Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 25 Februari 2016
No. 38 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Polisi Sita Ganja 23,2 Ton JAKARTA - Jajaran Kepolisian RI menyita 23,2 ton ganja, belum termasuk heroin, hasis, dan kokain, sedangkan ekstasi tersita sebanyak 1.072.328 butir dan sabu-sabu 2,3 ton sepanjang 2015. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Kantor Presiden Jakarta, kemarin mengatakan jumlah narkoba sitaan itu belum termasuk jumlah yang disita oleh BNN. ‘’Ini angka yang bisa membunuh cukup banyak warga kita,” katanya. Sebagai gambaran, kata dia, pada 2015 ada 50.178 tersangka yang ditangkap dengan jumlah kasus mencapai 40.253. Jumlah itu juga belum termasuk kasus yang ditangani oleh BNN sekitar 665 kasus. ‘’Sebagian besar lapas kita separuhnya lebih adalah tahanan narkotika. Oleh karena itu, ini sudah dalam
kategori membahayakan,” katanya. Menurut dia, upaya penyitaan yang dilakukan polisi telah menyelamatkan ribuan calon korban penyalahgunaan narkoba. ‘’Padahal kita tahu barang bukti yang disita itu hanya sekitar 20 persen dari narkoba yang beredar di pasaran. Betapa besar, jumlah-jumlah korban yang harus menderita karena narkoba ini. Ini kondisi darurat. Ini perang,” katanya. Pihaknya mencatat pengedar dan pengguna termasuk yang memproduksi narkoba di Indonesia cukup besar dengan peningkatan mencapai 13,6 persen per tahun. Oleh karena itu, Badrodin menyatakan pentingnya tiga hal yakni pencegahan, melakukan penegakan hukum secara tegas, serta menutup ruang-ruang peredaran narkoba ke wilayah Indonesia. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PANITERA MA - Panitera MA Agung Suroso Ono diperiksa terkait kasus OTT pejabat MA di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Presiden Minta
Tutup Semua Celah Penyelundupan Narkoba JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh pintu yang memungkinkan untuk keluar masuk arus barang dan orang menuju wilayah Indonesia ditutup seluruh celahnya dari praktik penyelundupan narkoba. ‘’Tutup celah penyelundupan narkoba, baik di pelabuhan maupun bandara, pelabuhan kecil yang ada di negara kita,” kata Presiden saat membuka Rapat Terbatas dengan topik Pemberantasan Narkoba dan Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden juga meminta agar seluruh pihak menyatakan perang pada narkoba dan jaringannya. Selain itu, Jokowi berharap penegakan hukum lebih tegas diterapkan pada jaringan-jaringan yang terlibat. ‘’Karena narkoba ini sudah masuk kemana-mana,” ucapnya. Ia juga meminta agar kam-
Menkum HAM Imbau
PPP Rangkul Pihak Berseberangan JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam Musyawarah Kerja Nasional IV Partai Persatuan Pembangunan untuk merangkul pihak-pihak internal partai yang bersebrangan. ‘’Maka akomodasikanlah teman-teman yang di seberang, ini adalah langkah rekonsiliasi,” kata Yasonna dalam Mukernas IV PPP di Ancol, Jakarta, kemarin. Yasonna juga mengajak seluruh pihak yang selama ini
berkonflik dalam tubuh PPP untuk mengenyampingkan ego dan meninggalkan segala perbedaan pendapat. Ia berpendapat bahwa Mukernas ini merupakan momentum yang sangat baik untuk islah. Yasonna mengingatkan tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pada Juni mendatang dan PPP terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah tersebut apabila tidak segera melaksanakan islah. ‘’Doronglah, panggilah teman-teman ini. Sehingga pada
saatnya muktamar, semua ada di sana. Karena kalau tidak, tahapan pilkada serentak mulai bulan Juni, bukan saya yang rugi,” kata Yasonna. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki maksud apapun dalam mengesahkan kembali surat keputusan pengesahan DPP PPP muktamar Bandung. Sementara itu, pemerintah hanya ingin agar PPP sebagai partai yang memiliki nilai historis dalam demokrasi di Indonesia bisa ikut serta dan berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai agenda politik. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah memandang Partai Persatuan Pemban-
gunan dalam satu kesatuan tanpa terpecah belah dan menegaskan partai berlambang Kakbah tersebut harus tetap ada di Indonesia. ‘’PPP sebagai pilar demokrasi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, saya kira PPP harus tetap ada selama Republik ini ada,” kata Tjahjo. Tjahjo mengatakan pemerintah tidak melihat PPP yang terbagi-bagi dalam kubu-kubu berseberangan melainkan hanya dalam satu kesatuan. Ia berpendapat bahwa PPP merupakan aset bangsa yang memiliki nilai historis dalam perjuangannya berdemokrasi sejak masa orde baru. (har)
kan terhadap lapas-lapas narkoba di berbagai tempat. ‘’Terutama lapas narkoba betul-betul harus dilakukan. Secara rutin mungkin bisa sebulan dua kali, sebulan sekali, lapas harus dicek secara mendadak, oleh BNN yang diback up TNI,” katanya. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkoba. ‘’Rehabilitasi korban, pecandu harus berjalan efektif,” kata Presiden seraya menyatakan, hal itu penting, agar rantai penyalahgunaan narkoba betul-betul bisa terputus. Dalam rapat tersebut hadir para menteri dan pimpinan lembaga terkait di antaranya Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Anies Baswedan, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BNN Budi Waseso, Mensesneg Pratikno, Menkopolhukam Luhut Panjaitan. (har)
Akibat Korupsi
Suluh Indonesia/ant
ASET TERSANGKA NARKOBA - Polda Jambi memasang plang penyitaan aset tanah dan bangunan milik seorang tersangka kasus tindak pidana pencucian uang yang sekaligus tersangka kasus narkoba di kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Jambi, kemarin. Polda Jambi menyita empat aset berupa tanah, dua rumah, dan sebuah kontrakan milik Didin alias Diding yang merupakan bandar narkoba.
panye kreatif mengenai bahaya narkoba digencarkan kembali karena dinilai juga penting. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang sangat ketat terhadap lapas. ‘’Terutama lapas narkoba betul-betul harus dilakukan. Secara rutin mungkin bisa sebulan dua kali, sebulan sekali, lapas harus dicek secara mendadak, oleh BNN yang dibackup TNI,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi memperkirakan lebih dari 50 persen dari peredaran narkoba di Indonesia kemungkinan terjadi di lembaga pemasyarakatan atau lapas. ‘’Menurut saya, peredaran di situ mungkin lebih dari 50 persen dari peredaran yang ada,” kata Presiden Jokowi. Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI tersebut meminta agar dilakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap lapas-lapas yang ada di Tanah Air. Terlebih, kata dia, pengawasan ekstra ketat harus diberi-
Kerugian Capai Rp 31,077 T JAKARTA - ICW menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp31,077 triliun. Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, kemarin mengatakan total nilai kerugian negara pada 2015 sebesar Rp31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran. ‘’Modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24 persen atau sebanyak 134 kasus dengan nilai
total kerugian negara Rp803,3 miliar,” katanya dalam pemaparan hasil pemantauan penanganan perkara korupsi. Ia menyebutkan terdapat sebanyak 550 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan, dengan rincian 308 kasus pada semester satu dan 242 kasus pada semester dua. Modus korupsi terbanyak kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp412,4 miliar, ketiga “mark up” sebanyak 104 kasus den-
gan kerugian Rp455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang 102 kasus dengan kerugian Rp991,8 miliar. Wana menuturkan korupsi lebih banyak terjadi di sektor keuangan daerah dengan 105 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp385,5 miliar. Sedangkan jabatan tersangka yang paling banyak adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
RUU PERLINDUNGAN PEKERJA - Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelum memulai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Ratas membahas RUU tentang perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri.
K ta
Suluh Indonesia, Kamis 25 Februari 2016
2
Kilas Klinik Aborsi Digerebek PETUGAS Polda Metro Jaya mengungkap dua klinik yang diduga membuka praktik aborsi di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (18/2). Kepala Subdirektorat Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Adi Vivid di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya menangkap tujuh orang. Aparat Polda Metro Jaya menggerebek dua klinik yang berlokasi di Jalan Cimandiri Nomor 7 RT06/04 Kelurahan Kenari Kecamatan Menteng, dan Jalan Cisadane Nomor 19 RT04/ 02 Kelurahan Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Adi, kedua pemilik klinik merupakan dokter yang menyewakan untuk membuka praktik ilegal itu. Adi mengatakan petugas telah membekuk pemilik klinik di Jalan Cisadane, sedangkan pemilik klinik di Jalan Cimandiri masih diburu. Ia menyatakan kedua klinik itu telah beroperasi sejak lima tahun lalu. (kmb)
Oknum Polisi Ditangkap KABARESKRIM Komjen Pol Anang Iskandar membenarkan adanya informasi mengenai tertangkapnya oknum aparat kepolisian terkait kasus narkoba. Anang mengaku, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan keterlibatannya dan perannya, dia sebagai pengedar atau penyalahguna. Yang jelas dua duanya salah. Anang menegaskan akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai hukum dan aturan yang jelas. Sebelumnya, petugas Polda Metro Jaya menelusuri informasi bahwa anggota POM Angkatan Darat TNI diduga telah menangkap politisi sekaligus anggota DPR RI berinisial IH terkait tindak pidana narkoba bersama oknum aparat kepolisian dan TNI. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mohammad Iqbal. penangkapan oknum kepolisian, TNI dan masyarakat sipil tersebut merupakan pengembangan kasus serupa. (kmb)
SP2 Untuk Kalijodo PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap untuk melayangkan Surat Peringatan (SP) 2 kepada warga di Kalijodo terkait rencana penertiban kawasan tersebut. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin mengatakan, SP2 akan tetap diberikan, karena ternyata sampai dengan saat ini masih ada warga yang tidak mau membongkar bangunannya sendiri. Meskipun demikian, sejauh ini dia mengaku sangat mengapresiasi warga Kalijodo yang telah bersedia untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumahnya masing-masing. Ahok menghargai warga yang sudah mau membongkar bangunannya sendiri dan direlokasi ke rumah susun (rusun). Kalau dibongkar sendiri kan jadinya lebih hati-hati, tidak ada barang yang rusak. Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan dengan cara seperti itu, artinya perlahan-lahan warga dapat mulai memahami. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
DUGAAN KORUPSI - Foto bangunan Menara BCA dan Apartemen Kempenski di kawasan Bundaran HI Jakarta, kemarin. Kejaksaan Agung menaikkan status menjadi penyidikan terkait perkara dugaan korupsi pembangunan secara ilegal gedung Menara BCA dan apartemen Kempinski tersebut.
