Skip to main content

Edisi 24 Agustus 2016 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasi la

Rabu, 24 Agustus 2016

No. 152 tahun X

BNN Sita Sabu 30.665,5 Gram

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan peredaran narkotika dan dan obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu-sabu seberat 30.665,5 gram jaringan internasional Aceh-Malaysia. Barang bukti sabu tersebut diamankan petugas di Hotel Orchardz di Jalan Industri Raya, Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Kamis (4/8), kata Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas di Jakarta, kemarin. Barang bukti yang diamankan bersama dengan lima orang tersebut yaitu SL dan MA adalah warga negara Malaysia kemudian DF, SM dan IS warga negara Indonesia. Barang bukti sabu t er s eb u t d i b u n gk u s ke da l am 3 0 bungkusan plastik dilakban berwarna

coklat kemudian barang tersebut disimpan dalam plafon kamar mandi hotel, kata Buwas. Sementara itu, Depu ti Pe mberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa dari Kuching, Malaysia melalui jalan darat menuju Pontianak. Sabu dibawa menggunakan bus dari Malaysia menuju Pontianak. Kemudian dibawa ke Jakarta, kata Arman. Beberapa barang bukti lain yang disita di antaranya satu unit mobil, sepuluh unit telepon genggam, dua buku paspor dan tiga kartu identitas milik tersangka, katanya. Dengan diamankannya barang bukti tersebut BNN telah menyelamatkan 153.327 jiwa dari penyalahgunaan narkoba, katanya. (ant)

Gubernur Sultra Jadi Tersangka

Suluh Indonesia/ant

DITAHAN KPK - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Kemenpupera Amran HI Mustary mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

KPK Tetapkan

JAKARTA - KPK menetapkan Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin eksplorasi di kabupaten Buton dan Bombana, Sultra. Berdasarkan perkembangan penyelidikan, kami menemukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat izin tambang di Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2014. Penyidik KPK telah menemukan 2 alat bukti dan sedang diperbanyak lagi dan menetapkan NA (Nur Alam) sebagai gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersang-

ka, kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, kemarin. KPK menetapkan Nur Alam berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan

memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Penerbitan SK tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Modus yang dilakukan dengan mengeluarkan surat izin usaha pertambangan kepada orang atau perusahaan tertentu tapi di dalamnya diketahui teryata ada kick back (imbalan) yang disampaikan kepada yang mengeluarkan izin modusnya. Modusnya sebenarnya tidak terlalu sophisticated , jadi seperti biasa saja dan sering jadi modus

yang sama kepada daerahdaerah yang punya sumber daya alam melimpah, katanya. Laode pun memperingatkan kepada kepala daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat-surat izin usaha pertambangan (IUP). KPK kembali mengingatkan kepada gubernur yang punya kewenangan karena IUP sudah ditarik dari bupati ke tingkat provinsi, semoga hal itu tidak terjadi lagi, kata Laode. Namun KPK belum menyimpulkan imbalan yang diduga diperoleh Nur Alam. Untuk memperkaya diri sendiri itu sedang dihitung, katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

GUBERNUR SULTRA TERSANGKA - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) didampingi Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati (kiri) memberikan keterangan terkait penetapan tersangka Gubernur Sultra Nur Alam di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Wapres Prihatin

Indonesia Baru Sanggup Penuhi Sandang

WAPRES Jusuf Kalla mengaku prihatin karena Indonesia baru sanggup memenuhi kebutuhan sandang rakyatnya, padahal negara-negara tetangga lain sudah mampu memenuhi dua lainnya, yakni pangan dan papan. Wapres di Jakarta, kemarin mengatakan, Indonesia baru saja melaksanakan peringatan Kemerdekaan ke-71, dalam kesempatan itu, dilakukan evaluasi. Pertanyaan besarnya ialah, dari tiga masalah pokok

ini baru satu yang selesai, baru sandang. Berbicara dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aula Gandhi BPKP Pusat, Wapres men-

yampaikan keprihatinannya tentang masalah pangan, antara lain impor, kelangkaan barang dan kenaikan harga yang meroket. Kita terus-menerus bertengkar tentang pangan, dan belum mencapai ketahanan pangan bahkan setelah 70 tahun, tukasnya. Dalam hal kebutuhan papan, Wapres Jusuf Kalla menilai sektor perumahan rakyat masih kurang diperhatikan, bahkan tenggelam di antara pembicaraan infrastruktur berat dan energi yang baik sehingga ada ketahanan energi. Padahal, infratruktur perumahan yang baik dan energi yang baik bagi rakyat akan membuat kita memiliki ketahanan energi, kata dia. Sementara Indonesia masih sibuk mengurus pemenuhan pangan dan papan, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah dapat memenuhi ketiganya atau dua di antara kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan. Vietnam mungkin masih ada masalah di papan, tapi sandang dan pangan sudah selesai, artinya negara kita ini apa masalahnya? Kenapa tidak selesai? tanya Wapres Jusuf Kalla. Lebih lanjut, Wapres mengatakan banyak faktor yang menyebabkan Indonesia terusterusan berkubang pada masalah pangan dan papan, terutama terkait kebijakan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

DIALOG DENGAN BUDAYAWAN - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Sastrawan Arswendo Atmowiloto (kiri) dan Sejumlah budayawan dari seluruh Indonesia ketika melakukan pertemuan di Galeri Nasional, Jakarta, kemarin. Jokowi melakukan dialog untuk menerima berbagai masukan dalam upaya membangun dan mengembangkan budaya sebagai identitas dan karakter kebangsaan.

Wapres Menilai

BPKP Berhasil Jika Temuannya Sedikit JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kerja Badan Pengawas Keuangan dan Pe m banguna n (B PK P) da pat di kat a ka n berhasil jika temuan kesalahan pada lembaga yang dimonitor sedikit. Sering tadi kepala BPKP (Ardan Adiperdana) menyam paikan sudah sedemikian temuan yang didapatkannya, seakan-akan itu indikator keberhasilan. Padahal sebenarnya indikator keberhasilan adalah bekerja dengan baik dan tem ua nnya kurang, kata Wa pre s di Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut dis-

a m p ai ka n Wa p re s da l a m pembukaan Rapat Koordinasi N asiona l A pa ra t Pe ngaw a s a n In te rn P e me r i nt a h (APIP) di Aula Gandhi BPKP Pusat yang dihadiri 90 inspektur jenderal kementerian dan l e m ba ga , 34 i ns pe k tur provinsi, 68 inspektur kabupaten/kota, serta para pejabat es elon I da n II BPKP. Kalau kerjanya kurang dan titik temuannya banyak, itu justru tanda ketidakberhasilan, kata JK. Wapres juga mencontohka n ke ja ksa a n y a ng d a pat melaporkan uang yang dicuri dari negara telah sekian triliun diselamatkan, lantas ker-

ja lembaga tersebut dianggap berhasil. Padahal itu sebenarnya gagal karena artinya m a kin ba nyak o ra ng ya ng korupsi, kata dia. Hal yang sama juga berl a ku pa da ki ne r j a B a da n Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang m e n g kla i m ke b er ha s il a n melalui indikator kunjungan rumah sakit yang naik 50 persen. Wah, merasa berhasil, padahal Anda gagal karena tiba-tiba banyak orang sakit, artinya tindakan preventifnya kurang, kata JK. Oleh karena itu, di hadapan peserta Rakornas APIP, Wapres mengimb au s em ua

a pa r a t pe n ga w a s u n t u k m engeval uasi kerja y ang telah dilakukan untuk perbaikan di masa depan, terutama te rkait ko ord in asi a nt a r l e mba g a p e n ga w a s lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) da n i ns pe kt ur j e n d er a l masing-masing kementerian dan lembaga. Jangan s a m pa i u ju ngn y a b a d a n pe m er i ks a ma l ah sa l i ng memeriksa karena jumahnya begit u bany a, belum lagi aparat penegak hukum ny a ad a K PK ( K o m is i Pem berant asan Koru psi ), polisi, jaksa, dan sebagainya, kata dia. (ant)


K ta

Suluh Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

2

Ki las

Kali Grogol Dinormalisasi

KALI Grogol, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, dikuras. Pengerukan sendimen lumpur kali sepanjang dua kilometer, sebagai upaya penanganan genangan yang terjadi di Jalan Iskandar Muda, kemarin. Wakil Camat Kebayoran Lama, Endang Effendi mengatakan, pendangkalan Kali Grogol memicu genangan di Jalan Iskandar Muda, hingga ketinggian 50 sentimeter. Karena itu, Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan di bagian kali yang dipenuhi lumpur. Dikatakan Endang, genangan yang sering terjadi belakangan ini akibat penyempitan kali di bagian belakang kampus USNI. Sebelumnya, warga dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sudah mengupayakan pengerukan secara manual, namun tidak maksimal. Endang mengatakan, ini memang baru sekali dengan menggunakan alat berat. Sebelumnya kita hanya secara manual kerja bakti bersama warga dan PPSU. (kmb)

Gelar Operasi Binduk

RATUSAN warga pendatang tak ber-KTP DKI terjaring Operasi Bina Kependudukan (Binduk) di sejumlah rumah kos di Jalan Kampung Duri Barat, RT 09 dan 10 RW 07 serta RT 15 dan 16 RW 08, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan pemantauan,operasi binduk di lokasi melibatkan sekitar 25 petugas gabungan dari Satpol PP, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, kelurahan dan kecamatan. Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa satu persatu pendatang yang tinggal di rumah kos. Fauzi, Camat Gambir, kemarin mengatakan, ada 106 warga ber-KTP daerah yang terjaring di delapan rumah kost. Dikatakan Fauzi, 106 warga yang terjaring langsung dibuatkan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS). Operasi Binduk sendiri akan terus digelar agar warga pendatang yang tinggal di wilayahnya tertib administrasi. (kmb)

Bongkar Prostitusi Online

PETUGAS Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online dengan modus menawarkan jasa sales promotion girl (SPG ) me lal ui s itus www.spgusher*******.com . Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Awi Setiyono di Jakarta, kemarin mengatakan, petugas menyelidiki situs mencurigakan tersebut kemudian ditemukan website itu menawarkan SPG untuk melayani pelanggan. Pengelola situs itu juga menyediakan pelayanan wanita model dan pramugari kepada pelanggan yang sebagian besar merupakan pengusaha. Petugas Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan seorang mucikari berinisial AN dan seorang model T di salah satu hotel kawasan Kalibata Jakarta Selatan. Kasubdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Pasaribu mengungkapkan polisi menyamar menjadi pelanggan yang memesan seorang perempuan. (kmb)

Bisnis Jakarta/ant

ABAIKAN KESELAMATAN BERKENDARA - Pengendara roda dua melintas di pinggir rel di Jakarta, kemarin. Meskipun berbahaya masih banyak pengendara yang melintasi pinggir rel tersebut guna mempersingkat jarak tempuh.

