Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 27 Oktober 2014
No. 190 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
BNN Sita Ganja 8 Ton JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN), menangkap truk bermuatan delapan ton ganja kering asal Aceh di Riau. ‘’Sekarang ini, saya akan mengeksekusi dan mengumumkan delapan ton ganja kering di Riau tersebut,” kata Kepala BNN Komjen Pol. Dr. Anang Iskandar usai Peringatan Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriyah di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, kemarin. Ia mengatakan BNN Provinsi Riau, menangkap sebuah truck berwarna biru kuning bermuatan delapan ton ganja yang dibungkus puluhan karung goni. ‘’Saat ini, tersangka dan barang bukti ditahan di BNN Riau,” katanya. Pada Peringatan Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriyah, MUI dan tokoh agama dari organisasi Islam lain,
(MUI), mendeklarasikan gerakan nasional anti narkoba. Isi gerakan nasional antinarkoba itu di antaranya, hijrah tonggak kejayaan peradaban Islam. Iman, hijrah dan jihad akan membawa kemenangan. Selanjutnya, Indonesia berhijrah, Indonesia bermarwah, narkoba merusak bangsa, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari bahaya narkoba, narkoba adalah haram. Narkona merusak jasmani dan rohani, narkoba hancurkan masa depan dan narkoba membawa ke neraka. ‘’Kami mendukung sikap dan tekad organisasi agama yang ikut memberantas peredaran narkoba ini,” ujarnya. Ia mengatakan, BNN bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KABINET KERJA JOKOWI-JK - Presiden Joko Widodo (tengah dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja saat acara pengumunan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10). Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terdiri dari 34 menteri.
Jokowi Umumkan
Menteri Kabinet Kerja JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo mengatakan, proses penetapan menteri Kabinet Kerja dilakukan dengan hati-hati, dan cermat. Ini menjadi keutamaan, karena kabinet ini akan bekerja selama 5 tahun. Dari 34 kementerian yang ada, 16 diisi kalangan partai politik dan 18 dari kalangan profesional. ‘’Kabinet baru sudah terbentuk, kita memberi nama Kabinet Kerja. Oleh Undang-Undang, kita diberi waktu 14 hari untuk mengusun. Anggota kabinet kerja diumumkan di hari ke enam setelah saya dan JK dilantik,” kata Presiden Joko Widodo saat mengumumkan Kabinet Kerjanya
didampingi Wapres Jusuf Kalla, di halaman Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Jokowi menegaskan, dirinya menginginkan menteri-menteri yang akan membantu tugas-tugas pemerintahannya merupakan orang terpilih dan bersih. Sehingga dikonsultasikan ke KPK dan PPATK dan memenuhi rekomendasi dua lembaga yang dipercaya olehnya itu. ‘’Kita ingin akurat dan tepat,” kata dia. Jokowi menjelaskan, pengumuman dilakukan setelah dirinya memperoleh jawaban dari DPR atas surat yang diajukannya perihal perubahan nomenklatur sejumlah
kementeriannya. ‘’Jokowi mengaku bersyukur perubahan nomenklatur itu sudah mendapat persetujuan DPR. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan 2 jam yang lalu, datang ketua dan pimpinan DPR RI perihal perubahan nomenklatur. Dan dapat komentar dari DPR,” imbuhnya. Sejumlah kementerian yang nomenklaturnya berubah itu antara lain Menteri PUmenjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menparekraf menjadi Menteri Pariwisata, lalu ekonomi kreatif menjadi badan tersendiri. Menteri Dikbud menjadi dua
yaitu Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Sementara itu Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup dijadikan satu menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian PDT menjadi dua kementerian yaitu Kementeritan Tenaga Kerja. Lalu kementerian PDT ditambah Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menko Kesejahteraan Rakyat diubah jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (har)
Marzuki Alie :
