Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Jumat, 23 September 2016
No. 173 tahun X
WN China Dihukum Mati
JAKARTA - Majelis Hakim PN Jakbar yang diketui Taufik Tatas menjatuhkan vonis mati atas dua warga negara Tiongkok yang terlibat dalam kepemilikan 18 kilogram sabu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing dengan pidana mati, ujar Taufik. Menurut hakim , pen yal ah gunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dapat meracuni generasi muda Indonesia. Selain itu, narkoba dianggap dapat menjadi sumber dari segala kejahatan. Taufik Tatas juga menyatakan tidak ada hal yang meringankan untuk kedua WN Tiongkok tersebut. Adapun Li Fuzhang dan Li Hezhang diputuskan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai pasal 112 ayat
(1) dan 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Banding Atas vonis majelis hakim, pengacara terdakwa Dolfie Rompas menyatakan keberatan dan mengajuka n banding. Ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan o leh majelis haki m.Mereka baru tahu ada narkoba di ruko ketika di tan g ka p pol isi , t ut ur D olf ie , usa i sidang dan memiliki waktu tujuh hari untuk mempersiapkan banding. D ia mel anjut ka n, dirinya ingin Li Fuzhang dan Li Hezhang, yang hanya lulusan setara SMP dan SD, dibebaskan dari segala tuduhan. Sangat tidak tepat memberikan vonis mati kepada mereka, kata Dolfie. (ant)
Tuntaskan Kasus Munir
Suluh Indonesia/ade
BANJIR BANDANG - Seorang anak mencari sisa barang yang masih bisa digunakan dari rumahnya yang hancur diterjang banjir di Kampung Bojong Sudika, RW 19, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, kemarin.
Jokowi Janji
JAKARTA - Presiden Joko Widodo berjanji menyelesaikan kasus-kasus narkoba dan kejahatan lain pada masa lalu yang belum tuntas, misalnya pembunuhan terhadap pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib. Ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas, kata Presiden Jokowi saat menerima sejumlah pakar dan praktisi hukum ke Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mendengar secara langsung masukan-masukan demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia
yang lebih baik. Ia meminta masukan dari para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelesaian kasuskasus kejahatan narkoba dan hak aai manusia yang belum tuntas, serta penataan kembali aturan-aturan hukum yang bertumpang tindih. Selain itu, Presiden juga meminta saran mengenai penataan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Presiden pun bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Saya kira kita merasakan semuanya bahwa akhir-akhir ini banyak kita jumpai hal-hal yang
berkaitan dengan korupsi bahkan di tingkat elit pimpinan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh. Dan sampai saat ini juga penegakan hukum kita lihat masih belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi baik dari sisi hukuman maupun tuntutan, kata Presiden. Sementara Direktur Imparsial Al Araf mengusulkan Presiden Jokowi membuka kembali kasus Munir. Di awal, Presiden menyampaikan, menyelesaikan kasus Munir. Oleh karena itu saya minta Presiden membentuk tim kepresidenan penyelesaian kasus Munir, ujar Araf.
Araf mengusulkan dua opsi lain. Pertama, membentuk tim khusus di Mabes Polri. Kedua, Jaksa Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) atas proses hukum perkara tersebut. Selain soal Munir, Araf juga meminta pemerintah merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Araf mendorong supaya TNI masuk ke peradilan umum, selayaknya yang telah dilakukan oleh institusi Polri. Itu kan agenda krusial dalam reformasi, meletakkan militer tunduk pada peradilan umum, ujar Araf, seraya menyatakan Jokowi tidak menjawab spesifik usulan-usulan itu. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BAHAN BOM - Petugas bea cukai mengawasi pekerja mengumpulkan barang bukti zat kimia amonium nitrat di Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Bali NTB NTT di Denpasar, kemarin. Petugas menggagalkan penyelundupan sekitar 30 ton amonium nitrat atau zat kimia yang sering digunakan sebagai bahan peledak.
Kemenangan Dalam Pilkada
Tidak Berbanding Lurus Banyak Dukungan Parpol
DIREKTUR Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari mengatakan banyaknya dukungan partai politik kepada pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tidak selalu berbanding lurus dengan suara parpol. Dengan demikian, kepentingan pasangan calon kepala daerah tidak mutlak ditentukan oleh banyaknya dukungan partai politik kepada calon.
