Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 26 Februari 2016
No. 39 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Perahu Karam, Empat Hilang SAMARINDA - Empat orang dilaporkan hilang akibat sebuah perahu klotok di wilayah perairan Muara Saliki, Kutai Kartanegara, Kaltim tenggelam. Kepala Seksi Operasional Basarnas Kantor SAR Balikpapan Mujiono di Samarinda, kemarin membenarkan tenggelamnya kapal klotok Cahaya Budi 03 yang menyebabkan empat ABK hilang. ‘’Kejadian tenggelamnya kapal klotok itu berlangsung pagi di wilayah perairan Muara Saiki, Kecamatan Muara Badak. Keempat orang hilang tersebut yakni, dua ABK kapal klotok dan dua ABK ‘tugboat’ atau kapal penarik tongkang batu bara Karya Star 31,” kata Mujiono. Keempat orang hilang tersebut yakni, dua jurumudi “tugboat” Karya Star 31 yakni Adro Kabuhung dan Jenifer Ma-
haganti serta dua ABK kapal klotok Cahaya Budi 03, Deliwan dan Anto. Sementara, juragan kapal klotok Alifn berhasil selamat dalam peristiwa itu. Kejadian bermula kata Mujiono, saat berlangsung bongkar muat batu bara antara kapal MV Dalmatia dengan tongkang Telaga Makmur 01 yang ditarik “tugboat” Karya Star 31. Usai bongkar muat tersebut, dua jurumudi “tugboat” Karya Star 31 melompat ke tongkang untuk melepas tali pengikat dari MV Dalmatia. Namun, karena cuaca buruk “tugboat” Karya Star 31 terseret angin menuju ke arah Muara Berau, sementara dua ABK masih terjebak di dalam tongkang tersebut. Kedua ABK “tugboat” Karya Star 31 tersebut menumpang ke perahu klotok dan dinyatakan hilang. (ant)
Ditanya Soal Uang Suap
Politisi PKB Kabur
Suluh Indonesia/ant
SEBELUM KABUR - Anggota Komisi V DPR Fathan berusaha usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Fathan diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tersangka anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.
JAKARTA -Tim Penyidik KPK terus memburu beberapa pihak yang diduga ikut kecipratan ‘’duit panas” dari Abdul Khoir, tersangka kasus dugaan penyuapan rencana pembangunan jalan di Ambon, Provinsi Maluku, yang menyeret nama Anggota DPR (non aktif) Damayanti Wisnu Putranti. Dalam rangka mencari bukti serta petunjuk lain, penyidik memeriksa tiga Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Fathan, Alamuddin Dimyati Rois, dan Mohammad Toha. Selain memeriksa ketiganya, penyidik juga men-
gagendakan pemeriksaan terhadap tersangka Damayanti. Terkait kasus dugaan penyuapan di Kementerian PU dan PR Tahun Anggaran 2016, ketiganya diperiksa untuk didengar keteranganya tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan peristiwa yang dilakukan tersangka(Abdul Khoir), termasuk soal rapat pembahasan dana aspirasi,” terang Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugrahadi Jakarta, kemarin. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi hampir tiga jam lamanya, Fathan enggan berkomentar kepada puluhan awak media yang mengepungnya. Tanpa basa-basi, pria berbadan tambun tersebut lang-
sung berlari keluar gedung KPK. Melihat tingkah laku politikus PKB yang enggan diwawancari tersebut, para pewarta, baik foto, TV, radio maupun online, langsung ikut berlari mengejar Fathan keluar gedung. Panik menghadapi puluhan awak media yang mengejarnya, tanpa rasa takut, Fathan terus berlari hingga ke jalur cepat, di Jl. HR Rasuna Said depan Gedung KPK. Bak adegan dalam film aksi, Fathan terus berlari diantara ratusan mobil yang berjalan cepat sembari, menyetop taxi hingga nyaris tertabrak mobil. Namun naas, hingga masuk di jalur cepat dan menyeberang ke depan kantor Kedubes Arab
Saudi, tak ada satu taxi pun yang kosong, sehingga ia terus berusaha berlari kecil mencari taxi kembali meskipun tampak kelelahan di jalanan. ‘’Gak ada, gak ada (gak terima uang), saya tidak tahu,” ucap Fathan singkat sembari menghela nafas, ketika dicecar awak media apakah dirinya turut menerima uang sogokan dari Abdul Khoir. Selebihnya, ia terus membantah dan mengaku tak tahu menahu perihal kasus penyuapan yang melilit koleganya di Komisi V DPR. ‘’Tanya penyidiktanya penyidik,” elaknya. Selanjutnya, usai lelah berkeliling jalan raya HR Rasuna Said, akhirnya Fathan menemukan taksi dan kabur. (wnd)
KPK-Polri
