Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 26 November 2015
No. 215 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
WN Malaysia Bawa Sabu MATARAM - Muhammad Ali (26), tersangka penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,7 kilogram asal Malaysia yang digagalkan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) di Bandara Internasional Lombok, terancam hukuman mati. ‘’Dalam UU 35/ 2009 tentang Narkotika sudah disebutkan, ancaman paling beratnya hukuman mati. Apalagi, Pemerintah RI sudah tidak memberlakukan lagi moratorium bagi hukuman mati,” kata Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol Agus Sardjito di Mataram, kemarin. Diketahui, Ali tertangkap basah saat mendarat di BIL. Dalam tas kopernya, ditemukan narkotika jenis sabu yang dikemas rapi dalam empat plastik hitam dengan pelindung kertas karbon dan
sejumlah koran bekas. Ali yang tercatat sebagai warga Aceh itu berangkat dari Malaysia menuju Lombok menggunakan maskapai penerbangan Air Asia AK 306. Berawal dari kecurigaan petugas keamanan di bandara, barang bawaannya kemudian diperiksa dan ditemukan barang haram tersebut. Kembali ke ancaman hukumannya, Agus menegaskan bahwa itu semuanya ada di tangan majelis hakim pengadilan nantinya. ‘’Ancaman paling beratnya hukuman mati, tapi kita lihat sejauh mana keberanian pengadilan mengambil keputusan,” ujarnya. Apalagi, sikap pemerintah tidak akan memberlakukan moratorium untuk hukuman mati para narapidana terkait kasus narkoba. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PENGACARA DIADILI - Pengacara yang juga mantan anak buah OC Kaligis, M. Yagari Bhastara alias Gary menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Terkait Kasus Setya Novanto
PAN Ganti Dua Anggota MKD Suluh Indonesia/ade
KONFERENSI - Menkumahm Yasonna Laoly berbincang-bincang dengan Mensos Khofifah Indar Parawansa saat Konferensi Kabupaten/Kota HAM di Jakarta, kemarin. Konferensi bertujuan sebagai forum untuk bertukar strategi dan gagasan serta pengalaman kepala daerah dalam memimpin daerahnya.
Wapres Jusuf Kalla :
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap menegaskan fraksinya menginginkan kasus dugaan meminta saham PT. Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto yang sedang bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan berjalan transparan. ‘’Arahan dari Fraksi PAN meminta teman-teman fraksi di MKD mengikuti prosesnya untuk memastikan prosesnya berjalan transparan, terbuka dan berkeadilan,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, apabi-
la ada pihak yang dipersalahkan dan harus bertanggung jawab maka itu harus berlangsung dengan baik. Namun sebaliknya, menurut dia, apabila yang dituduhkan ternyata tidak benar maka MKD harus punya keberanian untuk menyatakan bahwa itu tidak benar. ‘’MKD harus pUnya keberanian untuk memutuskan berdasarkan fakta,” ujarnya. Selain itu dia membenarkan pergantian dua anggota F-PAN di MKD yaitu Sugiman menggantikan Hang Ali Saputra Syah Pahan lalu Ahmad Riski Sadiq digantikan A. Bakrie.
Mulfachri mengatakan pergantian tersebut untuk memudahkan koordinasi yang dilakukan dalam Alat Kelengkapan Dewan tersebut. ‘’Pak Hang Ali kurang sehat sering tidak masuk, MKD ini sedang maraton. Jadi kita lakukan pergantian,” katanya. Dia mengaku pihaknya tidak memiliki misi khusus dalam pergantian tersebut apalagi, PDI Perjuangan dan Demokrat juga mengganti anggotanya. Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebutkan Fraksi PAN meminta anggotanya di MKD memastikan proses kasus
Setya Novanto berjalan secara transparan. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan pihaknya ingin mengawal proses di MKD secara transparan. Yandri membantah pihaknya dengan fraksi lain bersamaan mengganti anggotanya di MKD dan menyebut kasus Novanto merupakan momentum bagi kinerja MKD karena berdampak pada citra DPR. ‘’Tidak boleh ada dusta diantara anggota MKD. Ketika kami pantau Pak Hang Ali tidak ada di jakarta, maka kami langsung rapat BKO Pak Sukiman,” katanya. (har)
Otoritarianisme Tak Selaras Dengan Demokrasi Terbuka WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa moda politik otoritarianisme yang kerap mengakibatkan munculnya konflik dan radikalisme tidak selaras dengan iklim demokrasi terbuka seperti yang tersebar saat ini. Jusuf Kalla saat menutup Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama, dan Sufi Sedunia (ICIS) IV di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Malang kemarin mengatakan, apabila kita meneliti kepemimpinan yang terjadi di sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah ada yang tidak memperlakukan rakyatnya dengan baik atau otoriter.
