Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 22 Maret 2016
No. 54 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Kembalikan Hasil Korupsi JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti mengembalikan uang sebesar 240 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,28 miliar) kepada penyidik KPK. ‘’DWP (Damayanti Wisnu Putranti) atas inisiatifnya sendiri mengembalikan uang sebesar 240 ribu dolar Singapura, yang terdiri atas 10 ribu dolar Singapura berjumlah 18 lembar dan sisanya pecahan 1.000 dolar Singapura dan 100 dolar Singapura,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK Jakarta, kemarin. Damayanti adalah tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR). ‘’Ini adalah pengembalian kedua, sebelumnya telah ada pengembalian Rp1,1 miliar. Kedua pengembalian ini terpisah dari uang yang disita saat operasi tanggap tangan sebesar 33 ribu dolar Singapura,” tambah Priharsa. Namun Priharsa tidak menyampaikan dari siapa Damayanti mendapatkan uang tersebut dan apa tujuan pemberian uang itu. ‘’Kemungkinannya bisa penyuap lain atau proyek lain. Yang bersangkutan terbuka menyampaikan ke penyidik mengenai asal uang, sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan,” katanya. Namun Priharsa mengungkapkan Damayanti memang menerima sejumlah uang dan selanjutnya uang tersebut juga diberikan kepada pihak-pihak lain. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEJABATMA - Tersangka kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna mengangkat tangannya saat ditanya wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Jubir Presiden :
Kinerja Menteri Dievaluasi JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengungkapkan Presiden Joko Widodo sedang mengevaluasi kinerja para menterinya. Namun, dia belum memastikan apakah evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi kali ini berujung pada reshuffle (perombakan) susunan Kabinet Kerja pemerintahnya. ‘’Apakah evaluasi berujung pada reshuffle atau tidak, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu Presiden yang memutuskan, tidak ada yang tahu,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin, Mantan pimpinan KPK ini menjelaska pada dasarnya Presiden Jokowi secara terus menerus mengevaluasi kinerja para menterinya. Dan bukan kali ini saja, Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja para menterinya, tetapi sejak pertama kali kabinet dibentuk dan para menteri yang berjumlah 34 orang itu mulai bekerja.
Suluh Indonesia/ant
KURANGNYA RUANG PERAWATAN PASIEN - Sejumlah pasien menjalani rawat inap didalam tenda darurat di RS Polri Said Sukanto, Jakarta, kemarin. Terbatasnya ruang rawat inap dibeberapa rumah sakit pemerintah di Indonesia menjadi masalah dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Polemik Transportasi Online
Pemerintah Diminta Jangan Kalahkan Kepentingan Nasional Lebih Luas HARI INI, Selasa (22/3), para sopir angkutan dan pengelola angkutan umum resmi kembali melakuan aksi demo secara besar-besaran atas kehadiran angkutan umum aplikasi Uber dan GrabCar dan ojek online. Unjuk rasa kembali ini sebagai buntut kekecewaan para sopir angkutan umum resmi kepada pemerintah yang dinilai tidak berani menghentikan operasional angkutan umum aplikasi yang dinilai ilegal, karena menabrak UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Umum. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta masyarakat luas terutama di perkotaan juga harus bijak sikapi ini. “Kemudahan akses transportasi melalui online tidak boleh mengalahkan kepentingan nasional yang lebih luas,” kata
Mahfudz di Jakarta, kemarin. Untuk itu, dia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan harus duduk bersama lakukan kajian mendalam dan rekomendasi kebijakan yang tepat. “Pemerintah harus cermat dan tepat dalam sikapi perkembangan model bisnis baru berbasis aplikasi software e-commerce. Dibutuhkan kesepakatan lintas-kementerian dan masukan banyak pihak. Terutama jika model bisnis baru tersebut berhimpitan dengan model bisnis yang sudah ada dan terikat dengan peraturan perundangan-undangan,” kata politisi dari PKS ini. Menurut Mahfud, moda transportasi umum selama ini
