Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 24 Februari 2017
No. 40 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Politisi PKB Ditahan JAKARTA - KPK menahan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Dilakukan penahanan terhadap Musa Zainuddin selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, kemarin. Sementara Musa yang keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tidak memberikan komentar terkait penahanannya tersebut. “No comment,” kata Musa yang sudah menggunakan rompi tahanan KPK
warna oranye. Selain itu, kata Febri, pada hari ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi untuk tersangka politisi PKS Yudi Widiana juga terkait tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Diperiksa sembilan saksi untuk Yudi Widiana di Markas Brimob Polda Maluku. Tim sedang berada di sana untuk periksa sembilan saksi tersebut. Unsur-unsur saksi tersebut terdiri dari pegawai Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, pihak swasta, dan anggota DPRD setempat,” ucap Febri. Febri menyatakan, KPK masih melakukan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi di daerah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
POLITISI PKB DITAHAN - Anggota Komisi V DPR dari fraksi PKB Musa Zainuddin bergegas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Terowongan MRT Tersambung
Suluh Indonesia/ant
JEMBATAN AMBRUK DI LIMBOTO - Kondisi jembatan sungai Marisa II di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, kemarin. Jembatan yang menghubungkan dusun I Wohu dan dusun II Buhutayadu ambruk akibat derasnya arus sungai tersebut.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan kabar baik bahwa seluruh terowongan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta telah tersambung mulai Kamis. “Hari ini kita sudah bisa menyampaikan bahwa seluruh terowongan yang dibangun untuk MRT sudah sambung,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau proyek tersebut di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, MRT akan beroperasi Maret 2019 namun akan mulai dipersiapkan sejak 2018 saat ajang ASIAN GAMES 2018 digelar. Presiden berharap proyek tersebut bisa rampung sesuai jadwal agar selesai tepat pada waktunya. “Kita beharap ‘schedule’ itu betul-betul terus kita ikuti agar selesai tepat pada waktunya,” katanya. Sementara soal pendanaan, Presiden menekankan begitu banyak kombinasi sumber dana yang bisa diciptakan.
“Pendanaan ini banyak sekali bisa dari APBN, bisa dari kombinasi APBN dan APBD seperti di sini, bisa dari PPP kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha. Bisa juga dari investasi,” katanya. Menurut dia, kombinasikombinasi pendanaan perlu dilakukan sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air. “Jadi menurut saya masalah pembiayaan sampai saat ini belum ada keluhan baik dari kementerian maupun dari BUMN,” katanya. Pada kesempatan peninjauan tersebut Presiden didampingi Menteri PUPERA Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.Budi Suyanto Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak memusingkan sumber pendanaan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Presiden Jokowi didampin-
gi Basuki atau Ahok meninjau pembangunan MRT di kawasan Setiabudi. “Beliau juga katakan jangan pikirkan dana. Dana bisa dicari dari berbagai sumber,” kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta. Ahok menjelaskan, Jokowi menginginkan percepatan desain pembangunan tahap kedua. Yakni yang akan menghubungkan Bundaran HI-Ancol Timur. Kemudian pembangunan tahap ketiga yang akan menghubungkan CikarangBalaraja. Dana Pinjaman Jokowi menjelaskan, pembangunannya bisa didanai pinjaman asing seperti halnya tahap pertama yang didanai pinjaman Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA). “Yang penting, kata beliau (Jokowi), desainnya cepat. Banyak sekali negara-negara tertarik untuk memberikan pinjaman,” kata Ahok. Setelah MRT beroperasi,
menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta dapat memberi subsidi melalui pemberian Public Service Obligation (PSO). Melalui APBD, pemerintah memberi subsidi yang membuat harga tiket MRT dapat ditekan hingga terjangkau. “DKI tanggung PSO itu dari pelaksanaan aturan (retribusi) ERP (electronic road pricing) nantinya, sehingga terjadi administrasi keadilan sosial kan. Yang penting pembangunannya, kayak LRT nanti juga begitu konsepnya,” kata Ahok Adapun pembangunan MRT tahap pertamanya dengan rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia. Saat ini pembangunannya telah selesai 65 persen. Pembangunan MRT akan dilanjutkan ke tahap dua pada 2019, usai tahap pertama rampung dan beroperasi. Sementara tahap ketiga, atau jalur timur-barat, direncanakan baru mulai dibangun pada tahun 2020. (ant)
Presiden Berpesan
Bantuan Non-Tunai Agar Tak Disalahgunakan PRESIDEN Joko Widodo berpesan kepada Keluarga Penerima Manfaat Kartu Keluarga Sejahtera agar Bantuan Non Tunai yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan.
Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur. “Saya titip uang itu betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. PKH untuk apa saja? Gizi anak, pendidikan anak, jangan dikasihkan suami utk beli rokok. Jangan diminta
suami untuk beli pulsa tidak boleh, begitu kita tahu dipakai beli pulsa beli rokok cabut. Setuju ya?” kata Presiden. Pada kesempatan itu Presiden berkali-kali memastikan kepada para ibu yang hadir di gedung tersebut terkait pemahaman mereka tentang program Kartu Keluarga Sejahtera. Acara itu sendiri dihadiri 1.879 penerima KKS yang berasal dari Depok, Bekasi, dan
Bogor. “Ini KKS isinya adalah uang Rp1.890.000 yang berupa uang untuk PKH, karena ada yang tidak PKH. Yang untuk bantuan pangan isinya setiap bulan Rp110.000 berarti satu tahun Rp1.320.000. Tadi yang Rp1.890.000 diambil 4 kali dalam setahun,” katanya. Beras Kita Melalui KKS, tiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp110.000 per bulannya. Saldo yang terdapat dalam KKS itu nantinya dapat ditukarkan dengan komoditas beras dan bahan pangan lainnya. “Berasnya sudah kita siapkan dengan kualitas yang baik. Namanya Beras Kita. Kalau dulu mau tidak mau terima beras ada yang hitam dan cokelat (kualitas buruk). Sekarang bisa pilih beras yang baik. Ini per kilonya Rp8.500,” kata Presiden Joko Widodo menerangkan di hadapan masya-rakat penerima bantuan. Selain untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai, KKS juga mencakup bantuan program keluarga harapan (PKH). KKS yang diperuntukkan bagi penyaluran PKH sendiri terdapat saldo sebesar Rp1.890.000 yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kartu ini dapat digunakan untuk menebus beras, dan/ atau telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko pada harga eceran tertinggi yang berlaku. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PANSEL BPKH DATANGI KPK - Ketua Pansel Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Mulya Efendi Siregar (tengah) bersama anggota pansel Nasaruddin Umar (kanan) dan Zainul Bahar Nur mendatangi Gedung KPK Jakarta, kemarin. Kedatangan pansel BPKH itu untuk meminta pendapat dalam memilih calon anggota badan pelaksana dan dewan pengawas BPKH.
1-9 Maret
Raja Arab Saudi Kunjungi Indonesia JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al- Saud dijawalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 yang bertujuan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. “Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz pada 1-4 Maret di Jakarta dan kemudian di Bali hingga 9 Maret,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, kemarin. Menurut Arrmanatha,
Raja Salman akan tiba di Indonesia pada 1 Maret dan akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor. “Ini merupakan kunjungan bersejarah karena terakhir kali seorang Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia itu sudah 47 tahun lalu,” ujar dia. Dia menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi menilai dalam dua tahun terakhir hubungan kedua negara semakin dekat, dan isu yang dibahas oleh pemerintah kedua negara tidak hanya soal haji dan tenaga kerja. “Maka kun-
jungan Raja Arab Saudi bulan depan menunjukkan momentum yang sangat penting bagi hubungan bilateral IndonesiaArab Saudi,” ucap Arrmanatha. Peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi, kata dia, juga ditandai dengan semakin seringnya kegiatan saling kunjung antarpejabat kedua negara, misalnya, Menlu Retno Marsudi sudah tiga kali berkunjung ke Arab Saudi dan Presiden Jokowi pun telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Saudi pada 2015. “Selain itu, beberapa pejabat Indo-
nesia yang juga berkunjung ke Saudi, antara lain Menhan, Ketua Bappenas, Ketua BPK, Kepala BNPT. Sementara Menlu Arab Saudi sudah dua kali berkunjung ke Indonesia pada 2015 dan 2016,” katanya. Menurut dia, Presiden Jokowi dan Raja Arab Saudi dalam pertemuan bilateral akan membahas berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi. ‘’Pemerintah mendorong Arab Saudi berinvestasi bidang infrastruktur,’’ katanya. (har)