Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 23 November 2016
No. 216 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Eddy Sindoro Tersangka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan petinggi Lippo Grup Eddy Sindoro sebagai tersangka terkait pengurusan sejumlah kasus di pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui panitera Edy Nasution. Itu kan kemarin sudah dikatakan di persidangan ya, karena sudah dikatakan di persidangan bahwa sebagian yang disita itu adalah untuk dijadikan sebagai alat bukti kasus yang lain, kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, kemarin. Dalam surat tuntutan panitera PN Jakpus Edy Nasution disebutkan Barang bukti nomor urut 1 berupa asli buku tabungan bisnis mandiri atas nama Edy Nasution sampai dengan BB nomor urut 452 berupa 1 media penyimpanan data elektronik jenis USB flashdissk sebagaima-
na tercantum dalam daftar barang bukti dijadikan barang bukti dalam perkara lainyaitu perkara ata nama Eddy Sindoro . Laode mengatakan bahwa penetapan tersangka tidak perlu selalu diumumkan. Tidak harus diumumkan semua kan seperti itu, tambah Laode. Namun ia tidak menjelaskan kapan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk nama Eddy Sindoro ditetapkan. Ya sebelum jaksa-jaksa kami melakukan persidangan di pengadilan, ungkap Laode. Ia pun tidak menjelaskan sangkaan pasal terhadap Eddy Sindoro. Ya nanti kami akan berikan update yang lebih detail ya karena saya lupa pasalnya, tambah Laode. Saat ini KPK masih mencari cara untuk menemukan Eddy Sindoro. (ant)
Suluh Indonesia/ant
AHOK DIPERIKSA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) menjawab petanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskim, Mabes Polri, Jakarta, kemarin.Ahok diperiksa penyidik Bareskrim Polri selama 8,5 jam.
OTT KPK
Tangka p P eja ba angkap Peja ejaba batt Ditjen P ajak Pajak JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan pejabat Eselon III di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan yang diamankan dalam OTT pada Senin (21/ 11) malam. Agus mengatakan pejabat yang diamankan itu berinisial HS. Betul betul (HS), pengusahannya dari Surabaya, tuturnya, di Jakarta, kemarin. Agus belum dapat memberitahukan orang-orang yang kemungkinan terlibat dengan pejabat yang diamankan itu. Ada pengusahanya, ada yang bersangkutan, ada pengawal dan supirnya. Tapi biasanya kalau yang tidak berkepentingan seperti sopir kan dilepas,
ujarnya. Sebelumnya, KPK akan mengumumkan status pejabat tersebut pada Selasa (22/11). Nanti akan diumumkan tapi belum ada jadwal (konferensi pers) yang pasti, kata pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati. Dia diamankan bersama dengan uang miliaran rupiah. Namun Yuyuk belum mengetahui untuk apa uang tersebut dan apa jenis pajak yang diurus oleh pejabat itu. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diam ankan dalam OTT apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Sementara itu, anggota Ko-
misi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi OTT pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh KPK. Saya mengapresiasi tindakan KPK yang melakukan OTT kepada pejabat Ditjen Pajak tadi malam, kata Sahroni. Ia berpendapat pejabat Ditjen Pajak yang ditangkap oleh KPK hanya sebagai pesuruh dari atasannya, mengingat pejabat tersebut hanya pegawai eselon III. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada KPK agar seluruh kepala kantor pajak diperiksa. Nah, biar terang-benderang semua kepala kantor layaknya diperiksa KPK dan lembaga audit harus turun tangan juga untuk mengaudit Ditjen Pajak. Ini harus
dilakukan agar publik melihat institusi yang juga menghasilkan penerimaan negara ini, kata Anggota DPR dari Fraksi NasDem ini. Ia menyayangkan pegawai pajak melakukan aksi kotor tersebut. Saat ini pemerintah sedang fokus pada penerimaan negara, namun pegawainya melakukan kebodohan. Reformasi birokrasi Ditjen Pajak harus ditegakkan sesuai keinginan Presiden Joko Widodo, kata Sahroni. Sementara itu, KPK mengumumkan status pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan sebagai tersangka serta menyita barang bukti. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN BERTEMU SETYA NOVANTO - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai G ol kar Setya Novanto seusai jamuan makan di Istana Merdeka, Jakart a, kemarin. Dalam pertemuan tersebut Presiden menyambut baik dukungan Golkar dari seluruh wilayah untuk jaga stabilitas dan ketertiban sosial, keduanya juga membicarakan situasi politik terkini.
