Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 23 Desember 2015
No. 234 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Tiga Kru Lion Ditangkap JAKARTA - BNN menangkap pilot dan dua pramugari maspakai penerbangan Lion Air yang asyik menggelar pesta sabu. Penangkapan terhadap awak kabin Lion Air ini dilakukan di salah satu apartemen di Tangerang. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, awak kabin Lion Air yang diringkus yakni SH (34) pilot, MT (23) pramugara dan SR (20) pramugari. Serta seorang ibu rumah tangga NM (33). “Ketiganya tertangkap basah sedang mengonsumsi ganja dan sabu. Berdasarkan tes urine, mereka terbukti positif menggunakan narkotika,” ungkap Buwas di Gedung BNN, Jalan Cawang, Jakarta Timur, kemarin. Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, penangkapan para pelaku ini be-
rawal dari informasi adanya transaksi narkoba yang melibatkan sejumlah kru pesawat. Setelah dilakukan pengembangan akhirnya keempat orang itu ditangkap secara bersamaaan, pada Sabtu 19 Desember 2015 lalu. ‘’Saat ditangkap mereka hanya mengonsumsi narkoba saja. Tidak ditemukan kegiatan lain seperti pesta seks atau hal lainnya,” tuturnya. Buwas menceritakan, pada saat ditangkap mereka cukup kaget karena mereka ini baru pertama kali berurusan dengan petugas terkait kasus narkoba. Saat ini, lanjut Buwas, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut guna mencari tahu asal barang haram tersebut. Akibat perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 127 UU No 35/2009 dengan ancaman kurungan tujuh penjara. (ant)
RJ Lino
Terkait Rekomendasi Pansus Pelindo
Rini Serahkan pada Presiden
Suluh Indonesia/ant
NASIB RINI - Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) di Istana Negara Jakarta, kemarin. Terkait rekomendasi Pansus Pelindo, Rini mengatakan terserah kepada Presiden Joko Widodo.
SURABAYA - Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Joko Widodo terkait rekomendasi Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR RI yang meminta agar pemerintah memberhentikan dirinya dari jabatan menteri. ‘’Kabinet itu kan keputusannya oleh presiden, jadi kami serahkan sepenuhnya kepada presiden,” ucap Rini saat berada di Surabaya, kemarin. Rini yang hadir di Surabaya dalam acara penandatanganan Sinergi BUMN di Masjid Al Akbar, mengaku
tidak ingin berkomentar banyak mengenai rekomendasi Pansus Angket Pelindo II DPR RI. Sementara dalam pidatonya di hadapan para petani tebu dan beberapa staf BUMN yang hadir di acara itu, Rini mengakui kini pihaknya sedang menghadapi ketidaknyamanan dalam bekerja. Namun demikian, Rini optimistis selama dirinya mempunyai niat baik untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat, pasti akan menemukan jalan. ‘’Saya mohon doa restu kepada semua tamu yang hadir, untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia sehing-
ga kita yakin bisa sejahtera,” ucap Rini. Sebelumnya, Pansus Angket Pelindo II DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Rieke Diah Pitaloka ketika membacakan laporan tahap pertama Pansus Angket Pelindo II pada rapat paripurna DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Rieke, Pansus Pelindo sudah bekerja sejak 13
Oktober hingga 15 Desember dan telah mengundang sejumlah nara sumber, baik menteri, direksi BUMN, maupun sejumlah penyelenggara negara. Dari hasil kerja Pansus Pelindo II, kata dia, menemukan empat kesalahan di antaranya, permasalahan pengadaan barang dan jasa, perpanjangan pengelolaan PT JICT antara PT Pelindo II dengan HPH, tata kelola perusahaan PT Pelindo II, termasuk persoalan pelanggaran hukum dan ketenagakerjaan, program pembangunan dan pembiayaan terminal Pelabuhan Kalibaru oleh PT Pelindo II. (ant)
Presiden Didesak
Jalankan Rekomendasi Pansus Pelindo
WAKIL KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto meminta Presiden Joko Widodo untuk menjalankan Rekomendasi Panitia Khusus Angket PT Pelindo II DPR. Dia mengingatkan pemerintah apabila rekomendasi tersebut tak dijalankan, maka Pansus Pelindo dapat bekerja lagi dan bisa menggunakan hak menyatakan pendapat kepada Presiden Jokowi.
TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Natal yang merupakan libur nasional, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta mulai Kamis (24/12) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa pada Senin (28/12). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/12) kemarin mengatakan, seyogyanya dijalankan tapi seandainya tidak, Pansus bisa bekerja lagi. Warning lagi misalnya hak menyatakan pendapat dan sebagainya. Saat ini, diakuinya, pihaknya belum secara resmi melaporkan kepada pemerintah perihal rekomendasi Pansus Pelindo II yang sudah dibacakan dan disampaikan dalam forum rapat pairpurna DPR. ‘’Yang kemarin disampaikan laporan sementara, belum laporan akhir. Sehingga itu baru disampaikan dalam paripurna dan akan ditembuskan ke pemerintah. Tentunya itu harus ditindaklanjuti,” kata politisi dari Partai Demokrat ini. Agus berharap rekomendasi Pansus Pelindo yang masih terganjal proses administrasi bisa segera diselesaikan sehingga pemerintah bisa segera menindaklanjutinya. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengaku belum membahas rekomendasi Pansus Pelindo karena salinannya belum diterima. ‘’Rekomendasi itu kan belum sampai ke Presiden. Jadi, belum ada pembahasan mengenai rekomendasi itu,” kata Teten. Seperti diketahui salah satu rekomendasi Pansus Pelindo II DPR adalah meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan BUMN Rini Soemarno dan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino karena keduanya dianggap terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU. Pansus Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar aturan. (har)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN MENJAMU BUDAYAWAN - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menyambut Budayawan Romo Magnis Suseno (kiri), Budayawan Butet Kertaradjasa (kanan), Penari Nungki Kusumastuti (kedua kiri), serta Radhar Panca Dahana (tengah) saat jamuan makan siang dan dialog di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
PKS Tegaskan
Tetap Berada di Luar Pemerintahan JAKARTA - Pertemuan Presiden PKS menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan beragam spekulasi. Namun, sinyalamen yang menilai PKS siap menjadi partai pendukung pemerintah dengan tawaran kursi menteri apabila ada reshuffle kembali dipastikan tidak akan terjadi. Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf yang hadir mendampingi Presiden PKS Sohibul Iman saat bertandang menemui Presiden Jokowi menegaskan posisi
PKS sebagai oposisi loyal atau tetap berada di luar pemerintahan yaitu loyal pada kepentingan rakyat sehingga meski berada di luar pemerintahan, PKS tetap akan mendukung program pemerintah yang pro rakyat. ‘’Kami tetap berada di luar pemerintahan dan kemarin Presiden PKS juga jelas mengatakan di depan Presiden Jokowi mengenai posisi ini dan Presiden menghargai keputusan PKS itu. Pernyataan itu jelas sehingga kalau di kemudian hari, hal itu tidak terbukti, ya.. dikritik
saja,” kata Al Muzzammil di Jakarta, kemarin. Al Muzzammil juga menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana kemarin tidak ada dibicarakan mengenai posisi yang ditawarkan kepada PKS terkait rencana resufle jilid 2 yang hendak dilakukan oleh Jokowi. ‘’Kita tetap di KMP dan tidak ada tawar menawar dengan Presiden Jokowi,” tegasnya. Pertemuan dengan Jokowi juga merupakan silahturahmi biasa karena sebelumnya ketika PKS mengundang Jokowi
untuk hadir di acara Munas PKS beberapa waktu lalu, kebetulan Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah. ‘’Setelah itu kan ada pilkada serentak, jadi baru kemarin itu bisa dilaksanakan pertemuannya,” tegasnya. Ditanyakan apa alasan PKS tetap berada di luar pemerintahan, Al Muzzammil mengatakan bahwa melakukan hal baik tidak harus berada di dalam pemerintahan karena diluar pun hal itu bisa dilakukan. (har)