Selesaikan Sengketa Lahan DKI Cari Format

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tengah mencari cara untuk membantu warganya yang terlibat sengketa lahan. Pasalnya sengketa lahan di Ibukota jumlahnya cukup banyak. Jadi Jakarta banyak kasus sengketa lahan, saya pikir kasus ini nanti kami selesaikan. Saya lagi cari satu

format untuk kasus seperti itu, kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Basuki menceritakan contoh kasus yang melibatkan saudaranya di kawasan Mangga Besar. Pendatang di Ibukota lebih banyak menggunakan lahan tanpa mengantongi sertifikat hak milik (SHM). Dulu sewa itu tidak pernah menulis

sewanya sampai berapa lama. Nah terakhir adik nenek saya di Mangga Besar dia jual, nego sama yang tinggal. Sama-sama nggak punya sertifikat, lahan dijual bagi setengah-setengah, ucapnya. Contoh kasus lain, yakni di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga memiliki SHM seluas 20 hektare. Namun lah-

annya telah diduduki oleh warga selama puluhan tahun. Termasuk kayak di Tanah Tinggi, kenapa kampung deret itu berhenti, karena tanah orang rupanya, ujarnya. Format yang ditawarkan Basuki yakni, lahan akan dibangun rumah susun (rusun). Nantinya warga yang memiliki sertifikat hak milik bisa menda-

patkan rusun dengan luas 1,5 kali kepemilikan lahannya. Kami tawarkan nanti DKI bangunkan rusun. Mereka yang punya sertifikat kami kasih satu setengah kali. Misalnya rumah kamu 100 meter kami bangunan apartemen (rusun) kamu dapat 150. Tapi itu tahap setelah kami beresin normalisasi, tandasnya. (kmb)

300 Satpol PP DKI Jakarta

Ikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi

Bisnis Jakarta/ant

PERAWATAN TAMAN KOTA - Petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mengganti tanaman di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. Perawatan dan penggantian tanaman secara rutin itu untuk memperindah taman di Ibu Kota.

Imigrasi Jakbar

Tangkap Dua Biksu Palsu

JAKARTA - Tim Pegawasan dan Penindakan Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat menangkap dua biksu palsu yang berstatus WN Tiongkok. Dalam ket erangan yan g disampaikan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Selasa, Kepala Ka nto r Abdul Rachman mengatakan, kedua biksu palsu ini diduga melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal, karena mereka berada di Indonesia dengan Visa Kunjungan Wisa-

ta. Ancaman hukuman paling lama lima tahun dengan denda paling banyak Rp500 juta, ujar Abdul. Di a m elan ju tkan , k edua WN Tiongkok bernama Yao Xianhua dan Hu Qiyan tersebut ditan gkap saat p et ugas imigrasi melakukan operasi rutin. Kedua pria berkepala plontos tersebut tertangkap basah sedang meminta-minta pada warga. Setelah melakukan pemeriksaan administrasi, petugas kemudian meminta keterangan kedua lelaki tersebut, dengan

dibantu pihak Vihara Ekayana yang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Hasilnya, Yao Xianhua dan Hu Qiyan dipastikan biksu palsu karena ternyat a pe nge ta huan aga m a B uddh a mere ka s edi kit sekali. Mereka hanya bermodal tasbih, buku agama berbahasa Mandarin dan kitab-kitab untuk menarik perhatian masyarakat. Ini cara lama. Modus seperti ini sudah ada di Indonesia sej ak tahun 2006 , kata Abdul. (kmb)

JAKARTA - Ratusan anggota S atuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Badiklat DK I Ja karta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, kemarin. Kepala Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta, Budihastuti mengatakan, uji kompetensi ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-

pan RB) nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Maka untuk peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir anggota Satpol PP, diperlukan suatu kompete nsi tertentu yang terka it langsung dengan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu setiap aparatur yang akan berkarir dalam jabatan fungsional polisi pamong praja harus lulus uji kompetensi dan sertifikasi, kata Budihastuti. Dikatakan Budihastuti, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang pada saat Permenpan ini ditetapkan telah dan masih melaksanakan tugas sebagai Satpol PP diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi yang dilaksanakan mulai 23 - 25 Agustus 2016 ini. Tahap awal ini diikuti 300 anggota Satpol PP, diantaranya 49 ora ng tingkat ahli dan 251 orang tingkat terampil, ujarnya. Metode yang dipakai dalam uji kompetensi dan sertifikasi yakni tes tertulis dan wawancara. Dengan unit kompetensi yang diujikan melakukan koordinasi penegakan perda, tin-

dakan non yustisi, pengendalian massa, patroli, pendataan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat dan m obilisasi p erlin dungan masyarakat. Pelaksananya adalah asesor dari BPSDM Kemendagri dan dibantu asesor dari Badan Diklat DKI dan prakti si. U ntuk Satp ol PP Provinsi DKI Jakarta akan ditambah uji sikap dan perilaku melalui Computer Assisted Test (CAT), Focus Group Discussion (FGD) dan wawanc ara o le h p si k o l og Ba d an Diklat Provinsi DKI Jakarta, tandasnya. (kmb)

Gubernur DKI Minta

Bus Tingkat Terapkan Tap In-Tap Out Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar memberlakukan sistem Tap In-Tap Out untuk bus tingkat gratis pariwisata di ibukota. Ahok minta supaya di bus tingkat pariwisata itu juga menggunakan sistem tap in-tap out pakai kartu elektronik, tapi tetap gratis tentunya. Menurut dia, dengan memberlakukan sistem Tap In dan Tap Out tersebut, maka dapat diketahui pola perjalanan pen-

umpang, atau sam a seperti yang saat ini tengah dilakukan uji coba di Koridor 1 Transjakarta. Dengan menggunakan sistem tap-in dan tap out, maka kami bisa mengetahui pola perjalanan penumpang bus tingkat, jumlah penumpang serta tujuannya. Ke-

mudian, kami bisa meningkatkan pelayanan, ujar Basuki. Lebih lanjut, dia mengungkapkan penerapan sistem Tap In dan Tap Out pada bus tingkat juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengembangkan sistem transaksi nontunai. Saat ini, yang namanya non cash transaction (transaksi non tunai) terus kami kembangkan di Jakarta. Hampir semua transaksi dilakukan pakai kartu elektronik, diantaranya naik bus Transjakarta, parkir, masuk tempat wisata,

dan lain-lainnya akan dikembangkan, ungkapnya. Seperti diketahui, PT Transjakarta telah memulai uji coba sistem Tap In-Tap Out pada Rabu (17/8) di Koridor 1 rute Blok M-Kota. Dengan begitu, penumpang tidak hanya melakukan Tap In pada barrier gate, tetapi juga Tap Out saat ke luar dari halte. Saldo pada uang elektronik akan terpotong secara otomatis hanya pada saat melakukan Tap In. Sedangkan pada saat Tap Out, kartu elektronik hanya digunakan untuk membuka gate ke luar. (kmb)


Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

3

Irjen Kemenag :

Jamaah Luar Kuota Tak Dilayani

Suluh Indonesia/ant

JEMAAH HAJI - Irjen Kemenag M. Jassin (tengah) didampingi Karo Hukum dan Kerja sama Luar Negeri Kemenag Ahmad Gunaryo (kiri), dan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Syafrizal (kanan) memberikan keterangan terkait jemaah calon haji yang ditangkap di Filinina di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, kemarin.

DPK-BPKP Diminta

Saling Koordinasi

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla meminta BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Saya minta ada koordinasi sistem, baik antara BPK dan BPKP, bukan untuk saling mengambil alih tugas masing-masing, tapi menyinkronkan cara pengawasan yang baik sehingga ada arah yang jelas, kata Wapres dalam pembukaan Rakornas BPKP di Aula Gandhi BPKP, Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, Indonesia tidak kekurangan lembaga pengawasan dalam melakukan sistem kenegaraan karena selain BPK dan BPKP,

juga ada inspektur jenderal sampai pengawas di tingkat kabupaten. Begitu banyaknya pengawasan membuat aparat di bawah begitu capek untuk memberikan laporan lagi setelah diperkasa BPK, BPKP, Irjen masing-masing, kata dia. JK menambahkan dengan koordinasi yang baik akan menghasilkan pengawasan yang saling melengkapi antara preventif dan setelah suatu kegiatan dilakukan. Itulah kenapa BPK berbeda dengan BPKP, karena BPK cend erung pada postaudit (pasca), sedangkan BPKP dan Irjen itu internal audit yang meluruskan kalau ada yang bengkok, kata Jusuf Kalla. (ant)

JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Agama M Jasin menegaskan bahwa masyarakat yang melakukan ibadah haji di luar kuota jamaah haji untuk Indonesia tidak akan dilayani di Arab Saudi. Kita harus tegas sehingga apabila mereka tidak menggunakan kuota Indonesia tidak bisa kita layani, ini hanya untuk mengekang mereka tidak ke luar negeri, kata Jasin di gedung KPK Jakarta, kemarin. Jasin menyampaikan hal tersebut terkait dengan 177 WNI yang ditangkap oleh imigrasi Bandara Internasional Manila pada Sabtu (20/8) karena menggunakan paspor palsu. Mereka berencana untuk beribadah haji meng-

gunakan kuota haji Filipina. Kalau alasannya antrean mengular panjang, tahun depan kita ada tambahan kuota seiring selesainya renovasi di pelataran masjid, jadi kuota diberikan seperti kuota yang diberikan sebelum 2013. Kita harapkan satu persen kuota dibanding jumlah populasi Islam yg ada di Indonesia, katanya. Saat ini menurut Jasin tim Kemenag sedang memverifikasi 177 WNI tersebut apakah memang melakukan pelanggaran hukum. Kalau terbukti ada pelanggaran hukum, kita serahkan ke penegak hukum sesuai tindak pelanggarannya pidana umum, mungkin pemeriksaannya itu oleh National Bureau Investigation Filipina,

termasuk siapa saja oknum yang membujuk oknum dari dalam negeri. Sindikat luar negeri kan sudah ditangkap, katanya. Jasin berharap dengan tertangkapnya 177 WNI tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat agar memilih jalur resmi untuk beribadah haji. Kita harus beri edukasi ke masyarakat jangan memilih jalur yang tidak resmi, pilih jalur resmi yang dilaksanakan pemerintah melalui Kemenag yaitu haji reguler atau haji khusus yang melalui antrean siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) kalau antreannya panjang kita usahakan perpendek, kata mantan komisioner KPK itu. (ant)

Batasi Profesi Caleg DPR Tidak Setuju

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan tidak setuju apabila ada p embatasan profesi untuk mengikuti Pemilu Legislatif, yang akan diatur pemerintah dalam UndangUndang Pemilu. Bagi kami setiap warga negara punya hak sama untuk menjadi anggota partai politik dan calon legislatif, katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemar-

in.

