Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 22 Oktober 2014
No. 187 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
PT DKI Tolak Banding Wawan JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding yang diajukan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak,Provinsi Banten,atas nama terdakwa Tubagus Chairi Wardhana(Wawan).Meskipun menolak banding jaksa,dalam amar putusanya, PT.DKI tetap memperkuat hukuman bagi adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut. “Putusan PT. Jakarta atas nama Tubagus Chairi Wardana alias TB Chairi Wardana B.Bus alias Wawan telah diumumkan yaitu menguatkan putusan tingkat pertama yaitu 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150 juta subsider 3
bulan pidana kurungan,” terang Humas PT.Jakarta M Hatta kepada wartawan di Jakarta, Selasa(21/10)kemarin. Dengan adanya putusan tersebut,maka suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut tetap dihukum sesuai putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Secara terpisah perihal putusan banding yang diputuskan PT.DKI Jakarta,juru bicara KPK Johan Budi SP menyatakan pihaknya belum akan melakukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung(MA) atas penolakan upaya bandingnya. “Putusan belum kita terima,kalau sudah kita akan pelajari dulu.Tapi. Biasanya kalau putusan dibaewah dua pertiga tuntutan kita akan kasasii,”kata Johan.(wnd)
Prabowo: Ini Kehormatan Besar JAKARTA- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memenuhi undangan Wakil Presiden Jusuf Kalla dihari pertama kerjanya setelah resmi dilantik. Dalam pertemuan tersebut, calon residen nomor urut 1 di Pilpres 2014 lalu itu menyatakan permintaan maafnya, terkait kampanye di Pilpres lalu. “Saya berterima kasih kepada beliau (Kalla), saya diterima pada hari pertama jadi wakil presiden. Ini kehormatan besar saya, saya yunior, Beliau saya anggap senior saya, sesepuh saya. Jadi, ini kehormatan besar. Secara resmi juga saya minta maaf,” kata Prabowo usai pertemuannya dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (21/10) kemarin. Prabowo mengatakan meskipun seringkali melontarkan pernyataan keras kepada Jokowi-JK saat kampanye lalu, namun sebenarnya , kata Prabowo dirinya bersama cawapres Hatta Rajasa memiliki tujuan sama dengan JokowiJK yaitu menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta ingin rakyat Indonesia sejahtera. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini kembali menegaskan komitmennya agar pemerintahan Jokowi-JK yang telah resmi dilantik dalam rapat paripurna MPR harus diberi kesempatan untuk bekerja. Menurut Prabowo, pihkanya akan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintahan mendatang untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan, dirinya mengapresiasi komitmen
Jokowi Pertimbangkan
Rekomendasi KPK dan PPATK
Suluh Indonesia/ade
PRABOWO BERTEMU JK - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. Pertemuan kedua tokoh itu dalam rangka silaturahmi dan membahas langkah-langkah perbaikan bangsa kedepannya.
Jokowi-JK untuk memprioritaskan pelayanan pemerintah untuk keluarga miskin. Komitmen ini, menurut Prabowo telah membesarkan hatinya. Kendati demikian, Prabowo menegaskan partainya dan Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap menjadi penyeimbang pemerintah di parlemen.
“Tentunya demokrasi butuh kritik dan sikap kritis. Intinya, suasana sangat baik, dan saya terima kasih ke beliau. Kami doakan Presiden dan Wapres yang baru diberi kekuatan untuk memikul tanggung jawab yang sangat berat,” tegasnya. Sementara itu, Wapres Jusuf
KPK Tak Jamin Menteri Jokowi
Bebas Korupsi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mengirimkan nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet yang akan dibentuknya, kepada KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) untuk ditelisik sepak terjangnya.Meskipun demikian,KPK tak memberikan garansi jika nantinya menteri-menteri yang dipilih Jokowi bersih dari korupsi, kendati lolos dari penelusuran KPK dan PPATK. “Ini kan kan tradisi baru yang perlu diapresiasi ke pak Jokowi. Namun demikian tidak ada jaminan 100 persen juga apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga tak pernah menjamin itu,”kataa juru bicara KPK Jo-
