Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 26 Januari 2017
No. 19 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Terkait Kasus Mega
Polri Pastikan Laporan Diproses JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan setiap laporan masyarakat yang masuk ke Kepolisian pasti akan ditindaklanjuti, termasuk juga laporan kasus dugaan tindak pidana penodaan agama dengan terlapor Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Setiap laporan pasti akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk mencari dan menemukan apakah yang dilaporkan oleh pelapor itu ada indikasi pidana atau tidak,” kata Kapolri di Jakarta, kemarin. Bila kemudian ditemukan bukti pelanggaran pidana, maka penanganan kasus tersebut akan dinaikkan ke penyidikan. “Penyidikan untuk menemukan tersangka dan mengajukan ke kejaksaan,” katanya. Namun bila dalam penyelid-
ikan, tidak ditemukan cukup bukti, maka penyelidikan dihentikan. Dalam laporan yang terdaftar dengan nomor LP/79/I/ 2017/Bareskrim tertanggal 23 Januari 2017 itu, Megawati dituduh telah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 156 dan atau 156a KUHP. Baharuzaman menengarai ada unsur penodaan agama dalam ucapan yang dilontarkan Mega ketika menyaksikan pidato sambutan Mega dalam acara HUT PDIP. Adapun kata-kata Megawati yang diduga menodai agama adalah “Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup memosisikan diri mereka sebagai pembawa ‘self fulfilling prophecy’, para peramal masa depan. (ant)
16 TKI Tewas Tenggelam JAKARTA - Jumlah korban tewas dari kapal - yang diduga membawa warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke Malaysia secara ilegal - yang tenggelam di Mersing, Johor, Malaysia sejauh ini mencapai 16 orang. “Dari hari pertama kami terus melakukan komunikasi dengan Konjen Johor Bahru. Sampai saat ini ada 16 jenazah, terdiri dari sembilan lakilaki dan tujuh perempuan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, sebuah kapal yang diduga membawa WNI untuk masuk ke Malaysia secara ilegal karam di wilayah perairan Tanjung Rhu, Mersing, Johor pada 23 Januari 2017. Namun, sampai saat ini belum diketahui jumlah seluruh penumpang yang berada dalam kapal
tenggelam tersebut. “Sampai hari ini kita tidak tahu jumlah orang yang di dalam kapal, perkiraan ada 40 orang,” ujarnya. Lebih lanjut Menlu RI menyebutkan bahwa korban selamat yang telah ditemukan sejauh ini ada enam orang, yaitu empat laki-laki WNI, satu laki-laki warga Malaysia, dan satu perempuan WNI. Sementara itu, kata dia, 16 jenazah korban kapal tenggelam tersebut sekarang berada di rumah sakit Sultan Ismail di Johor, dan sebanyak empat jenazah sudah diidentifikasi. “Apabila diperlukan kita kirim tim DVI (disaster victim identification) kita. Ini masih dalam kesepakatan tim DVI Indonesia dan DVI Malaysia,” kata Menlu. Aparat Pemerintah Malaysia telah mengaktifkan tim SAR (search and rescue) untuk mencari korban lainnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ANAK BUPATI KLATEN - Anak Bupati Klaten Sri Hartini yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten Andi Purnomo bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Presiden Ingatkan
Tantangan Polri Makin Kompleks
Suluh Indonesia/ant
INDEKS PERSEPSI KORUPSI - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Natalia Subagio (kiri) saat peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2016 di Jakarta, kemarin. Peringkat Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016 yang dikeluarkan Transparency International (TI) naik satu poin dari 36 ke 37.
Desa Harus Kembangkan Produk Unggulan ’KARENA produksinya kecil, tidak mungkin sarana pascapanen ditaruh di desa-desa tersebut. Akibatnya pada saat panen, menjualnya juga melalui mata rantai yang sangat panjang, jadi harganya rendah. Makanya kita minta desa-desa itu supaya fokus menanam komoditi tertentu.” SEJAK tahun 2015, pemerintah pusat menggelontorkan dana desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp 20,8 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 46,96 triliun di tahun 2016, dan Rp 60 triliun di tahun 2017 ini. Sejalan dengan itu, desa-desa kini mulai diminta untuk menjadikan dana desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi desa. ‘’Bapak Presiden melalui Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan mem-
perkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Sebagai bentuk komitmennya, desa tak hanya diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan, juga diberikan kewenangan untuk mengelola pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo dalam wawancara eksklusif dengan Indonesia Network, Bali TV dan Bali Post di Jakarta. Menurut Eko Putro, ke-
