Edisi 21 Desember 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 21 Desember 2016

No. 235 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

OSO Pengganti Wiranto JAKARTA - Oesman Sapta Odang (OSO) berpeluang menduduki kursi Ketua Umum Partai Hanura. Rapat pleno DPP Partai Hanura telah memutuskan OSO menjadi calon tunggal yang akan dipilih dalam forum tertinggi partai Munaslub yang pelaksanaannya bersamaan dengan HUT Partai Hanura, hari ini. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Berliana Kartakusuma membenarkan adanya kecenderungan partainya akan memilih Wakil Ketua MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu sebagai ketua umum partainya. “Kecenderungan umumnya jatuh pada Pak Oesman Sapta. Kecenderungan yang saya amati, baik dari pengururus DPP maupun pengurus DPD, DPC seluruh Indonesia tampaknya calon tunggal,” kata Berliana

Kartakusumah di Jakarta, kemarin. Menurut Berliana, Partai Hanura membutuhkan tokoh yang dikenal publik secara nasional. Unsur ketokohan, menjadi satu di antara syarat paling penting sebab dianggap sebagai syarat bisa bertahannya sebuah partai politik. Seperti pendiri partai ini Jenderal Purnawirawan Wiranto yang dikenal sebagai mantan Menkopolhukkam, Panglima TNI, dan kini kembali menduduki jabatan Menko Polhukkam sehingga harus melepas posisinya sebagai Ketua umum partai. Karena ketokohannya itupula, Jenderal Purnawirawan Wiranto sendiri masih akan tetap berada di partai untuk menjaga kesinambungan dan jalinan ideologis, dengan menempatkan Wiranto sebagai ketua dewan pembina partai. (har)

Suluh Indonesia/ant

DIPERIKSA - Tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit pemantauan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Muhammad Adami Okta meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin.

Wapres Tegaskan

Fatwa Bukan Hukum Positif

Suluh Indonesia/ant

SIDANG LANJUTAN - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama bersiap menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, kemarin. Sidang lanjutan digelar dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan (eksepsi).

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hukum positif Indonesia dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. ‘’Aturan (MUI) itu aturan agama, selalu untuk diri sendiri sehingga penegakan hukumnya dosa dan neraka, bukan ‘sweeping’,” kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, kemarin. Pernyataan Wapres tersebut ditegaskan menanggapi aksi ormas Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan “sweeping” atau razia dengan dalih menegakkan fatwa

MUI tentang larangan mengenakan atribut Natal. “Tidak bisa, ormas tidak bisa melakukannya (penegakan hukum), itu fungsi polisi,” kata dia. Wapres RI menambahkan ormas harus mengerti bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat, bahkan untuk umat Islam karena hubungannya antara pribadi dengan Tuhannya. “Kalau ada yang melanggar, ya melanggar hukum agama, ada hukumnya, dosa dan neraka,” kata dia. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar aparat penegak hukum yang sah, yakni Polri untuk menindak ormas yang melakukan razia sewenang-wenang. Sementara itu, Majelis Ula-

ma Indonesia (MUI) menyebutkan fatwa dapat menjadi dasar pembuatan regulasi meskipun bukan merupakan hukum positif atau peraturan yang berlaku untuk masyarakat pada saat ini. “Jadi jangan karena fatwa itu bukan hukum positif, lalu diabaikan,” kata Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin. Ma’ruf mencontohkan dengan adanya sejumlah fatwa MUI yang dijadikan rujukan pemerintah dan lembaga dalam merumuskan kebijakan, seperti misalnya dalam peraturan perbankan syariah. Selain itu, MUI secara khusus menyinggung mengenai Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keag-

amaan Non-Muslim yang diterbitkan pada 14 Desember 2016. Terkait fatwa tersebut, Ma’ruf berpendapat pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari kepolisian terutama terhadap adanya kemungkinan unsur pemaksaan dengan ancaman untuk menggunakan atribut agama tertentu. MUI melalui Fatwa MUI 56/ 2016 memutuskan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. MUI juga menetapkan tindakan mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. ‘’Kita akan menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian untuk keperluan fasilitasi dan sosialisasi,’’ katanya. (ant)

TKA Meresahkan

DPD Bentuk Pansus KEGIATAN tenaga kerja asing (TKA) terutama warga negara Cina di Indonesia dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga muncul usulan rencana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyoroti persoalan TKA. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin mengatakan, karena kondisi 2016 tidak memungkinkan, insya Allah 2017 masuk masa sidang ketiga kita agendakan untuk membentuk pansus. Farouk mengatakan rencana pembentukan pansus ini akan dimatangkan melalui alat kelengkapan DPD terkait yaitu Komite III DPD yang menan-

ganai persoalan ketenagakerjaaan. “Terserah pada Komite III, kita tunggu saja usulannya agar kalau bisa pada pansus panmus pertama, sudah bisa diagendakan membentuk paripurna itu memutuskan mengesahkan pembentukan pansus tentang tenaga kerja asing. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pertengahan tahun in, WNA

China paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah China, Bangladesh, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan. Warga negara China masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari-Juli 2016. Sementara urutan berikutnya diikuti warga negara Banglades (172), Filipina (151), dan Irak. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang luas di masyarakat terkait persoalan-persoalan terkait kegiatan warga negara asing terutama warga negara Cina di Indonesia. Diamnya pemerintah menurutnya jangan sampai dianggap sebagai pembiaran. “Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Cina, soal wisatawan dari Cina, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Cina, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e-ktp yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Cina ke indonesia. Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya,” kata Siti Zuhro. Pembiaran oleh pemerintah akan sangat merugikan Indonesia, karena dengan hal ini maka dunia akan tahu bahwa negara ini betul-betul tidak berdaya dan lemah dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk menyerbu indonesia. (har)

Suluh Indonesia/ant

PENANGANAN KORUPSI DALAM PERSAINGAN USAHA - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf (kanan) memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Jakarta, kemarin. Pertemuan itu membahas kerjasama antara KPPU dengan KPK untuk menangani korupsi dalam persaingan usaha.

Terkait OTT Bakamla

KPK Koordinasi Dengan Puspom JAKARTA - KPK berkoordinasi dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayor Jenderal Dodik Wijanarko dalam penyidikan kasus dugaan suap dalam pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). “Kami melakukan kordinasi penanganan kasus Bakamla, sekarang mereka sedang persentasi di atas sehingga kami mencarikan jalan paling baik untuk kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

di Jakarta, kemarin. KPK kemarin sudah memeriksa tiga saksi dari lingkungan Bakamla yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Bakamla Noefel Hasan dan 2 PNS Bakamla Wakhid Mamun dan Trinanda Wicaksono. “Koordinasi ini berhubungan terkait penanganan kasus yang melibatkan anggota TNI, tapi yang sedang kami bicarakan belum bisa kami bicarakan, nanti setelah dibicarakan dan gelar perkara, Danpom yang akan umumkan kalau itu betul ada

tersangka,” tambah Laode. Koordinasi itu diperlukan mengingat kasus ini melibatkan masyarakat sipil maupun militer. Pasal 42 UU 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. “Sejauh ini kami

masih terus melakukan koordinasi jika nanti pihak TNI membutuhkan dukungandukungan dan sebaliknya KPK membutuhkan dukungan terkait penanganan perkara ini tentu akan dikoordinasikan lebih lanjut di KPK sesuai pasal 42 UU KPK memang ada kemungkinan untuk melakukan penanganan koordinasi mana yang lebih tepat efektif dan juga bagus untuk mengungkap perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 21 Desember 2016

2

Kilas Hotel Nunggak Disegel PETUGAS gabungan dari Satpol PP dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat menyegel sebuah hotel di Jalan Kapuk Raya, Kapuk, Cengkareng. Tindakan penyegelan dilakukan karena hotel tersebut menunggak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2014-2016 sebesar Rp 84 juta dan pajak hotel senilai Rp 200 juta. Kasatpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat mengatakan, penyegelan sementara dilakukan dengan menempel stiker berukuran besar di bangunan hotel. Penempelan stiker ini atas permintaan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Ia menjelaskan, pemilik hotel diberikan batas waktu untuk membayar tunggakan pajaknya hingga Jumat (23/12) nanti. Meski disegel, hotel ini tetap masih diperbolehkan beroperasi. Bila belum bayar tunggakan pajak sampai batas akhir, operasional hotel ini akan ditutup. (kmb)

26 Angkutan Umum Ditindak SUKU Dinas Perhubungan dan Transportasi (Sudinhubtrans) Jakarta Selatan merazia angkutan umum di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasilnya, 26 angkutan yang terdiri dari Metromini dan Kopaja di-BAP tilang karena kedapatan memungut tarif tidak sesuai ketentuan dan beroperasi tanpa kelengkapan surat kendaraan Kepala Seksi Angkutan Darat Sudinhubtrans Jakarta Selatan, Didi Kurniawan mengatakan, operasi ini digelar sebagai tindaklanjut laporan masyarakat yang resah karena banyaknya angkutan umum menaikan harga tarif seenaknya. Didi mengatakan, pihaknya menemukan pelanggaran tarif dalam razia ini. Didi menjelaskan, razia yang digelar ini mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 79 tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum. Dalam aturan, tarif bus sedang seperti Metromini dan Kopaja untuk orang dewasa Rp 3.500. (kmb)

PHB Diduduki Bangli SALURAN penghubung (PHB) Kebon Jeruk di Jalan Kebok Jeruk XVI, RW 08, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, marak diduduki bangunan liar. Bangunan liar yang berdiri di atas saluran dengan lebar tiga meter ini beragam. Di antaranya, usaha air bersih, Pos RW, warung makan dan rumah tinggal. Bila dihitung, jumlah bangunan liar di lokasi mencapai puluhan dan membuat saluran PHB nampak kumuh dan kotor. Nimin (57) warga setempat mengatakan, bangu Nimin mengatakan, kondisi ini membuat saluran PHB sulit dibersihkan. Kita berharap, bangunan liar tersebut segera ditertibkan. Saat dikonfrimasi, Camat Taman Sari, Paris Limbong mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu sudah menertibkan bangunan di kawasan tersebut. Namun tak lama setelah penertiban, bangunan itu kembali didirikan. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

SIDANG LANJUTAN AHOK - Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono memberikan keterangan kepada awak media seusai sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama di PN Jakarta Utara, Jakarta, kemarin.

