Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 24 Januari 2017
No. 17 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Belum Usut
Kasus Lain Libatkan Emirsyah Satar JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan KPK saat ini belum mengusut kasus-kasus lain yang diduga melibatkan mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar. “Sekarang kami masih lakukan penyidikan kasus indikasi suap (pengadaan mesin pesawat). Kemungkinan kami akan lihat lagi laporan-laporan masyarakat yang masuk di KPK,” kata Febri di gedung KPK Jakarta, kemarin. Ia menegaskan sampai saat ini KPK masih menyidik kasus indikasi suap yang diterima Emirsyah sehingga KPK akan fokus pada aliran dana dan pihak-pihak terkait dalam kasus ini apakah sebagai penerima, pemberi maupun perantara. “Ada beberapa informasi yang
beredar kami harus cek lagi karena (kasus) itu beberapa tahun lalu. Kami akan lihat ‘update’-nya sampai dimana dan apa ada keterkaitan dengan penyidikan yang sedang dilakukan saat ini,” ucap Febri. Menurutnya, apabila ada laporan masyarakat yang masuk soal kasus lain yang melibatkan Emirsyah tentu saja KPK akan menindaklanjutinya. “Segala informasi berarti bagi KPK karena info-info tersebut akan kami pilah mana yang relevan ditindaklanjuti lebih dalam,” kata Febri. KPK sendiri sudah meminta pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan terhadap lima orang terkait kasus indikasi suap pengadaan mesin pesawat. (ant)
Lagi, 3 WNI Disandera JAKARTA - Sebanyak tiga anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI), yang sebelumnya dikabarkan menghilang dari kapalnya di Perairan Taganak, Sabah di Malaysia, dilaporkan telah diculik dan disandera di Pulau Sulu, Filipina Selatan. “Sampai saat ini otoritas Malaysia masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan. Namun, sumbersumber kita di lapangan sudah mengkonfirmasi bahwa tiga WNI tersebut telah dibawa ke Pulau Sulu di Filipina Selatan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, kemarin. Menurut Iqbal, salah seorang dari tiga ABK WNI tersebut telah menghubungi keluarganya dan menyampaikan kabar tentang penyanderaan dirinya dan dua
ABK lainnya. “Sudah ada komunikasi antara salah satu WNI dengan salah seorang keluarganya di Sabah. Dalam komunikasi tersebut salah satu WNI mengatakan bahwa mereka disandera di wilayah Filipina,” ujar dia. Sementara itu, kata Iqbal, tiga kapal lain yang diduga menyaksikan kejadian penculikan tersebut belum merapat ke darat sehingga awak dari ketiga kapal itu belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, pada 19 Januari 2017 sekitar pukul 18.00, Perwakilan RI di Malaysia memperoleh informasi dari otoritas Malaysia mengenai sebuah kapal nelayan dengan nomor registrasi BN 883/4/F yang ditemukan bergerak tanpa awak. Kapal tersebut ditemukan di Perairan Taganak, Sabah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SUAP PENGADAAN PUPUK - Komisaris CV Timur Alam Raya, Sri Astuti menangis usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Sri divonis satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 200 juta.
Habib Rizieq
Diperiksa 4 Jam
Suluh Indonesia/ant
HABIB RIZIEQ USAI DIPERIKSA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Habib Rizieq menjalani pemeriksaan selama empat jam sebagai saksi terkait dugaan kasus penghinaan rectoverso di lembaran uang baru dari Bank Indonesia, yang disebutnya mirip logo palu arit.
Penyelundup Senjata Ganggu Reputasi Bangsa WAKIL Ketua DPR Fadli Zon meminta pengungkapan kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan personel pasukan perdamaian dari Indonesia. Menurut Fadli, pengungkapan kasus secara terang dan sejujurnya penting untuk menjaga reputasi bangsa. Fadli mengatakan, kalau memang benar terjadi seperti itu, saya kira harus dikenakan sanksi yang berat ya. Karena ini terkait juga nama baik Indonesia, dan tentu mengganggu reputasi kita di pasukan perdamaian internasional. Pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam Misi Perdamaian Gabungan Uni Afrika (UNAMID) Persatuan Bangsa-Bangsa, dituduh pihak otoritas Sudan menyelundupkan senjata saat berada di Bandara Al-Fashir, Darfur, Sudan,? Jumat (20/1) waktu setempat.