Pejabat DKI Jakarta
Masih Terima Setoran JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, masih menemukan adanya setor menyetor di kalangan pejabat. Ke depan jika masih ada, maka pejabat terkait akan langsung distafkan, mulai dari wali kota hingga eselon IV. ‘’Saya tidak mau ada lagi upeti, setor menyetor, pembagian uang sisa, dari ngumpul-ngumpulin,” kata Basuki saat melantik puluhan pejabat, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Basuki mendapati laporan, kegiatan tersebut masih ditemukan di lurah dan camat. Ia meminta, agar wali kota terus mengawasi, jika tidak mereka terancam distafkan. ‘’Wali kota, seko, harus awasi. Kalau masih ada saya stafkan. Begitu lurah camat, sekel, bendaraha masih main, wali kota masih ngotot ngga ada, saya stafkan,” tegasnya. Basuki mengaku selama ini hanya menggeretak pejabat untuk distafkan. Namun ternyata
banyak pejabat yang tidak takut dan masih menjalankannya. Sehingga saat ini gertakan tersebut akan benar-benar diterapkan. ‘’Dulu saya cuma geretak, bapak ibu. Saya tidak ingin hal ini diberlakukan. Tapi ternyata masih banyak yang bermain. Makanya saya akan miskinkan yang hilangkan aset DKI,” tandasnya. Setor Menyetor Ahok menegaskna, akan memberantas dugaan maraknya
praktik setor menyetor di kalangan pejabat. Dengan cara itu, Basuki yakin bisa meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Hingga saat ini, Basuki mensinyalir praktek setor menyetor di kalangan pejabat dan pengusaha belum hilang. Namun dipastikannya, secara bertahap sistem setor bawahan ke atasan maupun pengusaha ke pejabat akan diberantas. ‘’Di eselon tiga paling parah, eselon dua mungkin dapat setoran. Ini pelan-pelan harus diberantas,” kata Basuki.
Dikatakan Basuki, sebelumnya banyak kegiatan dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung. Sistem tersebut dinilai rentan praktik setor menyetor. Untuk itu pihaknya sudah meminimalisir penunjukan langsung. ‘’Memang sudah kebiasaan main dengan swasta, kalau dulu kan kebersihan bayar ke swasta. Itu yang terjadi di kami. Lalu ada juga yang main penunjukkan langsung,” tandasnya. (kmb)
Tak Sediakan Plastik Ramah Lingkungan
Toko Modern Bakal Disanksi JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut mengatur agar toko modern menggunakan kantong plastik ramah lingkungan. Jika melanggar akan dikenakan denda sebesar Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan melakukan sosialisasi selama tiga
bulan kepada pengusaha retail atas aturan tersebut. Sosialisasi ini berkaitan dengan surat edaran tentang plastik berbayar dari Kementerian Lengkungan Hidup. ‘’Jadi kalau tokotoko modern tak menyediakan kantong plastik ramah lingkungan, maka dia akan dikenakan sanksi Rp 5 juta sampai Rp 25 juta,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Selama sosialisasi dilakukan sanksi belum diberlakukan. Namun ke depannya tidak hanya sanksi denda, pihaknya
juga akan melakukan penutupan kepada toko yang melanggar kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) bersama dengan Dinas Kebersihan DKI akan melakukan pemantauan. ‘’Saya juga akan minta BPLHD razia selama tiga bulan kalau ketemu menyediakan sampah plastik tak ramah lingkungan, maka didenda setor rekening Bank DKI,” ujarnya. Basuki menambahkan, den-
gan menggunakan plastik ramah lingkungan, dengar harga Rp 800 sampai Rp 1.000 per buah, tentunya toko modern akan membenankan biaya kantong plastik ke konsumen. ‘’Karena mahal, pasti dia nggak bisa menyediakan kantong plastik itu secara gratis dan minta fee dari pelanggan,” tandasnya. Sementara kebijakan ini akan diterapkan di toko modern terlebih dahulu. (kmb)
Pejabat DKI Jakarta
Suluh Indonesia/ade
Diminta Cegah Praktek Suap Menyuap JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta seluruh pejabat eselon yang baru dilantik agar selalu menghindari sekaligus mencegah praktek suap-menyuap di kalangan pejabat. ‘’Saya tidak mau lagi mendengar adanya praktek suap-menyuap atau setormenyetor, pembagian uang sisa dan lain-lain. Saya tidak mau lagi ada praktek-praktek itu,” kata Basuki saat melantik sejumlah pejabat eselon di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin. Sampai dengan saat ini, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku masih sering mendapatkan laporan mengenai adanya praktek tersebut, terutama di kalangan lurah dan camat. ‘’Sampai sekarang saya masih sering dapat laporan bahwa praktek setor-menyetor itu masih terjadi. Maka dari itu, saya minta wali kota dan sekretaris kota (seko) mengawasi. Kalau ada Lurah atau Camat yang melakukan praktek itu, langsung lapor ke saya,” ujar Ahok. Lebih lanjut, dia mengungkapkan apabila masih ditemukan adanya praktek suap-menyuap atau setor-
menyetor, maka yang bersangkutan beserta wali kota dan seluruh jajarannya akan dicabut jabatannya. ‘’Kalau sampai saya temukan masih terjadi praktek-praktek seperti itu, saya tidak akan tang-
gung-tanggung lagi. Lurah, camat, wali kota, seko dan semua jajarannya akan saya stafkan (dijadikan staf biasa). Saya serius,” ungkap Ahok. Ahok melantik sebanyak lima pejabat eselon dua, sem-
bilan pejabat eselon tiga dan 46 pejabat eselon empat. Selain itu, ada pula satu pejabat eselon tiga dan 17 pejabat eselon empat yang terkena demosi (penurunan jabatan). (kmb)
PRAKTIK ABORSI DIGELEDAH - Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Dokkes Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah yang diduga menjalankan praktik aborsi ilegal berkedok praktik dokter di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.
Terkait Kasus “UPS”
Bareskrim Akan Periksa Ahok BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan “uninterruptible supply power” (UPS).
Suluh Indonesia/ant
JAKARTA SMART CITY - Head of IT Development Jakarta Smart City, Prasetyo Andy Wicaksono (kiri) menjelaskan Sistem Pusat Monitoring Jakarta Smart City kepada Vice President Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati (kanan) dan para duta NextDev di Gedung Balaikota DKI Jakarta, kemarin.
Kepala Bagian Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Agus Rianto di Jakarta, kemarin mengatakan, dalam minggu ini akan kami periksa Pak Gubernur untuk diminta keterangan saksi, tunggu konfirmasi lanjut. Lebih lanjut ia menjelaskan pemanggilan tersebut untuk saksi atas tersangka F dan F setelah tersangka sebelumnya AU atas dasar pengembangan teman-teman penyidik. Ahok pernah diperiksa sebelumnya, namun hal ini ditegaskan oleh Agus untuk melengkapi berkas yang kurang. ‘’Pemeriksaan polri dalam rangkaian penyidikan itu bisa satu atau dua kali,
namanya juga proses,” tuturnya. Namun, ia tidak mau mengungkapkan materi apa yang tengah diuji oleh tim penyidik, karena hal tersebut tidak bisa diungkapkan di publik. Perkembangan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung turut hadir dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta dan mengklaim kehadirannya dapat membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkata jujur. ‘’Saya yakin kalau saya hadir di situ Ahok tidak akan bohong, makanya saya ingin datang. Kalau saya tak hadir Ahok pasti bohong, saya yakin,” ujarnya. Basuki yang biasa dipanggil Ahok hadir sebagai saksi untuk
Kasie Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Alex Usman yang menjadi terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 UPS (uninterruptible power supply atau suplai daya bebas gangguan) untuk 25 sekolah SMA/ SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD-P 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp81,433 miliar. Lulung sendiri sudah pernah memberikan kesaksian dalam perkara yang sama pada 28 Januari 2016 lalu. ‘’Saya harap mereka tak bohong karena ini waktunya sudah harus keluar dari ranah pencitraan. Kalau kemarin ini dijadikan sarana pencitraan oleh gubernur, sarana diskriminasi pada orang yang tak bersalah, termasuk saya, hari ini saya mau saksikan karena kasus ini sudah terang,” ungkap Lulung. (kmb)
Metr politan
Suluh Indonesia, Kamis 25 Februari 2016
3
Revolusi Mental
Memerlukan Keteladanan yang ada sebagai ‘human capital’ untuk membangun negara yang unggul,” kata Yuddy yang juga politisi Partai Hanura itu. Ia mengatakan seharusnya Indonesia mampu menghasilkan manusia yang unggul dibanding negara lain karena memiliki nilai dasar dan akar budaya yang kuat. Selain itu, katanya, Indonesia memiliki kekayaan alam dan kondisi geografis yang sangat menguntungkan sehingga harus mampu menjaga seluruh kekayaan bangsa yang dimiliki bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyatakan revolusi mental memerlukan keteladanan dari para pemimpin agar gerakan nasional itu benar-benar dapat diimplementasikan bagi seluruh rakyat.
Saat membuka dan menjadi pembicara kunci pada “ASEAN Corporate Culture Forum” di Jakarta, Rabu, sebagaimana diinformasikan oleh Humas Kementerian PANRB, Yuddy menegaskan ketiadaan pemimpin yang memberikan contoh dan menyatuBudaya Kerja kan nilai-nilai kebersamaan bangsanya Pada kesempatan itu Yuddy mengingatakan menjadi sesuatu yang mustahil untuk kan pula tentang budiwujudkan. ‘’Kita daya kerja dalam “corporate culture” merumembutuhkan keteYuddy Chrisnandi ladanan, orang yang pakan dasar bagi kemempunyai komitmen kuat dan bera- berhasilan sebuah bangsa maupun orda di garis terdepan sehingga gera- ganisasi dalam mengarungi dinamika kan revolusi mental benar-benar di- tantangan global. ‘’Kenapa Amerika implementasikan,” katanya. Serikat menjadi negara adidaya, kenaGuru Besar Pembangunan pa Jepang yang tahun 1945 luluh lanEkonomi Industri dan Kebijakan tak tapi hanya dalam waktu 20 tahun Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu bisa bangkit, kenapa Korea sekarang Politik Universitas Nasional (Unas) menjadi macan Asia, kenapa China Jakarta itu menegaskan bahwa ger- saat ini bisa menjadi naga perekonoakan nasional revolusi mental tidak mian dunia? Kuncinya mereka memilhanya diterapkan bagi aparatur sipil iki ‘corporate culture’ yang kuat,” kata negara (ASN) tetapi juga untuk pe- Yuddy pada acara bertema “Strongest gawai swasta dan seluruh rakyat In- by Best People, Develop Great Leaddonesia. ers and Strong Culture” itu. Ia mengingatkan bahwa sumber Ia menambahkan pada tahun deladaya manusia merupakan kunci uta- pan puluhan Uni Emirat Arab itu guma penggerak kemajuan bangsa. run pasir tetapi keadaannya sekarang ‘’Kita harus memanfaatkan SDM jauh berubah luar biasa. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MUKERNAS PPP - (Dari kiri) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga politikus PPP Suharso Manoarfa, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Menteri Hukum Dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekjen PPP Romahurmuzi mengangkat tangan bersamapada pembukaan Mukernas PPP IV di Jakarta, kemarin. Agenda utama Mukernas yang digagas kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung tersebut untuk menetapkan pelaksanaan mukhtamar islah bagi dua kubu.