Jaksa Minta

Eksepsi Ahok Ditolak JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta tim kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan Selasa. “Berdasarkan analisa yuridis seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak sehingga

karena itu, kami selaku penuntut umum memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, menolak keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum seluruhnya,” kata Ketua Tim JPU Ali Mukartono pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin. Tim JPU juga memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan

perkara dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan surat dakwaan bernomor register perkara idm 147/jkt.ut/ 12/201. Dalam pembacaan tanggapan, Ali membantah eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa proses persidangan dilakukan terlalu cepat karena dipengaruhi tekanan massa. Menurut dia, pidato Ahok saat kunjungan kerjan-

ya di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu sudah memenuhi unsur pidana. “Akibat adanya pidato di Kepulauan Seribu yang kemudian diunggah oleh Buni Yani di sebuah medsos memang menimbulkan dinamika, tapi bukan karena tekanan massa. Perkara ini sudah memenuhi Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP,” kata Ali. Selain itu, JPU juga meno-

lak eksepsi bahwa proses hukum Ahok dinilai terlalu cepat di luar kebiasaan. Menurut Ali, proses hukum dan pelimpahan berkas perkara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 KUHP serta batas waktu selama 14 hari dalam pelimpahan berkas tidak wajib dipakai seluruhnya. Poin tanggapan jaksa juga menyinggung tentang penetapan tersangka. (kmb)

ERP di DKI

Semua Sistem Teknologi Dipejari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempelajari penggunaan teknologi sistem electronic road pricing (ERP). Sistem jalan berbayar ini merupakan salah satu cara yang diambil untuk mengurai kemacetan di Ibukota. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) tengah melihat kekurangan dan kelebihan teknologi yang ditawarkan oleh investor. Sehinga saat diterapkan nanti

mendapatkan teknologi yang terbaik. “Kami sudah diskusi tiga kali soal penggunaan teknologi, karena teknologi program jalan berbayar itu kan tidak hanya satu,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Dewan Rekomendasikan

Suluh Indonesia/ant

PEMBANGUNAN RPTRA KALIJODO - Foto aerial proses pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan ruang terbuka hijau (RTH) Kalijodo, di Jakarta, kemarin. Pembangunan RPTRA dan RTH di bekas lokalisasi yang memiliki sejumlah fasilitas seperti skatepark, wahana BMX, dll.

PLT Gubernur :

Lelang ERP Terus Berjalan JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan proses lelang terkait rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih terus berjalan. “Lelang ERP masih terus berjalan sekarang. Kami berharap pemenangnya nanti memang yang benar-benar ahli atau kompeten soal sistem ERP,” kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin. Selain proses lelang, menurut dia, saat ini Dinas Perhubungan dan Transportasi

(Dishubtrans) DKI Jakarta juga masih terus mempelajari mengenai teknologi yang nantinya akan diterapkan dalam sistem ERP di ibu kota. “Dishubtrans sedang mempelajari kelebihan dan kekurangan dari teknologi ERP yang ditawarkan oleh pihak investor. Dengan begitu, nanti kita bisa mendapatkan teknologi ERP yang terbaik,” ujar Sumarsono. Dia menuturkan penerapan sistem ERP merupakan solusi yang paling tepat untuk mengurangi kemacetan di wilayah ibu kota, sehingga pihaknya

tidak ingin coba-coba dalam menentukan teknologi yang akan digunakan. “Ada beberapa jenis teknologi yang sedang kami pelajari. ERP ini merupakan proyek penting di Jakarta karena bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Makanya, kami ingin dapatkan teknologi yang memang sudah terbukti berhasil,” tutur Sumarsono. Setelah proses lelang dan kajian teknologi selesai, dia mengungkapkan langkah selanjutnya akan disosialisasikan. (kmb)

Solusi Atasi Macet di Jakut JAKARTA - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja dan peninjauan terkait permasalahan lalu lintas di Jakarta Utara. Dari pembahasan yang dilakukan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara dan stakeholeder terkait, dihasilkan sejumlah rekomendasi. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arif mengatakan, kunjungan kerja merupakan tindaklanjut keluhan warga dan data lapangan terkait permasalahan kemacetan. Secara umum, kemacetan yang terjadi di sejumlah kawasan

seperti Plumpang, Lodan dan Marunda, dipicu banyaknya truk trailer yang melintas. “Selain itu, dari data kecelakaan di lokasilokasi dimaksud, hampir setiap bulan ada kejadian yang menyebabkan korban jiwa,” ujarnya, kemarin. Karena itu, pihaknya merekomendasikan Pemkot Jakut bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti JICT, TPK Koja dan DTKJ, untuk mengatur lalu lintas trailer. Salah satunya dengan mengoptimalkan buffer zone sebagai lahan parkir truk trailer, pengaturan lokasi pool trailer dan menerapkan waktu melintas. (kmb)

Pria yang akrab disapa Soni ini mengaku ada beberapa teknologi yang tengah dipelajari. Pihaknya tidak ingin cobacoba dalam menerapkan teknologi ini. Karena sistem ERP merupakan solusi tepat untuk mengatasi kemacetan. “Jadi ada beberapa teknolgi yang sedang diinvestarisir plus minusnya. Proyek ini penting, kami akan memastikan teknologi yang dipakai yang memang sudah terbukti dan dijamin keberhasilannya kami tidak mau coba-coba,” tegasnya. Menurut Soni, saat ini le-

lang untuk penerapan sistem ERP sedang berjalan. Diharapkan nantinya pemenang lelang merupakan perusahaan yang sudah ahli dibidangnya. “Jakarta itu memang butuh solusi. Banyak dilakukan 3 in 1 kemudian diganti lagi jadi ganjil genap, dievaluasi katanya belum efektif. Solusi terakhir ya ERP ini,” ucapnya. Namun lanjut Soni, penerapan ERP harus disosialisasikan dengan matang. Sehingga masyarakat bisa mengetahui saat penerapan atau pemberlakuannya nanti. (kmb)

Bangun Rusun

DKI Alokasikan Rp 5 Triliun JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pembangunan rusun pada tahun 2017 mendatang. Alokasi tersebut merupakan nilai tertinggi dalam APBD 2017 mendatang. Sebelumnya anggaran untuk pembangunan rusun di tahun 2016 senilai Rp 3,1 triliun. Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, dalam APBD 2017 alokasi tertinggi yakni untuk infrastruktur. “Sebagaimana komitmen pemerintahan dalam RKPD, penataan Jakarta Baru, alokasi tertinggi untuk semua infrastruktur,” kata Sumarsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Salah satu pembangunan infrastuktur yang menjadi fokus Pemprov DKI adalah rusun. Ditargetkan tahun depan bisa membangun hingga 11.105 unit rusun. Sebagian merupakan proyek lanjutan dari tahun ini. Namun beberapa diantaranya adalah proyek single years yang sudah dimulai proses lelangnya. “Sebagian itu multi years, tapi lebih banyak single years,” tandasnya. Seperti diketahui DPRD DKI Jakarta baru saja mengesahkan APBD 2017 sebesar Rp 70,19 triliun. Diharapakan pada awal Januari mendatang anggaran sudah bisa digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (ant)

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 21 Desember 2016

3

Di Kejagung

Revolusi Mental Tak Berjalan

Suluh Indonesia/ant

BIMBINGAN HUKUM - Para narasumber berbincang di sela Konsultasi dan Bimbingan Hukum dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Advokasi di Lingkungan BBPJN VI, di Sentul, kemarin. Kegiatan yang menyasar penyelenggara proyek jalan dan jembatan di wilayah Jakarta, Banten, Jabar itu diharapkan menjadi sarana untuk menghilangkan berbagai hambatan.

Kapolri:

Ormas Bukan Penegak Hukum JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan penegak hukum sehingga tidak seharusnya melakukan “sweeping”. “Rekan-rekan ormas bukan sebagai penegak hukum, tidak boleh bertindak melakukan upaya paksa (sweeping),” kata Kapolri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, kemarin. Penegak hukum di Indonesia, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan yang ber-

laku. “Ormas tidak boleh melakukan langkah upaya paksa dengan alasan penegakan fatwa. Mengawal fatwa untuk sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah boleh. Akan tetapi, kalau melakukan langkah sendiri tidak boleh,” ujarnya. Jika penegak hukum seperti Kepolisian RI melakukan upaya paksa kepada orang lain, misalnya mengambil barang, digolongkan pada tindakan menyita. Jika masuk ke dalam tempat, misalnya mal untuk memeriksa, dinamakan menggeledah. Jika Ormas mengambil barang, tindakan itu dinamakan perampasan dan pencurian. (ant)

JAKARTA - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), menyebutkan revolusi mental di Kejaksaan Agung belum menghasilkan perubahan yang berarti terkait dengan mental, integritas dan perilaku. Revolusi mental di kejaksaan belum menghasilkan perubahan mental, integritas, dan perilaku yang optimal, kata Direktur Eksekutif MaPPI FHUI, Choky Ramadhan saat ditanya masih adanya oknum jaksa selama 2016 tertangkap tangan terkait dugaan suap, di Jakarta, kemarin. Ia mengingatkan revolusi men-

tal itu tidak bisa hanya dengan bentuk pelatihan-pelatihan saja, justru harus didukung dengan adanya pengawasan dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dijelaskan, pengawasan itu seperti adanya “database” kepegawaian yang dapat mengetahui perilaku dari jaksa. “Jaksa korup terendus oleh KPK, tandanya pengawasan internal di kejaksaan kurang optimal bekerja,” tandasnya. Ia mengkritisi setiap ada jaksa yang ditangkap, pengawasan baru turun memeriksa dan hasil pemeriksaan ironisnya justru

semacam menjustifikasi atau melindungi jaksa nakal itu. Karena itu, kata dia, diperlukan keseriusan dari tubuh kejaksaan sendiri untuk melakukan revolusi mental, bukannya terbatas dengan bentuk pelatihan-pelatihan saja. Dari catatan Antara, kasus oknum jaksa pada 2016, di antaranya, AF yang berdinas di Kejati Jatim ditangkap Tim Saber Pungli beserta barang bukti Rp1,5 miliar dan kasus terbaru penangkapan oknum jaksa yang berdinas di Bakamla oleh KPK, Eko Susilo Hadi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait pengadaan satelit. (ant)