Keberadaan Pasukan Garuda yang terdiri dari kepolisian sebagai penjaga perdamaian di Darfur, Sudan. Namun, sejauh ini rombongan pasukan perdamaian dari Indonesia tersebut membantah kepemilikan senjata laras panjang dan pistol tersebut, karena tidak termasuk dalam bagian barang-barang milik rombongan. Kendati demikian, pihak otoeritas bandara di Sudan tetap menuduh koper tersebut masuk dalam daftar rombongan dari Indonesia. Fadli mengatakan, terkait
dengan prsoalan itu, perlu ditingkatkan pengawasan untuk personel yang akan menjadi pasukan perdamaian di luar negeri. Tujuannya, agar pasukan penjaga perdamaian tetap mempunyai disiplin yang tinggi di tempat bertugas dan mampu menjaga nama baik bangsa. Dia meyakini penyelundupan dilakukan oleh oknum, bukan tindakan institusi. “Karenanya perlu tindakan proaktif dulu, artinya menonaktifkan (oknum tesebut),” ujarnya. Pengamat Intelejen Wawan Purwanto menilai kasus penyelundupan senjata ini harus menjadi perhatian serius, apalagi persoalan di dalam terus berkembang seperti makar, teorisem dan sebagainya. “Makar itu bisa secara agitasi untuk menggerakan massa dan juga bisa menggunakan senjata untuk menyerang dengan pemberontakkan.Makanya kasus ini harus diselidiki serius karena baisanya makar itu pelakukanya tidak sendirian,” kata Wawan. Dengan penyelidikan akan diketahui apa motif dari penyelundupan senjata yang akan dibawa ke Indonesia itu. ”Ini aneh kalau ada pasukan yang membeli senjata dan berupaya menyelundupkannya. Perlu diselidikan karena kalau untuk keperluan dinas, sudah ada jalurnya dan baik TNI ataupun polisi tidak kekurangan senjata seperti ini,” imbuhnya. Menurut Wawan selama ini jalur pembelian senjata yang dilakukan baik oleh TNI dan Polri sudah ada jalur sendiri, baik langsung melalui proses goverment to goverment atau G to G, juga bisa melalui rekanan. Sementara yang dilakukan pasukan itu adalah penyelundupan. (har)
JAKARTA - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menjalani pemeriksaan sekitar empat jam di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya, kemarin. Rizieq saat ke luar dari gedung Direktorat Reskrimsus dijaga ketat dengan aparat kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan mulai pukul 11.15 WIB sampai 15.00 WIB. “Alhamdulillah hari ini saya sudah dimintai keterangan sebagai saksi dan diajukan sebanyak 23 pertanyaan,” kata Rizieq usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, kemarin. Rizieq dilaporkan terkait ceramah tentang gambar palu arit dalam uang baru yang diunggah ke Youtube. Laporan dibuat atas nama Firmansyah dan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
Polda Metro Jaya dengan nomor laporan Lp/125/I/2017/ PMJ/Dit.reskrimsus tertanggal 10 Januari 2017. “Menurut Bank Indonesia bahwa teknologi pengamanan yang bebas dari pemalsuan dengan menggunakan metode rectoverso. Dari sini saya sampaikan sebetulnya bahwa teknologi uang kertas dengan metode rectoverso itu memiliki ribuan bahkan jutaan bentuk,” kata Rizieq. Menurutnya banyak bentuk jutaan, tapi pemerintah Indonesia memilih mirip palu arit. “Kita protes jadi disana ada ribuan jutaan alternatif rectoverso, kenapa justru yang dipilih ini palu arit. Saya diperiksa dalam kaitan dimintai keterangan karena saya tidak menuduh saya berikan penjelasannya dan bukti-buktinya,” kata Rizieq. Dia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan ter-
