Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 26 April 2016
No. 78 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Tentukan Nasib Fahri
DPR Betuk Tim JAKARTA - Pimpinan DPR memutuskan membentuk tim untuk mengkaji surat dari DPP dan Fraksi PKS terkait pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang kepartaian. Tim akan mempelajari aturan-aturan yang ada di Tata Tertib DPR, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta UU Partai Politik. ‘’Surat yang menyangkut masalah PAW dan pemberhentian, kami putuskan bentuk suatu tim kajian oleh biro hukum yang bekerja paling lama tiga minggu dan nanti hasilnya akan kami bawa ke rapim berikutnya,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai rapim DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Rapat yang dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin, dihadiri lengkap pimpinan DPR lainnya yaitu Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hadir dalam rapim yang salah satunya agendanya membahas tentang nasib dirinya. Selain membahas soal pemberhentian Fahri, tim hukum juga akan membahas pemberhentian Gamari Sutrisno, anggota dari FPKS yang juga dipecat partai yang sama. Hasil kajian tim tersebut akan menjadi rujukan pimpinan DPR menerima atau menolak surat dari FPKS tersebut. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU No 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dikatakan bahwa Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Adapun pemberhentian tersebut juga diatur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a hingga g. (har)
Satu Teroris Tewas JAKARTA - Satgas gabungan dalam Operasi Tinombala terlibat kontak fisik dengan satu orang terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang menyebabkan tewasnya terduga teroris tersebut. ‘’Pada Minggu pukul 18.30 WITA di depan sebuah SMP, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, anggota kami diserang dengan parang oleh satu orang dari kelompok Santoso. Akhirnya anggota kami berusaha melumpuhkan orang tersebut dan akhirnya meninggal dunia,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto di Jakarta, kemarin. Sementara empat orang terduga teroris lainnya melarikan diri. ‘’Satgas di lapangan masih mengejar beberapa OTK (orang tak dikenal) lain yang kabur saat kejadian,” katanya.
Agus merinci kronologis kejadian yang berawal dari seorang anggota Intel Polsek Poso Pesisir Selatan, Brigadir Ardi melihat beberapa orang tak dikenal melintas di Desa Patiunga Lorong Gereja. Ardi kemudian mengajak rekannya, Brigadir Warno untuk mengecek situasi. Keduanya lalu menegur ke salah seorang OTK, namun orang tersebut malah meresponnya dengan mengeluarkan parang. “Ketika ditanya mau kemana, bukan jawaban yang diterima, tapi ayunan parang yang menjawab,” ungkapnya. Akibat tindakan orang tersebut, Warno memberi tembakan peringatan lalu terjadilah kontak fisik yang memaksa Warno menembak orang tersebut hingga tewas. Sementara jenazah orang tersebut telah dibawa ke RS Bhayangkara. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SEMBURAN LUMPUR - Warga beraktivitas di sekitar pusat semburan lumpur di Desa Blang Aman, Kabupaten Aceh Utara, kemarin. Semburan lumpur bercampur gas menyembur ke udara setinggi 15 meter terjadi setelah pengeboran sumur sedalam 30 meter untuk mendapatkan air.
Terkait Panama Papers
Pejabat Harus Mundur JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pejabat-pejabat negara yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers sebaiknya mengundurkan diri sehingga tidak mengganggu kredibilitas pemerintah. ‘’Pemerintah juga harus segera bersikap agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah,” katanya di Jakarta, kemarin. Selain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, maka publik juga dikejutkan dengan munculnya nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam Panama Papers. Meskipun ada bantahan, Hendardi menilai tetap saja dugaan keterlibatan mereka berpotensi mengganggu kredibilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apalagi keduanya merupakan pejabat
strategis dalam kabinet. ‘’Baik Ketua BPK maupun Menkopolhukam keduanya samasama membantah dan sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah melakukan validasi data bocoran itu, semestinya segera mengambil sikap,” tuturnya. Hendardi mengatakan mengundurkan diri bagi Harry Azhar Azis merupakan langkah terbaik untuk menyelamatkan BPK. Sementara bagi Luhut, Jokowi harus memperhitungkan betul kebenaran dugaan keterlibatan dan dampak politiknya. ‘’Apa pun keyakinan Presiden Jokowi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman dalam melakukan perombakan kabinet jilid II, sebagaimana Jokowi meminta pendapat KPK saat pembentukan kabinet,” katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan
menyiapkan “task force” atau satuan tugas (satgas) untuk merespons Undang-Undang (UU) “Tax Amnesty” yang akan disahkan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat kabinet dengan topik “tax amnesty” di Kantor Presiden Jakarta, Senin, mengatakan Presiden Jokowi telah memutuskan akan membuat tim bersama atau tim gabungan. ‘’Semacam ‘task force’ apabila UU Tax Amnesty sudah diundangkan agar memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi siapapun yang akan repatriasi atau memasukkan uangnya ke dalam Indonesia,” katanya. Tim ini, kata dia, akan dikoordinasikan Menteri Keuangan (Menkeu) tentunya bersama dengan Dirjen Pajak yang beranggotakan Kapolri, Jaksa Agung, PPATK, Menkumham, BI, OJK, dan Kemlu. ‘’Sekali lagi akan dibuat tim task force bersama atau tim gabungan,’’ katanya. (ant)
Pemerintah Suluh Indonesia/ant
KERETA API TERGULING - Sebeuah kereta api melintas didekat rangkaian gerbong kereta api barang yang terguling di Batang, kemarin. Kereta barang CC 2503 tujuan Jakarta-Surabaya tersebut mengangkut 21 gerbong berisi baja, delapan gerbong diantaranya terguling dan tiga gerbong anjlok diduga karena roda terlepas.