Soal Informasi Publik

Wapres Dorong Parpol Terbuka JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mendorong partai politik (parpol) di Indonesia untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, terutama tentang penggunaan dana. “Ya, memang perlu didorong, sebenarnya ada aturannya, dia (parpol) harus laporkan dana kampanye berapa, dan lain-lain,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, kemarin. Pernyataan Wapres tersebut dikemukakan untuk menangga-

pi laporan Komisi Informasi Publik (KIP) tentang pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik tahun 2016 dalam kategori parpol yang nilainya sangat rendah. Dalam laporan pemeringkatan tersebut, terdapat empat parpol yang masuk penilaian, namun angkanya masih sangat rendah, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai

Amanat Nasional (PAN). Keempat parpol tersebut masuk dalam kualifikasi tidak informatif dengan nilai di bawah 50 persen, yakni Gerindra 25,97, Hanura 17,94, PKS 16,73, PAN 10,70. Menurut Wapres, rendahnya nilai pemeringkatan parpol tersebut disebabkan, antara lain sistem pelaporan masingmasing parpol belum terbentuk dan perbedaan sistem antara parpol dan KIP. “Mungkin sistemnya belum terbentuk,

atau masing-masing partai beda sistem,” kata dia. Hal lain yang disoroti JK adalah ketiadaan parpol besar, seperti Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Mungkin mereka (parpol besar) terlalu asyik untuk kongres munas (musyawarah nasional), jadi tidak dilaporkan,” kata dia. Selain parpol, KIP juga melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik dengan kategori kementeri-

an, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural. Secara berturut-turut peraih peringkat pertama dalam setiap kategori adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Universitas Indonesia, PT Taspen (BUMN), Arsip Nasional, dan KPK. (ant)

Wapres Tegaskan

Fatwa MUI Bukan Hukum Positif JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hukum positif Indonesia dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. “Aturan (MUI) itu aturan agama, selalu untuk diri sendiri sehingga penegakan hukumnya dosa dan neraka, bukan ‘sweeping’,” kata Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta Pusat, kemarin. Pernyataan Wapres tersebut ditegaskan menanggapi aksi ormas Front

Pembela Islam (FPI) yang melakukan “sweeping” atau razia dengan dalih menegakkan fatwa MUI tentang larangan mengenakan atribut Natal. “Tidak bisa, ormas tidak bisa melakukannya (penegakan hukum), itu fungsi polisi,” kata dia. Wapres RI menambahkan ormas harus mengerti bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat, bahkan untuk umat Islam karena hubungannya antara pribadi dengan Tuhannya. “Kalau ada yang melanggar, ya melanggar hukum agama, ada hukumnya, dosa dan neraka,” kata dia. (ant) Suluh Indonesia/ant

PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly memberikan pemeringkatan Badan Publik (BP) dan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 kepada Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) di Istana Wapres, Jakarta, kemarin. KIP memberikan penghargaan tahunan kepada pemerintah dan lembaga dalam rangka pemenuhan kebutuhan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan.

Kepala Daerah Berprestasi

Jauhkan Dari Dinasti Politik

JAKARTA - Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai apabila suatu kota ingin mempunyai kepala daerah yang berprestasi maka syarat utamanya adalah jauhkan dari dinasti politik.“Soal dinasti politik, kita sudah memperbolehkan itu sejak 1998 sampai sekitar tahun 2015, namun efeknya kelihatan yaitu berkembang buasnya korupsi, contohnya di Bangkalan dan Banten,” kata Ray saat Diskusi Publik “Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik” di Jakarta, kemarin. Ray menyatakan hampir semua daerah-daerah yang memiliki penyakit dinasti politik mengalami problem yang sama, yaitu berkembang buasnya praktik korupsi yang merajarela. Ia pun menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal yang mengatur soal dinasti politik itu. “Makanya (dinasti politik) itu dibatasi sekitar tahun 2015.

Sayang kemudan diuji materikan sehingga pasal itu dibatalkan oleh MK yang menganggap bahwa pasal ini bertentangan dengan prinsipprinsip HAM. Penting kita sadari betul bahwa tidak ada yang diuntungkan oleh praktik dinasti politik kecuali dinastinya sendiri,” tuturnya. Menurutnya, dinasti politik ini tidak diperkenankan karena selain menghambat proses regenerasi politik juga menghambat proses sirkulasi kekuasaan dan penyebaran kekuasaan sehingga dibutuhkan kepala daerah yang tidak ada sangkut-pautnya dengan dinasti politik. “Misalnya, Tri Rismaharini (Surabaya), Ridwan Kamil (Bandung), Dedi Mulyadi (Purwakarta), Ganjar Pranowo (Jateng), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan Azwar Anas (Bupati Banyuwangi). Lihat dari profil mereka, tidak ada dari mereka yang punya sangkut paut dengan dinasti politik,” tuturnya. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 21 Desember 2016

4

Pembinaan Pelaku UMKM Kota Bogor

Sabet Dua Penghargaan Dari Kementrian UKM PEMERINTAH Kota Bogor berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus dibidang Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari Dewan Internasional dan Kementerian UKM.

Suluh Indonesia/bas

PEMBINAAN UKM – Walikota Bogor, Bima Arya, saat menyampaikan sambutannya dalam acara Silaturohmi bersama ratusan pelaku UMKM, di kantor Balaikota Bogor, kemarin.

Kota Bogor juga dinali sebagai salah satu kota di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang sangat kondusif bagi pelaku UKM. Walikota Bogor, Bima Arya, dalam acara Silaturahmi dan sukuran bersama ratusan pelaku UKM di Bogor yang digelar Dinas Koperasi dan UKM, di kantor Balaikota Bogor, menyampaikan rasa bangga dan ucapan trimaksasihnya atas

prestasi yang berhasil dicapai ini. “Dua penghargaan ini diberikan karena Kota Bogor dianggap sebagai kota yang sangat kondusif bagi tumbuhnya UKM,” kata Bima Arya di Bogor, kemarin. Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dekranasda, Yane Ardian dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, Eko Hadi Prabowo. Bima menyampaikan, bahwa dua peng-

hargaan yang disabet Kota Bogor ini adalah Nata Mukti Pranata dan Nata Mukti Satria. Penghargaan ini lanjutnya, bukan untuk dirinya. Ia tidak mungkin memperoleh penghargaan kalau para pelaku UKM di Kota Bogor tidak berprestasi. “Jadi penghargaan ini adalah untuk bapak ibu semua yang telah berkoordinasi dengan baik dengan Dinas KUKM di bawah pimpinan Bapak Eko. Sekali lagi selamat,” tegas Bima Arya. Menurut politisi PAN itu, penghargaan ini diberikan tentunya setelah dilihat dan dinilai dibanding dengan kota-kota

lain Kota Bogor mendapat penilaian yang luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini selain ingin menyampaikan terimakasih untuk semangat dan kreasinya Bima juga ingin mendengar langsung harapan dari para pelaku UKM di Kota Bogor. Tidak lupa ia pun mengingatkan dalam setiap kunjungannya ke Kelurahan pada hari Senin selalu menyempatkan berkunjung ke produk-produk UKM yang menjadi unggulan. “Saya dalam setiap kunjungan kerja atau pribadi ke derah luar sana merasa bangga saat melihat UKM yang tumbuh pesat, namun disatu sisi kadang-

kadang dirinya merasa terenyuh juga melihat UKM yang tidak berkembang akibat berbagai kendala dan keterbatasan yang dialami. “Dari pengalaman itu maka saya kemudian meminta kepada para lurah apabila ada UKM di wilayahnya yang perlu dibantu dan didorong agar segera berkoordinasi dengan Disperindag atau Dinas KUKM. Itu yang terus kita tekankan jangan sampai ada UKM di Kota Bogor ini tidak berkembang hanya gara-gara proses birokrasi izin, modal atau kendala teknis lainnya,” ujarnya. (bas)

Disnakertrans Terima Laporan

Pekerja Lokal Kurang Disiplin CIKARANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bekasi menerima laporan kurang disiplin pekerja lokal yang tersebar di 4.000 perusahaan setempat. “Kedisiplinan lulusan pekerja warga Kabupaten Bekasi menjadi salah satu faktor utamanya,” kata Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bekasi, Muhammad Anjar di Kabupaten Bekasi, kemari. Rendahnya kedisiplinan yang diterapkan saat bekerja, menjadikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga lokal selalu kalah bersaing dengan warga pendatang. Selain itu tingginya gaji yang diberikan perusahaan tidak sebanding dengan peker-

jaan dari karyawan lokal. Tentu untuk menekan angka kerugian perusahaan maka sering dilakukan pemecatan secara tidak hormat dan melakukan penggantian pekerja lokal dengan warga negara asing. “Keresahan ini sebenarnya sudah berjalan lama tetapi melihat keuangan perusahaan membuat tindakan ini harus diambil oleh perusahaan,” katanya. Menurut dia dalam menyikapi permasalahan yang menjadi perbincangan di kalangan DPRD Kabupaten Bekasi ini akan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jabar. Ini dimaksudkan agar lebih menekankan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan di daerah setempat.

Agar dapat bersaing dalam kreativitas maupun kedisiplinan guna melakukan pekerjaan di setiap perusahaan. Tentu dalam implementasinya akan ada kendala, tetapi guna menyikapi masalah ini seharusnya semua dinas maupun pemerintah daerah saling memberikan inputnya atau masukan. Dikarenakan pokok pemikiran utama guna mengungkap masalah disiplin ini bermula pada konsep pikir setiap lulusan. Ia menambahkan sekolah juga harus bisa membentuk lulusan yang siap kerja dengan kedisiplinan yang tinggi akan ilmu yang siap diterapkan ketika menjadi pekerja di industri. Sekolah juga harus mengikuti perkembangan teknologi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

NORMALISASI SITU - Warga mengambil ikan di keramba miliknya di Situ Rawa Besar, Kampung Lio, Depok, kemarin. Pemerintah Kota Depok menunggu realisasi bantuan kucuran dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait rencana normalisasi 21 situ di Kota Depok yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp591 miliar sebagai langkah penanganan banjir di kota penyangga Jakarta.

