Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 27 Oktober 2016
No. 197 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
APBN 2017 Ditetapkan Rp 2.080 Triliun JAKARTA - DPR menyetujui RUU APBN 2017 disahkan m e nj a d i U U APB N 2 017 . Pengesahan dilakukan melalui Rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin. Da lam UU APBN 20 17 , a ngg ar an be la n ja ne g ara mencapai Rp 2.080 triliun, atau naik Rp 10 triliun dari usulan semula Rp 2.070 triliun. Anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.315 triliun dan transfer daerah Rp 705 triliun, serta dana desa sebesar Rp 60 t ril iun . Ang garan be la n ja negara ditetapkan meningkat Rp10,0 triliun, dari rencana semula Rp 2.070,5 triliun menjadi Rp2.080,5 triliun, kata Menkeu Sri Mulyani. Dengan demikian, kata Sri M uly a ni d efisit an gg ara n dalam APBN tahun 2017 men-
jadi Rp 330,2 triliun atau setara dengan 2,4 persen dari PDB. Untuk belanja pemerintah pusat, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 763,6 triliun. Besaranny a j ug a n aik d a ri u sulan sem u la y ang d ire nca nakan sebesar Rp758,3 triliun. Untuk program belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp 552 triliun. Selain itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun atau naik Rp 12,7 triliun dari rencana semula sebesar Rp 1.737,6 triliun Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan dihadiri 340 anggota DPR tersebut menyepakati hasil pembahasan sebelumnya yang telah disepakati dalam pembicaraan tingkat satu di Banggar DPR. (har)
Hukuman JW Diperberat JAKARTA - MA memperberat hukuman mantan Menteri ESDM Jero Wacik dari empat menjadi delapan tahun penjara setelah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum. Anggota majelis hakim kasasi perkara tersebut, Krisna Harahap, di Jakarta, kemarin membenarkan diperberatnya hukuman Jero Wacik tersebut dengan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, hukuman tambahan berupa kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.073.031.442 subsidair 2 tahun. Majelis hakim kasasi yang menangani perkara tersebut dipimpin oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan M.S. Lumme. Dia mengatakan majelis menganggap
kasasi yang diajukan oleh KPK itu, antara lain bahwa hukuman 4 tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Krisna juga membenarkan bahwa Majelis Agung yang memeriksa perkara kasasi itu mengesampingkan kesaksian yang menyatakan bahwa sulit memisahkan antara pribadi dan jabatan karena jabatan itu melekat pada diri seorang menteri selama 24 jam. Menurut Majelis, negarawan tidaknya seorang penyelenggara negara justru sejauh mana kemampuannya memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. JW tersandung kasus penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM) dan menerima gratifikasi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
NURHADI BERSAKSI - Mantan Sekretaris MA Nurhadi berjalan usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Wiranto Klaim
Kinerja Polisi Membaik JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menilai kinerja Kepolisian sem akin membaik dengan indikator menurunnya angka kejahatan dan angka kecelakaan. Angka kejahatan dari 373.636 pada 2015 menjadi 165.147 pada 2016 (per Juni), kata Wiranto dalam acara diskusi capaian dua tahun bidang Politik Hukum dan Keam anan Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden Jakarta, kemarin. Sedangkan angka kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korban, pada 2016 turun menjadi 1.947 kasus dari sebelumnya
di tahun 2015 sebanyak 2.228 kasus, ungkap Wiranto. Wiranto yang juga ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penanggungjawab Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) juga meminta polisi sebagai ujung tombak dengan membersihkan secara internal dalam pelayanan publik. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan pemberantasan pungli ditubuh kepolisian tidak hanya yang berhubungan dengan publik saja, tetapi juga m enyangkut masalah promosi jabatan. Masalah promosi jabatan ini memang telah menjadi isu, kemudian ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk men-
gatasi ini, kata Tito. Kapolri menyebut pihaknya akan melakukan open bidding (lelang jabatan) berdasarkan sistem kinerja, sehingga personel yang memenuhi syarat bisa mengikutinya. Tito mengungkapkan para peserta lelang jabatan ini akan dilakukan assessment dan tiga terbaik akan diajukan ke Dewan Jabatan dan Kepangkatan. Kapolri berharap langkah yang ditempuh ini bisa menghilangkan praktek, pungli dalam rangka pembinaan karir serta kolusi dan nepotisme dalam mengisi jabatan ditubuh kepolisian. Selain itu, Tito mengatakan pihaknya juga melakukan op-
erasi internal berbagai pungli, termasuk penyimpangan oleh oknum dalam rekrutmen anggota kepolisian baru. Wiranto menyebut beberapa percepatan pembangunan nasional dibidang politik, hukum dan keamanan menjadi agenda strategis pemerintah Jokowi-JK yang dicapai dalam dua tahun ini. Perwujudan Nawacita di bidang ini untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, katanya. Beberapa keberhasilan bidang hukum lainnya, seperti dilakukan Kejagung yang menyelamatkan uang negara sebesar Rp 14,2 triliun selama Januari-September. (ant)
Suluh Indonesia/ant
GORONTALO DARURAT - Foto udara kondisi rumah warga yang tergenang banjir di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, kemarin. Pemkab Gorontalo menetapkan status darurat bencana banjir bandang menyusul banjir yang menggenangi sembilan kecamatan yang mengakibatkan ribuan rumah terendam.