Otonomi Daerah
Butuh Pemimpin Idealis dan Kreatif Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan otonomi daerah membutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang memiliki idealisme, inovasi dan kreativitas untuk menyejahterakan masyarakat. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 di Alun-alun Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin,. Wapres mengatakan, semua sangat tergantung kepemimpinan, karena masyarakat kita mengikuti pimpinan. Pemimpin harus punya kemampuan. Pemimpin harus punya idealisme serta inovasi dan
kreativitas,” katanya. Lebih lanjut Wapres menegaskan hanya dengan memiliki pemimpin yang kreatif, inovasi dan idealisme yang baik daerah akan maju sejahtera. ‘’Otoda harus bisa mendorong potensi masyarakat, karena itu dibutuhkan kreativitas masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam otoda ini, su-
paya bagaimana otda bisa menggerakkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan,” kata Wapres. Menurut Wapres, tujuan otoda mengembangkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkannya sesuai kekhasan daerah masing-masing. ‘’Wilayah Indonesia sangat luas maka tak bisa diatur sama sesuai dengan kekhasannya masing-masing,” katanya. Wapres menegaskan saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium pemekaran daerah untuk evaluasi dan melakukan penilaian. Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan peringatan hari Otoda mulai sekarang dan seterusnya tidak akan diperingati di Istana Negara, namun ber-
keliling. ‘’Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menjalin hubungan pusat dan daerah serta memperkuat otoda,” kata Mendagri. Sebelumnya Gubernur DIY Sultan HB X menyambut baik peringatan hari Otoda yang sudah ke 20 dan berharap memberikan manfaat bagi masyarakat. ‘’Semoga otda ini benar-benar bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya. Pada kesempatan itu diserahkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DIY, Kabupaten Pasaman. (ant)
Bentuk Crisis Center JAKARTA - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan “crisis center” akan segera dibentuk guna menangani masalah-masalah yang mengganggu keamanan negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti penyanderaan, bencana alam dan lainnya. Sebelumnya, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, dia mengatakan “crisis center” adalah organisasi kerangka yang segera bisa hidup jika ada keadaan yang dianggap kritis untuk proses
pengambilan keputusan. ‘’Pengambilan keputusan ada di bawah presiden langsung, badan ini anggotanya dibagi dua yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap akan diisi oleh Menkopolhukam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, dan level menteri lain. Sementara anggota tidak tetap akan diisi oleh kementerian terkait isu yang sedang dibahas,” kata dia. Dia mengatakan badan ini akan diketuai oleh Presiden dan pelaksana hariannya berada ditangan Kemenkopolhukam.
Menurut dia, “crisis center” ini bukanlah hal yang baru, sudah ada sejak lama. ‘’Idenya sudah ada dari dulu, dari jaman saya masih aktif di militer, tetapi tertunda dan akhirnya tidak jadi. Saya sudah lapor ke Presiden dua minggu yang lalu dan dia minta untuk dibentuk,” kata Luhut. Luhut mengatakan Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura terkait pemulangan buronan yang lari ke negara tersebut. ‘’Presiden sudah memerintahkan untuk mengejar buronan,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MAPOLDA TERBAKAR - Sejumlah penyidik Polda Sulselbar melihat kondisi Gedung Ditreskrimum Polda Sulselbar terbakar, Makassar, kemarin. Sejumlah berkas-berkas yang berada di lantai dua dan tiga ikut terbakar, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.