Sosialisasi Atribut Natal

Kilas Gadaikan 12 Mobil POLRESTA Tangerang, Banten membekuk P alias F (31) pelaku yang menyewa kemudian mengadaikan sebanyak 12 mobil senilai Rp20 juta hingga Rp30 juta tiap unit kepada pihak lain. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Asep Edi Suheri di Tangerang, Selasa. Asep mengatakan pemilik kendaraan tersebut Muhammad Awaludin (35) warga Sangiang RT03/05, Kelurahan Sangian Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang tidak menyangka mobil sewaannya itu digadaikan kepada orang lain. Namun petugas menyeret pelaku dengan pasal 372 KUHP berupa tindak pidana pengelapan kendaraan roda empat. Pelaku dibekuk petugas ketika sedang berada di rumah istri mudanya di Kampung Pulo Warung Sari, Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ant)

DEPOK-Walikota Depok Mohammad Idris, meminta aparatur wilayah kecamatan dan kelurahan agar turut mensosialisasikan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 yang dikerluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan atribut non muslim atau Natal, bagi karyawan muslim di beberapa perusahaan maupun pusat perbelanjaan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok beranggapan fatwa tersebut perlu di sebarkan agar warga Depok tak ada kesalahpahaman dalam menafsirkannya. “Himbauan ini harus segera di sosialisasikan agar tidak ada kesalahpahaman dalam menafsirkan Fatwa tersebut,” jelasnya di Depok, kemarin.

Untuk Guru Honorer

Idris juga mengatakan pihak Pemkot juga mengeluarkan surat imbauan resmi untuk tak memaksa karyawannya. Dalam imbauan tersebut, terdapat beberapa point yang harus dipahami, yakni toleransi harus dimunculkan, tidak memaksakan pemakaian atribut, dan juga bagi pegawai muslim untuk bisa mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Menurutnya, imbauan tersebut bersifat penting untuk meneguhkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang kini maknanya dirasa sudah mulai terkikis. “Kami juga memberikan surat imbauan kepada para pelaku usaha,’’ katanya. (jif)

Relawan ke Aceh SEJUMLAH relawan dari Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan berangkat ke lokasi gempa Pidie, Aceh. Sebelumnya, KKI yang merupakan relawan binaan BPBD kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini telah sampai ke lokasi gempa Pidie untuk survei terlebih dahulu. “Survei untuk melihat kondisi dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para korban bencana ini sehingga ketika membawa bantuan nanti akan sesuai dengan yang diperlukan,” ungkap Kepala Seksi (Kasie) Mitigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel, Essa Nugraha Sudjana, kemarin. Essa mengatakan, Pemkot Tangsel juga telah melayangkan surat imbauan ke perusahaan, instansi swasta, pemerintahan dan sekolah untuk bersamasama membantu korban gempa ini. (nov)

Suluh Indonesia/ant

TES URIN RATUSAN KEPALA SEKOLAH - Sejumlah kepala sekolah diperiksa urin oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di gedung pusat pemerintahan kota Tangerang, kemarin. Sebanyak 339 kepala sekolah tingkat SD dan 24 kepala sekolah tingkat SMP di tes urin guna meminimalisir pengguna narkoba di kalangan pendidikan.

Diduga Selingkuh

Ajudan Bupati Bogor Digerebek Warga RW DAN KN, dua oknum pegawai negri sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor digrebeg warga, saat memadu cinta terlarang (selingkuh) di lokasi Perumahan Ci-

omas, Kabupaten Bogor, kemarin malam. Dari informasi yang diperoleh RW adalah oknum PNS yang bekerja di lingkungan Pemkab.Bogor sebagai Ajudan Bupati Bogor,

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Nurhayanti. Pada saat digrebeg warga bersama-sama istrinya (RW), yakni Nuri Wulandarai alias Wulan (pelapor) sekitar pukul 02.00 WIB, dua oknum PNS itu tengah asik memadu kasih di dalam rumah KN di kawasan Ciomas Bogor. “Yang saya dengar sih, Bu KN itu memang singel (janda). Dia tinggal sendirian di rumah itu. Tapi kami warga di sini sering memergoki dan melihat RW datang kemudian menginap di rumah itu,” kata Romat (26), warga sekitar. Selain berhasil menangkap basah sang suami, bersama selingkuhannya, Wulan, juga melaporkan suaminya itu ke Polres Bogor atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang selama ini dia

alami. ”Dia sudah dua hari ini tidak pulang. Saya juga curuga suami saya itu mulai selingkuh sejak dua bulan lalu. Sebeb, tingkah lakuknya mulai aneh dan sikapnya tambah kasar kepada saya,” katanya. Dihadapan penyidik, Wulan mengaku selama dia dinikahi RW pada tahun 2015 dirinya kerap menerima perlakukan kasar dari suaminya itu. “Dia sering marah-marah tidak jelas. Saya juga sering dijambak, dipukul, didorong hingga jatuh ke lantai. Bahkan pada saat saya hamil sempat ditendang hingga terjadi pendarahan,” sesalnya. Kepala Bagian Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspitalena membenarkan laporan tersebut. (jif)

Tangerang Alokasikan Rp 84 Miliar TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten mengalokasikan dana sebesar Rp84 miliar untuk guru honorer yang mengajar pada sekolah yang tersebar di 29 kecamatan. “Dana tersebut berasal dari APBD 2017 dan mulai diberikan Januari 2017,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tangerang Teteng Jumara di Tangerang, kemarin. Teteng mengatakan pemberian dana kepada guru honorer itu merupakan bukti pemerintah daerah komitmen dan perhatian terhadap pendidikan. Namun dana tersebut diberikan kepada sekitar 15.000 guru honorer yang mengajar pada sekolah SD, SMP maupun SMA/ sederajat. Bahkan alokasi dana itu sudah mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD Kabupaten Tangerang karena untuk kepentingan pendidikan. Sedangkan jumlah guru honorer tersebut masih dianggap kurang karena ban-

yak pimpinan sekolah yang masih membutuhkan. Hal tersebut karena guru tetap yang merupakan aparat sipil negara (ASN) jumlahnya masih terbatas dan belum sebanding dengan sekolah maupun ada didik yang ada. Menurut dia, bahwa dengan dana tersebut diharapkan gairah mengajar guru honorer lebih baik termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Teteng menambahkan pihaknya memang banyak membutuhkan tenaga pengajar, tapi dengan keberadaan guru honorer tersebut sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Dia mengatakan saat ini Pemkab Tangerang sedang fokus dalam perbaikan insfrastruktur termasuk membangun ruangan kelas serta sanitasi sekolah. Bahkan perbaikan sejumlah sarana maupun prasarana pendidikan juga dilakukan. (ant)

Tol Serpong-Cinere

Ganti Rugi Tak Adil TANGSEL - Penyampaian nilai ganti kerugian proyek jalan tol serpong-cinere di kelurahan serua indah, ciputat, kota Tangerang Selatan (Tangsel), menuai kekecewaan sejumlah warga komplek. Pasalnya harga yang ditawarkan dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan. “Kami jelas tidak puas dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan. Katanya ganti untung, tapi ini untuk membeli rumah baru lagi tidak cukup,” ungkap salah seorang warga serua indah, Fadil di Tangsel, kemarin. Senada dengan Fadil, warga Griya Azzahra lainnya, Mula mengaku harga tanah yang diberikan han-

ya 4,8 meter. Sementara harga pasaran di wilayahnya sudah mencapai 5,5 juta permeter. Belum lagi nilai bangunan yang sudah ditotal dengan sarana dan prasananya hanya dibawah 4 juta. Mula juga menyayangkan tidak adanya kesempatan untuk bernegosiasi mengenai keberatan ini. Karena panitia menyerahkan langsung kepada Pengadilan. “Ini aneh. Pemilik tidak diberi kesempatan bernegosiasi,” tandasnya. Kendati demikian warga mengaku siap mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai. “Meskipun kami berharap ada tahapan negosiasi, tapi kami juga siap jika

harus menempuh jalur hukum,” cetusnya. Sementara itu, panitia pembebasan jalan tol dari BPN Tangsel, Jemmy mengatakan, jumlah bidang tanah yang disampaikan harganya hari ini sebanyak 302 bidang tanah. Namun mengenai harga pihaknya sendiri tidak mengetahui karena hal tersebut merupakan ranah tim appraisal. ‘’Tim appraisal memiliki penilaian sendiri terhadap rumah warga yang akan digusur,” katanya. Menanggapi keberatan warga, Jemmy mengaku hal tersebut adalah wajar. Karena itu warga dipersilakan untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. (nov)