LPSK Diminta Proaktif JAKARTA - DPR mendukung kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan saksi dan korban. ‘’Komisi Ill DPR RI meminta LPSK lebih bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan di Ruang Rapat Komisi III DPR di Jakarta, kemarin. Saat membacakan kesimpulan
Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan LPSK, dia mengatakan Komisi III DPR mendukung LPSK menjadi lembaga yang mandiri dan mendukung perubahan struktur organisasi seperti yang diusulkan oleh LPSK kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ‘’Hal itu berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlind-
ungan Saksi dan Korban,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, Komisi III DPR RI mendukung penyelesaian pembangunan gedung baru LPSK dan mendukung peningkatan anggaran pelayanan perlindungan saksi dan korban. Karena itu menurut dia, Komisi Ill DPR RI akan membahas secara lebih rinci kebuntuhan anggaran LPSK pada pembahasan APBN-P 2016 dan RKP 2017. Sementara itu, Ketua Lemba-
ga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai mengatakan lembaga ini selama tahun 2015 menerima 2.099 permohonan perlindungan lebih banyak dibandingkan 2014 yang mencapai 1.878 permohonan. ‘’Pada tahun 2015, LPSK telah menerima permohonan perlindungan sebanyak 2.099 permohonan. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah permohonan yang masuk pada tahun sebelumnya,” katanya. (ant)
MPP3 Datangi KY
Pertanyakan Dualisme Partai
Suluh Indonesia/ant
RAPAT PLENO DITUNDA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono (tengah) didampingi oleh Sekretaris Jenderal Idrus Marham (kanan) dan politisi senior Partai Golkar Fadel Muhammad (kiri) memimpin rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, kemarin. Rapat Pleno Partai Golkar yang dijadwalkan untuk menetapkan kepanitiaan Musyawarah Nasional (Munas) mendadak ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan dikarenakan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sakit.
JAKARTA - Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan (MPP3) mendatangi Komisi Yudisial (KY) terkait dengan laporan Putusan MA atas dualisme kepemimpinan dalam partai tersebut. ‘’Kedatangan kami adalah untuk menyampaikan berkas yang berisi permohonan untuk melakukan analisis terhadap putusan MA pada tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Ketua MPP3 Mukhtar Aziz di Gedung KY Jakarta, kemarin. Kedatangan rombongan MPP3 tersebut disambut oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta yang didampingi Kepala Bagian
Pemerintah Janji
Siapkan Kebijakan Terkait E-Government PEMERINTAH saat ini tengah menyiapkan kebijakan dan merancang sejumlah peraturan menteri terkait dengan pelaksanaan e-Government. Direktur e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika Firmansyah Lubis seperti dikutip dari laman kementerian tersebut Rabu, mengatakan, Pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Badan Pemerintahan. Selain itu, Pemerintah juga tengah merancang peraturan menteri terkait e-Government tersebut seperti rencana induk nasional, pusat data dan pusat pemulihan data, portal nasional. Selain itu juga terkait ketentuan mengenai tata kelola hak cipta dan kode sumber, interoperabilitas, keamanan
sistem informasi, antar muka dan akses, tata cara berbagi pakai data dan informasi, ketentuan teknis struktur dan format data interoperabilitas dan keamanan informasi. Tata cara penetapan kepemilikan dan tanggungjawab terhadap data, jabatan fungsional, standar kompetensi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang eGovernment, panduan ketentuan mengenai struktur dan kewenangan unit kerja penyelenggaraan sistem elektronik, tata cara monitoring dan evaluasi dan penyelenggaraan sistem elektronik pada badan Pemerintahan.
Firmansyah Lubis Lubis mengatakan acuan Pemerintah dalam merancang peta e-Government berdasarkan Trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan. Selain itu, berdasarkan Nawacita yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa
aman, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sementara itu, berdasarkan Inpres No 3 tahun 2003 E-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. (ant)
Pengolahan Laporan Masyarakat Indra Syamsu. ‘’Hasil analisis dari kami ini kiranya dapat dijadikan bahan dasar untuk melaksanakan kewenangan KY sebagaimana tertuang dalam UU,” ujar Muchtar Aziz. Muchtar Aziz juga meminta KY untuk memanggil Mahkamah Partai lainnya agar mendapatkan keterangan yang diperlukan. ‘’Hal ini demi kepentingan bersama, karena tidak menutup kemungkinan konflik internal semacam ini juga terjadi di partai lain,” ujar Muchtar. Terkait dengan laporan MPP3 tersebut, Sukma Violetta menjelaskan bahwa KY memang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diterjemahkan dalam
menerima laporan seperti yang dilakukan oleh MPP3 terkait hakim. Proses pelaporan ini pun ada tahapnya, salah satunyan adalah analisis putusan. ‘’Tapi KY tidak menilai putusan hakim, namun mencari adakah unsur dugaan pelanggaran perilaku. Karena hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah disepakati antara KY dan MA,” kata Sukma. Sementara itu, politisi PPP Arsul Sani mengatakan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang tengah menjalani masa hukuman di penjara ikut menentukan penyelenggaraan Mukernas PPP. Menurut Arsul sejumlah politisi PPP telah membesuk Suryadharma dan menyampaikan pengesahan kembali SK DPP PPP muktamar Bandung. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Kamis 25 Februari 2016
4
Bima Arya Sebut
Dirut PDAM Bogor Tak Jalankan Tugas BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan, Untung Kurniadi tidak menjalankan tugasnya dalam hal pembinaan terhadap karyawan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan yang mengganggu stabilitas perusahaan. ‘’Berdasarkan Permendagri dan Perda Kota Bogor, tugas dirut itu salah satunya melakukan pembinaan kepada karyawan. Ketika terjadi penolakan total artinya tidak bisa lagi mengakomodir karyawan,” kata Bima di Bogor, kemarin. Bima mengatakan, secara faktual dirinya menerima 337 tanda tangan dari karyawan PDAM yang
menolak Untung Kurniadi memimpin PDAM Tirta Pakuan. Hal tersebut mengindikasikan perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. ‘’Mengacu kepada Perda dan Perwali, dirut bisa diberhentikan, kalau pembinaan yang menjadi tugasnya tidak berjalan dengan baik,” katanya. Untuk menyelesaikan kisruh di tubuh PDAM Tirta Pakuan, lanjut Bima, dirinya telah menerima rekomendasi dari Dewan Pengawas, dan inspektorat, serta keterangan dari bagian hukum. Rekomendasi tersebut menjadi masukan bagi wali kota untuk memutuskan sikap dalam menyelesai-
kan ketegangan di perusahaan air minum terbaik di tingkat nasional tersebut. ‘’Proses pengangkatan dan pemberhentian direksi PDAM tertuang dalam Perda. Salah satu klausulnya melalui pertimbangan DPRD,” katanya. Bima menyatakan, dirinya telah melayangkan surat untuk meminta pertimbangan DPRD terkait pemutusan kerja Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan, yang diharapkan segera dapat dikeluarkan. ‘’Saya sudah mengirimkan surat pemberhentian dirut ke DPRD untuk meminta pertimbangannya, saat ini keputusannya menunggu pertimbangan dari DPRD,” katanya. (ant)
Pemkot Depok Imbau
UMKM Punya Badan Hukum
Suluh Indonesia/ant
PERLINTASAN TANPA PALANG PINTU - Sejumlah pengendara bermotor antri menunggu kereta api melintas di perlintasan tanpa palang pintu, Cipondoh, Tangerang, kemarin. Sejumlah perlintasan kereta api di Tangerang tidak memiliki palang pintu, keadaan itu tentunya membahayakan bagi pengendara yang melintas, terutama di malam hari.
DEPOK - Kini beragam cara dapat dilakukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produksinya, baik secara online maupun offline. Namun, untuk memudahkan para pelaku UMKM di Kota Depok agar lebih dikenal masyarakat luas, Dinas Koperasi UMKM dan Pasar (DKUP) Kota Depok menghimbau agar usahanya memiliki badan hukum. Salah satunya, dapat bergabung dengan koperasi yang ada di Depok. Kepala Bidang UMKM, DKUP Kota Depok, Rina Fitriani Bahar
mengungkapkan banyak keuntungan yang didapat jika UMKM bergabung dengan koperasi. Seperti dapat mudah memasarkan produk yang dihasilkan ke beberapa tempat, termasuk pasar modern. Dengan memiliki badan hukum, pelaku usaha juga dapat mengikuti pameran hingga mancanegara. ‘’Sebaiknya UMKM bergabung dengan koperasi agar legal dan dapat diterima oleh seluruh kalangan,”ungkapnya di Balaikota Depok, kemarin. Selain itu, para pelaku usaha juga dapat memperoleh bantuan berupa uang dan sarana. Hanya pelaku us-
Tak Jaga Kebersihan
Kilas
aha yang memiliki badan hukum saja yang dapat memperoleh hibah dari pemerintah. “Kedepannya seluruh UMKM di Kota Depok dapat memiliki badan hukum, karena banyak manfaat yang didapat,” ungkapnya. Sementara itu, Elly Farida, calon ketua Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kota Depok mengaku tengah mempersiapkan pelatihan dan pengembangan usaha kepada para pelaku (UMKM) di bawah naungannya. Alasannya agar produk buatan warga Depok bisa terkenal. (jif)
Tangsel Gunakan
Pelarian PSK Kalijodo
Enam Kepala SD Diberhentikan Plastik Go Green
PEMBONGKARAN kawasan prostitusi Kalijodo yang dilakukan Pemprov DKI kemungkinan akan membuat pekerja seks komersial (PSK) yang sebelumnya menghuni kawasan tersebut akan bermigrasi ke Kota penyangga Jakarta seperti Kota Depok. Demi mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Depok akan mengintensifkan dan meningkatkan operasi atau razia PSK di sejumlah penginapan, tempat hiburan malam, warung remang-remang dan kost-kostan yang ada diwilayah Kota Depok. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, di Balai Kota Depok, kemarin. Menurutnya salah satu kawasan yang berpotensi menjadi tempat migrasi PSK Kalijodo di Depok adalah sejumlah warung remang-remang di kawasan Pondok Ranggon di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Karenanya, Pradi memastikan razia di warung remang-remang yang menyediakan PSK di kawasan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. (jif)
TANGERANG - Pemkab Tangerang memecat enam kepala SD karena mengabaikan kebersihan sekolah dan sanitasi lingkungan. ‘’Seharusnya guru memberikan contoh terbaik tentang kebersihan, toilet dibiarkan begitu saja kotor dan bau,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, kemarin. Ahmed mengatakan usulan pemecatan para kepala sekolah itu sudah disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Tangerang. Pernyataan tersebut terkait
Ahmed melakukan sidak ke beberapa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Tigaraksa dan Cikupa terlihat toilet kumuh dan aroma busuk. Bahkan kotoran anak didik sengaja tidak disiram dan dibiarkan begitu saja selama beberapa hari. Demikian pula air pada toilet tidak mengalir menyebabkan anak didik terpaksa buang air kecil dan hajat sembarang tempat. Dalam sidak tersebut, Ahmed sengaja merekam gambar dengan kamera untuk melihat kondisi kebersihan sekolah itu agar ada bukti dan bahan
untuk dibahas. Sedangkan Pemkab Tangerang telah mengeluarkan dana besar untuk membangun toilet dan sanitasi sekolah mengunakan APBD tiap tahun. Namun sekolah yang dianggap jorok tersebut yakni SD Negeri Kayu Agung, SD Negeri Matagara I, SD Negeri Cogrek, SD Negeri Kedongdong, Kecamatan Tigaraksa, SD Bojong I dan SD Negeri Gudang, Kecamatan Cikupa. Menurut dia, Pemkab Tangerang menganggarkan dana Rp200 juta untuk sanitasi sekolah tapi toilet. (ant)
