Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 24 Oktober 2016
No. 194 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Bom Guncang LP Lhokseumawe LHOKSEUMAWE - Ledakan bom menguncang LP Klas II / A Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang menghancurkan sebagian kecil pagarnya. Dalam kejadian pada Minggu sekitar pukul 14.30 WIB tersebut, dua napi dilarikan ke rumah sakit, serta satu diantaranya kritis, akibat terkena ledakan bom tersebut. Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, mengatakan kejadian tersebut sengaja dilakukan oleh napi yang ingin melarikan diri. Namun, pelakunya sendiri kritis akibat terkena dampak bom tersebut. Untuk sementara, bom tersebut sengaja diledakkan untuk melarikan diri. Akan tetapi, pelaku yang berinisial F, justeru kritis akibat ledakan tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk per-
awatan, ujar Kapolres. Lanjutnya lagi, sedangkan satu napi lainnya yang juga menjadi korban dengan inisial T, hanya mengenai keningnya saja. Untuk korban dengan inisial dimaksud, masih dimintai keterangan terkait ledakan tersebut. AKBP Hendri Budiman menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi, pihaknya menyimpulkan, bahwa upaya peledakan dilakukan dari dalam dengan tujuan melarikan diri. Di lokasi ditemukan, sejumlah barang bukti antara lain, bom rakitan yang belum meledak, serta beberapa barang bukti lainnya yang digunakan untuk merakit bom. Sedangkan untuk jenis bom itu sendiri, sifatnya Low Eksplosive. (ant)
Suluh Indonesia/ant
WNA PRAKTEK DOKTER - Aparat kepolisian berpakaian sipil menggiring salah seorang tersangka (tengah) kasus penyalahgunaan visa dan praktek kedokteran ilegal oleh WNA di Jambi, kemarin.
Pungli Sektor Pendidikan
Kedua Tertinggi JAKARTA - O mbudsm an Repub lik Indonesia (ORI) mencatat dugaan maladministrasi dengan pemberian imbalan atau indikasi pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan tertinggi kedua setelah sektor penegakan hukum dengan persentase mencapai 45 persen pada 2016. Baru-baru ini di sektor pend idi kan cukup tinggi, kita menerima sekitar dua laporan per hari. Di Bandung, beberapa kepala sekolah di sekolah favorit dipecat karena menerima imbalan, kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih pada diskusi pemberantasan pungli di Jakarta, kemarin. Al amsyah mengat akan dugaan pemberian imbalan umumnya dilakukan orang tua murid pada musim penerimaan siswa baru yang ingin anaknya m asuk ke
sekolah favori t, terutama sekolah negeri. O mbu ds ma n se ti da kn ya menerima dua laporan setiap ha riny a te rka i t pe m ber ian imbalan kepada kepala sekolah, khususnya tingkat SM P dan S M A di s el uruh provinsi Indonesia. Berda sa rkan kl asifikasi sektor, Ombudsman mencatat dugaan maladministrasi tertinggi terjadi di sektor penegakan hukum , seperti pengadilan, kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yakni dengan persentase 51 persen. Om budsman menerima setidaknya 11 laporan per hari, umumnya terkait penundaan administrasi yang berlarutlarut. Masyarakat umumnya tidak tahu, gak jelas, semua pe rsyara tan rasanya sudah dilengkapi tapi kok prosesnya ke saya di tun da-t unda.
Rata-rat a bi lang indikasi (pungli), kalau yang eksplisit bilang sekitar 6,3 persen, ujar Alamsyah. Sektor tertinggi ketiga dugaan maladministrasi terjadi di sektor perhubungan dan infrastruktur sebanyak 14 persen dengan rata-rata lima laporan per hari. Aparat sipil negara umumnya tidak memberi pelayanan jika tidak ada uang pelicin untuk mempercepat pelayanan publik. Ombudsman RI menyarankan agar pemerintah merancang institusi permanen, seperti membentuk inspektorat je nderal dengan mel ebur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menjadi satu lembaga yang khusus memberantas pungli. Sementara itu, Polri terus
mengusut kasus pungli perizinan perkapalan di Kemenhub. Arahnya ke situ (tersangka baru). Tapi belum bisa dipastikan karena perlu keakuratan fakta dan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Menurutnya, penyidik masih berupaya mengumpulkan barang bukti terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pungli tersebut. Sejauh ini, kata dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas Pemberantasan Pungli yang dibentuk Kemenhub untuk mengungkap kasus tersebut. Kemenhub bikin satgas, saling koordinasi dengan kami, ujar mantan Kapolda Banten ini. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus pungli tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ant
LEDAKAN BOM DI LAPAS - Aparat Kepolisian menjaga ketat TKP ledakan bom di dinding LP Lhokseumawe, kemarin. Ledakan bom rakitan daya ledak tinggi yang membuat dinding LP jebol itu dilakukan oleh narapidana Fauzi (30) yang meledakkan dinding LP untuk kabur, sementara pelaku lainnya napi Tarmizi (37) kritis akibat terkena serpihan ledakan.