pini F OKUS Pendidikan Harus Agungkan Kejujuran ELAKANGAN ini Ujian Nasional (UN) makin menjadi sorotan. Bukan kualitasnya, tapi apakah UN masih akan dilanjutkan ataukan tidak? Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan pendapatnya. Bahwasanya UN harus dilanjutkan. Alasannya, UN adalah satu-satunya barometer untuk mengukur kualitas pendidikan. Sementara itu Mendikbud masih menunggu keputusan Presiden Jokowi. Ia pun menyatakan UN masih di-moratorium. Demikian pula kalangan pendidik setuju UN dimoratorium. Alasannya, agar mendapat pola dan sistem yang lebih baik. Sehingga ujian akhir tersebut betul-betul mencerminkan kualitas pendidikan di negeri ini. Ada beberapa hal yang mesti menjadi acuan. Pertama, harus dibangun ideologi bahwa pelaksanaan ujian harus mengagungkan kejujuran. Kedua, harus menekan terjadinya penyimpangan dengan pengawasan yang ekstra ketat. Sebab sistem ujian yang diharapkan adalah suatu sistem yang mampu membantu penyelenggara pendidikan menegakkan akuntabilitas publik, bermanfaat kepada sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu kinerja dan efektivitasnya, serta mampu mengendalikan dan mendorong terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Namun, sistem itu saja tidak cukup. Harus ada kesamaan persepsi dan komitmen dari pihak-pihak yang terkait untuk mengimplementasikan sistem itu secara konsekuen. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mendidik anak-anak agar mengutamakan kejujuran, etos belajar dan kerja keras. Selain itu kalangan pendidik, harus pula mendukung terwujudkan ujian yang jujur dan berintegritas. Seperti tagline-nya ‘’guru adalah pencetak insan cendekia’’. Ini artinya, peran guru dalam mendidik sumberdaya manusia yang cendekia adalah sesuatu yang mutlak. Tugas ini tentu sudah sesuai dengan perhatian pemerintah terhadap guru. Demikian pula diharapkan perhatian yang sama terhadap fasilitas pendidikan. Seperti keberadaan gedung, perpustakaan serta fasilitas yang lainnya. Sebab untuk memajukan pendidikan, tidak cukup memperhatian gaji dan fasilitas guru. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi pendidikan di Indonesia (sesuai dengan UU Pendidikan), lebih ditekankan pada pendidikan karakter. Artinya, para siswa ditekankan tidak hanya memiliki otak yang cerdas juga memiliki ‘’hati’’ yang terang, ramah dan berbudi. Pendidikan karakter merupakan salah satu metode yang ada dalam lembaga pendidikan yang mengarah pada perbaikan moral generasi bangsa. Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditekankan juga bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi perkembangan karakter. Sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan sendi-sendi NKRI dan norma-norma sosial di masyarakat. Apalagi pemerintah merencanakan pengajaran antikorupsi juga dilaksanakan di daerah. Langkah ini dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat tinggi di kedua instansi ini telah sepakat meneken nota kesepahaman. Terbitnya nota kesepahaman itu menandai segera diberlakukannya mata pelajaran pendidikan antikorupsi di sekolah. Sasaran segmen pendidikan antikorupsi ini bukan hanya peserta didik. Guru maupun kepala sekolah juga dilibatkan guna memperoleh pengetahuan antikorupsi. Ruang lingkup kurikulumnya meliputi pendidikan antikorupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kalau ini benar akan dilakukan, tentu tugas sekolah sangat berat. Namun itu harus dilakukan. Sebab sekolah merupakan wahana untuk menciptakan SDM unggul yang memiliki integritas, jujur dan membela kepentingan bangsa. Namun, sekolah saja tidak cukup. Perlu teladan dari aparat di pemerintahan. Mereka; aparat penegak hukum, birokrasi dan wakil rakyat, harus memberikan contoh untuk selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan. ***

B

Bang D

el

Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan hukum positif

Bukan untuk hal-hal negatif ...

Suluh Indonesia, Rabu 21 Desember 2016

5

Resistensi Kemandirian Penyelenggaraan Pendidikan ADANYA berbagai wujud penolakan atau “tawar-menawar” terhadap setiap kebijakan baru dunia pendidikan, yang dilakukan oleh penyelenggara di lapangan, mencerminkan terjadinya sebuah resistensi terhadap sistem pendidikan yang sentraslistik. Pemerintah sepertinya juga menyadari keadaan ini sehingga setiap kebijakan pendidikan diawali dengan serangkaian uji coba. Mencuatnya konsep muatan lokal di masa lalu misalnya, bentuk resistensi terhadap dominasi kurikulum nasional.

Selain itu, sebut saja misalnya, kuatnya resistensi penyelenggara pendidikan terhadap K-13. Dalam hal ini, resistensi muncul sebagai akibat terlalu jauh loncatan pembaruan antara kurikulum sebelumnya dengan K-13, setidaknya demikianlah pandangan para guru di sekolah. Terlepas dari, apakah setiap resistensi sebagai cerminan ketidaksipan atas sebuah perubahan atau asumsi publik bahwa setiap perubahan hanya label “ganti menteri ganti kebijakan” saja dan bukan substansi, maka perlu mencermatinya secara mendalam. Apakah sistem pendidikan yang selama ini digerakkan negara masih relevan? Pada masa awal sejarah pendidikan Indonesia, sistem sentralistik atau statosentris merupakan salah satu wujud politik pendirian bangsa. Jadi, harus ada kekuatan terpusat yang mengingat dan menyatukan, salah satu lewat pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan Indonesia, dikembangkan pendidikan statosentris atau pendidikan yang berpusat pada negara, menjadi sistem sentral-nasional, penyelenggara pendidikan seolah tidak memiliki peran, kecuali hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sistem ini cenderung menekan, memaksa, top-down, sebagaimana kegiatan yang menindas. Pendidikan seperti sistem komando. Lama-kelamaan di tengah perubahan sosial, penyelenggara pendidikan mulai merasa tidak nyaman atau tidak puas berada dalam sistem ini, yang dirasa semakin kuat. Di tengah sistem kontrol yang sangat lemah, sebagai hal ironis dari sistem ini karena negara tidak memiliki alat andal, memungkinkan penyelenggara pendidikan di akar rumput berani “melawan” sistem, walaupun semula hanya individual. Namun inilah yang memicu lahirnya resistensi penyelenggara pendidikan. Rupanya pihak pemerintah tidak menyadari bahwa sistem sentralistik pendidikan, atas nama amanat undang-undang dasar, yang memantik resistensi di akar rumput, sebagai sinyal kuat agar pemerintah mengembangkan langkah-langkah desentralisasi pendidikan. Pendidikan lantas bukan berarti denasionalisasi karena yang diubah, hanya paradigma dari pendidikan yang berpusat pada pemerintah menjadi pendidikan yang berpusat pada sekolah, yang se-

Oleh Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum.*

Pendidikan yang berpusat pada suatu sekolah atau sekolah sebagai pusat nyata pendidikan, tetap menjalankan fungsi politik pendidikan dengan cara mengimplementasikan berbagai konsep kurikulum nasional dalam kelokalan. Sementara ini, terbukti segala yang lokal telah digantikan oleh segala yang nasional dan global, yang ternyata dilakukan oleh pendidikan secara sepihak. Paradigma politik pendidikan seperti ini harus diubah menjadi melokalkan yang nasional atau melokalkan negara, kebangsaan, menghadirkan negara di setiap sekolah.

cara nyata digerakkan bersamasama oleh para guru, yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangga sekolah. Pendidikan yang berpusat pada sekolah, dioperasikan oleh guru, siswa, masyarakat, dengan tetap mengacu kepada pendidikan negara sebagai rohnya, baik kurikulumnya dan terutama pembiayaan pendidikan. Roh tersebut menjadi “semen” perekat bangsa lewat pendidikan. Dalam pendidikan yang berpusat pada sekolah, dengan pijakan lokalitas, kurikulum nasional diimplementasikan dalam konteks lokal, sesuai dengan kondisi sebuah sekolah. Sistem sekolah sebagai pusat pendidikan didasari oleh kemandirian sekolah. Sistem ini, secara politik menghadirkan negara ke dalam lokalitas siswa. Melalui sistem ini, negara memasuki setiap ranah pelajaran. Harus diingat, pendidikan sebagai kegiatan politik tidak harus lagi kini melulu top down, menekan, sentralistik, mengomando. Yang selama ini sangat tidak memberi peluang kemandirian sekolah beserta berb-

agai unsurnya. Justru sistem tersebut dirasa semakin tidak relevan di tengah kemandirian berbagai elemen bangsa yang didukung oleh berbagai kecenderungan baru dalam menggerakkan perasaan kebangsaan bukan lagi pusat tetapi kesadaran bersama. Pendidikan yang berpusat pada suatu sekolah atau sekolah sebagai pusat nyata pendidikan, tetap menjalankan fungsi politik pendidikan dengan cara mengimplementasikan berbagai konsep kurikulum nasional dalam kelokalan. Sementara ini, terbukti segala yang lokal telah digantikan oleh segala yang nasional dan global, yang ternyata dilakukan oleh pendidikan secara sepihak. Paradigma politik pendidikan seperti ini harus diubah menjadi melokalkan yang nasional atau melokalkan negara, kebangsaan, menghadirkan negara di setiap sekolah. Melalui pendidikan siswa memasuki rumah Indonesia secara nyata dan memang ada (bukan semata masyarakat terbayang menurut Benedict Anderson), rumah yang tidak terberi tetapi rumah yang

dibangun di seluruh kepulauan dari akar rumput bangsa. Jadi, segala keindonesiaan tidak ditransfer dari atas ke bawah, sebagai barang jadi, melainkan sesuatu yang ditumbuhkan secara horisontal di akar rumput bangsa lewat penyelenggaraan sistem pendidikan yang berpusat pada sekolah. Pendidikan yang berpusat pada negara terbukti tidak mampu mengatasi berbagai persoalan. Karena itu, sistem ini bisa diubah menjadi pendidikan yang berpusat pada suatu sekolah. Orientasi pendidikan adalah sekolah dan bukan Jakarta. Para guru diserahi tugas dan tanggung jawab mengelola rumah tangga sekolah, membangun Indonesia dari bawah, dari setiap ruang kelas. Berbagai persoalan dilihat dalam bingkai yang spesifik sekolah dan tidak ada generalisasi. Standarstandar pendidikan dirumuskan oleh sekolah bersangkutan menjadi pengalaman atau produk belajar yang nyata. Namun demikian, sistem sekolah sebagai pusat pendidikan merupakan tantangan bagi guru karena mereka memperoleh peran baru yang sangat penting dan menentukan, berbeda dengan peran sebelumnya, hanya sebagai skrup kecil dalam “pabrik” mahabesar pendidikan nasional. Hubungan dirinya dengan sasaran atau tujuan pengajaran sangat dekat dan nyata. Hasil atau prestasi pendidikan tidak lagi menjadi klaim pihak lain, tetapi milik dirinya. Guru dapat merasakan hasil kerjanya, entah itu baik tau buruk. Selama ini prestasi siswa atau sekolah diklaim oleh para pejabat, dari kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Guru tidak memiliki hak untuk mengakuinya sebagai buah kerja kerasnya. Karena itu, guru apatis, dirinya kurang dihargai sebagai pihak yang berkontribusi kepada prestasi siswa. Dalam pendidikan yang berpusat pada sekolah, konsep lama mengenai muatan lokal bisa direvitalisasi, menjadi muatan utama pendidikan dengan cara mentransformasikannya ke dalam konstelasi nasional atau global dengan memanfaat teknologi komunikasi dan informasi (internet). Sebenarnya, muatan lokal merupakan perwujudan halus resitensi penyelenggara pendidikan yang paling awal muncul karena adanya kesadaran baru bahwa sistem pendidikan negara mengabaikan kelokalan. Kuatnya sistem pendidikan nasional, terbukti tidak pernah mengubah keberadaan wacana muatan lokal tersebut, selain hanya sebagai bunga bibir. *Penulis, dosen Undiksha Singaraja

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 21 Desember 2016

6

Enam Negara Mundur dari

Kejuaraan Seatta Makassar

Suluh Indonesia/ant

HADIAH RUMAH - Presiden Joko Widodo saat menerima para peraih medali Olimpiade Rio de Janeiro Brazil, di Jakarta beberapa waktu lalu. Peraih medali perak Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil dari cabang olahraga angkat besi yaitu Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni secara resmi menerima hadiah rumah seperti yang dijanjikan PB PABBSI.