Jalan Amblas di Depok TERKAIT adanya jalan yang amblas di wilayah Kota Depok Walikota Depok Idris Abdul Shomad mengaku pihaknya belum bisa segera memperbaiki kerusakan tersebut, karena masih terganjal beberapa aturan yang ada. Idris memastikan jalur amblas yang tepatnya berada di Jalan Raya Jembatan Serong, Pancoran Mas, Kota Depok itu perbaikannya hanya dapat digunakan melalui anggaran darurat dan hal itu masih terganjal peraturan. Sebab setelah dihitung, nilai perbaikannya mencapai lebih dari Rp200 juta dan menurut peraturan harus melalui proses lelang. Ia menjelaskan, setelah dihitung-hitung anggarannya lebih dari Rp 200 juta. Dengan begitu, harus dilakukan lelang. Sebenarnya, kalau tidak pakai lelang segera dikeluarkan, terlebih untuk bencana, berapa pun nilainya. Kendati demikian, Idris mengaku pihaknya masih mencari cara dari anggaran lain. (jif)
KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA
SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan
ya di Tangsel, kemarin. Pemakaian plastik ramah lingkungan sendiri diakui telah lama dilakukan supermarket Tiptop Cabang Ciputat. Pihak Tiptop menyatakan memilih menggunakan plastik Go green seperti yang sudah dilakukan pihaknya. Sedangkan terkait plastik berbayar, pihaknya masih mendiskusikan solusi terbaik mengenai pembayaran Rp. 200 kepada pembeli di supermarketnya . ‘’Saat ini kami masih rapat dengan Aprindo dan Badan lingkungan hidup. Kami tetap ingin mengikuti regulasi yang ada,” ujar Yusuf, pimpinan Tiptop Cabang Ciputat. (nov)
Dinsos Tangerang
Data PKS Dadap
Living Plaza Tak Berizin DISPERINDAG Kota Tangsel melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pusat perbelanjaan yakni Living Plaza, Bintaro Sektor 7, kemarin. Dalam sidak yang dilakukan tersebut, Living Plaza diketahui tidak memiliki ijin berupa Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Tangsel, Aminudin kemarin mengatakan, bukan hanya kebutuhan bahan makanan pokok yang kadaluarsa saja yang dimonitoring, melainkan dokumen ijin usaha terhadap pusat perbelanjaan juga kami monitoring. Aminudin mengatakan dalam sidak tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya ijin usaha Living Plaza yang baru melakukan Grand Opening pada tanggal 10 Februari lalu. Menurutnya, harusnya toko sebelumnya sudah memiliki IUPP dan IUTM. (nov)
TANGSEL – Regulasi penggunaan plastik berbayar nampaknya tidak diikuti oleh seluruh supermarket di kota Tangsel. Salah satunya adalah supermarket Tiptop dengan alasan telah menggunakan plastik Go Green. Kabid Industri Disperindag Tangsel, Ferry Payacun mengatakan, pemakaian plastik ramah lingkungan di supermarket lebih baik dibandingkan dengan program plastik berbayar kepada masyarakat Rp200 yang diberlakukan pemerintah. “Saya lebih setuju seluruh supermarket memakai plastik ramah lingkungan, tidak perlu Rp 200 itu,” ungkapn-
Suluh Indonesia/ant
OPERASI KATARAK GRATIS - Anggota Tim medis memeriksa mata seorang warga yang akan menjalani operasi katarak gratis di RS Hermina, Bekasi, kemarin. Sebanyak 150 warga mengikuti bakti sosial operasi katarak, bibir sumbing dan khitanan massal yang didukung Sido Muncul bersama Mabes TNI AD.
TANGERANG - Aparat Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan pendataan terhadap penghuni lokalisasi prostitusi di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi supaya mempermudah dalam pembinaan. ‘’Data sebelumnya terdapat sekitar 700 pekerja seks komersial (PSK) dan puluhan mucikari, tapi belakangan jumlahnya bertambah,” kata Kadinsos Tangerang Firzada Mahali di Tangerang, kemarin. Firzada mengatakan tujuan pendataan agar penangganan PSK lebih maksimal termasuk program pembi-
naan agar dapat dilatih berbagai ketrampilan. Pernyataan tersebut terkait Pemkab Tangerang menargetkan kawasan prostitusi di Dadap dibongkar akhir Mei 2016 karena saat ini sudah ada pemberitahuan dari aparat Kecamatan Kosambi. Bahkan pihaknya bersama instansi terkait lainnya sedang melakukan sosialisasi menyangkut pembongkaran dan upaya pembinaan terhadap PSK dan mucikari agar mereka dapat mandiri. Upaya tersebut adalah para mucikari dan PSK diberikan ketrampilan dan mereka dapat berusaha. (ant)
Pemkot Bekasi Berkomitmen
Implementasikan Program Kota Sehat PEMERINTAH Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai menekankan implementasi pembangunan infrastruktur berwawasan kesehatan bersinergi antara aparatur pemerintah dengan masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, kemarin mengatakan, setiap pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek dan dampak kesehatan bagi lingkungan sekitar. Pembangunan sudah tidak bisa lagi hanya mempertimbangkan aspek bisnis dan kepentingan individu semata. Menurut dia, pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang mendukung
terciptanya individu warga yang sehat. Adapun sejumlah kriteria lingkungan sehat meliputi fasilitas sanitasi yang memadai, fasilitas air bersih, pengendalian sampah lingkungan, antisipasi pencemaran lingkungan, dan sebagainya. ‘’Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memiliki rencana kerja masing-masing terkait dengan implementasi Bekasi Sehat,” katanya. Kegiatan yang dilakukan
berupa sosialisasi hidup sehat, konsolidasi dari masyarakat dan mengkoordinasikan SKPD dalam implementasi perencanaan dan pembangunan kota sehat. Menurutnya, agenda kerja tersebut sebenarnya telah digagas sejak kepemimpinan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu sebagai kepala daerah terpilih sejak 2013, namun baru 2016 program tersebut diintensifkan pelaksanaannya. ‘’Setiap SKPD punya kebijakan merealisasikan Bekasi sehat. Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas), Dinas Kebersihan, Dinas Bangunan, Dinas Bina Marga dan
Tata Air, dan SKPD lainnya perlu bersinergi merealisasikan program itu,” katanya. Bappeda selaku tim perencana mengaku siap memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan SKPD dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat. ‘’Akan kita dorong di rencana kerja agar dapat mengimplementasikan perencanaan Kota Sehat,” katanya. Dikatakan Luthfi, Bappeda Kota Bekasi telah memetakan sejumlah kawasan yang bisa menjadi percontohan implementasi kota sehat, di antaranya Kelurahan Arenjaya, Kelurahan Jatimekar dam Kelurahan Jatikramat. ‘’Ketiga kawasan itu telah memenuhi un-
sur penilaian sebagai kota sehat. Kategori kota sehat meliputi lingkungan bersih, partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan pelaksanaan kesehatan yang tinggi dari mulai Karang Taruna, RT/RW, ibu pengajian dan PKK,” katanya. Menurutnya, para kelompok masyarakat di kawasan itu telah memiliki program kerja ke arah kota sehat, seperti peran RT/RW dalam mengelola bank sampah, pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan holtikultura, sanitasi lengkap dan lainnya. Pihaknya juga akan mendorong peran aktif masyarakat terhadap lingkungan melalui kegiatan berbagai lomba. (ant)
pini
Suluh Indonesia, Kamis 25 Februari 2016
Cita-cita dan Realita Perpajakan Koperasi
F OKUS Optimalkan Penggunaan Pajak untuk Kesejahteraan RANG bijak taat bayar pajak. Demikian bunyi kampanye soal imbauan bayar pajak di negeri ini yang sering kita baca, dengar serta lihat di berbagai moda media massa. Memang di mana pun juga pajak merupakan salah satu komponen penting dari sumber pendapatan negara. Dari sumber inilah kemudian akumulai pendapatan itu dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu idealnya, begitu normatifnya aliran dana dan muaranya di mana. Memang, di mana pun skenario ini tidaklah mulus demikian. Seringkali jalan cerita tidak berlaku mulus dan berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan secara hukum. Ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengemplang pajak serta menyalahgunakan pajak. Aksi saling menguntungkan oleh beberapa oknum itu tentu saja menyalahi pakem aliran serta muara pajak yang seharusnya. Jadilah kemudian hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan hak serta keadilan rakyat soal penggunaan pajak ini melenceng dari tujuan yuridis, ideal serta normatifnya. Banyak pula kita jumpai bahwa kasus-kasus pajak yang melibatkan banyak tokoh terkenal berakhir di penjara. Di seluruh dunia, penegakan hukum itu haruslah tegas serta keras dalam konteks pemberantasan korupsi serta sejenisnya. Tidak ada kata ampun dan toleransi lagi. Objek pajak harus jelas dan penggunaannya juga harus jelas. Rakyat lewat para wakilnya tentu harus menggunakan semua hak selaku anggota legislatifnya secara tepat dan benar. Pajak sebagai salah satu instrumen sumber pendapatan negara harus dikawal mulai dari sumber, kemudian smpai penggunaannya. Di Indonesia lembaga koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian penting tentu memainkan peran yang sangat penting. Meski di tengah kemajuan ekonomi perannya semakin terpinggirkan oleh peran bank serta lembaga keuangan lainnya. Namun di berbagai belahan wilayah terutama di daerah, koperasi masih memainkan peran yang sangat penting. Itulah sebabnya pemerintah memberikan porsi khusus dalam sebuah kementerian. Ini sebuah aset kearifan nasional dalam memainkan peran sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Kalau sekarang koperasi dikatakan banyak yang sekadar nama dan mati suri, tentu hanya sebuah kasusitis yang melibatkan banyak faktor. Boleh jadi karena peran anggota serta pengurusnya yang tidak aktif, serta tidak inovatif dalam melahirkan ide-ide segar serta komoditi yang bisa menggaet banyak anggota serta mengaktifkannya. Dalam konteks perpajakan tidaklah pas kalau semua koperasi secara dipukul rata dimasukkan ke dalam objek pajak. Karena lembaga ini sejatinya bukan mencari untung atau nirlaba. Kalaupun ada akumulasi keuntungan sejatinya itu bukanlah keuntungan, tetapi uang anggota yang dibagi setiap tahunnya untuk menunjukkan kebersamaan dalam sebuah lembaga yang namanya koperasi. Masih banyak lembaga keuangan lainnya yang dijadikan objek pajak. Dalam konteks ini penegakan hukum serta kewajiban pajak yang harus ditingkatkan. penyalahgunaan pajak harus ditekan seminimal mungkin ketimbang mencari objek pajak baru yang mengenyampingkan rasa keadilan bagi rakyat banyak. Ke depan kita tentu tidak ingin melihat kasus-kasus pajak yang dibawa ke meja hijau dan oknumnya meringkuk di balik terali besi. Untuk itu pemerintah perlu melakukan kajian dan evaluasi pengelolaan pajak. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah optimalisasi pengelolaan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai pajak dijadikan pos pendanaan politik dengan melakukan langkah-langkah destruktif, yakni mengkorupsi dana pajak. Ke depan apabila penguasa memerlukan biaya, jalan yang paling termurah hanya melalui pemungutan dalam bentuk pajak. Untuk itu, pelayanan bagi masyarakat dalam membayar pajak juga harus dimudahkan. Jangan menjadikan objek pajak sebagai sapi perahan. Ingat, pemerintah dan pengelola pajak wajib melakukan transparansi pengelolaan pajak dan meminimalkan tudingan negatif terhadap institusi pengelola pajak.***
O
Bang D
el
PPP diminta merangkul pihak internal yang bersebrangan sebagai langka rekonsiliasi
Biar tak dianggap partai pribadi ...
