, dengan mengambil data dari 31 provinsi seluruh Indonesia (tanpa Aceh, DIY, dan Kaltara), hasil hitungan JPPR menunjukkan per desa/kelurahan rata-rata jumlah dokumen yang harus diverifikasi faktual ternyata tidak lebih dari 400 dukungan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SILATURAHMI PRESIDEN - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Kepala Staf Angkatan dan Ketua-Ketua Lembaga Tinggi Negara saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar TNI di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.
Fahri Hamzah :
Parlemen Harus Diperkuat JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengemukakan parlemen harus terus diperkuat agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun anggaran dan pengawasan kepada pemerintah. ‘’Jika tidak, maka DPR hanya akan menjadi tukang stempel dari setiap apapun keinginan eksekutif karena memang pada dasarnya setiap kekuasaan memiliki tujuan tersebut,” katanya di sela-sela buka puasa bersama dengan para
wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Untungnya, menurut Fahri, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) saat ini sudah semakin menguatkan lembaga parlemen. Kekuatan dewan bisa direalisasikan dan dimasukkan ke pasal-pasal yang ada. ‘’Tapi nggak mudah meyakinkan masyarakat bahwa DPR perlu kuat karena pencitraan yang massif bahwa DPR kerjanya hanya ngomong doang, DPR tukang korupsi, DPR selalu mengganggu pemerintah sehingga membangun
DPR kuat menjadi sangat sulit direalisasikan,” kata politisi PKS ini. Padahal penguatan ini penting karena di eksekutif godaan untuk menjadi semakin kuat juga menjadi sangat kuat. Dia menginginkan parlemen Indonesia lebih modern dengan mencontoh AS. Meski kekuatan eksekutifnya lebih kuat, tapi parlemennya juga kuat. Politisi dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengemukakan ke-
inginannya membangun parlemen yang kuat harus ada yang memikirkan terutama karena sistem pendukung DPR belum begitu kuat. Mengenai dukungan partai politik untuk mewujudkan parlemen agar kuat, dia mengatakan, tidak ada demokrasi tanpa parpol dan tidak ada pula parlemen yang kuat tanpa dukungan parpol. Oleh karena itu, perlu komitmen yang sama untuk membuat parlemen menjadi kuat. (har)