wenangan kepada desa untuk mengelola pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama di dunia. Negara-negara lain yang melihat Indonesia, bahkan kelihatannya akan mencontoh bangsa ini. Padahal di tahun 2015, Indonesia sebetulnya masih terkena dampak krisis global. Namun di tengah ketatnya keuangan negara, Presiden tetap mengalokasikan dana sebesar Rp 20,8 triliun langsung diberikan ke desa. ‘’Langkah konkret Presiden ini ternyata cukup sukses. Ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya turun di 2014 6% menjadi 4,8%, tahun 2015 bisa naik lagi menjadi 5%. Sementara negara-negara tetangga kita pertumbuhan ekonominya menurun semuanya. Dan yang membanggakan, desa menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya. Desa-desa yang basisnya masih rendah saja, lanjut Eko Putro, pertumbuhan ekonominya rata-rata 12%. Bahkan ada satu desa di Kabupaten Morowari, Sulawesi Tengah karena sebelumnya tidak pernah tersentuh dengan dana desa, pertumbuhan ekonominya di tahun 2015 mencapai 63%. Ia mengakui dana desa masih memiliki banyak persoalan. Ini dikarenakan program baru pemerintah, sehingga desa belum terbiasa mengelola uang cukup besar. ‘’Tahun 2015, penyerapannya hanya sebesar 80%. Walaupun begitu kita melihat dampaknya luar biasa dan meningkatkan daya beli masyarakat di desa. Lalu Presiden menaikkan lagi dana desa di 2016 menjadi Rp 46,96 triliun, dua kali lipat lebih,” imbuhnya. (kmb)
JAKARYA - Presiden Joko Widodo mengingatkan Polri untuk terus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. “Ke depan Polri yang profesional, modern, terpercaya merupakan sebuah tagline yang harus dicapai,” kata Presiden saat memberi pengarahan dalam Rapat Pimpinan Polri 2017 di Jakarta, kemarin. Dalam Rapim Polri 2017 ini mengambil tema “Polri yang Promoter (Propesional, modern, terpercaya) siap mengamankan Pilkada Serentak 2017. Presiden mengatakan dalam mewujudkan tagline tersebut Polri harus membangun kepercayaan publik
dengan melakukan dengan perbaikan kinerja seluruh jajaran polri dalam menghadapi persoalan dan penyelesaian yang ada di negara kita. Jokowi mengatakan situasi di dalam negeri di warnai adanya kejahatan konvensional serta tantangan keamanan dan ketertiban. “Keamanan dan keteetiban telah berkembang jauh dengan munculnya kejahatan transnasional, terorisme, penyeludupan perdagangan nasional norkoba dan lainlain,” katanya. Selain itu, kata Presiden, Polri harus siap mengungkap upaya kejahatan anggaran negara, korupsi, pencurian ikan, legal logging serta keamanan yang menyangkut
SARA, unjuk rasa yang merupakan tugas yang tidak ringan. Dalam Rapim Polri 2017 ini diikuti 399 perwira tinggi dan perwira menengah dari seluruh jajaran Mabes Polri dan Polda di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka pelaksanaan Rapim Polri Tahun 2017. “Ini rapim pertama pada 2017. Pada rapim ini akan dilakukan evaluasi hasil yang sudah dicapai selama 2016. Selanjutnya kita berusaha menyamakan langkah dan visi menghadapi tantangan 2017,” kata Jenderal Tito. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang akan berlangsung dua pekan mendatang menjadi sorotan dalam sambu-
tan Kapolri. “Kita sudah lihat polarisasi di masyarakat yang dapat menimbulkan ekses. Kalau tidak ditangani dengan baik, tentu akan berdampak,” katanya lagi. Selain membahas pengamanan pilkada itu, rapim juga akan membahas tantangan stabilitas keamanan usai pilkada termasuk menangani masalah yang muncul akibat pro dan kontra atas hasil pilkada. Selain itu, rapim juga membahas penanganan intoleransi keagamaan. “Pada 2016, terjadi peristiwa 411 dan 212. Walaupun dapat ditangani dengan baik, tapi peristiwa tersebut memperlihatkan indikator yang harus diwaspadai bersama,’’ kata putra Palembang ini. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN HADIRI RAPIM POLRI - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Polhukam Wiranto (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan), dan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan (kanan) berfoto bersama usai pembukaan Rapim Polri 2017 di Auditorium PTIK, Jakarta, kemarin.
RUU Penyelenggaraan Pemilu
Medsos Masuk Aturan Kampanye JAKARTA - Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy mengatakan sejumlah anggota pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu mengusulkan perlunya pengaturan tentang penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu. Usulan itu dilatarbelakangi kekhawatiran sejumlah anggota dewan mengenai dampak penyalahgunaan medsos dalam pemilu. Untuk membahas hal itu, pansus memanggil Menko-
minfo Rudiantara, namun ternyata berhalangan hadir. ‘’Kami sudah berdiskusi, makanya kita minta Kominfo datang tapi tidak datang, kita sangat kecewa. Kita mau tanya bisa tidak kita panggil yahoo, google, facebook, twitter, instagram untuk antisipasi, kita cegat provokasi-provokasi masyarakat di hulunya. Di hilirnya ada Kominfo yang misalnya bisa memblokir akunakun tertentu,” kata Lukman Edy di Gedung DPR Jakarta, kemarin.
Menurut Lukman, Indonesia bisa mengambil contoh negara Jerman dalam mengatur penggunaan medsos dalam kampanye pemilunya. Negara di Benua Eropa tersebut memberlakukan hukuman denda kepada perusahan media sosial yang penggunanya diketahui menyebarkan berita hoax. ‘’Kita carikan jalan tengahnya, banyak juga media yang setuju. Belajar dari pemilu 2014 media yang berpihak pada calon A dan calon B sehingga masyarakat ikut ter-
belah, itu tidak boleh diulangi,” kata Lukman. Pilitisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyinggung adanya usulan yang mengemuka tentang penambahan jumlah kursi anggota DPR. Lukman mengatakan mayoritas fraksi termasuk dirinya mendukung penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 570 hingga 575 untuk menguatkan keterwakilan masyarakat di legislatif. (har)