Hal itu menanggapi wacana dalam UU Pemilu yang sedang disusun pemerintah bahwa setiap orang yang ingin menjadi anggota DPR harus aktif minimal satu tahun di partai politik. Di a m enga taka n bahwa wacana itu baru usulan pemerintah dan Komi si II D PR m enghormati nya l alu akan dibahas bersama.

Riza Patria menilai pembatasan itu kemungkinan agar calon anggota legislatif (caleg) memahami ideologi partai politik. Pembatasan minimal aktif satu tahun itu mungkin dimaksudkan agar paham ideologi parpol namun akan kami bahas bersama, apakah diperlukan batasan atau tidak, ujarnya. Politikus Partai Gerindra itu m enjelaskan U UD 1945 menyebutkan bahwa tiap WNI

memiliki hak memilih dan dipilih. Karena itu menurut dia, kalau ada UU yang membatasi satu kelompok masyarakat, maka bisa diajukan judicial review. Kami ingin menyusun UU tidak menimbulkan kegaduhan dan memunculkan judicial review, ujarnya. Riza menilai, yang penting UU Kepemiluan kedepan tidak hanya mengakomodir kepentingan masyarakat banyak na-

mun juga memperkuat parpol dan parlemen sebagai pengawas. Anggota F raksi Parta i Golkar, Tantowi Yahya menilai tidak perlu diatur keaktifan minimal satu tahun di parpol bagi seorang yang ingin menjadi anggota DPR. Rencana pengaturan itu menurut dia seperti merendahkan kecakapan d an kemampuan ca leg dari artis dan pesohor. (ant)

Pemerintah Siapkan

Kader Bela Negara

JAKARTA - Kementerian Pertahanan menargetkan empat juta warga Indonesia dari berbagai elemen masyarakat memperoleh pengajaran wajib bela negara pada akhir 2016. Target kami empat juta orang sampai akhir tahun. Sekarang, per Agustus 2016, sudah sekitar 2,7 juta warga yang terdidik, kata Kabadiklat Kemhan) Mayjen TNI Hartind Asrin saat ditemui usai mengikuti Apel Gelar Nasional Bela Negara di lapangan silang MonasJakarta, kemarin. Upaya memperkuat rasa nasionalisme dan rasa cinta Tanah Air dilakukan dengan metode sosialisasi dan diklat di kementerian/lembaga serta di beberapa universitas, seperti UI dan UNJ.

Pada bulan Juni lalu, Kemhan meluncurkan Pedoman Penyelenggaraan Bela Negara yang disebarkan ke kementerian/lembaga juga TNI agar pimpinan masing-masing institusi tersebut bisa melakukan pembinaan bela negara dengan standardisasi yang sama. Kemhan juga menyediakan program diklat intelijen dasar bagi staf atau ajudan di bawah kementerian/lembaga. Intelijen dasar adalah kemampuan mengumpulkan, mengolah, kemudian menyampaikan informasi yang dia terima. Sebagai contoh dia melihat teroris, cara mengolah dan menyampaikan informasinya, sampai cross check informasi agar menjadi A1 (terpercaya). (ant)

Suluh Indonesia/ant

UU PERLINDUNGAN ANAK - Ketua DPR Ade Komarudin (kiri) bersama Wakil Ketua Taufik Kurniawan (tengah) dan Agus Hermanto berdiskusi dengan para perwakilan fraksi dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Setelah melalui sejumlah perdebatan antarfraksi, DPR menunda untuk mengesahkan Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Bentuk Koalisi

Saatnya Melawan Kejahatan Perdagangan Orang PEMERINTAH Indonesia membentuk koalisi yang terdiri dari tujuh kementerian dan lembaga untuk melawan, mencegah, dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) guna melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kementerian Luar Negeri bersama dengan enam kementerian/lembaga terkait menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanganan WNI Terindikasi atau Korban TPPO di Luar Negeri, di Gedung Utama Kemenlu di Jakarta, kemarin. Keenam kementerian/lembaga terkait itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian

RI, Kejaksaan RI, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Melalui penandatanganan nota kesepaham tersebut, ketujuh kementerian/lembaga sepakat untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan koordinasi dalam rangka memberantas tindak kejahatan perdagangan orang yang melibatkan WNI di luar negeri sebagai korban. Komitmen pemerintah dalam melindungi WNI sangat

signifikan dan ini merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia, ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Retno mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani tujuh kementerian/lembaga itu bertujuan untuk menciptakan mekanisme rujukan nasional dalam penanganan WNI korban TPPO di luar negeri, sehingga para korban dan kasus-kasus yang ada dapat ditangani dengan lebih optimal. Nota Kesepahaman tersebut memuat berbagai bentuk kerja sama yang akan dilakukan oleh ketujuh kementerian/ lembaga terkait lima bidang, yaitu identifikasi bersama, penanganan korban, kegiatan pencegahan bersama, pertukaran data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman itu,

Kemlu RI juga meluncurkan sebuah video animasi singkat yang mengilustrasikan tentang bahaya kejahatan perdagangan orang. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga meluncurkan tagar #koalisiantitrafficking yang secara resmi diunggah ke dalam akun Twitter Kemlu untuk menjangkau kalangan pengguna media sosial dan membantu penyebaran pesan perlawanan terhadap kejahatan perdagangan orang. Berdasarkan berbagai sumber data internasional, lebih dari dua juta orang menjadi korban eksploitasi kejahatan perdagangan orang. Kementerian Luar Negeri RI mencatat bahwa sejak 2012 hingga awal Agustus 2016 terdapat 2.032 kasus TPPO yang melibatkan WNI di luar negeri yang telah ditangani. (ant)


Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

4

Walikota Bima Arya :

Generasi Muda Harus Kreatif dan Aktif

WALIKOTA Bogor, Bima Arya, meminta para genarasi muda di kotanya untuk lebih aktif dan kreativ dalam upaya membantu percepatan program pembangunan di kotanya.

Suluh Indonesia/bas

PENGHARGAAN - Walikota Bogor, Bima Arya, menerima piagam penghargaan dari Komunitas Bogoh Ka Bogor di Balaikota Bogor, kemarin.

Sebagai g enerasi muda kalian harus giat,kreativ dan terus bersemagat dalam berbagai bidang kegiatan positif. Silahkan manfaatkan ruang-ruang p ublik berupa ta mantaman itu setiap hari untuk tempat kalian berekspresi dan membuat berbagai kegiatan positif di Kota Bogor ini. Kita siap dukung itu, kata Bima

Arya, dalam acara Silaturahmi, bersama puluhan anggota komunitas Bogoh Ka Bogor dan para relawan Bogor Ku Bersih, di Ruang Paseban Bima, kantor Balaikota Bogor, kemarin. Menurut Bima , banyak taman di kotanya saat ini telah rampung dibangun oleh Pemkot Bogor. Untuk itu sayang ji ka taman-taman dan

runag public itu t idak dima nfaatkan. Saya berharap para anggota komunitas ini bisa menjadi motor agen perubahan pembangunan di Kota Bogor. Silahkan meramaikan taman-taman itu sebagai ajang kalian berekpresi secara gratis, ujar Bima. Pa d a ke s e ma pa t a n i t u Bima juga menuturkan, bahwa cara ce pat m embangun Kota Bogor, yakni dari generasi mudanya yang juga turut bergerak aktif dalam pembangunan. Kreatifitas anak muda Kota Bogor pun sudah

kan pada saat Bupati Bogor masih Pak Agus Utara Efendi, intinya kedua belah pihak sepakat untuk menukar tanah asset Pemda Bogor di Jalan Tegar Beriman, seluas 5.175 meter persegi dengan tanah milik Sdr.MN seluas 12.625 meter persegi yang ada di wilayah Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, terangnya. Bel akangan kabar tidak sedap mulai tercium terkait kasus tukar menukar tanah milik Pemda Bogor itu yang kini mulai santer dibicarakan. Pasalnya, santer beredar informasi bahwa setelah dilakukan transaksi dalam ruslah itu, terahir didapat kabar bahwa tanah yang saat itu dijanjikan MN ternyata fiktip (milik orang). Sedang tanah milik Pemda yang saat itu sudah dikuasi MN saat ini terlanjur telah berpindah tangan alias terlanjur dijual MN

kepada pihak lain. Kok bisa ya?, para pejabat Pemda Bogor seceroboh itu, sesalnya. Salah seorang pejabat terkait di lingkungan Pem kab Bogor ketika dikonvirmasi terkait kasus ini, secara tidak langsung juga membenarkan kasus ini. Bahkan pejabat bersangkutan itu dengan tegas mengaku dalam hal ini Pemda Bogor telah kena tipu oleh MN. Setahu saya MN itu sudah dua kali melakukan penipuan dengan modus seperti ini kepada Pemda Bogor. Bahkan kalau tidak salah, kasus ini sudah sempat dilaporkan ke jalur hukum. Hasilnya seperti apa dan sekarang sejauh mana, silahkan anda langsung cek dan konfirmasi, jelasnya. Di tempat terpisah, MN saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut mengakui adanya kasus tersebut. (bas)

KOMERSIALISAI TERMINAL - Sejumlah orang yang tergabung dalam Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) berunjuk rasa di Balai Kota Bogor, kemarin. Dalam orasinya mereka menolak pembangunan mall, hotel, apartemen dan bangunan lain diatas terminal Baranangsiang.

