Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Kamis, 22 September 2016
Mega Dampingi Ahok-Djarot Daftar
JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mendampingi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta Djarot Saiful Hidayat mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, kemarin. Ketua partai berlambang banteng, yang menggunakan pakaian berwarna hitam itu tiba di kantor penyelenggara Pemilu DKI Jakarta yang terletak di Jalan Salemba Raya Nomor 15, Jakarta Pusat. Presiden kelima Indonesia itu datang bersama pasangan bakal calon pemimpin Ibu Kota Ahok dan Djarot dengan menggunakan mobil. Ia kemudian mendampingi pasangan yang diusung oleh partainya itu masuk ke gedung KPU DKI Jakarta untuk mengurus pendaftaran.
Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Saiful Hidayat merupakan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta yang diusung PDIP. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari partai politik mulai 21 hingga 23 September 2016. Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, pendaftaran dibuka dari pukul 08.00 hingga 16.00. Namun pada hari terakhir pendaftaran akan diperpanjang hingga pukul 24.00. Hari Jumat, pas hari terakhir kami buka sampai pukul 24.00, kata Sumarno Sementara i tu, pasangan calon lain dijadwalkan akan mendaftarkan pasangan pada hari terakhir. Namun belum diketahui nama pasangan calon akan akan didaftarkan. (kmb)
Pengemban Pengamal Pancasi la
Jaksa Diduga Terima Suap
JAKARTA - Inspektur Muda Bagian Kepegawaian Kejaksaan Wito menyatakan jaksa Kejaksaan Tinggi Sumbar Farizal terancam diberhentikan karena perbuatannya menerima hadiah terkait kasus yang ia tangani. Kalau terbukti ya diberhentikan, kata Wito saat mengantarkan Farizal menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, kemarin. Farizal yang datang sekitar pukul 12.00 WIB itu tidak menggunakan seragam kejaksaan dikawal oleh enam orang jaksa dengan seragam korps Adhyaksa tersebut. Namun Farizal tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya di KPK tersebut. Terkait perilakunya sedang kita lakukan klarifikasi, semua yang di Sumbar seperti yang disampaikan Pak Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pen-
gawasan) dan Jaksa Agung sudah dimintai keterangan tapi karena beliau datang malam sekitar jam 12, dia datang sendiri maka akhirnya kita ajak istirahat dulu, kasihan dia, ungkap Wito. Namun hingga saat ini Kejaksaan belum membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut. Kalau terbukti nanti sesuai PP 53, tambah Wito. Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 yang dimaksud mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hari ini berdasarkan hasil koordinasi antarsesama penegak hukum tujuannya sama-sama untuk memberikan solusi terbaik yaitu mengantarkan ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi selanjutnya perkembangannya akan diperiksa dan perkembangan tergantung KPK, jelas Wito. (ant)
20 Orang Tewas Banjir Bandang di Jabar
Suluh Indonesia/ant
BANJIR BANDANG GARUT - Warga menyaksikkan sisa puing bangunan rumah yang roboh akibat diterjang banjir bandang aliran Sungai Ciamanuk di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, kemarin. Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Garut setidaknya 20 orang tewas, belasan orang hilang, serta ratusan warga dievakuasi.
KPK Katakan
BLBI dan Century Dilanjutkan
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century dan pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras belum dihentikan. Agus Rahardjo dalam RDP dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin mengatakan, kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti yang tadi bapak sebutkan, BLBI, Century, Sumber Waras dan lain-lain. Kami belum ada keputusan diantara kami untuk menghentikannya. Penegasan tersebut disampaikan Agus menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang mempertanyakan kasus Bank Century dan BLBI yang dikaba rk an su dah di hentik an
No. 172 tahun X
KPK. Menurut Agus, tidak ada niatan dari pimpinan KPK untuk menghentikan kasus Century dan BLBI meskipun diakuinya pihaknya mengalami kendala dalam penanganannya. Di tingkat kami, tidak ada pembicaraan itu untuk menghentikan, itu masih berjalan, imbuhnya. Untuk kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang juga menyita perhatian publik karena melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Agus juga m eneg askan bah wa h ingga
saat ini kasus Sumber Waras masih berjalan penangananya. Kami belum memutuskan untuk berhenti. Karena masih ada informasi yang kami akan gali, katanya. Ada dua i nst ansi yang aka n di undang K PK m embahas persoalan dugaan korupsi pembelian RS Sumber Waras, sal ah sa tu inst ansi yang akan diundang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sumber Waras dalam waktu dekat kita juga akan mengkaji lebih dalam dengan te man-t eman BPK apa kah pengadaan tanah itu kemudian berbeda dengan pengadaan-pengadaan di tempat lain di Jakarta, katanya. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan kesulitan yang dialami
KPK dalam menangani kasuskasus besar seperti BLBI dan Bank Century. KPK tidak mengeluarkan SP3. Tapi memang ada beberapa kendala untuk kasus ini, kata Laode. Salah satu kendala yang dihadapi KPK untuk kasus korupsi Bank Century adalah saksi kunci yang telah meninggal dunia , yaitu mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter Siti Chalimah Fadjriah. Peran almarhumah ketika itu adalah memberi masukan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang menjadi dasar dikeluarkan bail out (kucuran APBN) sebesar Rp 6,7 triliun. (har)
JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan data korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, hingga sore sebanyak 20 orang. Saya dapat update (data terakhir korban tewas) ada 17 orang di Garut dan tiga di Sumedang. Itu data saya dapat, katanyausai mengikuti Ratas di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Mensos mengaku dirinya ditanya Presdiden Joko Widodo terkait bencana banjir dan longsor. Habis Ratas saya akan langsung ke Garut, kemudian ke Sumedang, kata Khofifah. Mensos menyatakan akan langsung mengecek penanganan korban secara langsung dan memberikan bantuan pemerintah terhadap keluarga korban tewas. Memberikan bantuan kematian dari pemerintah untuk mereka yang telah diidentifikasi, baik di Garut maupun di Sumedang, kata Khofifah. Mensos menyebut bantuan kematian itu senilai Rp15 juta setiap korban sebagai bagian dari rasa duka cita bagi keluarga korban tewas. Khofifah juga menyatakan kedatangannya akan bertemu dengan para korban yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian guna mengetahui apa sudah ditangani dengan layak.
