Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 25 Januari 2016
No. 16 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Lima Polisi Anianya Dua Tentara MAKASSAR - Lima tersangka kasus penikaman dua anggota Kostrad TNI AD akhirnya dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkasnya dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Makassar untuk dilanjutkan pada tahap dua. ‘’Iya, Senin ini pelimpahan tahap dua, seluruh tersangka dan berkasnya akan di terbangkan ke Jakarta dan diserahkan ke Kejasaan Negeri Jakarta Pusat,” sebut Kepala Subdit IV Direktorat Reskrimum Polda Sulsel Kompol Gany Alamsyah di Makassar, Sulsel, kemarin. Pria yang bertugas sebagai koordinator penyidik dalam kasus ini menambahkan, pihaknya sudah mengagendakan akan menyerahkan berkas bersama tersangkannya ke Jakarta dalam hal penindakan pelanggaran kode etik serta
perbuatan pidana. Sementara kuasa hukum kelima tersangka ini yakni Shyafril Muis Hamzah dikonfirmasi mengatakan sudah mengetahui adanya pelimpahan itu. Dirinya berharap proses persidangan nanti berjalan lancar serta menghasilkan rasa keadilan terhadap kliennya. Selain itu sidang nanti sesuai dengan peranan masing-masing pada perkara tersebut. Mengingat peran kelimanya hanya telibat penganiyayaan terhadap korban dan bukan pelaku utama yang melakukan eksekusi penikaman saat itu. ‘’Pelaku utama penikaman diketahui Prada HS terhadap dua korban dari TNI, namun yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu,” ujar Muis. (ant)
Suluh Indonesia/ant
RAPIMNAS - Mantan Presiden B.J. Habibie berjabat tangan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) ketika menghadiri acara Rapimnas Partai Golkar di JCC Jakarta, kemarin.
Aburizal Tegaskan
Golkar Dukung Pemerintah Suluh Indonesia/ant
ANAK GAFATAR - Sejumlah anak bermain di halaman tempat penampungan eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Asrama Transito Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Jatim di Surabaya, kemarin. Selama di penampungan, anak-anak tersebut akan diberi pendampingan.
Yudikatif
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie kembali menegaskan partainya akan mendukung pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla. Dalam mendukung pemerintah, kata Aburizal, Golkar tidak akan meminta syarat apapun dalam memberikan dukungannya kepada pemerintah. ‘’Dan dukungan kepada pemerintah sudah saya sampaikan semua sepakat untuk melakukan dukungan kepada pemerintah. Kami tidak ada mengatakan bahwa mendukung pemerintah meminta
sesuatu,” ujar Aburizal di Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, partainya telah melakukan konsolidasi nasional di Bali pada 4 Januari lalu sebelum memutuskan mendukung pemerintah. Komunikasi juga telah dilakukan dengan partai-partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) sejak Desember 2015 lalu. ‘’Dan semuanya tidak berkeberatan dengan sikap kami,” ujarnya. Pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali selama ini dikenal sebagai partai oposisi yang bergabung ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, Golkar menegaskan
akan mereposisi posisinya sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Pria yang akrab disapa Ical itu menegaskan, sebagai kekuatan politik, Golkar tidak lahir dalam oposisi. ‘’Doktrin partai kita berbeda dengan partai lainnya. Keahlian kita adalah pada pengelolaan kekuasaan, bukan pada perlawanan pada kekuasaan,” ujar Ical. Aburizal menyadari, perseteruan yang terjadi di internal Golkar telah membuat partai berlambang pohon beringin itu kehilangan jati diri. Oleh sebab itu, dalam Rapat Konsultasi Nasional yang
diselenggarakan DPD I Golkar di Bali awal Januari 2016 lalu, diputuskan bahwa Golkar akan mendukung pemerintahan. Meski demikian, Aburizal menegaskan bahwa dukungan yang diberikan Golkar tidak serta merta membuat partai itu keluar dari Koalisi Merah Putih. Hanya saja, ia mengaku, jika dukungan yang diberikan tersebut akan membuat haluan Golkar sedikit berubah. ‘’Dukungan itu tak berarti bahwa kita menjilat ludah sendiri, atau kita menghamba pada kekuasaan. Power has to have a purpose. Maka selebihnya hanya masalah taktis yang bersifat kontekstual,” ujar dia. (har)