BOGOR - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan warung nontunai atau E-Warong milik Koperasi Usaha Bersama Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, kemarin. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskis Andi Dulung mengatakan, Bogor merupakan kota ke 12 menjadi lokasi diresmikannya E-Warong. Sehari sebelumnya kita resmikan E-Warong di Palembang. Semoga besok kita resmikan lagi di Yogyakarta, Kulonprogo dan Bandung tanggal 2 Sep-

tember, kata Andi. Ia mengatakan, target tahun 2016 ini terbent uk 300 EWarong, yang secara bertahap aka n dim aksimal kan pada tahun 2017 menjadi 3.000 EWarong seluruh Indonesia. E-Warong merupakan inovasi dalam menyalurkan bantuan dalam b entuk nontunai dengan menggunakan sistem perbankan mempermudahkan pemantauan, mengurangi kecurangan, lebih efektif dan efisien, katanya. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bim a Arya Sugiarto

menyebutkan, program EWarong bentuk kolaborasi semua pihak dalam program pengentasan kemiskinan. Ia menyebutkan di Kota Bogor terdapat sekitar 38 ribu penduduk miskin dari 1 juta total pendu duk yang ada tahun ini. Kunci pengenta sa n kem i skinan adalah kolaborasi, pemerintah tidak mungki n jal an sendiri. EWarong, menyimbolkan satu sinergi yang ba ik, dan te kno logi berperan da lam pengentasan kem iskinan, katanya. (bas)

Aset Pemda Raib Permainan Mafia Tanah di Bogor

BOGOR - Diduga akibat permainan para mafia dan biong tanah, puluhan miliar asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupa tanah seluas 5.175 meter persegi, di Jalan Raya Tegar Beriman, Kompleks Pemda Cibinong raib. Untuk itu aparat terkait diminta segara mengusut tuntas kasus tersebut. Kalau informasi ini benar dan dapat dipertangungjawabkan, tentu aparat kejaksaan, KPK atau lembaga penegak hukum lainnya harus bertindak tegas dan mengusutnya hingga tuntas. Saya menduga ini sudah ada indikasi unsure KKN namanya, ujar Rony, salah satu aktivis Pemantau Keadilan, di Kabupaten Bogor, kemarin. Informasi yang didapat, lenyapnya asset milik Pemkab.Bogor tersebut terjadi ketika dilakukannya ruslah

Ki las

(tukar guling) tanah antara Pemda Bogor dengan seseorang berinisial MN, warga Cibinong yang mengaku sebagai kuasa pemilik tanah seluas 12.625 meter persegi, yang berlokasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong di tahun 2004. Untuk urusan tanah MN itu memang sangat lihai dan licin. Dia juga banyak memiliki relasi dan pejabat penting di lingkungan Pemda Cibinong ini, ungkap sumber yang minta identitasnya dirahasikan. Berdasarkan data tertulis dalam bukti surat kesepakatan antara Pemkab Bogor dengan MN, dengan No : 593/05/PRjn/ huk/tahun 2004, tentang Kesepakatan Ruslah Tanah Pemda dengan tanah milik MN, kedua belah pihak intinya sepakat melakukan ruslah tanah sebagaimana dimaksud. Tukar guling tanah ini dilaku-

Jalan Raya BSD Diblokir

PULUHAN warga Selasa (23/8) memblokir ruas Jalan Raya BSD (Bumi Serpong Damai) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Aksi ini dilakukan menyusul pemagaran kawasan terbuka hijau oleh pengembang Perumahan BSD. Koordinator warga, Juulhan Firdaus kemarin mengatakan, gara gara pemagaran ini aktifitas warga dilahan tersebut jadi terganggu. Lebih lanjut Julhan mengatakan, selama ini lahan terbuka hijau tersebut digunakan warga untuk berbagai aktifitas. Namun karena dipagari maka kini lahan terbuka hijau tersebut sulit diakses. Dalam aksinya warga juga mendatangi kantor Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman setempat, guna menyampaikan aspirasi penolakan mereka dan meminta agar pemagaran tersebut dibatalkan. Aset lahan itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah pada 29 November 2013 lalu. Itu artinya, lahan terbuka hijau dimaksud adalah fasos-fasum yang sudah menjadi milik Pemkot Tangsel. (nov)

Mensos Resmikan

E-Warong di Kota Bogor

Suluh Indonesia/bas

LAYANAN PUBLIK - Ratusan warga terlihat mengatri saat membuat dokumen kependudukan seperti KTP,KK dan lainnya, di kantor Disdukcapail, Kota Bogor.

Wawali Depok

Dukung Kenaikan Harga Rokok

DEPOK - Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mendukung adanya wacana terkait kenaikan harga rokok yang kabarnya mencapai 100 persen bahkan lebih. Meski begitu,

Pradi mengaku melihat polemik tersebut dari dua kacamata, antara perokok dan bukan perokok. Menurut Pradi, khusus untuk perokok melihat kenaikan

harga yang signifikan merupakan musibah. Namun, yang tak merokok tidak masalah. Sehingga setelah melihat harganya yang mencapai tiga kali lipat, perokok bisa langsung berhenti. Ini merupakan langkah Pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok. Karena Perokok beranggapan dari pada beli rokok mending buat beli beras, ujarnya di Balaikota Depok, kemarin. Meski dem ikian, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menimbun rokok. Karena berhembus kabar, sudah banyak pedagang rokok yang menyimpan dan tidak menjualnya kepada pembeli. Selain itu, Pradi juga menegaskan jangan sampai rokok menjadi barang mewah, sehingga

orang mencari alternatif lain. Jangan sampai cari pengganti lain, misalnya ganja, aduh jangan sampai itu terjadi. Jika pun ada yang menimbun, kita tunggu aja dari Pemerintah Pusat benar atau tidak dinaikkan, paparnya. Sel ama ini, harga rokok dibawah Rp20 ribu dinilai menjadi penyebab tingginya angka perokok di Indonesia. Hal tersebut membuat orang yang kurang mampu hingga anakanak sekolah mudah membeli rokok. Setelah adanya hasil studi tentang kenaikan harga rokok menjadi Rp50 ribu per bungkus. Hasilnya, perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat dari harga normal. kan. (jif)

Walikota Bogor. Kordinator Relawan Bogoh Ka Bogor, Almi Farisza, mengatakan dari acara relawan Bogoh Ka Bogor ingin memberi edukasi, sosialisasi, advoka si seka l ig u s p em b e rdayaan yang nantin ya berkelanjutan bagi perkembangan Kota Bogor. Apalagi saat ini Kota Bogor sedang menuju ke arah Smart City, Green City dan Heritage City. Kami mengajak semua komunitas untuk berpartisipasi mewujudkan pembangunan kotanya, imbuh Almi. (bas)

Suluh Indonesia/ant

Tanggul Kali Bekasi Rusak

DINAS Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi menargetkan pelaksanaan pengerjaan fisik perbaikan tanggul Kali Bekasi di Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kecamatan Jatiasih, akan dimulai awal September. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Arif Maulana di Bekasi, kemarin mengatakan, dari total 42 peserta lelang, saat ini pemenang lelangnya sudah keluar, yakni PT Jatisibu Karya Anugerah, dengan nilai Rp2,8 miliar lebih. Menurut dia, alokasi dana itu diperuntukkan kegiatan pembangunan dan penguatan tanggul serta perbaikan pintu air Kali Bekasi di Perumahan Pondok Mitra Lestari. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan pada tanggul yang berdekatan dengan gerbang utama PML yang pondasinya amblas sekitar 10 meter. Selain itu, penguatan tanggul juga akan dilaksanakan di RT10 dekat kantor RW13 yang sempat jebol karena posisinya yang tegak lurus dengan aliran Kali Bekasi. (ant)

tak perlu lagi diragukan namun, karena letak Bogor dekat dengan Jakarta membuat mereka berkarier di Ibu Kota. Pola inilah yang coba kita rubah dengan menyediakan fasilitas taman bagi para komunitas ini, jelasnya. Meski begitu, Bima juga be rpesan, adanya t ama ntaman ini juga harus dijaga dan dirawat dengan membangun kultur bukan sekadar sebuah siste m atau aturan. Boleh dipakai semaunya, bebas. Tapi tolong taman-taman itu juga harus dijaga, pesan

Wakil Walikota Bogor :

Layanan E-KTP Terkendala Blangko Kosong

BOGOR - Wakil Walikota Bogor, Ir. Usmar Hariman, melakukan inspeksi mendak (sidak), di lokasi Pelayanan Ke pen dudukan dan Pe ncatatan Sipil yang berada di lokasi Mall BTM, di Jalan Jua nda , Kota Bog or, kemarin. Kedatangan Usmar tersebut untuk memastikan bahwa semua program pelayanan public dibidang kependudukan bagi warganya dapat berjalan baik sebagaim ana yang diharapkan. Kebetulan saya tadi lewat dan mampir ke sini. Ya sekalian ini untuk melihat secara langsung bahwa program layanan kependudukan di tempat ini berjalan baik atau tidak? Dan alhamdulillah ini saya lihat cukup baik, ya bu, sapa Usmar, ke pada be berapa warga yang saat itu terlihat menga ntre di depan lokat pendaftaran. Kedatangan Usmar yang begitu mendadak, tanpa terlihat didanpingi ajudan atau petugas lainnya ini, tentu saja cukup mengagetkan warga maupun petugas di

lokasi. Sudah lanjutkan saja. Gak usah terganggu dengan kedatangan saya, ujar politisi Partai Demokrat itu. Tidak lama setelah itu, Wakil Walikota Bogor itu terlihat langsung masuk ke dalam ruangan dan menanyakan sejumlah hal kepada pe tug as dan warga yan g saat itu sedang mendapat pelayanan untuk urusan dokumen kependudukannya. Ada berapa warga yang rata-rata setiap harinya datang ke sini. Gimana semuanya lancar saja kan? Atau ada masalah?, tanya Usmar kepada salah seorang petugas. Dengan sedikit gugup, petugas itu langsung menjawab bahwa semua sudah berjalan baik. Tapi ada persoalan yakni terkait blangko kependuduka n ya ng sering telat atau kosong. Itu saja Pak, blangkonya sering kosong atau telat datang. Sehingga ada beberapa warga yang datang terpaksa harus pulang kembali sampai ada informasi blangko tersedia kembali, ungkapnya. (bas)

