Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 23 Desember 2016
No. 237 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Kadisdik Taput Ditangkap JAKARTA - KPK bekerja sama dengan Polri melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Jamel Panjaitan. “Betul, kemarin tim bersama KPK dan Polri melakukan OTT di rumah Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. Pada OTT tersebut KPK dan Polri menyita barang bukti sebanyak Rp235 juta, 100 dolar AS dan 200 yuan. “Penanganan kasus lebih lanjut dilakukan oleh Polda, KPK siap membantu sesama penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tambah Febri. KPK mengakui bahwa alat bukti untuk keterlibatan penyelenggara negara
belum kuat namun bila dalam pemeriksaan ditemukan ada penyelenggara negara yang terlibat, KPK akan turun menangani kasus tersebut. Kasus ini merupakan koordinasi penanganan KPK dan Polri sekaligus dukungan KPK terhadap pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik yaitu dalam pelayanan pendidikan yang langsung dirasakan masyarakat Uang suap itu merupakan setoran dari sekolah-sekolah karena sekolah tersebut menerima dana pendidikan dari pusat. Setoran itu diambil oleh oknum dari dinas pendidikan Tapanuli Utara. Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan, penangkapan itu dilakukan tim Satuan Pemberantasan Pungutan Liar dari pusat. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BUPATI TANGGAMUS DITAHAN - Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Bambang ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Kabupaten Tanggamus, Lampung.
DPR Minta
Kebijakan Bebas Visa Ditinjau Ulang
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN EVALUASI KUNKER - Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin Rapat Terbatas membahas evaluasi kunjungan kerja Iran-India serta keanggotaan RI di organisasi luar negeri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Presiden meminta para menteri melakukan evaluasi keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional.
JAKARTA - Komisi I DPR menegaskan telah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa karena dikhawatirkan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena banyak tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia. “Beberapa kali rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri sudah disampaikan agar meninjau ulang kebijakan bebas visa. Kami juga meminta agar hal itu disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait,” kataKetua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, kemarin. Abdul Kharis Almasy-
hari mengatakan kebijakan bebas mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu menurut dia, Komisi I DPR juga telah menyampaikan terkait kebijakan bebas visa itu kepada Kementerian Pertahanan karena mengancam kedaulatan NKRI. “Kami juga menyampaikan ke Kemhan karena mengancam kedaulatan NKRI karena masih banyak pengangguran namun ada tenaga kerja asing yang masuk. Itu sudah kami sampaikan dua kali masa sidang yang lalu,” katanya. Politisi PKS itu mengatakan Komisi I DPR akan mem-
pertanyakan kembali tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan itu dalam rapat kerja dengan Kemenlu dan Kemhan pada masa sidang mendatang. Menurut dia, banyak warga yang menyampaikan aspirasinya kepada Komisi I DPR terkait masalah TKA ilegal yang ada di Indonesia karena masalanya berawal dari kebijakan bebas visa. “Kebijakan bebas visa itu menyebabkan tenaga kerja asing ilegal banyak masuk lalu tidak mau balik ke negara asal,” ujarnya. Anggota Komisi I DPR dari PKB, Syaiful Bahri Anshori mengatakan sudah mempertanyakan penerapan kebijakan
bebas visa karena tidak seperti yang diharapkan. Menurut dia, bebas visa seharusnya hanya untuk negara-negara tertentu saja yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia misalnya investasi, perizinan namun penerapannya kepada semua negara sehingga banyak tidak terkontrol. “Tidak ada kebijakan bebas visa saja terkadang orang menyalahgunakannya apalagi bebas visa menyebabkan kontrol lebih sulit,” ujarnya. Dia menilai kebijakan bebas visa itu perlu dievaluasi misalnya terkair kesiapan Indonesia, lingkungan imigrasi sehingga semuanya harus benar-benar siap. (ant)