Qodari dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk Dinamika Politik Menjelang Pilkada 2017 di Gedung DPR, Jakarta, kemarin mengatakan, dari hasil survei pemilih parpol yang setia kepada keputusan partainya hanya 20 % - 40 % di
Indonesia. Semua tergantung kepada kandidat calon. Tidak sama dengan Amerika Serikat, yang selalu sama dengan jumlah pendukungnya dalam setiap pemilihan. Qodari menjelaskan, ada tiga hal yang mempengaruhi
sikap pemilih terhadap partai yang akhirnya mempengaruhi partai, yaitu parpol memiliki kemampuan logistik cukup, ada juga parpol yang hanya menunggu logistik, dan ada parpol tidak tergantung oleh logistik. Dia menggaransi kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena partainya berbasis kader, partai-partai lain masih sangat cair sikap pemilihnya. PKB misalnya, meski deklarasi mendukung Yusril Ihza Mahendra Saefullah, pemilihnya bisa jadi lebih banyak yang mendukung Ahok. Jadi, belum ada parpol yang solid kecuali PKS, jelas Qodari. Qodari mengatakan keberhasilan juga dipengaruhi oleh soliditas parpol pengusung calon. Untuk Pilkada Serentak Pilgub DKI Jakarta, yang banyak mendapat perhatian publik, dia mengimbau agar partaipartai pengusung tidak terlalu berseteru tentang siapa yang berhak menjadi pemegang kendali koalisi. Jangan sampai terjadi dua kubu pengusung yaitu PDIP dan pengusung awal yaitu NasDem, Hanura, dan Golkar, katanya. Se bis a mu ngki n kubukubuan diantara parpol dihindari agar tidak terjadi konflik a nta r pa rpol pe ngus ung. Juga mengenai Timses-nya, apakah tetap Nusron Wahid (Golkar), atau dari PDIP? Untuk itu jangan sampai terjadi konf li k par pol pengusung Ahok-Djarot dalam menghadapi poros Cikeas. (har)
Suluh Indonesia/ade
TITIK TERPARAH - Ratusan rumah porak poranda di Kampung Bojong Sudika, RW 19, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yang merupakan salah satu titik terparah terkena banjir bandang. BPBD Garut, mencatat 517 warga korban banjir bandang mengungsi karena rumahnya rusak diterjang banjir. Banjir tersebut juga telah menyebabkan korban jiwa dan warga yang hilang terbawa arus.
Mensos Pastikan
Logistik Koban Banjir Garut Terpenuhi BANDUNG - Mensos Khofifah Indar Parawansa memastikan logistik korban banjir bandang di Jabar terpenuhi. Saya sudah cek dua dapur umum untuk memastikan logistik pengungsi yang terdampak korban bencana alam longsor dan banjir bandang bisa terpenuhi, katanya saat meninjau dapur umum di kantor Dinsosnakertrans Garut, kemarin. Apabila sudah terpakai, kata dia, maka Gubernur dapat mengeluarkan SK untuk penggunaan CBP hingga 200
ton. Jika juga tidak mencukupi maka di atas 200 ton akan dikeluarkan oleh Kemensos. Sebelumnya. Mensos meninjau kondisi korban bencana alam banjir bandang di Kabupaten Garut. Mensos bersama rombongan kementeriannya meninjau korban banjir yang mengungsi di tempat pengungsian Markas Korem 062 Tarumanagara Garut. Selanjutnya Mensos meninjau kondisi korban banjir di se jum lah pemuk ima n penduduk yang dilanda b anjir bandang.
Mensos juga meninjau kondisi RSUD Dokter Slamet Garut yang sama terkena dam pak banjir bandang. Menteri menanyakan langsung pelayanan kesehatan di rumah sakit pasca banjir bandang tersebut. Kondisi dalam ruangan rumah sakit terlihat kotor dan masih banyak lumpur serta berkas-berkas yang menumpuk karena terendam banjir. Menteri berharap pelayanan rumah sakit secepatnya dapat kembali normal untuk melayani masyarakat yang sakit.
Selanjutnya menteri mengunjungi daerah lain yang terkena dampak banjir bandang di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul. Kita akan lihat kondisinya, lalu mengomunikasikan, merumuskan untuk tanggap darurat, kata Mensos. Sebelumnya, banjir bandang yang melanda Garut menyebabkan puluhan orang tewas, bahkan ada warga yang belum ditemukan. Selain itu juga korban yang luka-luka serta rusaknya ribuan bangunan. (ant)