Peraih Medali Olimpiade

Resmi Terima Hadiah Rumah JAKARTA - Peraih medali perak Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil dari cabang olahraga angkat besi yaitu Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni secara resmi menerima hasil rumah seperti yang dijanjikan PB PABBSI. Pemberian bonus secara simbolis kepada dua atlet yang turun di kelas 62 kg dan 48 kg tersebut dilakukan oleh Menpora Imam Nahrawi didampingi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi dan Berat Seluruh Indonesia (PB PABBSI) Rosan P Roeslani di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, kemarin. “Ini adalah bonus yang luar biasa selain dari pemerintah. Kami ucapkan selamat kepada para penerima,” kata Menpora Imam Nahrawi di sela pemberi-

Atlet Pelatnas Tinju SEA Games

Dipulangkan keDaerahnya SUKABUMI - Tujuh atlet tinju pria yang menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas) di GOR Icuk Sugiarto di Kecamatan Kadudampit, Sukabumi untuk persiapan SEA Games 2017 Malaysia, terpaksa dipulangkan ke daerahnya masing-masing. “Pada Selasa, (20/12) ini merupakan hari terakhir pelatnas setelah dua bulan kami berlatih. Pemulangan ini terpaksa kami lakukan karena tidak adanya kepastian untuk pembiayaan atlet dan pelatih selama menjalani pelatnas di Sukabumi,” kata Pelatih Kepala Cabang Olah Raga Tinju, Adi Suwandana kepada Antara di Sukabumi, Selasa. Menurutnya, dengan pembiayaan yang belum tersedia ini, sehingga pihaknya terpaksa harus mengambil sikap, karena khawatir segala kebutuhan atlet yang menjalani pelatnas ini seperti menu gizinya tidak terpenuhi. Selain itu, selama menjalani pelatihan di Sukabumi, atlet ini menggunakan alat seadanya, bahkan ada yang bawa sendiri. Ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk membeli alat. Bahkan, selama ini alat yang digunakan kebanyakan di suport oleh Persatuan Tinju Amatr Indonesia (Pertina) seperti samsak, sarung tinju dan lainlain. Sehingga, selama pelatihan ini atlet harus prihatin menggunakan alat yang seadanya. (ant)

an bonus serta pembukaan Rakernas PB PABBSI 2016. Sementara itu, Ketua Umum PB PABBSI Rosan P Roeslani mengatakan pemberian hadiah ini adalah wujud dari janji yang selama ini diberikan. Selain itu, pemberian hadiah juga sebagai bentuk apresiasi nyata kepada atlet angkat besi Indonesia yang berprestasi. “Kami berharap bonus ini bakal menjadi pemacu untuk meraih prestasi lebih tinggi. Apalagi kita dihadapkan dengan beberapa kejuaraan yang harus dipersiapkan dengan baik,” kata Rosan P Roeslani di sela pemberian penghargaan. Atlet Indonesia saat ini memang dihadapkan dengan beberapa kejuaraan internasional. Sebut saja SEA Games 2017 di

Malaysia. Selain itu juga harus bersiap diri menyongsong sebagai tuan rumah kejuaraan empat tahunan, Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Tidak hanya itu, atlet angkat besi terbaik Indonesia juga dipersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo. Pada kejuaraan multi event paling bergengsi di dunia ini diharapkan atlet Indonesia mampu lebih berprestasi dibandingkan sebelumnya. Bagi Eko Yuli dan Sri Wahyuni, bonus yang diterima ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga memberikan bonus yang tidak kalah besar yaitu masing-mas-

ing Rp2 miliar. Selain itu menerima tunjangan hari tua Rp15 juta per bulan. Selain memberikan bonus pada atlet peraih medali Olimpiade 2016, PB PABBSI juga memberikan penghargaan kepada pelatih hingga pelopor pembinaan angkat besi dan atlet angkat berat putri, Sri Hartati, yang telah lima kali meraih medali emas di Kejuaraan Dunia Angkat Berat. Prestasi terakhir yang ditorehkan Sri Hartati adalah meraih dua medali emas pada kejuaraan yang berlangsung di Orlando, Amerika Serikat, November lalu dari kelas 57 kg. Dengan hasil ini, Sri berhak mendapatkan tiket ke ajang World Games 2017 di Polandia. (ant)

MAKASSAR - Enam negara yang sebelumnya diundang memutuskan mundur dari Kejuaraan Internasional Tenis Meja bertajuk “10Th South East Asia Table Tennis Championships (Seatta)” di Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Sulawesi Selatan, 21 24 Desember 2016. Ketua Pengurus Besar Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI), Komjen Oegroseno di Makassar, Selasa, mengatakan enam negara yang pada akhirnya tidak memenuhi undangan yakni Laos, Filipina, Myanmar, Brunei Darusalam, Kamboja dan Timor Leste. “Untuk rencana awal memang kita agendakan diikuti 11 negara. Namun hingga saat ini ternyata hanya lima yang ada dan akan kita maksimalkan,” katanya. Dari lima negara yang memastikan diri ambil bagian dalam persaingan itu, kata dia, membawa sejumlah atlet terbaiknya seperti Singapura (10 atlet), Thailand (8 atlet), Malaysia (8 atlet), Vietnam (7 atlet) serta Indonesia selaku tuan rumah yang menurunkan sebanyak 10 atlet. Puluhan atlet dari lima negara itu akan tampil pada tiga kategori yang diperlombakan seperti beregu putra dan putri, ganda putra

dan putri serta campuran. Khusus untuk timnas Indonesia, lanjut dia, untuk komposisinya terdiri dari dua senior dan tiga junior baik putra dan putri. Artinya tim ini merupakan kolaborasi atlet senior yang berpengalaman dengan junior yang punya potensi besar mmengharumkan Indonesia dikancah internasional. Seluruh atlet Indonesia merupakan hasil seleksiketat yang dilaksanakan di Karang Anyar, Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. “Kami tentunya berharap seluruh atlet mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya sekaligus mempersembahkan prestasi maksimal bagi timnas,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pembina dan Prestasi PP PTMSI Harif Rusjdi, menjelasan jika pihaknya sebagai tuan rumah tentu memiliki harapan besar meraih medali pada ajang internasional tersebut. Meski bukan hal mudah karena akan menghadapi para atlet terbaik dari sejumlah daerah, namun pihaknya tetap optimistis bisa bersaing dalam perebutan gelar juara. “Kami dengan kendala waktu persiapan yang mepet, maka hanya menargetkan medali saja. Kita lihat saja medali apa yang mampu diraih atlet kita saat bertanding,” ujarnya. (ant)

Sunoto Siap Bikin Kejutan

Di Kejuaraan Dunia JAKARTA - Petarung Indonesia Sunoto siap memberikan kejutan pada kejuaraan dunia tarung bebas (Mix Martial Arts) One Championship di Jakarta Covention Center, Jakarta, 14 Januari 2017 menghadapi petarung asal Kamboja Chan Heng (8-3). The Terminator (sebutan Sunoto) itu berdasarkan data yang diterima media di Jakarta, Selasa, mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Chan Heng. Pihaknya tidak ingin kembali mengalami kekalahan yang menghadapi Edward Kelly. “Saya sangat bertekad untuk memenangkan setiap pertarungan yang saya ikuti. Tapi kembali bertarung lagi setelah kekalahan membuat saya lebih termotivasi untuk tampil baik di laga selanjutnya. Saya sangat bersemangat untuk laga kali ini,” kata Sunoto dalam keterangan tertulisnya. Demi meraih hasil yang terbaik pada kejuaraan bergengsi yang merupakan rangkaian kejuaraan dunia ini, Sunoto mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dirinya mengaku tidak

ingin malu lagi meski lawan yang bakal dihadapi bukan lawan sembarangan. Petarung berusia 31 tahun yang bakal turun di kelas bantam ini juga sudah mengetahui kemampuan Chan Heng. Petarung Kamboja berusia 34 tahun itu bisa saja seorang ahli Khun Khmer yang luar biasa, tapi dia juga seorang atlet bela diri campuran yang hebat di segala hal, dengan enam kemenangan di mana lawannya menyerah. “Saya berharap dia keluar dengan senjata unggulannya. Saya juga berharap bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Dia memiliki permainan di atas matras yang baik. Sementara itu, kemampuannya saat pertarungan berdiri juga luar biasa. Ini tantangan berat, tapi saya menyambutnya dengan tangan terbuka,” katanya. Pria yang datang dari latar belakang Jiu-jitsu tradisional ini mengaku akan menggunakan keahliannya untuk menjepit dengan posisi yang tepat. Untuk itu, sebelum bertarung pihaknya akan terus meningkatkan kemampuannya termasuk menjaga kondisi mengingat pertarungan sudah dekat.