5
PERPAJAKAN adalah suatu lembaga yang sudah sangat tua. Di mana proses perjalanannya setua dengan tumbuhnya sistem kekuasaan. Apabila penguasa memerlukan biaya, jalan yang paling termurah hanya melalui pemungutan dalam bentuk pajak. Pemerintah memerlukan biaya untuk keperluan kegiatan pemerintah, pelayanan bagi masyarakat dan juga program-program lain yang memerlukan biaya khusus dari pemerataan kesejahteraan sampai dengan membiayai peperangan. Dengan demikian bahwa perpajakan adalah untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kalau perpajakan dimanfaatkan seperti tersebut, persoalannya sudah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat, asalkan jangan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran kelompok dan individu (sama dengan dikorupsi). Akan tetapi yang selalu dipermasalahkan adalah siapa saja yang harus membayar pajak (subjek pajak) dan apa saja yang dikenakan pajak (objek pajak) terhadap penetapan pajak. Sejalan dengan itu, permasalahan-permasalahan di atas berkaitan dengan falsafah yang mendasari sistem pemerintahan dan pola pembangunan yang dibiayai dari sumber perpajakan maupun dari sumber nonperpajakan, dan sampai seberapa jauh falsafah tersebut tercermin dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Apa pun dasar falsafahnya sudah pasti mengemban amanat dan cita-cita Pancasila dan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dengan tujuan untuk menjamin sifat keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak dan kewajibankewajiban wajib pajak, sedangkan keadilan dikaitkan dengan kemampuan membayar (ability to pay) wajib pajak bagi seluruh badan usaha termasuk koperasi. Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung (direct tax) seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak tidak langsung (indirect tax) seperti pajak penambahan nilai dan barang mewah. Pajak tidak langsung (PPN) memang sifatnya dapat memilih membeli atau tidak terhadap produk yang merupakan hajat hidup orang banyak (seperti beras, produk pertanian, dan lainnya) tidak perlu dikenakan pajak agar harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian instrumen keadilan ekonomi dapat terwujud. Terkait dengan koperasi maka pajak langsung (pajak penghasilan) adalah lebih relevan karena sifat instrumennya yang dapat dipakai untuk berbagai tujuan (kepentingan) termasuk memberikan kerin-
Oleh Bambang Gede Kiswardi ganan, pengurangan dan sebagainya. Dalam hubungan ini perlu diketahui apa saja yang dapat dikenakan pajak penghasilan ini, secara umum yang dapat dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan dan laba. Berdasarkan konsep teoretis bisnis koperasi adalah dengan motif pelayanan yang membedakan dari bisnis badan usaha lain yang motifnya laba. Di mana masalah pajak penghasilan bagi koperasi pada hakikatnya merupakan masalah prinsipil karena menyangkut pemahaman mengenai hakikat koperasi yang murni (koperasi yang benar-benar koperasi). Dilihat dari ideologi dasarnya, maka koperasi (dan perusahaan sebagai alatnya) dibentuk untuk memenuhi kepentingan anggota-anggotanya sendiri, artinya anggota-anggota menggunakan koperasi untuk melayani diri sendiri. Dalam kajian seperti ini koperasi tidak mengenal dan tidak memperoleh laba (sebagai objek pajak), akan tetapi yang ada adalah surplus (SHU) yaitu selisih antara seluruh pemasukan dan biaya-biaya dan penyisihan-penyisihan lain (antara lain cadangan, dana pendidikan, kewajiban-kewajiban sosial dan sebagainya) yang dikembalikan kepada para pemiliknya (anggota-anggotanya) atas dasar besarnya pelayanan yang diperoleh anggota dari koperasi. Ini berarti apa yang diperoleh anggota dari SHU pada hakikatnya adalah memperoleh kembali uangnya sendiri yang telah diserahkan kepada koperasi sebelumnya. Jadi SHU bersih tidak dapat disamakan dengan laba. Dengan demikian bagi koperasi bukan penghasilan. Artinya ada pemahaman yang keliru menurut kebijakan perpajakan. Dengan memperhatikan dan mengkaji pengenaan pajak bagi koperasi (wajib pajak bagi koperasi) dapat dikaji dari sudut pandang seperti cita-cita perpajakan koperasi. Berdasarkan ka-
jian, di mana koperasi hanya memberikan pelayanan kepada anggota yang benar-benar merupakan pemilik dan pelanggan (pengguna), sedangkan perolehan SHU bersih maupun bagian SHU yang dikembalikan kepada anggota tidak mengandung unsur yang dapat dikenakan pajak penghasilan, karena memang bukan objek pajak. Masalahnya menjadi berbeda bagi koperasi yang menjualkan hasil-hasil yang diproduksi oleh para anggota (pertanian, kerajinan, dan industri rumah tangga) maka harga yang dibayar oleh pasar memang mengandung unsur yang dapat dikenakan pajak. Bagi koperasi sebagai pemberian jasa, maka SHU bukan merupakan objek pajak karena variabel yang kena pajak adalah laba. Apabila barang/jasa yang diserahkan kepada koperasi dan dijual oleh koperasi dalam hal ini anggotalah yang membayar pajak penghasilan atas bagian SHU yang diterima anggota. Mengenai cadangan koperasi, apakah merupakan objek pajak atau tidak? Kalau dilihat dari fungsinya di mana cadangan modal tidak dapat dibagikan kepada anggota karena cadangan modal ini adalah milik bersama (milik koperasi). Di samping itu cadangan modal adalah bukan penghasilan akan tetapi merupakan penyisihan sebagai hak anggota untuk digunakan sebagai modal untuk memperkuat usaha koperasi, oleh karena itu diberlakukan sebagai bukan objek pajak. Mengenai penyisihan SHU untuk para anggota, pengurus dan pengawas, karyawan dan pengenaan atau pemberian bunga juga termasuk pendapatan penjualan barang/jasa pada dasarnya koperasi tidak mengajukan keberatan atas pengenaan pajak penghasilan tersebut. Di samping hal tersebut anggota koperasi sebagai pemilik dan pelanggan di mana kegiatan pelayanannya dari, oleh dan untuk dirinya sendiri (anggota), tidak wajar dijadikan objek pajak, tetapi bagi koperasi yang melayani
masyarakat (bukan anggota) sangat wajar dijadikan objek pajak penghasilan. Berdasarkan kajian, di mana koperasi secara realita sampai saat ini dijadikan objek pajak penghasilan terbukti dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2009 secara tegas dan jelas ada perlakuan khusus perpajakan untuk koperasi seperti atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dipotong pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000 per bulan dan bersifat final. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Rp 240.000 sebulan yang dibayarkan kepada anggotanya tidak dipotong pajak penghasilan final. Di samping hal tersebut koperasi juga ditetapkan sebagai objek pajak penghasilan berupa penyetoran pajak setiap bulan sebesar 1% (satu persen) dari omzet pendapatan tanpa memperhatikan apakah koperasi usahanya dalam kondisi efisiensi atau inefisiensi. Ini berarti pajak penghasilan yang dikenakan kepada koperasi (sebagai badan usaha) tidak relevan dan tidak adil, karena tidak memperhatikan dan mengkaji terhadap posisi SHU koperasi. Sejalan dengan cita-cita dan realitas perpajakan koperasi saat ini, di mana koperasi yang dijadikan sebagai objek pajak penghasilan harus ada perbedaan sistem pajak penghasilan dengan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta. Kita sebagai anak bangsa dan gerakan koperasi sangat memahami peran pemerintah dalam rangka pembangunan yang memerlukan dana untuk membiayai program-program pengembangan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Di mana dana tersebut antara lain diperoleh melalui pajak berdasarkan kajian tersebut, diharapkan koperasi jangan dijadikan objek pajak, sedangkan untuk para anggotanya yang mendapatkan penyisihan dari SHU wajib dikenakan sebagai objek pajak maupun masyarakat yang dilayani oleh koperasi. Dengan demikian peran perpajakan dapat memberikan sistem keadilan ekonomi dan keadilan sosial bagi anggota dan masyarakat yang mendapat pelayanan dari koperasi. ***
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Tayangan Televisi Semakin Rusak Moral Bangsa KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempat-tempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih
menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Mereka meniru aksi konyol para penghibur yang biasa melakukan adegan yang tak layak disaksikan di depan jutaan mata penonton dari sabang sampai sampai merauke. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta
Budaya Masyarakat Indonesia Masih Kental Aksi Kekerasan BEBERAPA bulan yang lalu kita dihebohkan oleh stasiun televisi yang mengabarkan adanya gerakan penolakan Bobotoh masuk ke Jakarta oleh suporter Persija atau Jakmania dalam laga final antara Persib vs Sriwijaya VC di Gelora Bung Karno. Siaga 1 yang dilakukan aparat keamanan mungkin menjadi hal yang meyakinkan bahwa Polisi sangat siap untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk. Kesigapan aparat kemanan sangat luar biasa dan terlihat mantap dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian. Saya rasa ini semua adalah sesuatu yang sangat serius namun ada hal yang lebih serius dibalik perseteruan antara Bobot-
oh dan Jakmania. Pengamanan siaga 1 itu adalah seperti sesuatu yang sangat berbahaya. memang suporter Jakmania sudah menunjukkan aksi anarkis sesuai kapasitasnya sebagai sipil. Namun pikiran saya tertuju pada suatu tempat yang kosong tanpa pengamanan bahkan longgar untuk suatu kegiatan yang penting. Entah kegiatan apa. Saya hanya menerka saja sebagai masyarakat awam. Sebab kita sama-sama paham bahwa tawuran adalah salah satu kebudayaan anak muda Indonesia yang terus ada hingga hari ini. Sebab musababnya pun kadang tidak ada. Abi Fatihah Jakarta
Semoga Kondisi Jalanan Semakin Layak MASIH ditemukan keadaan jalan yang membahayakan di ruas jalan kota Jakarta. Proses perbaikan yang menurut saya terkesan main-main dan sangat lama. Ada guratan yang berbahaya di aspal yang hendak diperbaiki di sekitar jalan Daan Mogot tepatnya di lampu merah perempatan Green Garden bawah fly over pesing. Bekas guratan di aspal yang terkena air hujan dapat menggelincirkan sepeda motor. Mungkin hal ini tidak berarti apa-apa bagi mereka yang bermobil. Di jalan Puri menuju lampu merah Puri perempatan ada jalan yang sedang diperbaiki. Saya bersyukur karena area ini rawan banjir. Saya melihat ada niat baik dari pemerintah yang fokus untuk
mengantisipasi banjir dari musim penghujan yang segera datang. Jakarta masih terseok-seok untuk menjadi kota yang modern. Saya rasa Jakarta akan tidak pernah mengalami kota yang modern jika yang dimaksud ingin seperti New York, Singapura, bahkan Kuala Lumpur atau Bangkok. Hal ini karena terlalu gawat keadaan masyarakat yang sudah terlanjur mengandalkan Jakarta sebagai pusat Ekonomi. Terlalu lama Pemerintah mencari jalan keluar atas masalah ini. Tak menemukan juga jalan keluar. Karena mereka terlalu mengandalkan teori-teori asing. Alamsyah K Meruya Ilir, Jakarta Barat
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi ‰ Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Kamis 25 Februari 2016
6
Kemenpora Gelar Journalist Games 2016
Suluh Indonesia/ist
BERI KETERANGAN - Ketua Panitia, Aam Amjad (2 kiri) mendampingi Menpora Imam Nahrawi saat memberikan keterangan di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Sebagai salah satu wujud perayaan dan apresiasi Hari Pers Nasional, Kemenpora menggelar Journalist Games yang melibatkan berbagai wartawan di Kementrian. Turnamen yang baru pertama kali digelar ini diikuti hampir 200 peserta di lima cabang olahraga yakni futsal, tenis meja, bulutangkis, tarik tambang dan traditional race, pada 26-27 Februari di Kemenpora. Menurut Menpora Imam Nahrawi, peran serta media tak bisa dilepaskan dalam mensuksekskan olahraga, sehingga melalaui Journalist Games bisa menjadi bagian perayaan
Hari Pers Nasional. “Terimakasih kepada rekan-rekan, Journalis Games 2016 merupakan prakarsa yang harus diagendakan setiap tahun, senada dengan kegiatan ini sebagai kampeye bahwa Indonesia juga sebentar lagi akan menggelar TAFISA 2016, Asian Games 2018 dan kejuaraan lain, ini merupakan cikal bakal bagi lahirnya insan pers yang tidak hanya sehat intelektual tetapi secara fisik juga,” kata Imam kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Untuk tradisional race, pihak akan melombakan lari bakiak, lari kelereng, dan lari dalam karung.