Agar Tak Jadi Lokasi Prostitusi

RTH Dibangun di Pusat Kota

DEPOK - Terkait adanya rencana penambahan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan Pemkot Depok tahun ini. Anggota Dewan dari fraksi Golkar, Tajudin Tabri menghimbau agar RTH sebaiknya dibangun di Pusat Kota dan dekat dengan kantor Pemkot Depok. Sebab, menurutnya posisi RTH yang lebih dekat dengan Balaikota dapat secara lebih mudah dipantau dan tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi seperti yang sudah terjadi di beberapa kota lain. RTH yang dekat dengan kantor Pemerintahan akan membuat lokasi mudah dijangkau warga karena strategis. Sehingga

memudahkan mereka untuk berinteraksi satu sama lain, ujarnya, di Gedung DPRD, Komplek GDC, Depok, kemarin. Menyikapi penyataan tersebut, Walikota Depok Mohammad Idris berpendapat, dana yang dikucurkan untuk pembebesan lahan akan semain tinggi jika RTH dilokasikan di Pusat Kota seperti kawasan Jalan Raya Margonda. RTH sebaiknya tidak berkumpul di Pusat Kota, selain tidak merata, harga tanah di Margonda sangat mahal. Rp235 Milyar jika di Margonda hanya dapat satu hektar, sedangkan jika kita beli lahan di Grand Depok City (GDC) bisa dapat tiga hektar, tutur Idris. Selain itu, dirinya menam-

bahkan, di Margonda sudah banyak perkantoran sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang hendak mengunjungi taman di Pusat Kota seperti timbulnya kemacetan, polusi udara serta kebisingan. Menurut kami, GDC juga masih bisa dijangkau dan tidak terlalu jauh dengan Pusat Kota. Lokasi ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam pemerataan RTH di Depok, paparnya. Seperti diketahui, Pemkot Depok menyodorkan anggaran kepada DPRD Kota Depok untuk pembelian RTH sebesar kurang lebih Rp300 miliar. (jif)


pini

F OK US

F

Moral Bangsa sebagai Rumah Kedua Siswa

ULL Day School, begitu keren istilah menghiasi media massa belakangan ini. Belajar seharian di sekolah, begitu kira-kira terjemahan istilah yang kali pertama dilontarkan oleh Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang baru pengganti Anies Baswedan. Namun di balik nama keren tersebut (termasuk terjemahannya), membuat cukup bergidik dunia pendidikan di Tanah Air menyikapinya. Bagaimana tidak, lewat idenya itu Menteri Muhadjir Effendy mengharapkan sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa. Patut dimaklumi, cetusan ide tersebut dilatarbelakangi berbagai permasalahan (kasus) yang melibatkan siswa di Tanah Air belakangan ini. Misalnya, siswa bolos dan asyik main game online, terlibat berbagai aksi kriminal dan sebagainya yang disorot lebih banyak akibat siswa terlalu liar di luar jam sekolah. Ini tentu saja patut dihargai sebagai sebuah perhatian terhadap kondisi generasi muda (pelajar) belakangan ini, yang dinilai sangat memprihatinkan bahkan mengkhawatirkan. Tetapi, apakah ide tersebut dapat diterima sebagai sebuah solusi? Salah satu pembanding negara yang menerapkan sistem ini adalah Korea Selatan. Di sana siswa pagi-pagi diantar para orangtua, lalu dititipkan di sekolah, tetapi tidak full untuk belajar dari pagi sampai sore saat para orangtua menjemput mereka sepulang kerja. Melainkan, di lingkungan sekolah disediakan berbagai fasilitas lengkap untuk interaksi sosial siswa, mulai dari yang paling sederhana semacam kantin, ruang ganti pakaian, ruang istirahat dan sebagainya. Di Indonesia, untuk sekolah-sekolah dengan fasilitas lengkap, barangkali ide tersebut bisa dijalankan. Katakanlah berbagai sekolah internasional yang kini tumbuh bak jamur di musim penghujan dan menawarkan berbagai fasilitas wah. Tentu saja, fasilitas wah ini sudah dapat dipastikan dibarengi dengan biaya sekolah yang wah juga. Akan tetapi pada kenyataannya, sekolah dengan fasilitas wah tersebut jumlahnya di Tanah Air tercinta ini sangatlah sedikit. Sebarannya pun lebih banyak numplek di kota-kota besar, di Bali misalnya di Denpasar. Yang terpenting lagi, orangtua yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah tadi jumlahnya juga sangatlah terbatas. Paling yang bisa mereka-mereka dari kaum the have. Sisanya yang menengah ke bawah, yang mayoritas menjadi penghuni Bumi Nusantara ini mau dikemanakan? Itu baru dari sisi jumlah sekolah. Bila ditelusuri lebih mendalam lagi, sekolah dengan fasilitas wah itu pun sebenarnya belumlah disebut layak menyelenggarakan full day school. Untuk bisa menyelenggarakan full day school, luas area sekolah haruslah memadai. Mengingat seperti yang diterapkan di Korea Selatan di sekolah yang menyelenggarakan full day school haruslah ada sarana dan prasarana berinteraksi sosial yang memadai/cukup bagi para siswa. Salah satu contoh paling sederhana, di dalam sekolah harus tersedia fasilitas kantin yang bisa menyediakan dan melayani kebutuhan para siswa dan guru atau mereka-mereka yang terlibat dalam full day school secara layak. Jika tidak, para peserta dipastikan ada kecenderungan ngeleyer ke luar sekolah mencari apa yang mereka butuhkan dan tidak didapat di dalam lingkungan sekolah. Belum lagi sarana lain yang dibutuhkan sekian siswa selama full day school. Jadi, akan sia-sia saja label full day school ditempel di pelang pintu sekolah jika nantinya masih ada warga sekolah yang keluar-masuk pada jam full day school. Di pihak lain, bercermin dari kondisi pendidikan di Tanah Air ini, jangankan memiliki fasilitas selengkap yang digambarkan dalam full day school, untuk bisa belajar saja banyak siswa di pelosok Tanah Air harus lesehan di lantai. Bahkan, untuk menuju sekolah mereka harus berjalan bertelanjang kaki karena harus menyeberangi sungai tanpa jembatan dan sejenisnya dengan memakan waktu berjam-jam. Lantas, jam berapa siswa harus masuk dan pulang sekolah di daerah seperti ini. Belum lagi tenaga guru di sana, jumlahnya masih sangat kurang. Sementara prasarana seperti komputer, tidak usahlah dibicarakan lagi. Lalu, untuk siapa full day school ini diwacanakan dan dipersembahkan? Jika hanya untuk memperbaiki moral generasi bangsa, justru lingkunganlah yang mempunyai porsi lebih besar. Generasi yang tumbuh di lingkungan yang korup, sedikit banyak tanpa sengaja mereka akan mendapatkan pendidikan moral korup. ***

Bang D

el

5

Full Day School antara Keinginan dan Kebutuhan Suluh Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

WACANA Full Day School (FDS) yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy banyak menuai pandangan. Banyak yang menolak, namun tidak kurang pula yang mendukungnya. Beragam pandangan muncul, tampaknya wacana tidak dilandasi oleh kajian akademis, namun muncul sebagai sebuah gagasan. 24 jam sehari harus dibagi sesuai kebutuhan jiwa dan raga siswa sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya. Jika disuruh memilih saat ini tampaknya FDS bukan kebutuhan akan tetapi keinginan. Persoalan FDS semakin menarik ketika Dirjen Dikti (1999-2007) Satryo Soemantri Brojonegoro menekankan bahwa Sekolah bukan Pabrik atau Kantor . Pendapat kritis tersebut tentu sah-sah saja mengingat sekolah sejatinya memang bukan kantor dan juga bukan pabrik, karena yang diproses adalah makhluk hidup sosial yang berkebutuhan berinteraksi dengan para siswa, para guru, pegawai, dan juga dengan masyarakat lingkungan mereka bersekolah atau tinggal. Intinya adalah bahwa manusia bukan robot dan juga bukan benda mati. Sebelumnya ketika wacana FDS digulirkan oleh Muhadjir, beliau sempat berujar agar sekolah dapat berlaku sebagai rumah kedua bagi siswa. Menjadikan sekolah bagaikan rumah kedua bagi siswa guna mendukung program FDS belumlah memadai, karena harus diakui bahwa fasilitas bangunan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia belum memadai dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sebutlah soal penyediaan fasilitas toilet yang bersih, aman, nyaman, dan tentunya higienis. Masih ada anak didik yang harus menikmati proses belajar m engajar (PBM) di tingkat Sekolah Dasar yang rombongan belajarnya melampaui ketentuan, tidak memiliki kantin, kurangnya fasilitas ruang baca, ruang bermain, dan sebagainya. Kondisi demografis dan geografis berbagai strata sekolah di Indonesia dari Sabang hingga Meraoke (Timur-Barat) dan Miangas sampai Rote (Utara-Selatan) sangatlah meragam. Jarak merupakan kendal a, kurangnya guru, dukungan infrastruktur yang minim menjadikan setiap sekolah harus bergulat dengan kondisi yang sangat tidak sepadan. Bahkan kondisi ini juga tercermin antara sekolah di kota besar dengan di pedesaan yang memiliki jenjang fasilitas yang sangat berbeda. Di beberapa desa anak-anak merupakan aset bagi orangtuanya sebagai tenaga kerja bagi keluarganya. Ketimpangan ini diperparah lagi dengan adanya sekolah swasta dan atau asing yang masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda. Bahkan mungkin saja sangat berbeda pelaksanaan waktu mengajarnya dengan pendidikan yang berada di bawah naungan pesantren atau sekolah yang dilengkapi dengan asrama.