Sunoto bahkan mengaku sudah siap untuk bertarung selama tiga Ronde. Pihaknya mengaku kemampuannya saat ini sudah lebih maju dibandingkan dengan calon lawan yang berasal dari Kamboja yaitu Chan Heng. “Saya percaya bahwa saya memiliki keunggulan dalam bergulat dan di atas matras. Ketika perlu menyerang, saya percaya bahwa saya memiliki teknik yang lebih solid,” kata Sunoto menegaskan. Bagi Sunoto, One Championship 2017 bukan merupakan yang pertama kali diikutinya. Kejuaraan level dunia ini di Jakarta ini adalah yang ketiga kalinya. Sebagai atlet profesional, dirinya memiliki rekor 5-3 (lima menang, tiga kalah). Sedangkan untuk rekor saat bertarung di Indonesia adalah 4-0. Dengan bertarung di kandang sendiri, Sunoto yang hingga saat ini tanpa libur berlatih ini berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat demi meraih hasil yang terbaik. Pada kejuaraan ini juga akan mempertemukan juara bertahan Vitaly Bagdash melawan Marcin Prachnio. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 21 Desember 2016

7

Klopp Puji

Penampilan Sturridge

Suluh Indonesia/ap

UNGKAPKAN KEFRUSTASIAN - Pernyataan hengkang James Rodriguez membuat pejabat Real Madrid tak senang dan menilai pemain Kolombia itu tidak tepat memilih waktu dalam mengungkapkan kefrustrasiannya.

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Juergen Klopp memuji penampilan penyerangnya Daniel Sturridge kala melawan Everton, laga yang dimenangkan Liverpool dengan skor 1-0 pada Senin (19/ 12) malam waktu setempat. Dalam pertandingan itu, Sturridge berhasil memberikan dampak positif walau baru masuk ke lapangan pada menit ke-80. Bola hasil tendangannya di menit-menit akhir pertandingan membentur tiang gawang dan disambar Sadio Mane untuk memastikan kemenangan Liverpool. “Dia sangat membantu kami melewati pertandingan yang sulit. Dia bisa membuat perbedaan di laga yang ketat dengan kaki segarnya,” ujar Klopp kepada media Inggris, dilansir Reuters, Selasa. Pelatih asal Jerman itu merasa senang timnya bisa memenangi laga sekota Liverpool itu. Namun dia menyesalkan mengapa gelandang Everton, Ross Barkley lolos dari hukuman kartu merah setelah melanggar kapten Liverpool Jordan Henderson dengan keras. “Pelanggaran itu sangat kasar. Saya tidak perlu menjabarkannya karena kalian bisa lihat sendiri. Saya pikir Ross beruntung tidak dikartu merah, Henderson pun beruntung tidak mengalami cedera karenanya,” tutur Klopp. Kemenangan atas Everton belum membuat Liverpool beranjak dari posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dan masih tertinggal enam poin di belakang Chelsea. Berikutnya, Liverpool akan menjamu Stoke City di Stadion Anfield di “Boxing Day”, Selasa (27/12), dilanjutkan dengan laga melawan Manchester City pada Sabtu (31/12). Kemudian, mereka berhadapan dengan Sunderland usai Tahun Baru, tepatnya pada Senin (2/1). (ant)

James Rodriguez

Buat Marah Real Madrid MADRID - Para pejabat Real Madrid tidak senang James Rodriguez membahas kemungkinan pindah dari klub ini, lapor surat kabar Marca. Kapten Sergio Ramos bahkan menyebut pemain Kolombia itu tidak tepat memilih waktu dalam mengungkapkan kefrustrasiannya. James tak dimainkan saat Real menang 4-2 dari Kashima Antlers pada final Piala Dunia Antark-

lub Minggu pekan lalu. Setelah pertandingan itu James berkata kepada media dia telah mendapatkan tawaran dari berbagai klub dan menyatakan tengah mempertimbangkan untuk hengkang dari Real bulan depan. Marca melaporkan rencana Real Madrid menunggu kemungkinan transfer sang pemain sampai musim panas nanti kini bisa dipercepat set-

elah para pejabat klub tidak suka James terburu-buru mengungkapkan keluhannya tidak sering dimainkan padahal Real baru saja meraih trofi. Ramos menyatakan seharusnya fokus perhatian tertuju kepada kemenangan di Jepang itu. “Saya tak berhak menilai masalah pribadi James,” kata Ramos. “Saya berharap dia selalu bersama kami tetapi setiap dari kami

harus memutuskan masa depannya, meskipun hari ini adalah hari yang memuaskan dan tidak ganti fokus yang lain.” James tidak sendirian, karena Casemiro, Lucas Vazquez dan Marco Asensio juga ada pada daftar pemain yang akan hengkang dari Real Madrid. Dia sudah 18 kali tampil pada seluruh kompetisi selama musim ini namun hanya sem-

bilan kali menjadi starter, dengan menciptakan dua gol dan menciptakan assist pada semua dari delapan pertandingan lainnya sebagai starter itu. Pemain Timnas Kolombia itu pindah ke Real dari AS Monaco dalam nilai 80 juta euro segera setelah sukses memenangkan Golden Boot pada Piala Dunia 2014 berkat enam golnya pada turnamen ini

Rajon Rondo Pimpin Bulls Bekuk Pistons CHICAGO - Point-guard Chicago Bulls, Rajon Rondo, memimpin timnya membekuk Detroit Pistons 113-82 dengan membukukan 10 poin, delapan rebound dan 14 assist dalam laga lanjutan NBA di United Center, Illinois, Amerika Serikat, kemarin. Selain double-double yang dicapai Rondo, kemenangan Bulls disokong sumbangan 19 poin dari Jimmy Butler serta 16 poin yang dicetak Taj Gibson. Sementara para pemain bintang tuan rumah seperti Andre Drummond dan Tobias Harris masing-masing dibatasi perolehan angkanya hanya sembilan dan 10 poin di laga tersebut, demikian statistik pertandingan laman resmi NBA. Hasil itu membuat Bulls naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara Wilayah Timur dengan raihan 14 kemenangan dan 13 kekalahan (14-13), sementara Pistons (14-16) di urutan ke-10. Bulls melesat meninggalkan Pistons dalam kedudukan 35-19 di kuarter pertama, di antaranya berkat Dwyane Wade dan Robin Lopez yang sama-sama menyumbangkan delapan poin untuk timnya pada kuarter tersebut. Tuan rumah tak memperlambat laju mereka dan mengantongi 34 poin tambahan di kuarter kedua, yang diwarnai alley-oop dunk dari Doug McDermott dan Butler dengan masing-masing memanfaatkan umpan dari Wade dan Rondo, demi memperbesar keunggulan Bulls menjadi 69-34 kala menutup paruh pertama pertandingan. Pistons berusaha mengejar dengan mengungguli perolehan poin Bulls 29-28 di kuarter ketiga, meski itu hanya sedikit memangkas jarak ketertinggalan dengan skor 6397 saat kuarter tersebut berakhir. Berbekalkan jarak keunggulan 34 poin, Bulls hanya perlu mencetak 16 poin untuk keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 11382 kala bel tanda laga usai berbunyi. Kedua tim baru akan melakoni laga lanjutan pada Kamis (22/12) WIB, saat Bulls menghadapi Washington Wizards (12-15) dan Pistons menjamu Memphis Grizzlies (18-11). (ant)

Suluh Indonesia/ap

DIKEPUNG TIGA LAWAN - Pemain Chicago Bulls Robin Lopez melakukan shooting dikepung pemain Detroit Pistons Andre Drummond (kiri), Marcus Morris (13) dan Tobias Harris pada lanjutan kompetisi NBA di Chicago, kemarin.

yang merupakan gol terbanyak. Dia tampil mengkilap pada musim pertamanya di Real di bawah kepelatihan Carlo Ancelotti dengan menjadi starter pada 46 pertandingan pada semua kompetisi dan mencetak 17 gol serta mengaransemen 17 gol lainnya. Setelah Rafael Benitez menggantikan Ancelotti, masa bermain James secara drastis dipangkas, demikian laman ESPN. (ant)

Blake Griffin

Harus Menepi hingga Enam Pekan WASHINGTON - Bintang Los Angeles Clippers Blake Griffin akan menjalani operasi kecil pada lutut kanannya pekan ini dan diperkirakan harus menepi setidaknya sampai Januari, kata klub NBA tersebut kemarin. Clippers mengatakan pemain All-Star sebanyak lima kali Griffin akan menjalani prosedur arthroskopis rutin untuk menghilangkan bagian-bagian yang kendur pada lututnya dan diperkirakan akan absen selama tiga sampai enam pekan. Griffin (27) belakangan mengalami kesulitan dengan pembengkakan pada lutut dan betis kirinya. Ia bermain selama 38 menit saat timnya kalah 110-117 dari Washington Wizards pada Minggu, mengukir 26 angka, tujuh rebound, dan tujuh assist namun sama sekali tidak menyumbang angka pada kuarter keempat. Griffin absen pada pertandingan 10 Desember melawan New Orleans Pelicans karena pembengkakan pada lutut kanannya, namun

ia mencetak 20 angka atau lebih pada empat pertandingan setelahnya. Griffin absen pada musim rookienya karena cedera pada lutut kirinya, setelah menjalani operasi pada Januari 2010. Ia absen selama tiga bulan pada musim lalu setelah tangan kanannya patah pada perkelahian dengan mantan asisten manajer perlengkapan Clippers pada Januari. Griffin hanya memainkan 35 pertandingan di musim reguler pada 2015/ 2016 sebelum kembali mengalami cedera pada tendon kuadrisep kirinya pada April saat kompetisi memasuki fase playoff, memaksa dia absen pada dua pertandingan terakhir Clippers saat mereka kalah pada seri-seri putaran pertama dari Portland Trail Blazers. Griffin mencatatkan ratarata 21,2 angka, 8,8 rebound, dan 4,7 assist dalam 26 pertandingan musim ini. Ia memiliki rata-rata 21,4 angka, 9,5 rebound, dan 4,1 assist dalam tujuh musim berkiprah di NBA. (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 21 Desember 2016