Dengan total hadiah yang dipersiapkan sekitar Rp42 juta. “Kegiatan ini diinisiasi oleh rekan-rekan jurnalis yang biasa meliput di Kantor Menpora, ini juga untuk mendukung gerakan ‘Ayo Olahraga’ dari Kemenpora, TAFISA 2016 di Jakarta, dan merayakan Hari Pers Nasional,” kata Ketua Panitia, Aam Amjad. Beberapa peserta yang akan ikut meramaikan diantaranya SIWO PWI Jaya, Forum Wartawan Perbankan, Forum Wartawan Mabes Polri, Forum Wartawan Istana Negara, Forum Wartawan DPR RI dan lain se-
bagainya. Hadiah yang telah disiapkan adalah untuk Juara I Uang Pembinaan Rp 7 juta + Piala, Juara II Uang Pembinaan Rp 5 juta + Piala , Juara III bersama masing-masing Rp 1,5 juta + Piala dan Best Player dan Top Scorer berupa hadiah hiburan, “Ibarat SIWO PWI punya Porwarnas, kita saat ini ada Journalist Games, para peserta adalah para rekan jurnalis yang biasa liputan di Ibu Kota, kita berharap kegiatan ini menjadi dukungan dan support dari teman-teman dalam memperingati Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu,” tambah Aam. (pts)
Kemenpora Gandeng IMI DKI
Galang Pundi Dana untuk Rio
JAKARTA - Kemenpora akan menggandeng Pengprov IMI DKI Jakarta untuk menggalang pundi-pundi dana yang akan diberikan kepada Rio Haryanto untuk menyelesaikan kendala keuangan. Kemenpora dan IMI DKI berinisiatif membantu pembiayaan Rio agar lebih ringan selama mengarungi perhelatan Formula One (F1) bersama tim Manor Racing di musim 2016. “Kami panggil IMI Jakarta untuk memprakarsasi sebuah model galang koin, namanya pundi untuk Rio. Program ini untuk menggerakkan masyarakat luas agar terlibat. Nanti mulai saya, deputi hingga staf Kemenpora akan terlibat,” kata Menpora Imam Nahrawi usai meresmikan Journalist Games di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin. Program tersebut akan dijalankan mulai pekan depan dan nantinya gaji sebagai menteri pada Maret akan ikut disumbangkan. Setelah itu pihaknya akan mendorong menterimenteri di Kabinet Kerja ikut menyumbangkan dana pada program itu. “Kita akan mulai dari instansi Kemenpora terlebih dahulu, baru kita akan galang kepada Kementrian lain, selain itu kegiatan semacam ini
juga akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mendapat dukungan penuh,” ujarnya, Rio belum melunasi sejumlah dana kepada Manor. Dari 15 juta euro atau setara Rp 225 miliar yang diminta tim asal Inggris tersebut, baru 5 juta euro yang sudah disetorkan, rinciannya 3 juta euro dari dana pribadi dan 2 juta euro bantuan Pertamina. Setelah menjalani tiga balapan, Pertamina akan menambah 3 juta euro lagi, sehingga total kekurangan masih 7 juta euro. Di tengah situasi inilah, management Rio mendapat tawaran dari beberapa pihak asing untuk membantu dalam bentuk sponsor, dan salah satu yang tersiar adalah Pemerintah Malaysia melalui program Visit Malaysia. “Tentu tidak rela kalau ada pihak lain, apalagi embel-embel negara lain. Masih ada kesempatan BUMN nasional, bahkan Kementerian Pariwisata mungkin bisa pasang Wonderful Indonesia, ini kesempatan yang baik. Saya juga koordinasi dengan Pak Sinyo (Ayah Rio-red), saya bilang tahan dulu. Saya yakin Indonesia akan bantu, pengusaha akan bantu,” tambahnya. (pts)
Sandiaga Uno
Dinilai tak Peduli PRSI JAKARTA - Tak berjalannya program dan pembinaan secara menyeluruh, membuat para Pengurus Pusat Renang Seluruh Indonesia (PP PRSI) berniat menyelenggarakab musyawarah luar biasa (Munaslub). Pelaksanaan Munaslub dilakukan untuk mengganti Ketua Umum Sandiaga Uno yang dianggap kurang perduli dengan organisasi yang dipimpinnya, serta belum menjalankan program dengan tepat. “Dari 28 pengrov yang ada, 20 pengprov diantaranya minta untuk menggelar Munaslub, dan ini sudah sah karena mendapat dukungan 2/3 dari anggota,” kata Heru Purwanto, Wakabimpres PRSI kepada Wartawan di Kolam Renang komplek GBK Senayan, Jakarta, kemarin. Munaslub ini tak ada hubungannya dengan pencalonan Sandiaga Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PP PRSI. “Tidak ada hubungannya dengan pencalonan pak Sandi, munaslub ini murni keinginan anggota,” jelas Heru. Heru bahkan menegaskan, sudah memiliki calon pengganti Sandiana Uno dari kalangan pengusaha yang diyakini memiliki komitmen untuk kemajuan olahraga renang di Tanah Air. “Calon ketum sudah ada, tapi saya belum berani menyebut namanya. Nanti saja, di munaslub,” papa Heru. Dalam pertemuan ini sendiri dihadiri Ketua Komis Teknik Renang Albert C Sutanto, Ketua Komisi Teknik Loncat Indah Eko Setuawan, Ketua Komisi Teknik Renang Indah Jessica R Permata, Ketua Komisi Teknik Polo Air Andreas Legawa dan Ketua Komisi Teknik Renang Perairan Terbuka Amir Husein. “Kami bukan ingin menjatuhkan pak Sandi, tapi kami ingin terobosan yang lebih baik ke depan, lantaran event mutievent didepan sudah menunggu, termasuk Pra PON dan Pelatnas,” tegas Albert C
Sutanto. Dirinya juga menambahkan, sejauh ini, banyak program yang tidak berjalan dan kurang perduli dengan renang, sehingga sulit mencapai prestasi maksimal. (pts)
Suluh Indonesia/ant
PENENTUAN STATUS PSSI - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meninggalkan Komplek Istana Negara usai rapat terbatas di Jakarta, kemarin. Pemerintah akan mencabut status pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam waktu satu hingga dua hari apabila telah memenuhi persyaratan.
Presiden Tetapkan
Syarat Pencabutan Pembekuan PSSI JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan sejumlah syarat sebelum pembekuan terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dicabut. “Kalah toh dicabut harus ada syarat, yakni syarat reformasi harus ditegakkan dan Presiden betul-betul menekankan hal ini,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin sore. Ia baru saja diterima Presiden
Jokowi bersama Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membicarakan nasib PSSI. Menurut dia, ke depan reformasi harus tetap berjalan dengan akuntabilitas yang ditegakkan. Pemerintah, harus ada dalam bagian yang tidak terpisahkan secara struktural untuk mempermudahkan koordinasi dengan PSSI. “Dan yang paling penting tadi Presiden menegaskan harus ada akuntabilitas, harus ada laporan
yang riil kepada masyarakat sehingga mereka tidak disuguhi hiburan tapi juga mereka belajar bahwa ini adalah industri besar yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri,” katanya. Presiden Jokowi, memberinya waktu 1-2 hari ke depan untuk segera mengumumkan keputusan nasib PSSI secara resmi.