terikat UU dan diatur ketat. Sehingga, perubahan pada model bisnis akibat perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) harus dikaji dan disikapi dengan tepat. “Jangan sampai adopsi TIK dengan aplikasi software e-commerce justru merugikan kepentingan usaha yang ada dan mengaburkan penegakan regulasi,” katanya. Ia menilai kasus Uber, GrabCar dan ojek online berbeda dengan kasus taksi online yang saat ini menuai protes. Pasalnya, dalam kasus ojek online tidak terlalu masalah karena moda transportasi tersebut tidak resmi dan tidak ada regulasinya. (har)
‘’Evaluasi menteri selalu disampaikan tidak pada satu titik dan waktu tertentu saja, tetapi adalah keseluruhan dari kerjakerja para menteri,” imbuhnya. Pada Agustus 2015 lalu atau menjelang satu tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi telah merombak kabinetnya. Ada lima menteri yang diganti Presiden Jokowi. Selain mengganti menteri, Presiden Jokowi juga mengganti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto digantikan oleh Pramono Anung. Terkait dengan evaluasi kinerja menteri yang akan berujung pada reshuffle kabinet ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengungkapkan dirinya mendengar kabar tentang adanya pembicaraan reshuffle kabinet yang makin intensif. Namun, Hendrawan menegaskan PDIP sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, sangat menghormati hak prerogatif yang dimiliki presiden.
Oleh karena itu, partainya tidak akan mendesak-desak agar Presiden Jokowi secepatnya merombak kabinetnya. ‘’Yang saya rasakan kalau pembicaraan belakangan ini lebih santer, kuat, intensif. Tetapi, sekali lagi kan itu hak prerogatif Presiden. Kapan timing yang tepat, siapa yang dirotasi, itu semua hak Presiden,” kata Hendrawan. Namun, menurutnya apabila melihat situasi dan kondisi yang dihadapi, maka ada beberapa kemungkinan Presiden Jokowi mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan merombak kabinetnya. Pertama, apabila isu reshuffle dikaitkan dengan penyelesaian konflik Golkar dan PPP. Maka, kabar yang beredar menyebut reshuffle akan dilakukan setelah konflik di Golkar maupun PPP benar-benar tuntas. ‘’Kita hanya bisa berhitung itu. Kan konflik Golkar, PPP inginnya cepat selesai dikaitkan kabar reshuffle,’’ paparnya. (ant)
Proyek Hambalang Diaudit JAKARTA - Johan Budi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin menyebutkan audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak. ‘’Pemerintah juga akan membahas masalah Proyek Hambalang dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan mengundang berbagai pihak,” kata Johan Budi. Ia menyebutkan dalam proyek tersebut juga ada pengadaan peralatan yang sekarang dalam penyelidikan atau penyidikan oleh Kejaksaan Agung. ‘’Setelah itu baru
diputuskan akan dilanjutkan atau tidak, jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan adalah jangan sampaikan adalah agar aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai,” katanya. Menurut dia, aset itu harus diselamatakn apakah nanti digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau keperluan lain yang akan tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR dan BPKP. Sementara itu mengenai keterkaitan dengan mantan Presiden SBY atas kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang, Johan mengatakan kunjungan
Presiden Jokowi meninjau Proyek Hambalang semata terkait upaya menyelamatkan aset negara. ‘’Kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya Tour de Java, sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya presiden sudah meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini Proyek Hambalang,” kata Johan. Ia menyebutkan fokus Presiden Jokowi adalan dalam konteks akselerasi pembangunan bidang infrasuturktur sehingga kunjungan ke Hambalang juga merupakan upaya akselerasi pembangunan infrastruktur. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JEMBATAN AMBRUK - Seorang remaja berenang di samping jembatan yang ambruk di Kelurahan Panaragan, Kota Bogor, kemarin. Jembatan beton sepanjang 30 meter dan lebar 1,2 meter tersebut ambruk dan putus terbawa arus sungai Cisadane, sehingga mengganggu aktivitas warga di dua kelurahan di Kota Bogor.