8

Polda Jatim Ungkap

Prostitusi Daring Mahasiswa SURABAYA - Polda Jatim berhasil mengungkapkan prostitusi online/daring yang melibatkan mahasiswa dengan skala cukup besar serta mengamankan dua tersangka AP (21) laki-laki warga Jalan RA Kartini, Lamongan, dan UY (20) perempuan, warga Ngaglik, Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim, kemarin menjelaskan kasus tersebut berhasil diungkap pada tanggal (18/12) dan pada tanggal (19/12), pihaknya membuat laporan polisi model A. “Kenapa disebut dengan skala yang besar, karena prositusi ini melibatkan pelanggan yang luar biasa dengan tarif yang luar biasa pula. Namun saya tidak

bisa mengungkap berapa tarif yang dipatok karena itu masih dikembangkan dalam penyidikan,” katanya. Barung mengatakan pola yang dipakai jaringan prostitusi ini dalam pemasarannya berbeda dengan pemasaran yang selama ini terjadi dengan menggunakan media sosial seperti Facebook atau Twitter, namun menggunakan media privat seperti line dan whatsapp. “Tadi kita sudah cek, namun tidak ada seperti yang sudah kita ungkap saat ini. Ini sifatnya privat, bukan seperti yang sudah-sudah. Artinya dari jaringan bisa masuk melalui jaringan whatsapp dan line,” ujarnya. Selain menangkap dua tersangka, AP dan UY, polisi ber-

hasil juga mengamankan lima orang lain yang saat ini masih diperiksa sebagai saksi. “Adapun saksi yang sudah kita masukan adalah merekamereka yang memang mengetahui, melihat dan mengalami langsung. Kami berharap akan berkembang hal-hal yang lain dari pemeriksaan kelima saksi tersebut,” ucapnya. Barung menjelaskan, pola rekrutmen yang dipakai jaringan ini ialah mereka-mereka yang sudah pernah berhubungan dan mengetahui jaringan ini, sehingga tidak dilakukan publikasi melalui media sosial. “Dari transaksi yang dilakukan, misalkan Rp 3 juta, tersangka mendapatkan 30 persen,’’ katanya. (ant)

LSM Khawatirkan

Perluasan Areal Tambang BENGKULU - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat Bengkulu mengkhawatirkan perluasan areal konsesi pertambangan mineral dan batu bara hingga 225 ribu hektare yang melebihi luas areal persawahan yang hanya 92 ribu hektare. “Perluasan konsesi pertambangan mineral dan batu bara cukup mengkhawatirkan, terutama dibandingkan dengan luas areal tanaman pangan,” kata Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Barlian di Bengkulu, kemarin. Saat dialog akhir tahun dengan tema “Aksi Kedaulatan Ekologis, Saatnya Publik Menjadi Pengambil Keputusan dalam Pengelolaan Sumber

Penghidupan Rakyat”, ia mengatakan perluasan konsesi pertambangan telah menghilangkan areal pangan. Contoh kasusnya kata Barlian, pengerukan batu bara di Desa Gunung Payung, Kabupaten Bengkulu Utara yang menghilangkan ratusan hektare areal persawahan, padahal desa itu ditetapkan sebagai desa lumbung pangan pada tahun 2009. Dari seluas 300 hektare areal persawahan di desa tersebut, hanya tersisa 20 hektare. Ironisnya, pengerukan batu bara PT Injatama dimulai pada 2009, bertepatan dengan pencanangan desa lumbung pangan di Desa Gunung Payung.

Luas konsesi pertambangan di daerah ini didominasi Kabupaten Bengkuklu Utara seluas 69 ribu hektare, Kabupaten Seluma seluas 48 ribu hektare, Kabupaten Bengkulu Tengah 31 ribu hektare, Kabupaten Lebong seluas 10 ribu hektare, dan Kaur seluas 303 hektare. “Pemerintah pusat juga mengeluarkan konsesi pertambangan mencapai 95 ribu hektare di wilayah Seluma dan Bengkulu Selatan,” ucapnya. Direktur Yayasan Kanopi Bengkulu, Ali Akbar menambahkan selain untuk industri ekstraktif pertambangan, pembukaan lahan untuk perusahaan perkebunan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TARI KECAK BHINNEKA TUNGGAL IKA - Prajurit Brigif 22/Ota Manasa dengan tulisan daerah asal masing-masing di punggung menari Kecak saat peresmian dan pelantikan Pangdam XIII Merdeka serta alih Kodal Satuan dari Kodam VII Wirabuana kepada Kodam XIII Merdeka, di Manado, kemarin. Tari kolosal Bali tersebut dimaknai sebagai simbol perbedaan yang bersatu padu melawan kejahatan untuk menjaga persatuan.

KTP Warga Jembrana

Hanya Surat Keterangan NEGARA - Ribuan KTP warga Kabupaten Jembrana, Bali, hanya berupa surat keterangan, karena proses pembuatan KTP Elektronik di daerah ini terhambat blanko yang habis. “Kami masih menunggu kiriman blanko dari pemerintah pusat. Informasi terakhir, sudah tender tapi gagal,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Ketut Wiaspada di Negara, kemarin. Ia mengatakan, ada 3.400 warga yang hanya diberikan surat keterangan kalau KTP mereka masih dalam proses karena kehabisan blanko.

Menurutnya, meskipun hanya berupa surat keterangan, surat itu bisa digunakan untuk mencari atau memperpanjang SIM, mengurus BPJS dan lain-lain, sehingga dari sisi administrasi kependudukan, warga tidak terganggu. Terkait dengan pencapaian pendaftaran KTP Elektronik, ia mengatakan, sekitar 97 persen warga Kabupaten Jembrana sudah terekam, dengan ribuan diantaranya terpaksa belum memiliki fisik KTP karena menunggu blanko. “Persen-

tase penduduk yang sudah melakukan perekaman itu termasuk tinggi, karena tidak mungkin bisa mencapai seratus persen, sebab jumlah penduduk kan selalu berubah,” katanya. Selain penduduk dewasa, ia mengatakan, anak-anak juga dilayani untuk mendapatkan identitas kependudukan, dengan dibagi usia lima tahun ke bawah tanpa foto, sementara usia lima tahun sampai enam belas tahun disertai foto dalam kartu identitasnya. Meskipun ditarget tuntas

oleh pemerintah pusat pada 30 September 2016 mendatang, proses perekaman E-KTP yang dilakukan Disdukcapil Pemkab Jembrana baru tercapai 90 persen. Sehingga, warga yang belum memiliki E-KTP terancam tidak bisa memilikinya. Pasalnya, untuk mencetak E-KTP di Jembrana belakangan ini kekurangan belangko. Kepala Disdukcapil Jembrana Ketut Wiaspada mengatakan, saat ini terdapat 226. 947 orang wajib KTP. Dari jumlah itu, sebanyak 210.334 jiwa sudah merekam data KTP di Pemkab Jembrana. (ant)

Kepolisian Kuansing

Proses Penambang Emas Ilegal PEKANBARU - Jajaran Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Riau memproses sembilan orang tertangkap tangan melakukan penambangan emas tanpa izin atau ilegal di daerah aliran sungai (DAS) Desa Toar kabupaten itu. “Sembilan orang berhasil tertangkap tangan saat melakukan penambangan emas ilegal pada lokasi tempat kejadian perkara yang berbeda,” kata

Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, kemarin. Guntur menguraikan ke sembilan pelaku yang mayoritas warga pendatang asal Sumatera Utara dan Jawa itu diamankan tim gabungan Satreskrim Polres Kuantan Singingi (Kuansing) pada Senin siang lalu (19/12) Menurut Guntur pen-

gungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan sejumlah kasus penambangan emas yang ditangani Jajaran Polres Kuansing dalam beberapa bulan terakhir. Hasilnya petugas melakukan penggerebekan di Sungai Jernih, Desa Tohar, Kecamatan Gunung Toar, Kuansing. Delapan pelaku berinisial Mu (30), Su (40), MA (34), Ta

(31), AG (35), MI (20), dan Di (33) berhasil diamankan di TKP pertama. Kemudian seorang pelaku lainnya berinsial AS (31), warga Pati, Provinsi Jawa Tengah turut berhasil diamankan. “Dari penangkapan kali ini petugas turut menyita dua mesin yang disebut Dompeng, keongan, pipa paralon, spiral dan peralatan penambangan lainnya,” urai Guntur. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PENGEDAR GANJA LINTAS PULAU DIBEKUK - Petugas menghadirkan tersangka pengedar ganja berinisial RN dan GR beserta barang bukti saat jumpa pers di BNN Provinsi Bali, Denpasar, kemarin. BNN membekuk dua tersangka beserta barang bukti narkoba jenis ganja seberat 25,5 kg saat mereka menerima paket kiriman dari Sumatra Utara. Ganja tersebut diduga akan dipasarkan pada saat tahun baru.

Akibat Penambangan Ilegal

10.926 Ha Alur Sungai Rusak JAMBI - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyatakan, seluas 10.926 alur sungai di dua kabupaten di Provinsi Jambi yakni Merangin dan Sarolangun rusak akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti). “Secara ekologi aktivitas Peti telah menyebabkan kerusakan sungai mulai dengan terjadinya pelebaran hingga pencemaran sungai,” kata Manager Komunikasi KKI Warsi Rudi Syaf di Jambi, kemarin. Dalam media gathering catatan akhir tahun KKI Warsi itu, Rudi menyebut penambangan emas ilegal dan banjir beserta longsor merupakan persoalan pengelolaan sumber daya alam yang menonjol di Jambi sepanjang tahun 2016.

Aktivitas penambangan emas ilegal ini terjadi diempat kabupaten di Jambi. Yakni Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo. Bahkan telah menelan puluhan korban jiwa. “Dari Catatan WARSI secara sosial aktivitas Peti telah menelan korban sebanyak 22 orang. Korban tewas terbanyak berasal dari Kabupaten Merangin dan Sarolangun,” kata Rudi. Dijelaskannya, dari analisis Citra Lansat TM 8 tahun 2016 yang dilakukan unit GIS WARSI di dua kabupaten yaitu Sarolangun dan Merangin terdapat kerusakan alur sungai seluas 10.926 hektare. Meliputi Sarolangun 6.370 hektare dan Merangin 4.556 hektare. “Bahkan dari data yang kami him-

pun penambangan tidak hanya di sepanjang alur sungai, namun juga sudah menyasar hingga ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Merangin dan Hutan Lindung Bukit Tinjau Limun di Sarolangun,” katanya. Penambangan emas illegal juga menyasar di sekitar kawasan publik seperti di sekitar Bandara Bungo dan kawasan perkantoran Kecamatan Pangkalan Jambu, Merangin. Sedangkan disegi ekonomi, emas kata Rudi memang menjanjikan. Namun jika dilihat lebih lanjut, maka yang meraup nilai ekonomi dari penambangan emas ini adalah para pemilik modal. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas

atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 081210851111 Tlp :081311326629