Lembaga Terendah Laporkan Gratifikasi PERILAKU koruptif memang sudah menjangkiti dan mengakar hampir di semua elemen lembaga di Indonesia,baik dari lembaga yang tiiggi negara seperti Mahkamah Agung atau DPR hingga Kantor Kepala Desa. Salah satu tolak ukur masih tingginya angka korupsi di sebuah lembaga antara lain, ditentukan patut dan tidaknya oknum di sebuah lembaga melaporkan harta kekayaanya ke KPK. Selain itu, laporan adanya pemberian gratifikasi, yang notabenya merupakan salah satu bentuk lain dari bentuk
korupsi,juga menjadi parameter lain, mengenai masih tinggi angka korupsi di sebuah lembaga. Berdasasarkan data yang dihimpun di situs resmi KPK, perihal data pelaporan gratifikasi, per 31 Desember 2015, berdasarkan asal instansi, dari total 1.573 laporan perihal ada-
nya gratifikasi, lembaga yudikatif merupakan lembaga terendah yang melaporkan adanya gratifikasi. Sepanjang tahun 2015, praktis hanya ada 16 laporan gratifikasi yang berasal dari unsur kehakiman. Selain lembaga yudikatif, lembaga lain yang dinilai rendah melaporkan komitmenya melaporkan gratifikasi adalah lembaga legislatif. Dari data yang masuk, sepanjang 2015, hanya ada 25 laporan gratifikasi yang terdiri dari unsur MPR/DPR sebanyak 6 laporan dan unsur DPR sebanyak 19 laporan,disusul lembaga independen sebanyak 69 laporan. Adapun untuk dua lembaga terakhir yang dinilai paling patuh melaporkan adanya gratifikasi yakni lembaga eksekutif 658 laporan. Dari angka tersebut, lembaga yang paling patuh melaporkan adanya gratifikasi yakni, lembaga kementerian sebanyak 446 laporan,disusul pemerintah daerah sebanyak 156 laporan, kemudian LPNK sebanyak 35 laporan, lembaga setingkat kementerian sebanyak 11 laporan,kementerian koordinator sebanyak 4 laporan, kementerian negara sebanyak 4 laporan, terakhir lembaga ekstra struktural sebanyak 2 laporan. Sementara itu, di posisi terakhir lembaga paling patuh melaporkan adanya gratifikasi, ditempati lembaga BUMN /BUMD sebanyak 805 laporan. Berdasarkan sebaran wilayah, dari data statistik, sepanjang tahun 2015, Provinsi DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama wilayah yang paling banyak melaporkan adanya gratifikasi (680 laporan), disusul Provinsi Jawa Barat (277 laporan), kemudian DIY (121 laporan). (wnd)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN DI CFD SOLO - Warga mencium tangan Presiden Joko Widodo (tengah) saat berjalan-jalan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) Kota Solo, kemarin. Presiden Joko Widodo berjalan kaki di CFD Solo mulai dari kawasan Gendengan Solo hingga bundaran Gladak yang berjarak sekitar 4 kilometer.
Rapimnas Pastikan
Golkar Gelar Munaslub JAKARTA - Bendahara Umum Partai Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo menilai pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang menginginkan dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa sebelum bulan Ramadhan tahun 2016, merupakan sebuah perintah. ‘’Pernyataan ARB sebagai Ketum Golkar soal jadwal Munas-LB sebelum bulan puasa tahun ini, bukan sebuah signal namun perin-
tah,” katanya di Jakarta, kemarin. Karena itu tidak perlu lagi ada pernyataan mundur karena sesuai mekanisme di Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, ARB dipilih dan ditetapkan sebagai ketum dalam sebuah munas. Menurut dia, apabila ARB ingin mengakhiri jabatannya sebagai ketum maka harus melalui munas/munaslub karena itu diatur dalam konstitusi partainya. ‘’Demikian
juga jika beliau ingin mengakhirinya harus melalui munas/ munaslub,” ujarnya. Dia mengaku terkejut dengan keputusan ARB yang disampaikan dalam sambutan Rapat Pimpinan Nasional pada Sabtu (23/1) malam. Hal itu, kata dia, karena sangat meyakini bahwa pihaknya adalah yang benar dan menang secara hukum. ‘’Namun apa boleh buat, pahit memang. Dan kita semua memendam luka yang sangat dalam tapi itu realitas politik,” katanya.
Menurut dia, baru kali ini, dalam sejarah panjang Golkar harus tunduk dan bertekut lutut pada kekejaman kekuasaan yang tidak menghendaki ARB sebagai ketua umum dengan memakai senjata SK pengesahan yg terus digantung. Namun dia menilai ARB berjiwa besar dan negarawan karena tidak menyalahkan gelapnya malam tapi menyalahkan lilin agar menerangi malam dengan perintah munaslub. (har)