han Bud SP di Jakarta Selasa(21/ 10)kemarin. “Ini kan kan tradisi baru yang perlu diapresiasi ke pak Jokowi. Namun demikian tidak ada jaminan 100 persen juga apabila dari namanama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga tak pernah menjamin itu,”kataa juru bicara KPK Johan Bud SP di Jakarta Selasa(21/10)kemarin. Johan mengatakan dengan dikirimnya nama-nama kandidat calon menteri, Jokowi bisa memiliki gambaran yang jelas perihal kandidat calon pembantunya di kabinet nanti. “Yang pasti adalah pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK,jelas Deputi Pencegahan tersebut menambahkan. (wnd)
Kalla juga menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahannya saat kampanye di Pilpres 2014 lalu. “Sama-sama, saya juga minta maaf. Ya namanya kampanye,” kata Kalla. Kalla mengatakan apa yang disampaikan Prabowo tentang tujuan bernegara pada hakikat sama yaitu menyejahterakan
rakyat Indonesia. “Kita sekarang satu kapal. Kalau maju, maju juga semuanya. Kalau mundur juga semuanya. Jadi mendukung. Itu pembicaraan kita,” imbuhnya seraya mengakui pemerintahnya memang perlu dikritisi dan diawasi oleh kekuatan politik penyeimbang. (har)
JAKARTA - Hingga menjelang tengah malam, kabar pengumuman susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum juga pasti. Wapres Jusuf Kalla mengakui pengumuman kabinet yang sedianya akan dilakukan sehari setelah pelantikan Jokowi-JK, batal dilaksanakan karena adanya penyesuaian nama-nama menteri setelah mendapat masukan dari KPK dan PPATK. “Saya kira belum malam ini,” kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (21/ 10) kemarin. Bukan hanya itu, lokasi pengumuman kabient yang direncanakan akan dilakukan di atas galangan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti yang dilakukan JokowiJK usai diumumkan sebagai pemenang oleh KPU, tampaknya juga urung dilaksanakan. Pengumuman direncakan akan dilakukan di Istana Negara. “Ya di Istana Negara,” imbuh Jusuf Kalla. Ihwal penundaan pengumuman dilakukan setelah Jokowi mendapat masukan dan rekomendasi tentang ca-
lon menterinya yang layak dan kurang layak untuk dipilih sebagai menterinya. Rekomendasi KPK ini merupakan jawaban KPK atas 43 calon menteri yang diserahkan Tim Transisi Jokowi-JK kepada KPK sebelumnya. Menteri-menteri yang bermasalah dengan masalah hukum dan korupsi diberi tanda khusus oleh KPK. Susunan 34 nama menteri yang sedianya siap diumumkan akhirnya dirombak kembali, namanama cadangan dalam 43 nama calon menteri akhirnya dipertimbangkan kembali. Perihal ini, Presiden Joko Widodo mengakui harus melakukan seleksi menterimenteri di hari pertama hingga pukul 3 pagi. Dia mengakui ada perubahan susunan kabinet karena masuknya rekomendasi KPK dan PPATK. “Tidak mungkin saya sampaikan,” kata Jokowi menolak menjelaskan apa rekoemndasi dari KPK dan PPATK terhadap sejumlah calon menterinya itu. Meski didesak, Jokowi enggan mengungkap isi rekomendasi dari KPK dan PPATK perihal tanda khusus calon menterinya. (har)
Bupati Kerawang Beli Aset
Atas Nama Anaknya JAKARTA-Gina F Swara,anak pasangan Bupati Kerawang(non aktif) Ade Swara-Nurlatifah, tersangka kasus dugaan perkara kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang(TPPU) mengakui bahwa ayahnya memiliki sebidang sawah seluas 600-700 meter persegi yang diatas namakan atas nama dirinya.Meskipun demikian,ia mengaku tak mengetahui apakah perolehan aset tersebut didapat dari hasil dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap ayahnya. “Saya diperiksa karena saya putri bapak,terus ada aset memang atas nama saya. Hanya ditanyakan darimana aset itu didapatkan,”kata Gina usai menjalani pemeriksaan di
kantor KPK Jakarta, Selasa (21/10)kemarin. Perihal pembelian aset ayahnya yang diatasnamakan dirinya,Anggota DPRD Jawa Barat tersebut mengaku tak mengetahui dari mana uang tersebut berasal.Namun demikian,ia menilai bahwa hal itu merupakan sebuah hal yang wajar,pasalnya dirinya merupakan anak kandung Ade Swara yang berhak menerima hadiah dari orang tuanya. KPK juga memeriksa Wakil Bupati Kerawang Cellicia. Ia mengaku diperiksa perihal perkara pencucian uang yang melilit koleganya. KPK juga mencecar soal kebijakan sang Bupati dalam merekomendasikan SPPL bagi PT.Tatar Kerta Bumi, yang diperas Ade Swara. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
MENGHADAP PRESIDEN JOKOWI - Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Jokowi memanggil sejumlah tokoh, politisi, pejabat negara dan pakar