Presiden :
Penduduk Perempuan Modal Jadi Negara Maju PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penduduk perempuan yang besar komposisinya dari sisi jumlah bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini 80 persen penduduk Indonesia terdiri dari perempuan dan anak-anak. Ini modal kebangsaan untuk menjadi negara maju. Untuk itu, Indonesia membutuhkan para ibu untuk menjaga keluarga, menanamkan etiket sopan santun, kejujuran, kerja keras, semangat inovasi, dan gigih bersaing di jiwa setiap anak Indo-
nesia sejak dini. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara peringatan Hari Ibu ke88 Tahun 2016 di Pelataran Masjid Agung Kompleks Pemerintah Daerah Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Serang, kemarin. Presiden sendiri menyadari bahwa negara Indonesia dapat berkembang menjadi seperti sekarang ini ialah berkat peran
para ibu. “Sebab, semua putraputri terbaik yang membesarkan bangsa dan negara Indonesia pada awalnya adalah anak ibunya, dirawat, dan dibimbing oleh ibunya. Mulai dari para pejuang dan pendiri bangsa yang memerdekakan kita sampai generasi sekarang yang terus membangun Indonesia, semuanya tumbuh dewasa dalam bimbingan ibunya,” kata Presiden. Saat ini, kata dia, peran para ibu dan perempuan Indonesia tentunya tak lagi terbatas pada pekerjaan rumah semata. Banyak di antara mereka yang turut bekerja dan menjalankan usahanya sembari tetap mengurus rumah tangganya sehingga kemampuan para ibu tersebut mendapat apresiasi tersendiri dari Presiden. “Apapun peranan seorang ibu di masa modern ini, semuanya sangat mulia dan harus didukung. Hebatnya, ibu-ibu tidak hanya berhasil di kantor atau di bisnis, tapi urusan rumah tangga juga tetap beres. Jadi jangan pernah kita meremehkan kehebatan, keandalan, dan kemampuan para ibu,” katanya. Oleh karena itu dalam susunan kabinetnya, Presiden Joko Widodo menyadari kemampuan dan potensi mereka. Dirinya pun mengamanahkan banyak jabatan menteri untuk diemban kepada ibu dan perempuan. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan menteri perempuan terbanyak. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BANJIR BANDANG DI BIMA - Warga berada di dekat jembatan yang ambruk diterjang banjir di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima, NTB, kemarin. Menurut data BPBD NTB, banjir bandang yang terjadi Rabu (21/12) diakibatkan oleh tingginya curah hujan mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir setinggi dua hingga tiga meter.
Tahun ini
BNN Ungkap 807 Kasus Narkotika JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2016 telah mengungkap 807 kasus narkotika dengan mengamankan 1.238 tersangka yang terdiri atas 1.217 WNI dan 21 warga negara asing. “Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2015, pengungkapan kasus narkotika sebanyak 638 kasus dan tindak pidana pencucian umum sebanyak 15 kasus, maka terjadi peningkatan sebanyak 56 persen dalam
pengungkapan kasus narkotika dan 58 persen dalam kasus TPPU,” kata Kepala BNN, Komjen Polisi Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas di Jakarta, kemarin. Sedangkan barang bukti narkotika yang disita BNN pada periode tersebut adalah berupa ganja sebanyak 2.687.624,89 gram, 20 ribu batang pohon ganja, 16 hektare ladang ganja, shabu seberat 1.016.198,95 gram, ekstasi 754.094 butir dan 568,15 gram. Selanjutnya adalah heroin
581,15 gram, morfin sebanyak 108,12 gram, kokain seberat 4,94 gram, hashish seberat 0,32 liter, daftar G seberat 5.012 butir dan benzodiazepine. Sedangkan untuk kasus TPPU hasil kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai Rp261.863.413.345. “Meskipun pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika kian gencar dilakukan, nyatanya sindikat narkotika tetap beru-
saha mencari celah menyusupi negara ini dengan narkotika melalui jenis dan bentuk baru untuk menghindari jerat hukum,” kata Buwas. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkotika. ‘’BNN terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman narkotika jenis baru atau NPS (New Psychoactive Substance) tersebut dan sampai tahun 2016,’’ katanya. (ant)