Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 22 November 2016
No. 215 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Mega Minta
Media Massa Ikut Sejukkan Situasi JAKARTA - Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta media massa di Indonesia agar dapat menyejukkan situasi di m asyarakat yang bergejolak akibat pernyataan salah satu kepala daerah yang diduga menistakan agama. Saya berulang kali meminta kepada media dan pers bahwa jangan juga ikut memanas-manasi, ujar Megawati saat jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Megawati menyatakan kecemasannya jika terdapat berita yang dapat semakin membuat panas keadaan di masyarakat. Menurut Megawati, tidak semua warga yang ikut pada aksi unjuk rasa 4 November 2016 mengerti tujuan demonstrasi itu. Dikatakan kalau se-
jak awal sudah damai, tetapi diujungnya semua juga melihat bahwa ada mereka yang berupaya untuk justru menjadi tidak baik, kata Megawati terkait beberapa peserta unjuk rasa yang menyalahgunakan keadaan. Khawatir disalahgunakan Semen ta ra it u, P resi den Jokowi mengatakan dinamika politik di masyarakat menjelang Pilkada 2017 merupakan hal biasa. Dia mengkhawatirkan jika dinam ik a tersebu t d isalahgun akan oleh aktor pol itik ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah NKRI. Sudah biasa, tapi yang paling penting sekali lagi jangan merugikan NKRI, tegasnya. (ant)
70 Akun Sebar Rush Money JAKARTA - Polri melacak 70 akun media sosial yang telah menyebarkan ajakan untuk menarik uang tunai secara besar-besaran dari bank (rush money) pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Kita ingin memastikan motif mereka dan keberadaannya, kata Direktur Tindak Pida na Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya di Jakarta, kemarin. Agung mengatakan Polri akan mendalami motif dan sejauh mana keterlibatan pemilik 70 akun tersebut dalam menyebarkan ajakan rush money . Dia belum bisa memastikan kemungkinan 70 akun tersebut dikelola oleh individu atau oleh kelompok. Kita akan telusuri siapa inisiator provokator gerakan ini,
kata dia. Polisi juga akan mendalami pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku. Terdapat kemungkinan, kata Agung, polisi tidak hanya akan menjerat pelaku dari pelanggaran pasal UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun juga pasal dari pelanggaran pidana lainnya. Agung mengatakan ajakan rush money itu tidak logis dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Dari hasil rapat dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Agung mengatakan ko ndisi ekonomi dan sistem keuangan domestik dalam keadaan baik. Maka dari itu, kata dia, tidak wajar jika masyarakat tidak percaya kepada perbankan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PERTEMUAN KAPOLRI DAN PANGLIMA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Hari Ini
Ahok Diperiksa Sebagai Tersangka JAKARTA - Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama akan bertempat di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Besok pak Ahok akan diperiksa sebagai tersangka di Gedung Utama Mabes, kata Irjen Boy Rafli, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Pemeriksaan direncanakan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Badan Reserse Kriminal Polri resmi menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka ka-
sus penistaan agama terkait ucapan yang dilontarkan saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Sementara, soal pasal yang disangkakan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu, Boy menyatakan Ahok diduga melanggar Pasal 156 dan 156 huruf a KUHP. Jadi, tidak berkaitan dengan UU ITE, kata mantan Kapolda Banten itu. Adapun sesuai Peraturan KPU No 9/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil G ub e rnu r, na i knya s ta t us A ho k me n j a di t er s a ngka tidak membatalkan kepesertaan pasangan calon nomor urut dua tersebut dalam Pilkada DKI 2017.
