Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 22 Maret 2017
No. 57 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
17 Kapal Ikan Asing Ditangkap JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 17 kapal ikan asing (KIA) ilegal yang beroperasi di kawasan perairan Indonesia. “Setelah menangkap empat KIA ilegal berbendera Vietnam pada tanggal 7 Maret 2017, kali ini 17 KIA ilegal berhasil ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal,” kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Eko Djalmo Asmadi di Jakarta, kemarin. Eko memaparkan penangkapan ke-17 kapal tersebut dilakukan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, dan perairan Sulawesi Utara oleh empat armada kapal pengawas yang berbeda-beda. Penangkapan pertama dilakukan oleh
kapal pengawas KP Hiu 12 pada 12 Maret 2017 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, atas lima KIA berbendera Vietnam. Kelima kapal tersebut ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, serta menggunakan alat tangkap terlarang pair trawl. Dalam penangkapan itu juga berhasil pula diamankan sebanyak 44 orang berkewarganegaraan Vietnam yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK). Kemudian, pada 13 Maret 2017, kapal pengawas KP Orca 01 menangkap dua KIA Vietnam di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sekitar Natuna, Kepulauan Riau. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SUMSEL - Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan di Sumatera Selatan, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
DPR Dorong
KPU Diisi Wakil Parpol
Suluh Indonesia/ant
SOSIALISASI PERMENHUB - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan) berjabat tangan bersama usai memberikan keterangan kepada wartawan terkait rapat pembahasan penyelesaian sistem aturan transportasi online dan konvensional di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu mewacanakan anggota KPU berasal dari partai politik. Di awal era reformasi pada Pemilu 1999, anggota KPU pernah diisi oleh perwakilan parpol. Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Eddy mengatakan, usulan itu baru wacana setelah Pansus melakukan kunjungan ke Jerman dan Meksiko beberapa waktu lalu. “Itu wacana yang berkembang. Ada dua opsi, bisa itu jadi bagian unsur KPU. Kalau di Jerman itu ada unsur pemerintah di KPU-nya, kemudian ada unsur parpol, ada
masyarakat. Kalau kita masyarakat semua,” kata Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Namun, dalam pembahasan di rapat pansus muncul juga opsi lain atau opsi kedua yaitu apabila anggota KPU bukan dari dari perwakilan partai politik seperti saat ini. Lukman mengatakan, apabila meniadakan unsur perwakilan partai, maka pansus sedang mencari rumusan tepat tentang desain keanggotaan KPU ke depannya. Wakil Ketua Pannsus RUU Penyelenggaraan Pemilu Yandri Susanto mengakui munculnya usulan ini setelah pansus
melakukan studi banding ke Jerman. Di Jerman, KPU terdiri atas delapan orang berlatar belakang partai politik, dan dua orang hakim untuk mengawal bila muncul permasalahan hukum. Mengenai independensi penyelenggara pemilu apabila berlatar belakang partai politik, Yandri mengatakan, hal itu justru dapat meminimalisasi kecurangan. “Itu kami tanya kemarin. Di situlah katanya kalau dari partai politik saling menjaga. Nggak mungkin di situ ada kecurangan karena akan ketahuan,” kata Yandri. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman men-
gatakan, KPU di Jerman dan di Meksiko memiliki perwakilan partai politik dalam komposisi keanggotaan KPU nya. “Ada perwakilan (parpol). Karena pemilu ini kan pemilihan umum melibatkan parpol, itu urusannya parpol. Masuk akal kalau mereka punya perwakilan di situ,” kata politisi dari Partai Demokrat ini. Soal independensi KPU yang akan tercederai, Benny mengaku anggota KPU yang berafiliasi dengan partai politik berpotensi akan diintervensi oleh kepentingan partainya. Benny mengatakan yang paling penting adalah penegakan hukumnya. (har)
Disebut Dalam Dakwaan Korupsi Pajak