MA Berjanji
Dukung Pemerintah Untuk Reformasi Hukum KETUA Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali berjanji untuk mendukung pemerintah untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia. Dukungannya seperti apa ? Hal itu disampaikan Muhammad Hatta Ali di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin setelah pertemuan dan silaturahmi Presiden RI dengan para Pimpinan Lembaga Negara. Kami dukung, semua lembaga sudah beri usulan termasuk MA tapi ini inisiatif Pres-
iden kami akan dukung, kata Hatta Ali. Ia mengatakan usulan reformasi yang disampaikan MA dalam rangka reformasi hukum mencakup tiga unsur. Ketiga unsur yang dimaksud yakni reformasi dalam legislasi, penegak hukum, dan
budaya hukum yang ketiganya harus berjalan paralel. Jadi memerlukan proses, regulasi harus diterbitkan dan MA menerbitkan banyak regulasi untuk perbaikan, katanya. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antar lembaga negara dalam mengupayakan reformasi hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebab, kepastian hukum di Indonesia diperlukan agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Untuk itu, sinergi dan kerja sama antar lembaga negara sangat penting dalam usaha kita bersama melaksanakan reformasi hukum dari hulu sampai hilir, terang Presiden. Pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah bertekad untuk mereformasi hukum di Indonesia secara total. Praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang belum memenuhi harapan masyarakat menyebabkan Presiden Joko Widodo hendak mewujudkan reformasi hukum. Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara maupun realita dalam kehidupan rakyat sehari-hari, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
FOKUS KINERJA PPATK - Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri), Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae (kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) serta Seskab Pramono Anung (kedua kiri) memaparkan mengenai fokus kinerja PPATK seusai upacara pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
KPK Bidik Izin Tambang JAKARTA - DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Gedung DPR JAkarta, kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad membahas soal potensi kerugian negara di sektor energi yaitu minyak dan gas (migas) serta pertambangan mineral dan batubara (minerba). Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui, salah satu agenda yang dibahas adalah mengenai banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Agus mengatakan KPK terus memonitor
IPU-IUP bermasalah, dan salah satu yang sudah naik ke tingkat penyidikan adalah dugaan penyalahgunaan kawasan hutan lindung dalam penerbitan izin oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam kepada perusahaan tambang nikel PT Anugrah Harisma Barakah. Dalam kasus ini Nur Alam sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, selain itu praperadilan yang diajukannya juga sudah ditolak pengadilan. Ada beberapa, salah satunya yang terkait dengan energi. Mohon maaf kalau ?saya nyebut Sulawesi Tenggara, kata Agus Rahardjo.
Menurut Agus, hasil kajian KPK menunjukkan bahwa dari 10.172 IUP, sekitar 37 persen atau 3.772 di antaranya bermasalah. Potensi kerugian negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi akibat IUP bermasalah ini mencapai Rp 42,48 triliun. Terdiri dari dua penyebab yaitu karena kerugian akibat tidak membayar iuran tetap kepada negara dan kerugian karena kurang bayar kewajiban setoran royalti. Total potensi kerugian negara dari kehilangan PNBP karena para pengusaha tidak membayar kewajibannya itu menca-
pai US$ 1,25 miliar atau sekitar Rp 16,25 triliun (kurs Rp 13 ribu per dolar AS). Sedangkan dari piutang terdiri dari, pertama, IUP piutang sepanjang 2011 hingga 2013 yang disebabkan karena ekspor diperbolehkan dulu. Jumlahnya mencapai Rp 3,8 triliun. Kedua, Kontrak Karya dengan piutang Rp 280,07 mi liar piutang sepan jang 2011 hingga 2013 juga karena ek spor di pe rb ol ehk an lebih dulu. Ketiga, piutang dari Perjanjian karya pengusah a an pertam ba nga n (PKP2B) sebesar Rp 22,15 triliun. (har)