Presiden Tegaskan
KPK Harus Diperkuat PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pihaknya mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran. Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas aksi pencegahan dan pemberantasa n k o rup si d i Ka ntor Pre si den Ja karta, kem ari n mengatakan, terkait dengan p en e ga k am h uku m perlu penekanan p ada k eharusan untuk mendukung dan memperkuat KPK, baik dari sisi k ele m ba gaa n maup un ke mandirian dan anggaran. Presiden juga meminta re-
formasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian juga haru s te rus b e rj ala n a ga r menghasilkan penegakan hukum yang profesional. Tidak cukup sampai disitu saja, ada Pemberantasan korupsi terus berjalan efektif, tidak berjalan sendiri sendiri, Polri dan Kejagung h aru s me mp erkuat bersinergi dengan KPK, kata Presiden. Dalam Ratas ini, Presiden
m e minta aksi pe nc ega ha n dan pemberantasan korupsi t ida k hanya be rhe nti pa da dokumen perencanaan yang bert um puk t ump uk. Saya juga tidak ingin hanya menjadi sebuah aksi simbolis atau upac ara se rem oni s em a ta. Tapi saya ingin agar aksi ini betul-betul fokus, konkret di lapangan, katanya. Presiden menegaskan reformasi hukum yang dilakukan pemerintah telah dimulai dengan melakukan gebrakan aksi pemberantasan pungutan liar yang saat ini dijalankan oleh tim saber pungli. Dan hasilnya bisa kita lihat sudah banyak pembenahan-pembenahan, terutama di tempat layanan publik, kata Presiden. Jokowi juga mengungkapkan telah mendapatkam inform a si ba hw a pe nga dua n m a syara kat sud ah sa nga t banya k da n has il nya juga sudah mulai terlihat dengan ditangkapnya beberapa aparat birokrasi, termasuk juga BU MN ya ng ma sih berani melakukan pungli. Presiden komitmen akan terus digencarkan dan tidak akan berhenti pada pemberantasan pungli saja, tapi jangkauan pem beranta san korupsi harus di mulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum yang tegas. Terkait dengan aksi pencegahan, Presiden minta diprioritaskan pada sektor perizi nan dan sektor pe lay anan publik yang berkaitan dengan masyarakat. (ant)
Suluh Indonesia/ant
OTT KPK PEJABAT DITJEN PAJAK - Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang dolar AS di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK melakukanOT T pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial HS sebagai penerima suap dan Direktur PT EK Prima berinisal RRN sebagai pemberi suap dengan barang bukti 148.500 dolar AS.
Ketua DPR Diganti
Tunjukkan Kepentingan Pribadi JAKARTA - Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan mengalihkan posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto menunjukkan kepemimpinan Golkar saat ini sangat berorientasi pribadi dan kelompok. Langkahlangkah politik yang diambil lebih pada berorientasi pribadi, kelompok, dan konspiratif. Keputusan-keputusan dan cara pengambilan kepu-
tusannya selalu kontroversial, mengedepankan kepentingan jangka pendek, serta menimbulkan spekulasi adanya pengaruh kekuatan dan kepentingan di luar partai bahkan di luar kepentingan negara, kata Doli di Jakarta, kemarin. Menurut Doli Kurnia, dengan tindakan ini, maka Partai Golkar tidak lagi berada pada posisi dengan kekuatan politik yang punya visi besar di dalam membangun negara. Narasi besar Golkar di dalam mewujudkan cita-cita bangsa telah
dikalahkan dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Latar belakang itulah yang melahirkan keputusan-keputusan seperti di Rapat Pleno kemarin tentang pergantian Akom ke SN. Alasan yang dibuat pun jadi mengada-ada, kata Doli. Doli mengingatkan bahwa tak ada alasan soal pergantian, sebab, pertama, Setya Novanto tak lagi menjabat sebagai Ketua DPR karena ia mengundurkan diri. Kedua, apa kesalahan Akom sehingga harus diganti. Ketiga, saya dapat info
bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi. Kalau memang info itu benar, artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan Jokowi, tandasnya. Menurut Doli, jika benar alasan yang terakhir ini tidak bisa dilepaskan dengan isu Ahok dan kekuatan di belakangnya. Namun tambah Doli, apakah upaya skenario dalam rangka upaya konsolidasi mengamankan Presiden Jokowi yang melindungi Ahok. (har)