Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 25 Februari 2016
No. 38 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Polisi Sita Ganja 23,2 Ton JAKARTA - Jajaran Kepolisian RI menyita 23,2 ton ganja, belum termasuk heroin, hasis, dan kokain, sedangkan ekstasi tersita sebanyak 1.072.328 butir dan sabu-sabu 2,3 ton sepanjang 2015. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Kantor Presiden Jakarta, kemarin mengatakan jumlah narkoba sitaan itu belum termasuk jumlah yang disita oleh BNN. ‘’Ini angka yang bisa membunuh cukup banyak warga kita,” katanya. Sebagai gambaran, kata dia, pada 2015 ada 50.178 tersangka yang ditangkap dengan jumlah kasus mencapai 40.253. Jumlah itu juga belum termasuk kasus yang ditangani oleh BNN sekitar 665 kasus. ‘’Sebagian besar lapas kita separuhnya lebih adalah tahanan narkotika. Oleh karena itu, ini sudah dalam
kategori membahayakan,” katanya. Menurut dia, upaya penyitaan yang dilakukan polisi telah menyelamatkan ribuan calon korban penyalahgunaan narkoba. ‘’Padahal kita tahu barang bukti yang disita itu hanya sekitar 20 persen dari narkoba yang beredar di pasaran. Betapa besar, jumlah-jumlah korban yang harus menderita karena narkoba ini. Ini kondisi darurat. Ini perang,” katanya. Pihaknya mencatat pengedar dan pengguna termasuk yang memproduksi narkoba di Indonesia cukup besar dengan peningkatan mencapai 13,6 persen per tahun. Oleh karena itu, Badrodin menyatakan pentingnya tiga hal yakni pencegahan, melakukan penegakan hukum secara tegas, serta menutup ruang-ruang peredaran narkoba ke wilayah Indonesia. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PANITERA MA - Panitera MA Agung Suroso Ono diperiksa terkait kasus OTT pejabat MA di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Presiden Minta
Tutup Semua Celah Penyelundupan Narkoba JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh pintu yang memungkinkan untuk keluar masuk arus barang dan orang menuju wilayah Indonesia ditutup seluruh celahnya dari praktik penyelundupan narkoba. ‘’Tutup celah penyelundupan narkoba, baik di pelabuhan maupun bandara, pelabuhan kecil yang ada di negara kita,” kata Presiden saat membuka Rapat Terbatas dengan topik Pemberantasan Narkoba dan Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden juga meminta agar seluruh pihak menyatakan perang pada narkoba dan jaringannya. Selain itu, Jokowi berharap penegakan hukum lebih tegas diterapkan pada jaringan-jaringan yang terlibat. ‘’Karena narkoba ini sudah masuk kemana-mana,” ucapnya. Ia juga meminta agar kam-
Menkum HAM Imbau
PPP Rangkul Pihak Berseberangan JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam Musyawarah Kerja Nasional IV Partai Persatuan Pembangunan untuk merangkul pihak-pihak internal partai yang bersebrangan. ‘’Maka akomodasikanlah teman-teman yang di seberang, ini adalah langkah rekonsiliasi,” kata Yasonna dalam Mukernas IV PPP di Ancol, Jakarta, kemarin. Yasonna juga mengajak seluruh pihak yang selama ini
berkonflik dalam tubuh PPP untuk mengenyampingkan ego dan meninggalkan segala perbedaan pendapat. Ia berpendapat bahwa Mukernas ini merupakan momentum yang sangat baik untuk islah. Yasonna mengingatkan tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pada Juni mendatang dan PPP terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah tersebut apabila tidak segera melaksanakan islah. ‘’Doronglah, panggilah teman-teman ini. Sehingga pada
saatnya muktamar, semua ada di sana. Karena kalau tidak, tahapan pilkada serentak mulai bulan Juni, bukan saya yang rugi,” kata Yasonna. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki maksud apapun dalam mengesahkan kembali surat keputusan pengesahan DPP PPP muktamar Bandung. Sementara itu, pemerintah hanya ingin agar PPP sebagai partai yang memiliki nilai historis dalam demokrasi di Indonesia bisa ikut serta dan berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai agenda politik. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah memandang Partai Persatuan Pemban-
gunan dalam satu kesatuan tanpa terpecah belah dan menegaskan partai berlambang Kakbah tersebut harus tetap ada di Indonesia. ‘’PPP sebagai pilar demokrasi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, saya kira PPP harus tetap ada selama Republik ini ada,” kata Tjahjo. Tjahjo mengatakan pemerintah tidak melihat PPP yang terbagi-bagi dalam kubu-kubu berseberangan melainkan hanya dalam satu kesatuan. Ia berpendapat bahwa PPP merupakan aset bangsa yang memiliki nilai historis dalam perjuangannya berdemokrasi sejak masa orde baru. (har)
kan terhadap lapas-lapas narkoba di berbagai tempat. ‘’Terutama lapas narkoba betul-betul harus dilakukan. Secara rutin mungkin bisa sebulan dua kali, sebulan sekali, lapas harus dicek secara mendadak, oleh BNN yang diback up TNI,” katanya. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkoba. ‘’Rehabilitasi korban, pecandu harus berjalan efektif,” kata Presiden seraya menyatakan, hal itu penting, agar rantai penyalahgunaan narkoba betul-betul bisa terputus. Dalam rapat tersebut hadir para menteri dan pimpinan lembaga terkait di antaranya Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Anies Baswedan, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BNN Budi Waseso, Mensesneg Pratikno, Menkopolhukam Luhut Panjaitan. (har)
Akibat Korupsi
Suluh Indonesia/ant
ASET TERSANGKA NARKOBA - Polda Jambi memasang plang penyitaan aset tanah dan bangunan milik seorang tersangka kasus tindak pidana pencucian uang yang sekaligus tersangka kasus narkoba di kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Jambi, kemarin. Polda Jambi menyita empat aset berupa tanah, dua rumah, dan sebuah kontrakan milik Didin alias Diding yang merupakan bandar narkoba.
panye kreatif mengenai bahaya narkoba digencarkan kembali karena dinilai juga penting. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang sangat ketat terhadap lapas. ‘’Terutama lapas narkoba betul-betul harus dilakukan. Secara rutin mungkin bisa sebulan dua kali, sebulan sekali, lapas harus dicek secara mendadak, oleh BNN yang dibackup TNI,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi memperkirakan lebih dari 50 persen dari peredaran narkoba di Indonesia kemungkinan terjadi di lembaga pemasyarakatan atau lapas. ‘’Menurut saya, peredaran di situ mungkin lebih dari 50 persen dari peredaran yang ada,” kata Presiden Jokowi. Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI tersebut meminta agar dilakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap lapas-lapas yang ada di Tanah Air. Terlebih, kata dia, pengawasan ekstra ketat harus diberi-
Kerugian Capai Rp 31,077 T JAKARTA - ICW menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp31,077 triliun. Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, kemarin mengatakan total nilai kerugian negara pada 2015 sebesar Rp31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran. ‘’Modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24 persen atau sebanyak 134 kasus dengan nilai
total kerugian negara Rp803,3 miliar,” katanya dalam pemaparan hasil pemantauan penanganan perkara korupsi. Ia menyebutkan terdapat sebanyak 550 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan, dengan rincian 308 kasus pada semester satu dan 242 kasus pada semester dua. Modus korupsi terbanyak kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp412,4 miliar, ketiga “mark up” sebanyak 104 kasus den-
gan kerugian Rp455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang 102 kasus dengan kerugian Rp991,8 miliar. Wana menuturkan korupsi lebih banyak terjadi di sektor keuangan daerah dengan 105 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp385,5 miliar. Sedangkan jabatan tersangka yang paling banyak adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
RUU PERLINDUNGAN PEKERJA - Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelum memulai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Ratas membahas RUU tentang perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri.