Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 23 November 2015
No. 212 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Tiga Rumah Tertimbun Longsor BOGOR - Tebing setinggi 25 meter, di Kampung Muara RT02/RW01, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor longsor, kemarin. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun musibah longsor ini menyebabkan 3 rumah warga di lokasi rusak berat, dan matrial longsor juga menutup akses jalan utama ke daerah tersebut. Gunawan (41), warga setempat menceritakan, longsor di kampungnya itu terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. ‘’Sorenya memang hujannya besar. Tapi pas longsor ini terjadi hujannya sudah berhenti,” katanya. Mengaku kawatir terjadi longsor susulan, warga yang tingga di sekitar lokasi memilih mengungsi ke tempat yang
lebih aman tidak jauh dari lokasi. “Ada sebanyak 95 warga terpaksa mengungsi rumah kerabat meraka yang tidak jauh dari lokasi longsor. Mereka ketakutan terjadi longsor susulan,” ungkapnya. Kabag Logistik dan Kedaruratan Bencana BPBD Kabupaten Bogor, Budi Aksomo membenarkan kejadian longsor di Kampung Cibunian, Kecamatan Pamijahan tersebut. ‘’Memang benar kami tadi pagi telah menerima laporannya. Untuk itu kami telah bergerak ke TKP untuk membantu warga di sana,” terangnya. Menurut Budi, wilayah Pamijahan termasuk salah satu wilayah ‘zona merah’ rawan bencana longsor dari 23 kecamatan rawan bencana yang ada di Kabupaten Bogor. ‘’Saya minta warga tetap waspada,” pringatnya. (bas)
Suluh Indonesia/ant
AKSI ANTI GOLPUT - Seorang mahasiswi menunjukan selebaran visi dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten saat aksi anti golput di Klaten, Jawa Tengah, kemarin.
Ada Pihak Minta
Setya Novanto Tak Dihukum
Suluh Indonesia/ant
PERTEMUAN BILATERAL DENGAN JEPANG - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kiri) disela Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN pada hari kedua di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Malaysia, kemarin.
KPK Dalami Hasil Audit Petral JAKARTA - KPK sudah menerima hasil audit forensik Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).Atas diserahkanya audit forensik tersebut, KPK masih mempelajari hasilnya, dan belum menjadikan hal itu sebagai skala prioritas untuk ditindak lanjuti sebagai bahan penyelidikan. ‘’Kita memprioritaskan yang sudah matang. Ini saja baru kita ketahui audit forensiknya,” kata Zulkarnain di Jakarta,kemarin. Untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam tubuh Petral menurunya tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Oleh Karena
itu,pihaknya butuh waktu dan tenaga ahli dibidangnya.Selain itu nantinya,hasil audit juga tidak hanya dibandingkan dengan BPK, namun juga akan dibandingkan dengan hasil audit dari auditor asal Australia, Kordamentha,untuk melihat adanya kemungkinan kerugian negara. ‘’Ini tidak sesederhana itu(mengusut Petral).Kasus-kasus yang seperti begitu menyita waktu dan butuh keterlibatan ahli untuk pendalaman,” tandas mantan Kajati Jatim tersebut. Untuk diketahui, beberapa lalu KPK menerima audit forensik Petral dar auditor asal Australia Korda-
menta. Hal itu dibenarkan Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati. ‘’Kayaknya kemarin (penerimaan audit), jadi sudah diberikan,” terangYuyuk. Selain hasil audit dari Kordamenta, pihaknya juga telah menerima hasil audit dari BPK.Atas penyerahan audit tersebut,saat ini KPK pun tengah mengkaji dan mendalami hasil audit tersebut. ‘’Jadi posisinya begini, ada Audit dari Auditor Australia, dan ada juga audit BPK, kita sedang pelajari keduanya,” imbuh wanita yang akrab disapa Yeye tersebut. Selain itu, KPK juga siap me-
JATINANGOR - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Hardisoesilo mengatakan ada pihak yang meminta Ketua DPR Setya Novanto tidak dihukum terkait kasus dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia. ‘’Ada yang minta kasus Pak Novanto diselesaikan dengan baik dan yang bersangkutan jangan dihukum,” katanya di Jatinangor, Jabar, kemarin. Hardisoesilo enggan menyebutkan siapa pihak yang meminta agar Novanto tidak dihukum. Dia menilai perlakuan pihak tersebut belum bisa dimasukkan dalam kategori teror sehingga MKD menanggapinya dengan santai. Menurut dia, tindakan itu bukan kali pertama dialaminya karena beberapa kasus yang masuk di MKD, kejadian seperti itu sering terjadi. ‘’Misalnya ada kasus baju yang belum dibayar senilai Rp5 juta lalu sebelum kami memanggil yang bersangkutan, sudah ribut,” ujarnya. Politikus Partai Golkar itu mengatakan MKD tetap akan melanjutkan kasus itu karena
posisi kasusnya sudah bisa diterima MKD. Hal itu, menurut dia, terkait dengan sudah ada bukti rekaman dan transkrip pembicaraan yang disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said, diduga berisi suara Novanto. ‘’Saya sudah buka rekamannya namun transkripnya belum ada, tentu MKD akan memutuskan,” katanya. Dia menjelaskan, setelah bukti rekaman dan transkrip dianalisis dan diduga melanggar kode etik maka dikaji di tingkat pimpinan MKD. Menurut dia, Pimpinan MKD akan memutuskan dilanjutkan persidangan dan akan mengundang pihak yang mengadukan. ‘’Nanti kami akan membuat daftar saksi yang diputuskan oleh anggota MKD,” ujarnya. Dia mengatakan 17 anggota MKD memutuskan apakah kasus Novanto termasuk kategori ringan, sedang atau berat, dan diharapkan diputuskan secara musyawarah. Sidang Terbuka Secara terpisah, Ketua
Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berharap MKD dapat bersidang secara terbuka, sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan terhadap persoalan pencantuman nama Presiden dan Wakil Presiden. ‘’Melalui sidang MKD yang terbuka maka persoalan menjadi transparan,” kata Zulkifli. Menurut Zulkifli, persoalan dugaan laporan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD, sebaiknya diserahkan ke MKD untuk menindaklanjutinya. Sebelumnya, setelah Sudirman Said menyampaikan laporan ke MKD, disebut-sebut Ketua DPR RI Setya Novanto bersama pengusaha perminyakan M Riza Chalid, mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dengan meminta saham PT Freeport Indonesia, 20 persen. Ketua MPR RI itu menegaskan, Setya Novanto telah membantah tidak melakukan hal yang disebut-sebut meminta saham PT Freeport Indonesia, untuk Presiden dan Wakil Presiden. (ant)
ngusutnya, jika dari hasil pendalaman ditemukan ada dugaan penyimpangan. ‘’Semua penegak hukum akan siap,” tukas Plt Wakil Ketua KPK lndriyanto Seno Adji. Dalam audit forensik Petral yang dilakukan mulai 1 Juli 2015 sampai Oktober 2015 ditemukan beberapa hal. Satu dari tiga temuan auditor forensik, menyebutkan adanya inefisiensi pengadaan minyak mentah dan produk minyak. Inefisiensi terjadi karena intervensi dari pihak luar atau eksternal terhadap Petral. Pihak luar ditengarai mengambil keuntungan dalam kebocoran informasi yang terjadi dalam proses pengadaan. Namun demikian,dalam audit forensik tersebut Pertamina tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud mengambil keuntungan. (wnd)
Kerjasama Maritim
Menjadi Prioritas Baru Asia Timur JAKARTA - Indonesia berhasil memasukan usulan kerjasama maritim sebagai prioritas baru dalam KTT Asia Timur. Keberhasilan ini sejalan dengan visi pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. ‘’Saya menyambut baik pengesahan Deklarasi Kuala Lumpur mengenai Peringatan 10 Tahun KTT Asia Timur,” kata Presiden Joko Widodo pada KTT ke-10 Asia Timur (10th East Asia Summit/EAS) di Malaysia, kemarin. Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya menjelaskan Presiden Jokowi menyampaikan dua hal yang dinilai san-
gat penting bagi masa depan KTT Asia Timur. Pertama, memajukan kerja sama maritim sebagai prioritas baru dalam kerja sama KTT Asia Timur. “Kerjasama maritim sangat strategis, karena sejalan dengan prakarsa Indonesia mengenai Poros Maritim Dunia, memiliki dampak langsung terhadap stabilitas, keamanan serta kemakmuran di kawasan,” katanya. Ia mengapresiasi seluruh negara KTT Asia Timur atas dukungan yang diberikan bagi prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang akan disahkan pada KTT kali ini. Pengesahan dokumen ini memerlukan tindaklanjut
melalui kegiatan konkret. Untuk itu, Jokowi mendorong pengembangan ekonomi maritim berkelanjutan, konektivitas kelautan, kerja sama antar lembaga penelitian, dan
mengatasi tantangan lintas batas. Presiden Jokowi mengajak negara peserta EAS untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, dll. (har)
Suluh Indonesia/ant
PENGECEKAN LOGISTIK PILKADA - Ketua KPU Husni Kamil Malik (tengah) didampingi tiga Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi dan anggota kepolisian memeriksa logistik Pilkada di gudang KPU Sukabumi, kemarin. KPU Sukabumi akan mendistribusikan logistik Pilkada lebih awal.