Suluh Indonesia/ant
KETUA KOMISI V DPR DIPERIKSA - Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis melontarkan senyum kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, kemarin.
Khofifah juga menyatakan tim khusus yang menangani trauma sudah diberangkatkan. Terkait bantuan perbaikan rumah bagi korban banjir dan longsor, Khofifah menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya sudah komunikasikan dengan Kemenpupera. Sudah kirim tim juga, sudah koordinasi dan dirjennya sudah ke lapangan, pasti akan dilakukan identifikasi, katanya. Khofifah mengatakan berdasarkan pengalaman di daerah lain yang mengalami bencana, kecenderungannya akan dicarikan relokasi terdekat. Atasi Musibah Sementara itu, P residen Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengatasi musibah banjir dan longsor yang terjadi di Garut dan Sumedang, Jabar. Dan tadi baru saja juga beliau (Presiden) memerintahkan Mensos untuk hadir di sana melihat secara langsung dan melakukan upaya-upaya yang perlu diatasi segera dari musibah yang terjadi di Garut dan Sumedang, katanya. Presiden juga menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap korban yang meninggal akibat bencana alam di Garut dan Sumedang. Selain itu, Presiden juga sudah mendapatkan laporan
yang rinci mengenai jumlah korban yang meninggal termasuk wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang longsor. Seketika juga tadi Presiden memerintahkan kepada Mensos dan Menkes untuk mengatasi secepat mungkin apa yang perlu diambil langkahlangkah dalam mengatasi bencana longsor di Garut. Baik terhadap korban maupun fasilitas umum yang mengakibatkan terjadinya longsor, katanya. Presiden juga meminta Men Pupera untuk melakukan tindak lanjut dan koordinasi mengatasi jalan-jalan dan fasilitas umum yang rusak. Itu tadi perbaikan infrastruktur yang longsor, rusak akibat longsor itu. Tentu penanganan terhadap warga yang kehilangan rumah dan yang di dalam kejadian longsor, katanya. Johan menyampaikan imbauan Presiden yang meminta masyarakat untuk tetap waspada dalam menghadapi perubahan iklim yang berpotensi mengakibatkan bencana mulai dari banjir hingga longsor. Banjir bandang itu menerjang daerah Bayongbong, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Karangpawitan, Garut. Meluapnya Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri secara cepat, menyebabkan banjir bandang hingga ketinggian 1,5-2 meter. (ant) .
Suluh Indonesia/ant
JAKSA FARIZAL - Tersangka Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Sumbar Farizal (tengah), dikawal petugas Kejagung saat diantar untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
KPK Tolak
Permohonan Irman Gusman
JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengisyratkan permintaan tim sejumlah anggota DPD dan tim kuasa hukum untuk menangguhkan penahanan Irman Gusman. Sejumlah anggota DPD menjamin Irman Gusman tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti apabila KPK memberikan penangguhan kepada mantan Ketua DPD RI tersebut. Itu tergantung dari hasil penyelidikan yang dilakukan sekarang. Kalau OTT biasanya memang jarang ada penangguhan penahanan. Karena
waktu KPK sangat terbatas. KUHAP maksimum 60 hari. Habis itu nggak bisa diapaapain lagi. Kalau sekarang (berada di tahanan) pemeriksaannya bisa intensif, kata Laode Muhammad Syarif di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Meski mengaku keberatan, KPK masih mempertimbangkan apabila ada permintaan penangguhan penahanan Irman Gusman tersebut. Itu tergantung hasil penyidikan yang sekarang. Kalau sudah lengkap semua bisa saja dipertimbangkan. Tetapi biasanya kalau OTT hampir tidak pernah ada penangguhan perkara
karena waktu KPK sangat mepet, katanya. Laode mengatakan saat ini pihak berlomba dengan waktu untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan perkara Irman. Sebab, ada batas waktu yang ditentukan oleh KUHAP kepada KPK sehingga penanganan perkaranya sudah harus dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Laode, selain Irman Gusman yang sudah di t e ta pka n s e ba ga i t e r sangk a kasus suap ku ota impor gula tersebut, KPK juga akan menyeret pejabat Bulog. (har)