Eratkan Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi KEPALA Divisi Hukum Mabes Polri dan sejumlah Polda di Indonesia berdiskusi dengan Pimpinan dan Biro Hukum KPK terkait koordinasi dan supervisi bidang pemberantasan korupsi. Kadivkum Polri Irjen Pol Mochammad Iriawan di gedung KPK Jakarta, kemarin mengatakan, bersama beberapa Kabiro Hukum Polda melakukan kunjungan kerja ke KPK dalam rangka rapat kerja teknis setiap tahun. Kunjungan juga dilakukan ke MA dan Baleg DPR yang intinya diskusi dan pencerah-
an dari para pimpinan KPK kepada para Kadivkum Polda. Tadi juga ada masalah koordinasi, supervisi dan lainnya. Iriawan datang bersama 56 peserta lain yang terdiri dari Kadivkum Polda berjumlah 32 orang dan sisanya fungsional bidang hukum dan dari divisi hukum yang menemui empat orang pimpinan KPK yaitu
Agus Raharjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Saut Situmorang didampingi jajaran biro hukum KPK. ‘’Kunjungan kadivkum baru kali ini, tadi disampaikan mengenai apa itu koordinasi, supervisi dan pengawasan oleh KPK dan Polri,” ucap Iriawan. Mantan Kapolda Jawa Barat itu juga mengungkapkan mengenai pelaksanaan “restorative justice” atau pendekatan yang lebih menitikberatkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban. Kabiro Hukum KPK menyampaikan kasus-kasus yang ditangani penyidik yang Rp50 juta ke bawah, ada edaran dari Kejaksaan Agung cukup dengan ‘restorative justice’ yaitu dikembalikan kalau (pelaku) itu pegawai negeri akan diberikan sanksi administrasi atau mutasi lebih rendah dari jabatan sekarang. ‘’Ini tentu mempermudah penyidik di lapangan karena banyak sekali kasus yang ditangani sehingga kasus yang besar-besar saja yang akan ditangani,” jelas Iriawan. Iriawan juga mengungkapkan rencana KPK untuk menempatkan sejumlah satuan tugas (satgas) di sejumlah kementerian-kementerian. ‘’Tadi dijelaskan oleh ketua mengenai satgas khusus yang akan masuk ke kementerian-kementerian baik kementerian di lembaga Indonesia maupun provinsi yang bermasalah, ini untuk mencegah korupsi,” katanya. Satgas tersebut nantinya juga terbuka untuk diisi anggota Polri. ‘’Rencananya ke sana, yang jelas KPK sudah memprakarsai itu, nanti akan ketemu pimpinan KPK dan pimpinan kami,” ungkap Iriawan. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
PERINGATAN PERJALANAN AUSTRALIA - Wisatawan mancanegara berada di kawasan wisata Pantai Kuta, Badung, Bali, kemarin. Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan mengeluarkan peringatan perjalanan (travel advisory) bagi warga Australia yang berada atau akan pergi ke wilayah Indonesia seperti Jakarta, Bali dan Lombok untuk mewaspadai kemungkinan serangan terorisme. Meski demikian, tidak mengurangi minat wisman untuk mengunjungi sejumlah destinasi di Tanah Air.
Politik Uang Sulit Diberantas JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan unsur uang dalam pemilihan seorang kandidat pemimpin termasuk pemilihan ketua umum di partai politik masih menjadi unsur kuat dalam memenangi sebuah kontestasi. Oleh karena itu, dia meragukan adanya partai politik yang benar-benar dapat menghapus politik uang yang sudah membudaya ini. ‘’Saya antara percaya atau tidak percaya, Partai Golkar dalam Mu-
naslub dapat menghapus praktik politik uang dalam pemilihan ketua umumnya. Karena ini sangat sulit sekali. Di organisasi kemahasiswaan saja, ada yang masih menggunakan cara-cara politik uang untuk mencapai kepentingannya,” katanya dalam diskusi “Lika-liku Menuju Beringin 1” di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Penilaian itu didasari karena hingga saat ini, praktik money politik sulit diberantas. ‘’Sekalipun Munaslub Golkar mengundang KPK untuk mengawasi
jalannya pemilihan, mungkin praktik kotor itu akan bisa berkurang. Tapi kalau berharap bersih sama sekali, tidak akan mungkin bisa,” katanya. Kendati demikian, ia menaruh harapan besar unsur uang tidak dilibatkan lagi dalam Munaslub yang akan digelar sekitar April-Mei 2016 mendatang. ‘’Kalau tidak ada lagi unsur uang dilibatkan. itu baru good news. Ada hidayah kepada Partai Golkar untuk menuju ke jalan yang lurus. Kalau Partai Golkar mampu menujukkan itu, saya yakin pasti akan diikuti oleh partai-
partai lainnya saat pemilihan ketua umumnya,” kata Siti Zuhro. Dia mengatakan, solusi yang bisa dilakukan untuk menekan masalah ini adalah dengan melakukan seleksi dan syarat-syarat ketat agar calon bermasalah dan kontroversi yang memaksakan diri maju mendeklerasikan diri bisa dihindari. “Makanya calon ketua umum seharusnya berorientasi sebagai manajer partai, bukan orientasinya menjadi capres atau cawapres,” kritiknya. (har)