Fadli Anggap Sedang Dicari-cari Kesalahannya WAKIL Ketua DPR Fadli Zon membantah dirinya terlibat dalam penyalahgunaan pajak. Menurut Fadli, ada pihak-pihak yang berupaya mencaricari kesalahannya karena telah ikut dalam aksi demo bela Islam. Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, kemarin mengatakan, dirinya mendengar kabar, setelah Fahri menghadiri 411 itu, ada upaya mencari-cari kesalahan pajak. Tetapi ia tidak pernah ada urusan soal itu. Soal pajak bayar rutin. ‘’Saya juga ikut tax amnesty. Jadi saya kira tidak ada urusan. Ga ada masalah. Dan saya tidak kenal mereka,” katanya. Nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah disebut-sebut dalam sidang perka-
ra dugaan suap penghapusan pajak PT. Eka Prima Ekspor Indonesia dengan terdakwa Rajamohanan Nair di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Selain dua nama pimpinan DPR itu, dokumen milik Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno yang dihadirkan sebagai saksi juga menyebut nama artis Syahrini. Fadli Zon mengaku tidak
kaget dengan penyebutan namanya itu. Menurutnya, sejak mendukung aksi demonstrasi 4 November 2016, dia dan Fahri kerap dicari-cari kesalahannya. Aksi 4 November dilakukannya untuk memprotes pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menghina agama. Untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam penyalahgunaan pajak. Politisi Partai Gerindra itu menantang untuk diperiksa catatan pajaknya. “Saya kira ada pihak-pihak tertentu. Invisible hand, periksa saja pajak saya. Saya tdak pernah dipanggil kok,” tegasnya. Ketua Tim Jaksa KPK Ali Fikri menyatakan akan menggali lebih jauh terkait kewenangan Handang dalam menjalan tugas dan fungsinya. Sebab, diduga ada wajib pajak lain yang melakukan penyalahgunaan pajak seperti PT Eka Prima. Perusahaan ini menunggak pajak hingga Rp 78 miliar. Saat penggeledahan kamar Handang, ditemukan tas yang berisi dokumen pajak berupa surat bukti permulaan atas beberapa wajib pajak perorangan. Selain selebritas Syahrini, tercatat juga dua pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon ke dalam dokumen bukti permulaan yang dipunyai Handang. Selain wajib pajak perorangan, dalam dokumen milik Handang itu juga ditemukan 16 nama perusahaan yang tercatat pada surat bukper Handang. Fadli menegaskan dirinya taat pajak dan selalu membayar pajak. “Soal pajak saya bayar rutin. Saya juga ikut tax amnesty. Jadi saya kira tidak ada urusan. Nggak ada masalah,’’ tegasnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
FENOMENA EQUINOX - Wisatawan mancanegara berjemur saat terjadi fenomena Equinox di Pantai Kuta, Badung, Bali, kemarin. Menurut BMKG, fenomena Equinox saat posisi semu matahari tepat di atas garis khatulistiwa tidak mengakibatkan peningkatkan suhu udara drastis di Indonesia dengan suhu rata-rata berkisar 33-35 derajat Celsius.
Meninggalnya Pendemo Pabrik Semen
Istana Menyampaikan Duka Cita JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah satu pelaku demonstrasi penolakan pabrik Semen Indonesia di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, Patmi (48). Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, menyampaikan duka cita atas meninggalnya Patmi (48) salah satu petani Kendeng yang melakukan aksi penolakan
pembangunan pabrik Semen Indonesia dengan mengecor kakinya. “Ya tim saya udah bantu urus ya. Berduka cita, jantung ya, kemungkinan juga faktor capek ya. Tapi ya memang kita himbaulah kalau mau menyampaikan pendapat, aspirasi, jangan aksinya mengambil risiko pada keselamatan,” kata Teten. Patmi yang sebelumnya sehat dan memutuskan untuk kembali ke Rembang setelah melakukan aksi sempat mengeluh sakit dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit St Carolus
pada Selasa (21/3) dini hari. RS St Carolus kemudian menyatakan bahwa Patmi meninggal mendadak pada sekitar pukul 02.55 WIB karena serangan jantung. “Tadi Pak Presiden sudah minta kami untuk mengurus kepulangannya, tapi tadi sudah diurus,” katanya. Istana juga berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan almarhumah. “Iya nanti diberikan santunan juga ya,” kata Teten. Sebelumnya, Teten menerima perwakilan petani Kendeng
yang disemen kakinya sebagai bentuk penolakan atas pembangunan Pabrik Semen Indonesia di wilayah mereka. “Jadi kemarin, kita kan sudah ngobrol sama mereka, tuntutan mereka kan sudah kita rekomendasi. Mudah-mudahan ini hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan selesai akhir Maret, mungkin nanti jadi rujukanlah. Tapi akan dibicarakan terus sama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, dan juga pemerintah daerah,” katanya. (ant)