“Dalam waktu 1-2 hari akan kami putuskan. Kalau enggak besok mungkin Jumat akan kami sampaikan seperti apa,” katanya. Pihaknya diberi kesempatan untuk mengkaji dari aspek hukum dan aspek politis termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA kepada Presiden Jokowi. Nahrowi menegaskan
pemerintah tidak ingin sanksi tersebut terus berlanjut. “Kita ingin punya waktu yang panjang untuk menyiapkan Tim Indonesia berlaga di SEA Games maupun ASEAN Games,” katanya. Terkait syarat konkret pencabutan pembekuan PSSI, pihaknya baru saja akan merapatkannya setelah kembali dari Istana. (ant)
lahraga
Suluh Indonesia, Kamis 25 Februari 2016
7
West Ham Menang
Banding Terhadap Kartu Merah Kouyate LONDON - West Ham United memenangi banding terhadap kartu merah yang diberikan kepada gelandang Cheikhou Kouyate saat mereka menang atas tuan rumah Blackburn Rovers di pertandingan putaran kelima Piala FA yang dimainkan pada Minggu. Gelandang 26 tahun itu diusir keluar lapangan oleh wasit Jonathan Moss karena dianggap menggagalkan peluang bersih Rovers untuk mencetak gol. Saat itu ia menjatuhkan bek Adam Henley saat timnya telah memimpin 5-1. Karena merasa kurang puas, pihak klub lalu mengajukan banding terhadap hukuman tersebut di tengah risiko kemungkinan tak disetujui FA. Namun kenyataannya, FA melalui situs resmi mereka (www.thefa.com) mengatakan, komisi regulator independen telah mencabut keputusan itu dan membatalkan skors otomatis satu pertandingan yang menyertainya setelah West Ham mengajukan banding. Ini diputuskan FA karena menilai pelanggaran Kouyate tak pantas untuk diberikan kartu merah. Dengan pembatalan hukuman itu, Kouyate dapat dimainkan saat West Ham menghadapi Sunderland pada pertandingan Liga Utama Inggris yang dimainkan pada Sabtu. Kondisi ini sangat menguntungkan West Ham, karena tenaga Kouyate sangat dibutuhkan untuk mendulang nilai maksimal pada pertandingan tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ap
Dua Gol Messi Taklukkan Arsenal
SELEBRASI - Striker Barcelona Lionel Messi melakukan selebrasi usai mencetak gol pembuka ke gawang Arsenal pada leg pertama babak 16 Besar Liga Champions di Emirates stadium, London, kemarin.
Juventus Bangkit
Dan Amankan Hasil Imbang
Suluh Indonesia/ap
HINDARI TAKLING - Bek sayap Bayern Arjen Robben menghindari takling pemain Juventus Patrice Evra pada leg pertama babak 16 Besar Liga Champions di Juventus stadium Turin, kemarin. Kedua tim berbagi angka 2-2 pada laga tersebut.
TURIN - Juventus memperlihatkan kemampuan luar biasa untuk bangkit dari kemasukan dua gol untuk mengamankan hasil imbang 2-2 melawan tamunya Bayern Munich, pada pertandingan leg pertama 16 besar Liga Champions mereka pada Selasa. Thomas Mueller memaksimalkan umpan silang terdefleksi untuk membawa tim tamu memimpin pada menit ke-43, dan pemain asal Belanda Arjen Robben menggandaan keunggulan mereka pada awal babak kedua sebelum gol-gol dari Paulo Dybala dan pemain pengganti Stefano Sturaro menyamakan kedudukan untuk tuan rumah. Bayern terlihat melaju untuk kemenangan beruntun ketiga mereka di markas Juventus dengan penguasaan bola mencapai 70 persen pada 60 menit pertama. Namun finalis musim lalu itu, yang tampil gemilang belakangan ini, menolak untuk menyerah, dan memperlihatkan kemampuannya untuk bangkit pada babak kedua untuk menjaga peluang mereka setelah akhir yang membuat frustrasi bagi tim Jerman. Bayern, yang merupakan juara pada 2013, menekan untuk mencari gol cepat dan nyaris mendapatkannya ketika mantan pemain Juve Ar-
turo Vidal melepaskan sepakan voli yang memaksa kiper Gianluigi Buffon untuk menepis bola. Mueller kemudian menyia-nyiakan peluang bagus ketika ia gagal menyambar bola dari jarak dua meter, setelah Robert Lewandowski memberi umpan bagus kepada rekan setimnya itu. Bagaimanapun, pemain internasional Jerman itu, membuktikan mengapa ia menjadi pencetak gol yang subur, ketika ia berada di tempat yang tepat untuk memasukkan bola dari jarak sepuluh meter untuk menjadi gol keenamnya dari tujuh pertandingan Liga Champions musim ini, setelah Juve gagal menyapu bola di kotak penalti. Robben menggandakan keunggulan mereka setelah turun minum dengan gol pertamanya tahun ini. . Bagaimanapun, Dybala mampu memaksimalkan sapuan buruk Philipp Lahm untuk menalukkan Neuer pada menit ke-60, dan menyuntikkan semangat baru kepada tuan rumah sekaligus memicu Juve untuk mencari gol penyama kedudukan. Neuer kembai tak dapat melakukan apapun ketika Sturaro menaklukkan pengawalnya untuk menggulirkan bola penyama kedudukan pada menit ke-76. (ant)
LONDON - Lionel Messi kembali menjadi duri bagi Arsenal ketika dua golnya di babak kedua membawa Barcelona menang 2-0 di markas Arsenal, pada pertandingan leg pertama 16 besar Liga Champions kemarin. Serangan mengerikan tim juara bertahan asal Spanyol itu dapat ditahan oleh pertahanan disipin tuan rumah pada sebagian besar jalannya pertandingan, namun serangan balik cepat pada menit ke-71 diakhiri dengan Messi mendapat umpan dari Neymar untuk memasukkan bola ke gawang kiper Petr Cech untuk pertama kali sepanjang karirnya.
Messi, yang mencetak empat gol saat melawan “The Gunners” pada 2010 dan dua gol setahun kemudian saat memenangi pertandingan fase gugur, menggandakan keunggulan Barca tujuh menit sebelum pertandingan usai ketika ia menaklukkan Cech melalui eksekusi penalti, setelah sebelumnya ia dilanggar pemain pengganti Arsenal Mathieu Flamini. Arsenal mengandalkan serangan-serangan balik dan memiliki beberapa peluang, dua peluang terbaik didapat dari Alex Oxlade-Chamberlain dan Olivier Giroud, namun mereka
kini memiliki tugas berat untuk membalikkan situasi saat pertandingan dimainkan di Nou Camp. Trio lini depan Barca yakni Luis Suarez, Messi, dan Neymar telah mencetak 91 gol di semua kompetisi musim ini, namun untuk 20 menit pertama mereka tidak dapat berbuat banyak. Arsenal semestinya dapat meraih keunggulan pada pertengahan babak pertama ketika tembakan Hector Bellerin jatuh ke penguasan Alex Oxlade-Chamberlain di depan gawnag, namun sepakannya mengarah lurus ke kiper MarcAndre ter Stegen.
Tim Katalan itu mulai menaikkan tekanan dan sebelum turun minum mereka menyia-nyiakan dua peluang bagus. Suarez melepaskan tandukan melebar saat ia menyambut umpan silang Dani Alves ketika ia semestinya dapat mencetak gol pada akhir babak pertama, dan peluang Neymar digagalkan Cech setelah ia mendapat sodoran dari Andres Iniesta. Lebih banyak ditekan, Arsenal masih mampu memberikan ancaman dan Ter Stegen tampil baik untuk menggagalkan tandukan jarak dekat Olivier Giroud dari umpan silang
Mesut Ozil. Kepercayaan diri Arsenal bertambah, namun hal itu merugikan mereka saat mereka terlalu mendorong pemainnya ke depan dan kemudian kemasukan. Dengan 19 menit tersisa, Suarez dan Neymar berkombinasi dengan apik dan pemain Brazil itu menyodorkan bola kepada Messi, yang kemudian dilanggar pemain lawan, dan kemudian menaklukkan Cech. Sepakan Suarez kemudian mengenai tiang gawang ketika ia semestinya mencetak gol sebelum Messi kembali menyumbang gol, kali ini melalui eksekusi penalti. (ant)
Jazz
Kalahkan Rockets Melalui Overtime
Suluh Indonesia/ap
TEROBOS LAWAN - Forward Utah Jazz Gordon Hayward menerobos pertahanan dua pemain Houston Rockets, yakni Clint Capela (15) dan Trevor Ariza (1) pada pertandingan NBA di Salt Lake City, kemarin.
SALT LAKE CITY - Setelah menjadi salah satu tim terpanas di NBA sebelum libur All-Star, Utah Jazz berada dalam bahaya terpuruk pada persaingan menuju playoff pada Selasa malam. Meski tampil tajam saat melepaskan tembakan, Jazz sempat kehilangan keunggulan sebesar dua dijit untuk tertinggal 1 1/5 game dari Houston Rockets pada klasemen Wilayah Barat. Justru, tim paling berpengalaman peringkat kedua di NBA ini melakukan sesuatu yang sulit mereka lakukan selama bertahun-tahun: memenangi pertandingan yang berlangsung ketat. Guard Houston James Harden memimpin perolehan angka dengan koleksi 42 angka, namun forward Gordon Hayward dan Jazz merusak malam besarnya dengan kemenangan 117-114 melalui overtime atas Rockets. “Ini tidak seperti pesta yang cantik dalam makna apapun, namun ini adalah pertandingan yang kami menangi,” kata pelatih Utah Quin Snyder. “Kami memiliki grup yang belajar bagaimana melakukan hal itu.” Hayward mencetak 28 angka meski hanya melepaskan
tujuh tembakan dati lapangan. Ia sukses memasukkan 13 dari 15 lemparan dari garis pelanggaran dan melesakkan tiga dari empat lemparan tiga angka. Ia juga mencatatkan tujuh rebound dan lima assist. Hayward kembali bermain setelah matanya sempat tercolok pada kuarter keempat. Power forward Derrick Favors berkontribusi 19 angka dan 12 rebound untuk Utah. Favors memasukkan angka penting pada akhir masa overtime, dan Rockets gagal dua kali dalam percobaan lemparan tiga angka di detikdetik terakhir. Jazz sangat memerlukan kemenangan setelah kalah tiga kali dari empat pertandingan, termasuk kekalahan 111-115 dari Portland pada Minggu. Utah (28-28) menggantikan Houston (28-29) pada posisi kedelapan sekaligus posisi playoff terakhir di Wilayah Barat. Utah juga menerima kontribusi-kontribusi kunci dari shooting guard Rodney Hood (18 angka, termasuk sepasang lemparan tiga angka pada akhir waktu normal dan overtime), point guard Shelvin Mack (17 angka pada penampilan perta-
manya sebagai pemain inti Jazz), dan point guard pelapis Trey Burke (15 angka sebagai pemain pengganti). Harden memasukkan 16 dari 30 tembakanannya, namun Rockets tak mampu meraih keunggulan saat overtime setelah memperpanjang permainan melalui kebangkitan mereka pada akhir kuarter keempat. Center Dwight Howad mencetak 13 angka dan melakukan 16 rebound, forward Trevor Ariza menambahi 18 angka dan guard Patrick Beverley mencetak 14 angka saat timnya menelan kekalahan. “Kami memiliki banyak orang yang melakukan lemparan penting untuk kami dan melakukan permainan besar, dan mereka melakukannya pada malam ini,” kata pelatih sementara Rockets J.B. Bickerstaff. “Kami hanya perlu melakukan beberapa pemberhentian, yang merupakan hal terpenting.” Houston bertahan di permainan meski persentase tembakan mereka dipecundangi oleh Jazz sebesar 51,4 persen berbanding 41,4 persen. Jazz melakukan 22 turnover, yang menghasilkan 29 angka untuk Rockets. (ant)
JAKARTA
KINI...
GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771
BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com
PASANG IKLAN
CEPAT LAKU Hanya
Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771
(021) 5357602
Pasang Iklan Baris
Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi
G.47-Dir
Nasi nal
Suluh Indonesia, Kamis 25 Februari 2016
8
RSUD Catat
DBD Naik 90 Persen SINGARAJA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng, Bali mencatat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di daerah itu naik signifikan sekitar 90 persen, dari 110 orang pasien yang dirawat pada Januari menjadi sekitar 207 orang pasien pada Februari 2016. ‘’Jumlah pasien memang terus saja mengalami kenaikan hampir setiap bulan sejak awal 2016,” kata Direktur RSUD Buleleng, dr Gede Wiartana di Singaraja, kemarin. Ia menjelaskan, jumlah pasien DBD di rumah sakit terbesar di kabupaten tersebut mencapai 15 persen dari keseluruhan pasien beragam penyakit yang dirawat. ‘’Cukup sig-
nifikan memang kenaikannya terlebih kami selalu mendata dengan lebih maksimal sehingga dapat diketahui perkembangan jumlah pasien kedepannya,” kata dia. Wiartana lebih lanjut memaparkan, maraknya kasus DBD disebabkan karena penyakit tersebut bersifat musiman atau hampir selalu ada setiap tahunnya. ‘’Memang pasien DBD ini selalu 10 besar pasien yang dirawat di RSUD ini. Jadi DB ini sifatnya endemis, selalu ada. Bulan ini ada peningkatan tetapi tidak sampai 100 persen,” ujar Wiartana. Wiartana menambahkan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat di daerah itu un-
tuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada musim hujan menghindari adanya genangan air yang dapat memicu perkembangbiakan jentik nyamuk. Selain itu, pihaknya mengimbau apabila ada masyarakat sakit dengan tanda-tanda DBD agar segera diperiksakan di Puskesmaspuskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, mengantisipasi maraknya DBD, Dinas Kesehatan setempat mengintensifkan sosialisasi hidup sehat kepada masyarakat di daerah itu mengantisipasi berbagai penyakit. (ant)
Alami Puso
Petani Dibantu Benih Padi PALEMBANG - Petani yang tanaman padinya mengalami puso (gagal panen) akibat bencana banjir pada sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan akan mendapat bantuan benih agar bisa menanami kembali lahannya. ‘’Tanaman padi yang puso itu nanti diupayakan akan dibantu benih dari pemerintah pusat,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel H Amran Anang melalui Kepala Seksi Pelaksana Teknis M Zuhri di Palembang, kemarin. Bantuan benih dari pemerintah pusat itu berasal dari ban-
tuan cadangan benih nasional. ‘’Bantuan benih itu ada yang sudah diberikan dan ada pula sedang dalam proses. Secepatnya akan segera diberikan sehingga petani bisa tanam kembali,” katanya. Ia mengatakan bibit sudah disiapkan bagi daerah-daerah yang tanaman padinya mengalami puso seperti di Kota Palembang sehingga siap ditanam kembali. ‘’Begitu juga di Musirawas akan tanam kembali padinya, jadi secara teknis percapaian tanam di Sumsel tidak terganggu,” ujarnya. Total tanaman padi yang
terkena banjir seluas 5.366,65 hektare, sedangkan yang mengalami puso seluas 2.882,30 hektare pada sejumlah kabupaten di Sumsel akibat terkena bencana banjir. Ia menuturkan dengan kondisi musim hujan sekarang ini tentunya serangan hama penganggu tanaman juga meningkat terutama penyakit. Dengan kelembaban yang tinggi biasanya tikus lebih banyak, karena itu sebelum indeks pertanaman (IP) 200 berjalan pada puncak tanam Maret nanti akan dilakukan pengeroyokan tikus. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BENCANA RUMAH LONGSOR - Warga memasang bambu di rumah yang terkena longsor di Desa Sumingkir, Tegal, kemarin. Hujan deras terus menerus mengakibatkan talud (tanggul) serta dua rumah longsor mencapai 20 meter dan lima warga diungsikan.
DBD di Singkawang
Sebabkan Satu Warga Meninggal Dunia PONTIANAK - Dinas Kesehatan Singkawang, A Kismed mengingatkan masyarakat yang ada di kota itu untuk mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah dengue karena sudah ada warga yang meninggal akibat penyakit tersebut. ‘’Hari ini, ada warga yang meninggal akibat DBD. Untuk itu kita imbau masyarakat mewaspadai penyakit tersebut dengan mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes Agepty,” kata Kepala Dinas Kesehatan
Singkawang, A Kismed, di Singkawang, kemarin. Kismed mengatakan, pada musim pancaroba sekarang ini diminta warga untuk perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama membasmi jentik-jentik nyamuk dengan 3M, yakni (menutup, menguras, dan menimbun). Dan apabila mendapati anak demam, segera periksakan ke Puskesmas terdekat, untuk dilakukan pemeriksaan
di laboratorium. ‘’Jangan sampai ditunda-tunda. Sehingga membuat kondisi anak menjadi kritis,” katanya. Adapun warga yang meninggal akibat DBD tersebut dialami Fais Ilhamsyah (5), anak pertama dari pasangan suami istri, Hermansyah dan Lini Malini, warga Jalan Yos Sudarso, No 133, RT 8 RW 2, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat. Bocah yang mengenyam pendidikan di PAUD Kelurahan Kuala, Kecamatan Sing-
kawang Barat ini, meninggal di ruang UGD RSUD dr Abdul Aziz Singkawang, pada Rabu sekitar pukul 02.00 WIB. ‘’Pertama demam, almarhum di bawa orangtuanya ke Puskesmas Alianyang. Setelah menjalani pemeriksaan, petugas Puskesmas mengatakan, jika almarhum hanya mengalami demam biasa. Lantaran trombositnya juga normal,” kata Heni, bibi almarhum. Mendengar penjelasan seperti itu, akhirnya almarhum pun di bawa pulang orangtuanya. (ant)
Bantul
Akan Validasi Data Kemiskinan Suluh Indonesia/ant
RAILBUS PADANG UNTUK SOLO - Railbus berhenti di stasiun Tabing, Padang, kemarin. Dinas Perhubungan Sumbar menyebutkan, satu unit railbus yang rencananya digunakan untuk melayani rute PadangBandara Internasional Minangkabau (BIM) itu akan dipindahkan ke Solo.
Di Desa Ulantha
30 KK Alami Krisis Air Bersih GORONTALO - Sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) Dusun Botumongili, Desa Ulantha, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, membutuhkan air bersih karena selama ini tidak ada suplai langsung ke desa itu. Ketua Karang Taruna Desa Ulantha Arfandi Ibrahim mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari ke 30 KK ini harus berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar 3 Km dari pemukiman. ‘’Bahkan dengan menempuh jarak dengan jalan kaki yang jauh itu sangat sulit, karena belum adanya akses jalan di wilayah
itu,” katanya. Sebenarnya pemerintah Desa Ulantha pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Desa tahun 2016 telah memprogramkan membangun fasilitas dan sarana prasana penyediaan sumber air bersih lewat Dana Desa tahun anggaran 2016. Namun berdasarkan hasil peninjauan di lokasi oleh pemerintah Kecamatan Suwawa, Pemerintah Desa Ulantha, Fasilitator Kecamatan Suwawa, BPD, LPM yang dibantu Karang Taruna setempat, ternyata anggaran untuk pemban-
BANTUL - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan validasi data kemiskinan di daerah ini untuk dimasukkan dalam program penanggulangan kemiskinan. ‘’Ada beberapa hal yang perlu kami lakukan dalam penanganan kemiskinan, namun yang pertama itu validasi data, karena kita akui data (kemiskinan)
kita memang tidak valid-valid banget,” kata Kepala Bappeda Bantul, Tri Saktiayana di Bantul, kemarin. Dengan demikian, kata dia, dengan validasi data tersebut diharapkan nantinya dapat ditemukan angka yang mendekati valid, karena diakui data kemiskinan tidak mungkin valid akibat indikator yang berbeda dalam menentukan data itu.
SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk
Optimalkan Lumbung Pangan pangan di 24 desa di Kudus perlu dimanfaatkan secara optimal. Apalagi, lanjut dia, selama ini semua desa yang sudah ada lumbung pangannya juga sudah terbentuk kepengurusan. Keberadaan lumbung pangan tersebut, lanjut dia, juga bertujuan untuk menstabilkan harga jual beras di pasaran. Nantinya, kata dia, desa yang menghadapi kendala akan dipandu. Sumber daya manusia di beberapa desa, lanjut dia, memang ada yang sudah tua, sehinngga menjadi kendala dalam pengelolaan lumbung pangan. ‘’Sebetulnya, kepengurusan dalam pengelolaan lumbung pangan bisa diko-
mbinasikan antara SDM yang tua dengan yang muda,” ujarnya. Terkait sarana pendukung, kata dia, belum semua lumbung pangan yang ada memiliki lantai jemur. Dari 24 lumbung pangan, kata dia, baru tiga lumbung pangan yang dilengkapi lantai jemur. Di antaranya, kata dia, di Desa Tanjungkarang, Papringan dan Jekulo. Bangunan lumbung pangan yang ada di puluhan desa, kata dia, merupakan aset Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus, sehingga perawatannya menjadi tanggung jawab Kantor Ketahanan Pangan. (ant)
luaran per kapita keluarga, katakanlah di atas sekitar Rp300 ribu per bulan, kalau di bawah itu otomatis dianggap miskin,” katanya. Tri Saktiyana mengatakan, berkaitan dengan validasi tersebut, pada 2015 sudah dilakukan pendataan untuk basis data terpadu, kemudian pada 2016 akan dilakukan penyisiran tentang basis data terpadu. (ant)
SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM
gunan fasilitas sumber air bersih itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. ‘’Ini tentu tidak bisa didanai oleh dana desa, karena anggaran dana desa sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) itu lebih banyak diperuntukkan untuk pemberdayaan dan pelatihan, sedikitnya untuk infrastruktur,” kata Arfandi. Untuk itu, Arfandi berharap kepada pemerintah daerah bisa membantu Desa Ulantha dengan memberikan alokasi dana untuk pengadaan fasilitas dan sarana prasarana sumber air bersih. (ant)
Likuran Desa di Kudus
KUDUS - Sebanyak 24 desa di Kabupaten Kudus yang memiliki lumbung pangan diminta memanfaatkannya secara optimal guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan pada musim kemarau nanti, kata Kepala Kantor Ketahanan Pangan Edi Supriyanto. ‘’Berdasarkan pemberitaan di berbagai media, pada tahun ini diprediksi akan ada fenomena El Nino yang memicu kekeringan dan banjir,” ujar Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Edi Supriyanto di Kudus, kemarin. Untuk mengantisipasi fenomena yang bisa mengancam kelangkaan pangan, kata dia, keberadaan 24 lumbung
Ia mengatakan, sejak dulu ada dua dua versi dalam menentukan data kemiskinan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK PP dan KB) Bantul. ‘’Dari BKK PP dan KB itu ada 13 atau 14 kriteria, seperti lantai tidak semen dan sebagainya, kalau BPS indikatornya cuma satu yaitu penge-
Bunda Norma
yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-
konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)
Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629