kait adanya jutaan alternatif gambar, tapi dipilih adalah gambar yang menimbulkan persepsi di tengah masyarakat yang mirip logo palu arit dianggap membahayakan. Habib Rizieq menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya berjalan baik dan pertanyaan yang disampaikan fokus. “Cukup bagus kok. Mereka bekerja dengan pertanyaan yang cukup fokus dan semua tanpa tekanan tanpa intimidasi tanpa paksaan dan semua berjalan dengan lancar,” kata Rizieq . Dia mengatakan kalau setiap persoalan kecil dirinya dilaporkan di mana-mana tentunya persepsi masyarakat ada kriminalisasi ulama tokoh, habib karena itu diminta kepada pemerintah khususnya kepolisian untuk tidak sembarangan dalam menerima laporan yang bisa menumbuhkan persepsi yang tidak bagus di ten-
gah masyarakat. “Saya sampaikan juga sekarang singkat saja akhirnya semua kesan di masyarakat yang timbul andai kata saya menginjak semut pun niscaya semut akan digiring melaporkan saya, ini kondisi yang ada saat ini,” kata Rizieq. Dia mengharapkan ke depan mudah-mudahan situasi semakin baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rizieq saat keluar dari gedung Direktorat Reskrimsus dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Ia menjalani pemeriksaan mulai pukul 11.15 hingga pukul 15.00 WIB. Dalam kapasitasnya sebagai, polisi mengajukan 23 pertanyaan. Rizieq dilaporkan terkait ceramah tentang gambar palu arit dalam uang baru yang diunggah ke Youtube. Laporan dibuat atas nama Firmansyah dan diterima Polda Metro Jaya 10 Januari 2017. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ULTAH MEGA - Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti, artis Titiek Puspa (kanan) berpose bersama seusai menerima buku bertajuk Megawati Dalam Catatan Wartawan: Bukan Media Darling Biasa dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) saat perayaan ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Teater Jakarta, TIM, Jakarta, kemarin.
DPR Resmi
Tambah Kursi Unsur Pimpinan JAKARTA - Pimpinan DPR mendukung wacana penambahan anggota DPR dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Saat ini jumlah 560 anggota DPR dinilai masih terlalu sedikit dibanding dengan penambahan jumlah penduduk dan beban persoalan yang makin kompleks. Ketua DPR Setya Novanto, mengatakan saat ini Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu sedang melakukan studi banding
yang bertujuan melihat langsung ke daerah-daerah dan mengkaji kemungkinan penambahan anggota DPR. ‘’Dan nanti tentu kami akan rundingkan dengan fraksi-fraksi yang lain terkait jalan keluarnya. Yang penting adalah partai-partai semuanya bisa berjalan sesuai dengan permintaannya dan kebersamaannya,” kata Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia mengakui ada beberapa daerah yang terlalu luas cakupannya tetapi hanya dijadikan
satu daerah pemilihan seperti di Nusa Tenggara Timur. “Memang kalau kita lihat, banyak daerah-daerah yang begitu luas. Misalnya daerah saya NTT ada 22. Ini memang berat. Belum lagi di Jawa Timur. Makanya kita minta evaluasinya,” ujarnya. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon penambahan jumlah kursi di DPR RI dari total kursi di DPR saat 560 kursi bisa dilakukan karena sejalan dengan pemekaran jumlah daerah pemilihan. “Soal penambahan jumlah
kursi DPR itu wajar dan masuk akal, karena penambahan itu harus sejalan dengan representasi dari jumlah penduduk. Jadi, wajar karena kita harus menyesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk dan pemekaran daerah,” kata Fadli. Dia meyakini, penambahan jumlah kursi tidak akan membebankan anggaran negara. Sebab, alokasi dana untuk parlemen terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara lain. (har)