Menurut dia, sangat ironis bahwa suasana negara-negara yang berpenduduk Islam ada beberapa yang mengalami banyak goncangan yang bukan karena isi ajaran agama itu sendiri. Namun, lanjutnya, hal itu diakibatkan beragam perilaku yang mengakibatkan konflik, kekacauan, sehingga dapat mengakibatkan tindakan bunuh-membunuh. ‘’Kita ber-
syukur di Indonesia hal-hal seperti itu dapat diatasi dengan baik sehingga dapat hadir dengan damai dan baik,” katanya. Wapres juga menyatakan rasa ironisnya dan merupakan hal yang tragis ketika melihat banyak sekali umat Islam seperti dari kawasan Timur Tengah yang berhijrah malahan ke negara-negara nonislam untuk mendapatkan perlindungan. Selain otoritarianisme, Wapres juga menyorot adanya konflik internal serta serangan dari pihak luar negeri yang menimpa sejumlah negara-negara Islam seperti Afghanistan, Irak, Yaman, dan Suriah. ‘’Negara-negara itu hancur dari dalam dan dari luar,” katanya. Jusuf Kalla mengingatkan bahwa ajaran agama Islam selalu mendahulukan keadilan dan tidaklah bersikap otoriter, agar tidak muncul generasi yang radikal dan berpikiran pendek yang berpotensi menimbulkan upaya-upaya terorisme global. Untuk itu, Wapres juga mengingatkan masing-masing untuk menjaga negaranya serta melaksanakan pemilu yang harus adil dan terbuka karena diniali tidak mungkin lagi muncul pemerintahan otorirer yang terjadi pada saat iklim era demokrasi terbuka. Sementara itu, Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi mengemukakan, ICIS didirikan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Menlu Hassan Wirajuda. Hasyim Muzadi menyatakan, ICIS memiliki dua tugas yaitu di dalam negeri untuk memadamkan konflik terkait ideilogi sehubungan ketegangan antara dunia Islam dan Barat ketika itu. (ant)
Suluh Indonesia/ade
DEMO GURU - Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam aksinya mereka menuntut kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan guru-guru sekolah swasta yang sudah bersertifikat pendidik diakomodir sebagai pegawai negeri sipil.
Gaduh Putih Vs Gaduh Hitam JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan dalam Kabinet Kerja semestinya ada gaduh putih yang berfungsi memberantas gaduh hitam karena orientasinya hanya mengeruk sumber daya alam, proyek dan konsensi serta menjalankan praktik korupsi. Dia berharap langkah ini bisa menjadi bagian dari revolusi mental untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dari Trisakti dan Nawacita yang diinginkan. ‘’Tiap
perubahan, saya selalu bilang pasti ada yang namanya silang pendapat tapi saya tetap jalankan 'gaduh putih'. Ibarat kalau punya sawah, itu pasti banyak tikusnya. Sehingga muncul 'gaduh hitam' yang pengennya berebut kekuasaan, KKN. Yang begitu-begitu kita kepret. Itu bagian dari revolusi mental," katanya dalam bincang-bincang dengan wartawan di rumah dinasnya Jl Widya Chandra V, Jakarta, kemarin. Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
ini menegaskan dirinya tidak ingin menjadikan jabatan menteri hanya untuk memanfaatkan kekuasaan. ‘’Jadi jangan coba-coba bersikap manis sama yang kacau-kcau. Kalau itu nggak perlu ilmu ngepret. Saya nggak mau. Rakyat kita sudah makin susah," katanya. Dia tidak memungkiri adanya silang pendapat di dalam kabinet karena satu dengan lainnya memiliki kepentingan berbeda. Terhadap persoalan itu, Rizal Ramli mengatakan terpenting menyikapinya adalah adanya keberpihakan. ‘’Subtansinya adalah keberpihakan kepada masyarakat dan
keberhasilan memenuhi kepentingan masyarakat," ujarnya. Terkait itu, saat disinggung adanya perbedaan pendapat di antara menterimenteri dalam menyikapi pro kontra rencana reklamasi Teluk Benoa, Rizal Ramli yang mengaku belum genap tiga bulan mengemban jabatannya sebagai Menko Kemaritiman mengatakan belum memahami persoalan tersebut secara jelas. Namun, dia berjanji akan mempelajari lebih seksama persoalan ini. ‘’Saya akan pelajari dulu," jawabnya. (har)