HAM dan Beban Sosial Politik Bangsa Indonesia PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Bagaimana pemerintah menuntaskan persoalan Hak Asasi Manusia ? Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menilai pemerintahan Jokowi-JK belum serius menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal, sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu masih jadi beban sosial-politik bangsa Indonesia antara lain kerusuhan Mei 1998, tragedi
Trisakti-Semanggi 1 dan 2, kasus penghilangan orang secara paksa, kasusTalang Sari, kasus Tanjung Priok, dan tragedi G30S PKI Tahun 1965. Setelah dua tahun memimpin, tidak ada langkah serius Jokowi untuk menuntaskan semua kasus-kasus tersebut. Terkait kasus 1965 misalnya, inisiatif penyelesaian jalur nonyudisial
juga tidak jelas konsep dan arahnya, kata Ismail Hasani di kantor SETARA Institute Jakarta, kemarin. Kasus terakhir terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang menjadi sorotan publik adalah ketikdakmampuan Sekretariat Negara dalam menjaga dokumen berharga terkait pembunuhan aktivis HAM, Munir. Padahal melalui putusan Komisi Informasi Publik (KIP) diketahui dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir sudah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun belakangan pihak Setneg mengaku belum menerima dokumen tersebut. Jangankan menuntaskan, menjaga dokumen saja negara tidak mampu, kritiknya. Terkait hal tersebut, SETARA Institute juga mengkritisi penunjukan mantan Pangliam TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemanan, Wiranto ke dalam Kabinet Kerja. Ini jelas menyulitkan Jokowi memenuhi janjinya menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, katanya. Lebih jauh, Setara Institute menilai komitmen dan rencana yang tertuang dalam Nawacita Jokowi-JK dengan RPJMN, dan realisasinya di bidang hukum terutama kasus pelanggaran HAM tidak sesuai harapan. Perancang RPJMN gagal memahami isi Nawacita. Idealitas di Nawacita diterjemahkan tidak tepat, katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
LEDAKAN DI RESTORAN PIZZA HUT - Anggota Gegana Polri berjaga di lokasi ledakan di restoran Pizza Hut Delivery (PHD), Jalan Raya Hankam, Bekasi, kemarin. Kejadian tersebut menyebabkan sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian juga hancur, sementara penyebab ledakan masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
Tabungan Meledak
Lima Bangunan Hancur BEKASI - Sebuah tabung berisi 50 kilogram gas Elpiji meledak di Jalan Raya Hankam RT 04/05 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, hingga merusak sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya. Dugaan awal ledakan berasal dari tabung gas ukuran 50 kg dari dalam restoran cepat saji Pizza Hut Delivery (PHD) di lokasi kejadian, kata Kasubag Hum as Polrestro Bekasi Kota Iptu Evi Fatna di Bekasi, kemarin. Dia mengatakan, ledakan
tabung gas itu terjadi sekitar pukul 06.20 WIB saat kondisi toko sedang tutup tanpa ada seorang pun karyawan. Peristiwa ledakan itu disaksikan oleh dua orang di sebuah minimarket Alfamidi yang bersebelahan dengan lokasi ledakan. Saksi pertama bernama Jhon hendri (49) yang berprofesi sebagai juru parkir dan saksi dua bernama Tulus Widodo (39) yang merupakan pegawai Alfamidi, katanya. Dikatakan Evi, kronologis kejadian menurut kesaksian mereka ledakannya berasal dari
dalam PHD. Ledakan itu menghancurkan seluruh bangunan PHD serta sebagian bangunan Alfamidi yang ada di samping lokasi kejadian. Selain itu, tiga rumah di sekitarnya dan satu unit mobil yang parkir di depan Alfamidi juga rusak akibat ledakan, katanya. Evi mem astikan, hingga saat ini masih belum ada lapor a n te rka i t korban jiwa. Pada saat meledak juga masih ada tujuh orang karyawan Alfamidi namun tidak ada yang luka, katanya.
Kasus itu saat ini dalam penanganan Polrestro Bekasi Kota dengan memeriksa saksi dan kerterangan sejumlah pemilik usaha. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono disebutkan ledakan dari tabung gas milik PHD itu, tidak ditemukan korban jiwa. Hingga saat ini belum ditemukan korban jiwa, dan pada saat meledak, ada tujuh orang karyawan Alfamidi namun tidak ada yang luka, kata Awi Setiyono. (ant)