Pasangan Ahok-Djarot pun tetap melakukan kampanye seperti biasa. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mempersilahkan kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk melakukan aksi damai di Jakarta pada 2 Desember 2016 asal tidak mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi adalah penyampaian pendapat di muka umum. Itu merupakan hak konstitusi warga. Silahkan saja. Asal damai dan tidak mengganggu ketertiban umum, kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Namun ia menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang
tidak boleh dilakukan dalam aksi demonstrasi diantaranya melakukan aksi yang mengganggu kepentingan umum dengan menggelar aksi di jalan protokol. Untuk itu pihaknya melarang rencana pelaksanaan shalat Jumat di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta pada 2 Desember. Kalo mau shalat Jumat di (Mesjid) Istiqlal, Lapangan Banteng, Lapangan Monas, silahkan. Tapi kalau di jalan protokol seperti di Jalan Thamrin, Bundaran HI hingga Jalan Sudirman, itu tidak boleh karena itu jalan umum mengganggu para pengguna jalan. Itu dipastikan dilarang, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PENEGAKAN HUKUM DALAM PILKADA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (tengah) bersama Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad (kiri) berjabat tangan seusai menandatangani peraturan bersama di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Hasto :
Megawati Dukung Langkah Konsolidasi Presiden Jokowi SEKJEN DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mendukung sepenuhnya terhadap langkah cepat konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hasto mengatakan,. setiap persoalan harus diselesaikan dengan dialog, melalui musyawarah, karena itulah Ibu Megawati juga menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk bertemu lebih lanjut dengan Parpol pengusung pemerintah-
an, kata Hasto di Jakarta, kemarin. M eg a wa t i, ka ta Ha st o, juga menegaskan pentingnya m en j ag a s ua san a ko n dusif dan setiap pemimpin bangsa harus dengan arif bijaksana melihat segala persoalan den-
gan jernih. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dalam kapasitas sebagai Presiden Kelima RI yang berlangsung secara akrab dan hangat membahas hal-hal strategis terkait dukungan penuh pada upaya menjaga tegaknya Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kedua tokoh nasional tersebut membahas situasi politik nasional dan internasional, serta pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017. Hasto ikut mendampingi Megawati bersam a dengan Menko bidang Pembangunan Manu sia dan Kebudayaan Puan Maharani. Hasto dan Puan bergabung bersama Presiden Jokowi dan Megawati, seusai keduanya melakukan pembicaraan empat mata. Pilkada ditempatkan sebagai proses demokrasi yang biasa terjadi untuk mencari pasangan kepala daerah terbaik. Jangan politisasi pilkada dengan berbagai agenda politik yang menciptakan kegelisahan rakyat. Kami mendukung pilkada dilaksanakan secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Beri kesempatan pada rakyat untuk memilih dengan nuraninya, ujar Hasto menirukan apa yang disampaikan Megawati dalam pertemuan tersebut. Pertemuan yang dilaksanakan dal am suasana santai tersebut sekaligus menikmati hidangan mi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MEGAWATI KE ISTANA - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputeri yang berkunjung ke istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi juga makan bersama dengan Presiden RI periode 20012004 tersebut di istana Merdeka.
Polri :
Aksi Rush Money Tidak Logis JAKARTA - Kondisi ekonomi dan sistem keuangan domestik berjalan stabil sehingga tidak logis jika masyarakat mengikuti ajakan untuk menarik dana secara masif dari perbankan (rush money), kata pejabat tinggi Kepolisian RI. Ajakan rush money merupakan tindakan provokatif yang dapat menimbulkan kekacauan sehingga akan ditindak secara hukum, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Re-
serse dan Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Agung. Logika itu sulit ditemui karena orang narik dana di bank ketika ada masalah di bank. Ini tidak ada masalah di bank, kata Agung. Agung mengatakan hal tersebut setelah melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indoensia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin sore. Dia mengatakan BI dan OJK dalam rapat tersebut memaparkan kondisi ekonomi terkini.
Sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, BI meyakinkan fundamental ekonomi dan likuiditas terjaga. Sedangkan OJK, sebagai regulator dan pengawas industri perbankan, menyatakan kondisi perbankan domestik kuat dan jauh dari ancaman krisis. Uji ketahanan (strees test) likuiditas semua dijalankan sistem perbankan kita. OJK sudah memastikan bank suda a punya s i stem yang baik, kata dia. A gu n g m e n ga ta k a n
masyarakat luas akan rugi jika aksi rush money terjadi. Pasalnya, perbankan mengelola sebagian besar a l ira n ua ng ma sya ra k a t , da n j uga me n j a l a n k a n sistem pembayaran. Jika terdapat gangguan terhadap sistem perbankan, maka masyarakat akan merasakan imbas negatif seperti sulitnya mengajukan kredit dan menarik simpanan. Kita harus paham bahwa kehidupan kita sudah sangat terkait dengan bank. (ant)