Oleh Putu Rumawan Salain*

Dengan kata lain masing-masing jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA/SMK yang berbeda usia seharusnya didekati dengan jam mengajar yang berbeda; bahkan juga kurikulumnya. Anak-anak SD yang jiwanya dibentuk atau terbentuk melalui pengajaran harusnya tidak jauh dari roh bermain, karena usia anak-anak tersebut berada pada usia yang sedang butuh banyak waktu untuk bermain. Belajar sambil bermain adalah tematik atau konsep yang harus dilakukan. Ajarlah mereka agar tidak terjadi kata-kata yang terungkap seperti masa kanak-kanak yang kurang bahagia dan lain sebagainya. Demikian selanjutnya bagi anakanak siswa SMP harus dipilihkan tema yang tepat sesuai usianya bahkan ketika mereka lanjut di

tingkat SMA/SMK mereka harus disentuh dengan kedisiplinan, kejujuran, kerja sama, integritas, wirausaha, leadership. Jam tatap mukanya tentu akan lebih panjang daripada tingkat di bawahnya. Pembentukan kepribadian harus dilakukan dengan baik karena pada usia tersebutlah mereka sedang labil dan cenderung mencari panutan. Mengajar yang mengedepankan jiwa menjadi penting setelah raga. Dengan demikian harus dicermati bahwa jika menambah jam pelajaran di masing-masing jenjang pendidikan seperti wacana FDS, pada usia yang berbeda, harus juga didekati dengan kajian mana yang lebih dominan dikuasai oleh anak didik seperti misalnya kognitif, afektif, dan psikomotor. Jika anak SMK yang membutuhkan

keterampilan psikomotorik seharusnya jam belajar mereka lebih panjang dari anak SMA. Logika ini tentu juga berlaku bagi anak yang sedang mengikuti jenjang pendidikan di SD maupun di tingkat SMP. Artinya bahwa jika kita ingin melaksanakan FDS di Tanah Air seharusnya jelas dahulu konsep dan luaran masing-masing jenjang pendidikan. Dari pengamatan singkat, di beberapa kota besar untuk pendidikan tingkat SMA ada yang telah memberlakukan FDS dengan rincian waktu sekitar 8 jam setiap harinya. Di samping itu harus pula diingat bahwa jam mengajar bagi para guru setiap pekannya adalah tidak kurang dari 24 jam. Titik temu tersebut dapat terjadi kekurangan guru ataupun mungkin target capaian 24 jam tidak diperoleh. Dengan demikian diduga wacana FDS tidak dilandasi oleh kajian yang holistik, mendalam, dan berbasis data lapangan. Padahal dunia pen di dik an akhir-akhir ini setidaknya masih berkutat berulang-ulang t anp a pe nye lesaian sebu tl ah soal Kurikulum 2013, ujian nasional, penerimaan siswa baru, dana pendidikan sampai dengan sumbangan orangtua murid yang disiasati melalui komite sekolah. Hal lain yang seharusnya Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lakukan adalah review sekaligus evaluasi terhadap Standar Nasional Pendidikan. Isi yang paling menarik untuk dikaji dari standar dimaksud antara lain soal infrastruktur sekolah, kuantitas dan kualitas guru dan tentunya kurikulum. Tiga hal mendasar dalam Standar Nasional Pendidikan tersebut seharusnya menjadi landasan utama kinerja Bapak Menteri, di samping mengimplementasikan fatwa undang-undang yang memudahkan dan meratakan kesempatan anak didik bersekolah. Dari kajian singkat tersebut di atas, FDS tidak dapat dilaksanakan secara nasional. Berikanlah kebebasan bagi sekolah-sekolah yang paling paham akan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, sehingga kemandirian dan kebanggaan sekolah tampil dalam kebinekaan yang tunggal. Otonomi sekolah tampaknya menjadi perlu dan penting yang m anunggal dalam NKRI dan bineka sesuai potensi kelokalan baik itu berupa demografis, etnis, geografis, dan modal sosial dan budayanya. Kecerdasan intelektual perlu namun sangat penting kecerdasan emosional, spiritual da lainnya dalam dunia yang semakin tanpa batas, multikultur, dan persaingan. *Penulis, pengamat pendidikan, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Udayana

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

Tayangan Televisi Semakin Pengaruhi Moral Remaja

KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap unt uk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

SURAT A NDA

Siaran Televisi Didominasi Acara yang Tidak Baik

SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ga jelas mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut han-

yalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan bahkan artis beranak pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Faqih Kalideres-Jakarta Barat

Menanti Janji Pemerintah Tentang Pemerataan Kesejahteraan

PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi. Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi

Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.


lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

Tontowi/Liliyana

Disambut Pesta di Kemenpora

Kinerja Lembaga Anti Doping

Suluh Indonesia/ist

PENYAMBUTAN ATLET OLIMPIADE - Menpora Imam Nahrawi (tengah) berpose dengan pebulu tangkis ganda campuran peraih medali emas Olimpiade Brasil, Tontowi Ahmad (kanan) dan Liliyana Natsir ketika penyambutan di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin.

Menpora Dorong Perbaikan

JAKA RTA - Menpora Imam Nahraw i m endoro ng perbaikan kinerja Lembaga Anti Doping Ind on esia (LADI) karena hingga saat ini belum mendapatkan lisensi badan anti doping dunia atau WADA sehingga belum bisa melakukan tes doping kejuaraan internasional. Jangan sampai kita terus membayar ne gara a si ng y ang sud ah m end apatkan li sensi dari WADA. Sangat penting Indonesia mendapatkan lisensi, kata Menpora di rapat koordinasi dengan LADI di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin. Indonesia, seben tar lag i menjadi tuan rumah kejuaraan multieven paling bergengsi di Asia yaitu Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. Untuk

Timnas U-15

Incar Juara Asia

MAKASSAR - Tim nasional pelajar Indonesia U-15 mengincar sebagai juara pada kejuaraan Sepak Bola Pelajar Asia U15 di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 September hingga 1 Oktober 2016. Pelatih Timnas U-15, Zaenal Abidin di Makassar, Sulsel, mengatakan, saat ini telah menyeleksi 50 pemain untuk disaring menjadi 20 pemain yang akan memperkuat timnas di ajang Asia tersebut. Kita akan melakukan seleksi sekaligus persiapan selama sebulan ke depan untuk lebih mematangkan strategi dan kerja sama antarlini, ujarnya. Untuk persiapan termasuk seleksi dan pemusatan latihan tetap dipusatkan di Makassar, Sulsel, mulai 22 Agustus hingga 18 September 2016. Sememtara untuk agenda seleksi pemain sendiri sudah dilaksanakan sejak 22 dan akan berakhir pada 26 Agustus 2016. Dirinya bersama asisten pelatih Usman Halik, juga akan melakukan penyeleksian yang ketat, fair, dan mengacu pada data yang dibuat untuk mendapatkan 20 pemain terbaik. Itu harus kami lakukan karena tugas kami di Kuala Lumpur sangat berat. Apalagi Menpora sejak awal telah menargetkan Indonesia bisa juara di Kuala Lumpur, katanya. Sementara Manajer Timnas Sepakbola Pelajar U-15, Hairil Amri Wawo menjelaskan, untuk mewujudkan harapan dan target yang dibebanka Menpora memang harus butuh kerja keras. Dirinya juga menegaskan akan menjunjung tinggi profesionalitas dalam mengelola tim, baik dari sisi manajemen maupun teknis tim. (ant)

itu semua kelengkapan harus bisa dipenuhi sebelum kejuaraan empat tahunan itu berla ngsung . Den gan ko ndisi tersebut, Menpora meminta kepada jajaran LADI untuk memperkuat jajarannya dengan mencari pihak-pihak yang mampu dan mau bekerja keras un tuk men dapatkan lisensi dari WADA. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan tes doping atlet minimal 3.000 orang setiap tahun. Kumpulkan semua atlet, lakukan tes doping secara rutin tiap tahun. Saya yakin dari situ ada upaya untuk bisa memenuhi syarat dari WADA. Langkah itu juga untuk membuktikan Indonesia selalu fair dalam dunia olahraga, kata

6

pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu. Orang nomor satu di Kem e npo ra i t u m enega skan, dengan rutin melakukan tes doping, atlet Indonesia diharapkan akan terbebas dari permasalahan saat turun di kejuaraan internasional. Selain itu, saat bertanding juga bisa maksimal. Pemerintah tidak mau atlet meraih prestasi karena limpahan doping, tapi harus benar-benar prestasi yang diraih di atas lapangan, penuh perjuangan dan panta ng m e nyera h, kat a Menpora menegaskan. Pria kelahiran Bangkalan Madura ini menjelaskan jika saat ini pihaknya belum melihat secara nyata kerja dari LADI. Bahkan lembaga ini

sempat mendapatkan tiga kali surat dari WADA terkait keseriusan salah satu lembaga pemerintah ini dalam menjadi lembaga anti doping. Saya dapat pesan dari Presiden, bahwa sudah ada tiga kali surat dari WADA, tetapi tidak direspons oleh LADI. Jangan hanya workshop-workshop dan pelatihan saja tapi harus action, kata Menpora dengan tegas. Dengan t arget m am pu m endapatkan li sensi da ri WADA, pemerintah dalam hal ini Kemenpora akan berusaha menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan. Namun, semuanya harus diim bangi dengan kerja keras agar LADI bisa m endapatkan li sensi da ri WADA. (ant)

JAKARTA - Kedatangan pahlawan emas Olimpiade 2016, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, disambut dengan pesta dari masyarakat, siswa dan mahasiswa yang menunggu mereka setibanya di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin. Tak hanya yel-yel selamat datang, pesta kembang api juga dilakukan di halaman Kantor Kemenpora oleh banyak kalangan yang hadir. Halaman yang biasanya hanya digunakan untuk olahraga, malam ini penuh dengan m asyarakat yang menyambut kedatangan Tontowi/Liliyana. Saat rombongan peraih medali Olimpiade 2016 masuk ke halaman Kemenpora, masyarakat dan siswa yang telah menunggu sejak siang langsung mendekat bus Bandros yang membawanya dari Bandara. Setelah tiba di Kemenpora, pasangan Tontowi/Liliyana dan peraih perak Olimpiade 2016 Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni langsung menemui masyarakat yang menunggu. Setelah itu dilanjutkan pemo-

Eko Yuli

tongan tumpeng yang dilakukan Menpora Imam Nahrawi. Sebelum dilakukan pemotongan tumpeng, sempat terjadi pembicaran yang cukup alot siapa yang harus memotongnya. Menpora sebenarnya menawarkan pada Liliyana Natsir. Namun, atlet asal Manado itu menyerahkan kepada pihak tuan rumah. Pemotongan tumpeng akhirnya dilakukan dan disaksikan oleh peraih medali, CdM Rajasapta Oktohari, keluarga peraih medali hingga tamu undangan yang sudah mengikuti sejak di bandara. Semoga keberhasilan di Olimpiade 2016 bisa memotivasi bagi atlet muda maupun siswa-siswa sekolah olahraga yang ada saat ini, kata Menpora Imam Nahrawi di sela pemotongan tumpeng. Usai pemotongan tumpeng dilanjutkan dengan ramah tamah yang diikuti oleh semua peraih medali maupun tim pendukung yang terus mengawal sejak kedatangan kontingen Indonesia di bandara. (ant)