Kabinet Kerja Cukup Memberi Harapan MANTAN Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK cukup memberi harapan, meski tidak 100 persen bagus. Apa alasannya ? Marzuki yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berharap masyarakat optimistis melihat susunan kabinet ini. ‘’Saya melihat banyak yang bagus dan saya lihat juga cukup memberi harapan, meski tidak 100 persen,” katanya. Namun, menurut dia, ada namanama yang salah tempat, seperti Siti Nurbaya. Siti Nurbaya seharusnya jadi mendagri, tetapi justru menteri kehutanan dan lingkungan hidup. ‘’Tapi kelihatannya, Jokowi hanya melihat ijazahnya yang dari IPB dan tidak melihat karirnya selama ini di birokrasi (kementerian dalam negeri),” ujar Marzuki. Marzuki pun senang melihat banyak sahabat-sahabatnya yang baik bisa mendapatkan posisi menteri di kabinet. Dia juga merasa gembira orang-orang yang selama ini terbukti memiliki kinerja yang baik bisa duduk di kabinet. ‘’Saleh Husen itu orang baik. Indroyono yang mengenalkan ‘blue economy’. Ignatius
Jonan terbukti bagus memimpin KAI,” katanya. Khusus mengenai pemisahan kementerian pendidikan yang dibagi menjadi kementerian pendidikan dasar dan kebudayaan yang dipimpin oleh Anis Baswedan, Marzuki mengingatakan bahwa hal itu tidak akan mudah. ‘’Anies akan diuji dengan memimpin Kementerian Dikdasmenbud. Tidak mudah apalagi di dalam kemendikbud birokrasi yang sudah sulit diubah karena berpikir proyek,” katanya. Anies, menurut dia, juga akan kesulitan menghitung biaya pendidikan 20 persen dari APBN dengan pendidikan yang dipecah dua. ‘’Pemecahan pendidikan dalam dua kementerian itu akan membuat blunder. Proses pendidikan itu mulai dari dini sampai tinggi, kok PT gabung ke ristek?,” katanya. Berbeda dengan Marzuki Alie, pengamat komunikasi politik UI Ari Junaedi mengakui komposisi kabi-
net kerja memang masih jauh dari ekspektasi publik meskipun dari komposisi gender, profesional dan partai sudah memadai. ‘’Hanya saja, masih masuknya nama-nama yang mendapat resistensi publik dan konon mendapat “sinyal” dari KPK dan PPATK perlu mendapat perhatian Jokowi,” ujar Ari.
Menurut pengajar Program Pascasarsarjana UUI ini, keraguan publik harus dijawab para menteri Kabinet Kerja untuk bekerja, bekerja dan bekerja. Menjadi menteri di era Jokowi dituntut selevel dan setara dengan kelasnya Jokowi untuk mengedepankan kerja dan menjauhkan godaan korupsi. (son)
Suluh Indonesia/ant
DPR DUKUNG - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
34 Menteri Kabinet Kerja 1. Pratikno : Menteri Sekretaris Negara. 2. Andrinof Chaniago : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Indroyono Soesilo : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 4. Ignasius Jonan : Menteri Perhubungan. 5. Susi Pudjiastuti : Menteri Kelautan dan Perikanan. 6. Arief Yahya : Menteri Pariwisata. 7. Sudirman Said : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 8. Tedjo Edy Purdjiatno : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 9. Tjahjo Kumolo : Menteri Dalam Negeri. 10. Retno Lestari Priansari Marsudi : Menteri Luar Negeri. 11. Ryamizard Ryacudu : Menteri Pertahanan. 12. Yasonna H Laoly : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 13. Rudiantara : Menteri Komunikasi dan Informatika. 14. Yuddy Chrisnandi : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 15. Sofyan Djalil : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 16. Bambang Brojonegoro : Menteri Keuangan. 17. Rini Soemarno : Menteri Badan Usaha Milik Negara. 18. AAGN Puspayoga : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 19. Saleh Husin : Menteri Perindustrian. 20. Rahmat Gobel : Menteri Perdagangan. 21. Amran Sulaiman : Menteri Pertanian. 22. Hanif Dhakiri : Menteri Ketenagakerjaan. 23. Basuki Hadimulyono : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 24. Siti Nurbaya : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 25. Ferry Mursyidan Baldan : Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. 26. Puan Maharani : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 27. Lukman Hakim Saefuddin : Menteri Agama. 28. Nila F Moeloek : Menteri Kesehatan. 29. Khofifah Indar Parawansa : Menteri Sosial. 30. Yohana Yembise : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 31. Anies Baswedan : Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. 32. Muhammad Nasir : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 33. Imam Nahrawi : Menteri Pemuda dan Olahraga: . 34. Marwan Jafar : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: .