Kembali ke Pelatnas Pada Oktober

JAKARTA - Atlet angkat besi Indonesia peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 Eko Yuli mengaku akan memulai pelatihan nasional pada Oktober 2016 setelah mengikuti PON XIX di Jawa Barat. Kami akan mulai pelatnas pada 1 Oktober nanti setelah PON selesai. Persiapan kami tidak main-main. Meskipun akan ada SEA Games 2017, kami konsentrasi untuk Asian Games 2018, kata Eko Yuli di sela-sela penyambutan atlet peraih medali Olimpiade 2016 di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang, Banten, kemarin. Eko mengatakan atlet-atlet angkat besi peserta Asian Games 2018 merupakan atletatlet yang juga menjadi juara dalam Olimpiade 2016 sehingga peta persaingannya akan seketat Olimpiade. Pelatnas cabang angkat besi, lanjut Eko, akan dilakukan di Cibubur, Jakarta Timur. Sudah disiapkan di Cibubur. Soal timnya, itu

manajer dan pengurus besar yang akan memutuskan, katanya. PB PABSI akan meninjau atlet-atlet yang akan masuk pelatnas cabang angkat besi berdasarkan seleksi kejuaraankejuaraan nasional. Saya masih ingin meraih medali emas. Sepertinya saya masih punya kesempatan sehingga saya akan mencoba Olimpiade sekali lagi, kata Eko. Atlet yang meraih medali perak dari kelas 62 kg putra itu mengatakan persiapan pelatihan nasional atlet-atlet yang diproyeksikan menuju Olimpiade harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Karena targetnya semakin tinggi, risiko cedera juga ada. Kami juga harus didukung dengan suplemen dan nutrisi yang bagus, katanya. Eko mengaku pelatihan cabang angkat besi di Afrika Selatan memang cukup membantu persiapan atlet menuju Olimpiade Rio 2016. Tapi, pelatihan itu perlu dilakukan lebih panjang karena persiapan Olim-

piade bisa dalam empat tahun, ujar atlet berusia 27 tahun itu. Sebelumnya, Eko bersama rekan sepelatnasnya Sri Wahyuni dan pasangan atlet bulu tangkis ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir mengikuti pawai peraih medali Olimpiade Rio 2016 dari Bandara SoekarnoHatta di Tangerang, Banten menuju kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di kawasan Senayan, Jakarta. Tim bulu tangkis Indonesia yang mengikuti Olimpiade Rio 2016 mendapatkan sambutan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua Umum DPR RI Ade Komarudin, Ketua Komite Olahraga Indonesia (KONI) Tono Suratman, Ketua Satlak Prima Achmad Soetjipto, Ketua Umum PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Gita Wirjawan, dan sejumlah pengurus cabang olahraga lain. (ant)


lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

7

Bek MU Blackett

Gabung Reading

LONDON - Bek Manchester United (MU) Tyler Blackett bergabung dengan klub Championship Reading pada Senin waktu setempat melalui kontrak tiga tahun. Bek timnas U21 Inggris berusia 22 tahun itu musim lalu telah menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman di Celtic. Pelatih Reading Jaap Stam yang juga mantan bek MU mengatakan, kemampuan bermain di semua lini Blackett merupakan faktor kunci dia direkrut. Dia bisa bermain di bek kiri atau kanan bahkan tengah, dia memiliki potensi besar dalam hal kecepatan, pertahanan dia kuat, kata Stam dalam laman Reading (www.readingfc.co.uk). Sebagai pemain bek dia juga bisa bermain ke atas dengan baik, dan pemain seperti itu yang kami butuhkan di skuad kami, tambahnya. (ant)

Bagi Terry kembali ke Timnas Suluh Indonesia/ap

KONTRAK TIGA TAHUN - Bek MU Tyler Blackett bergabung dengan klub Championship Reading melalui kontrak tiga tahun setelah musim lalu menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman di Celtic.

Allardyce Buka Peluang

LONDON - Pelatih timnas Inggris Sam Allardyce mengatakan, dirinya mungkin mengadakan pembicaraanpembicaraan dengan bek John Terry seputar peluang untuk kembali ke sepak bola internasional, namun menambahi ia tak mengikuti isu-isu politis yang mungkin muncul sebagai konsekuensi. Terry tampil untuk timnas Inggris untuk ke-78 kali sekaligus terakhir kalinya pada 2012, sebelum pensiun dari timnas setelah FA mengajukan kasus kepadanya menyusul tudingan-tudingan pelecehan rasial terhadap bek Queens Park Rangers Anton Ferdinand. Bek Chelsea itu kemudian diskors empat pertandingan oleh FA, meski di pengadilan

London ia dinyatakan tidak bersalah. Allardyce tak menepis kemungkinan kembalinya mantan kapten Inggris itu. Mungkin demikian. Menurut saya itu tergantung pada apa yang John katakan. Mungkin jika saya mendapatkan kesempatan, saya mungkin memberinya kesempatan bermain, ucapnya kepada media Inggris. Namun sampai saya masuk dalam seleksi atau proses itu, kita akan menunggu dan melihat dulu. Saya tidak tahu apa sisi politis yang mungkin ada artinya, jika ada sisi politis. Saya akan harus menjalani pembicaraan itu jika saya merasa bahwa John mungkin dapat

kembali (ke timnas). Allardyce mengatakan John Stones akan mendapat keuntungan dari bermain di bawah arahan manajer Pep Guardiola di Manchester City, dan bek itu memiliki peluang bagus untuk mengamankan tempatnya di lini pertahanan Inggris. Potensi adalah sesuatu yang akan menjadi hebat di masa yang akan datang. Saya menginginkannya sekarang dan dia (Stones) memiliki peluang besar untuk menjadi hal itu saat ini dengan bekerja di Manchester City, tambahnya. Allardyce akan mengumumkan skuadnya pada Minggu untuk pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia melawan Slovakia pada 4 September. (ant)

Guardiola Kritik Aguero

Suluh Indonesia/ist

BUKA PELUANG - Pelatih timnas Inggris Sam Allardyce mengaku akan membuka peluang bagi mantan kapten timnas John Terry kembali membela timnas Inggris.

Rusia Kalah Dalam

Saat Timnya Tak Menguasai Bola

LONDON - Manajer Manchester City Pep Guardiola mendesak penyerang Sergio Aguero untuk membantu timnya mempertahankan tekanan terhadap para lawan, dan tidak menghilang ketika timnya tak menguasai bola. Penyerang Argentina itu mencetak dua gol saat City menang 4-1 atas Stoke City pada Sabtu, untuk membuat ia telah mengoleksi enam gol di semua kompetisi pada musim ini. Mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu mengatakan, Aguero harus membantu rekan-rekan setimnya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bolanya. Tidak cukup untuk menerima bola dari rekan-rekan setimnya, ia harus membantu kami pada tekanan pertama dan banyak berlari dan banyak membantu kami dengan pergerakan, kata Guardiola kepada media Inggris. Anda tidak dapat menjadi brilian ketika Anda menghilang ketika Anda (tidak) menguasai bola. Itu mustahil. Sampai sekarang ia melakukannya dan, ketika hal itu terjadi, Anda terlibat dalam tugas-tugas pertahanan dan serangan. Guardiola juga memuji penyerang muda Kelechi Iheanacho, yang masuk sebagai pemain pengganti dan membuktikan pengaruhnya pada gol ketiga dan keempat City ke gawang Stoke. Ia (Iheanacho) selalu siap, tambah Guardiola. Kami akan memerlukan dirinya. Sergio tidak dapat bermain sepanjang musim dan Kelli akan bermain. Kami tidak dapat mencapai apapun dengan hanya 11 atau 12 pemain. Kami memerlukan semua orang dan saya harap mereka menyadarinya. C it y se l an j u t n ya a k an be rha dap a n dengan Steaua Bucharest pada leg kedua playoff Liga Champions mereka pada Rabu, sebelum menjamu West Ham United pada pertandingan liga selanjutnya pada Minggu. (ant)

Sidang Banding Pencekalan Paralimpiade

Suluh Indonesia/ap

KRITIK PERMAINAN - Manajer Manchester City Pep Guardiola mengkritik permainan penyerang Sergio Aguero yang dinilainya menghilang ketika timnya tak menguasai bola.

ZURICH - Rusia kalah dalam sidang banding untuk menentang keputusan Komite Paralimpiade Interna s i on a l (I PC ) ya ng mencekal negeri beruang merah tersebut dari ajang Paralimpiade di Rio de Janeiro, bulan depan karena s ka nd a l do ping . P e nga dilan Arbi trase Olahraga (CAS), pada Selasa, mengatakan bahwa keputusan yang diambil IPC tidak melanggar aturan prosedural dalam menangani kasus ini. Pe r ny a t a a n t e rs e but a khi rnya m e nye ba bk an Rusia diskors dari gelaran Paralimpiade pada September menadatang yang akan m em pe rtandingkan t uj uh hi ngg a 18 jenis perlo mbaan. Keputusan tersebut s uda h s e s ua i de ng a n keadaan yang terjadi, sementara itu Komite Paralimpiade Rusia tidak bisa mengajukan bukti yang berlawanan dengan fakta yang dijadikan dasar keputusan IPC, tulis CAS dalam keterangannya seperti dikutip dari Reuters. K e pu t us a n un tuk mencekal seluruh kontingen Pa ra li m pia de R us ia ,

di bua t o le h I PC p a d a 7 Agustus 2016 lalu yang berarti sedikitnya 250 atlet Paralimpiade Rusia tidak bisa bertanding di Paralimpiade Rio. Keputusan IPC pada Rusia tersebut melebihi keputusan Komite Olimpiade Interndasional (IOC) ya ng t ida k m e n j a tu hk a n sa nksi m en ye luru h p ad a kontingen Olimpiade Rusia di Rio 2016. IO C me m be r i k a n k ew e na n ga n a t as sk a n d a l doping Rusia pada Federasi Int e rna sional mas in g m asi ng cabang olahraga. Awal m ula persoalan i ni adalah dari temuan Badan A nt i D o pin g Du n i a (WADA) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Rusia dan Badan Intelijen Rusia (FSB security service) selama bertahun-tahun telah melindungi ratusan kasus doping yang terjadi di berbagai cabang olahraga utama Olimpiade, termasuk dalam gelaran Paralimpiade. Rusia menyatakan keputusan IPC tersebut dilatarbelakangi urusan politik dan akan ikut menghukum pul uh a n a t l e t ya n g tidak bersalah. (ant)


Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

8

Petani Lebak Dorong

Kembangkan Bisnis Komunitas

LEBAK - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mendorong petani mengembangkan bisnis berbasis komunitas guna memutus mata rantai tata niaga harga komodit as pertanian yang menguntungkan terhadap pengumpul dan pedagang. Kita optimistis bisnis berbasis komunitas itu dapat menguntungkan pendapatan usaha petani, kata Kepala Perencanaan Pembangunan dan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lebak Iman Hidayat di Lebak, kemarin. Pemd a teru s mendo ro ng agar petani Kabupaten Lebak dapat mengembangkan bisnis berbasis komunitas sehingga da pat men guntu ng kan si si

pendapatan petani. Pengembangan bisnis komunitas tersebut bisa menentukan harga dari petani dan bukan tengkulak maupun penampung. Selain itu juga bisnis berbasis komunitas akan menj ad i le bih b ai k k ehidu pa n petani. Se ba b, s i si ha rg a t idak bi sa d ik e nd a lik an p en am pung maupun tengkulak atau pedag an g. K aren a itu , pihakn ya me ndo ron g pe ta ni agar mengembangkan bisnis komunitas sehingga produk komoditas pertanian tersebut tidak dipasok lagi ke luar daerah. Kami berharap asosiasi usaha petani dapat bersatu untuk membentuk bisnis

berbasis komunitas dan dipastikan dapat meningkatkan pe ndapata n pet a ni, katanya. Menurut dia, selama ini, tata niaga penjualan komoditas pertanian sangat menguntungkan pihak penampung maupun pedagang. Sebab, petani menjual produk komoditas pertanian pangan, hortikultura dan palawija dipasok ke luar daerah. Produksi pertanian dipasok ke Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang dan Pasar Induk Keramat Jakarta. Setelah itu, produk pertanian itu kembali ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak dengan harga cukup tinggi. (ant)

DBH Riau

Dipangkas Rp 226 Miliar

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan informasi mengenai dana bagi hasil setempat yang akan dipangkas sebesar Rp226 miliar sehingga berdampak pada realisasi program pada triwulan IV/2016. Informasin tersebut disamp aikan Se kre tari s Pro vi nsi Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Selasa, berdasarkan info rm a si y an g di te rim any a mengenai pemotongan. Meskipun begitu, pihaknya masih menunggu kebijakan mengenai skema yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI. Kemarin sudah ada i nfo pe mo to ng a n seki ta r Rp226 miliar. Namun belum ada skemanya dari Menteri

Keuangan jadi kami masih menunggu, kata Ahmad Hijazi. Dikatakan Hijazi, angka yang baru didapat tersebut masih berupa justifikasi terhadap pendapatan sektor migas di triwulan terakhir 2016. Yang ada itu baru justifikasi terhadap migas mungkin triwulan terakhir yang disesu a ika n d i p oto n g se b es ar Rp226 miliar, sebut dia. Menurutnya, kondisi ini yang membuat Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) m e la k u ka n ras ion a li s asi berkali-kali. Ini terkadang yang memberatkan kami di TAPD yakni pergerakan, pengu ran g an , p e ne rim aa n, menyebabkan harus melaku-

kan rasionalisasi berulangulang. Jadi itu dalam proses penganggara n h am ba ta n utamanya, katanya. Namun begitu, ia tetap optimistis meski ada pemotongan serta rasionalisasi, program-program prioritas tetap akan terlaksana. Akan tetapi untuk program yang bukan prioritas serta hibah yang ti da k m enyen tuh masyarakat luas akan terpaksa dirasionalisasi. Kami m inta ma af jug a un tuk masyarakat yang meminta dana hibah, karena akan lebih selektif, tuturnya. Hijazi menjelaskan juga bahwa secara nasional pem otongan DBH menc api Rp68 triliun. (ant)

Suluh Indonesia/ant

HASIL KORUPSI - Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Goenawan (kedua kanan) memperlihatkan barang bukti tindak kejahatan korupsi pajak berupa uang tunai senilai Rp4,18 miliar saat gelar kasus di Polda Aceh, Banda Aceh, kemarin. Polda Aceh berhasil mengungkap kasus korupsi pajak yang bersumber dari PPH dan PPN di intansi Pemkab Bireuen, Aceh yang tidak disetorkan ke kas negara sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 senilai Rp 27,6 miliar, sementara barang bukti yang disita diantaranya uang tunai senilai Rp4,18 miliar.

Kupang Siapkan Rp 1,2 Miliar Cegah HIV/AIDS Meluas

KUPANG - Pemerintah Kota Kupang menyediakan anggaran Rp1,2 miliar untuk pembentukan warga peduli AIDS dan HIV setiap kelurahan wilayah Ibu Kota Provinsi NTT demi menekan laju perkembangan penyakit yang belum ada obatnya itu. Alokasi anggaran itu sudah dimanfaatkan warga di 51 kelurahan dan enam kecamatan untuk sejumlah program peduli AIDS dan HIV, kata Wali Kota Kupang Jonas Salean di Kupang, kemarin. Menurut Jonas sebagai wilayah ibu kota provinsi, tentu Kota Kupang akan menjadi sasaran masuk dan keluarnya orang

dan barang dari seluruh wilayah di provinsi berkarakter kepulauan ini. Hal itu bukan tidak mungkin akan juga membawa virus untuk AIDS dan HIV menyebar di daerah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sejumlah langkah antisipasi agar penularannya bisa ditekan. Kita tidak bisa melarang orang untuk masuk ke daerah ini. Akan tetapi, yang bisa kita lakukan hanya dengan menjaga dan mengawasinya agar penularan bisa ditekan, kata Jonas. Selain membentuk warga

peduli AIDS di setiap kelurahan, Pemerintah Kota Kupang juga sudah membangun puskesmas khusus layanan HIV/AIDS untuk memungkin warga melakukan pemeriksaan dini terhadap kemungkinan terinfeksi penyakit yang mematikan itu. Secara kelembagaan Pemerintah Kota Kupang memberikan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan dalam sarana puskesmas layanan khusus HIV/AIDS tersebut. Jonas berharap dengan adanya fasilitas kesehatan ini, angka dan jumlah pengidap

HIV/AIDS di Kota Kupang bisa berkurang dari waktu ke waktu. Dari data penyebaran HIV/ AIDS sepanjang 2000 s.d. Mei 2016, kata Jonas, sudah mencapai 884 kasus, yakni sebanyak 625 kasus HIV dan 259 kasus lainnya positif terkena AIDS. Dari jumlah itu, pengidap berjenis kelamin laki-laki berjumlah 513 orang dan perempuan sebanyak 371 kasus. Dalam konteks itu, penyebaran menurut kelurahan, terbanyak ada di Kelurahan Oesapa berjumlah 141 kasus. (ant)

Aceh AKBP Ridwan Usman, Kombes Goenawan mengatakan, kasus korupsi ini sudah ditangani sejak 2010. Tersangka Muslem merupakan mantan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen. Muslem Syamaun dijadikan tersangka karena tidak menyetorkan pajak penghasilan dan pungutan pajak pertambahan nilai ke kas negara. Tersang-

ka tidak menyetorkan pajak ke kas negara sejak 2007 hingga 2010. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan miliaran rupiah, kata Goenawan. Perwira menengah Polri tersebut menyebutkan, total pajak yang dipotong dari anggaran Pemkab Bireuen tersebut mencapai Rp70,8 miliar. Sebanyak Rp43,24 miliar disetor ke kas negara, sedangkan Rp27,6 miliar digunakan untuk

kepentingan pribadi tersangka. Dari hasil audit BPK dan BPKP, kerugian negara dalam kasus ini sebanyak Rp27,6 miliar. Uang dari pajak yang tidak disetor tersebut digunakan tersangka membeli tanah, bangunan, dan harta benda lainnya, serta meminjamkannya kepada orang lain, kata dia. Polda Aceh berhasil menyita uang tunai Rp4,187 miliar, dan barang bukti lainnya. (ant)

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah perci ntaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas

atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar, kenang wanita keibuan yang membahasakan Bunda kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai penjaga konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit, unjarnya.(nm)

Polda Aceh

Amankan Hasil Korupsi Rp 4,187 Miliar

Suluh Indonesia/ant

RUMAH GUBERNUR DIGELEDAH - Satu unit mobil yang dinaiki penyidik KPK keluar dari rumah pribadi Gubernur Sultra Nur Alam di Kendari, kemarin. Sebanyak 40 penyidik KPK mengambil beberapa hardisk komputer dan dokumen dari ruang Biro Hukum Pemprov Sultra, ruang kerja Gubernur Sultra, Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral serta rumah pribadinya.

Aktivis Banyuwangi Buat Petisi

Tutup Tambang Emas

BANYUWANGI - Aktivis lingkungan dari berbagai organisasi membuat petisi penutupan tambang emas di hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Petisi itu dibuat oleh LSM Banyuwangi Forum ForEnvironmental Learning (BaFFEL), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Pusat Studi Hukum HAM Fakuktas Hukum Unair, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korda Jawa Timur, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Kami membuat petisi itu, agar Presiden Joko Widodo menutup tambang emas di Tumpang Pitu dan mengembalikan fungsinya sebagai hutan

lindung, kata Koordinator BaFFEL yang juga pembuat petisi, Rosdi Bachtiar Martadi saat dihubungi di Banyuwangi, kemarin. Menurutnya, peledakan perdana di hutan lindung Tumpang Pitu telah dilakukan PT Bumi Suksesindo (BSI) pada tanggal 27 April 2016 dan tanpa menunggu lama, dampak

dari peledakan telah muncul, sehingga selang waktu empat bulan yakni pada tanggal 13 Agustus 2016 telah terjadi banjir lumpur. Banjir lumpur itu tak hanya berpengaruh buruk terhadap denyut pariwisata pantai Pulau Merah, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian sekitar, kata mereka. (ant)

BANDA ACEH - Polda Aceh mengamankan barang bukti perkara tindak pidana korupsi berupa uang tunai sebanyak Rp4,187 miliar. Barang bukti uang tunai miliaran rupiah ini diamankan dari tangan tersangka korupsi Muslem Syamaun, ungkap Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Goenawan di Banda Aceh, kemarin. Didampingi Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 081210851111 Tlp :081311326629


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Edisi 24 Agustus 2016 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu