Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Rabu, 21 September 2016
No. 171 tahun X
BNN Sita Sabu 10,4 Kg
JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggagalkan transaksi dan peredaran narkoba jenis sabusabu sebanyak 10,4 kilogram asal Malaysia yang dilakukan oleh sindikat internasional di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kasus ini berawal dari hasil pengembangan kasus 30 kilogram (kg) sabu-sabu yang diungkap pada 4 Agustus 2016 oleh BNN, kata Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso Buwas di Jakarta, kemarin. Dari penyelidikan yang dilakukan, petugas mendapatkan informasi adanya ja ringan yang me nyelu ndupkan sabu-sabu dari Malaysia melalui Entikong-Singkawang-Pontianak hingga Jakarta, Petugas BNN berhasil mengaman-
kan tersangka yaitu, SC (39) adalah pengendali, TT (43) penjaga gudang dan BM (33) bertugas sebagai kurir. Barang bukti sebanyak 10,4 kilogram sabu-sabu digabung dengan buah pisang yang digunakan sebagai sarana penyelundupannya, di sebuah rumah di Jalan Pademangan, Jakarta Timur. Ketiga tersangka ini diduga kuat berperan sebagai penyeludup sekaligus sebagai penyimpan sabu, kata Buwas. Modusnya dengan mengelabui aparat, tersangka memasukkan sabu-sabu tersebut kedua keranjang rotan dan disembunyikan bersama buah pisang asal Singkawang. Sabu dibawa dari Malaysia melalui Entikong, kemudian barang tersebut dibawa menggunakan jasa ekspedisi kapal laut, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BUPATI INDRAMAYU - Bupati Indramayu Anna Sophana berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, kemarin. Anna diduga menerima gratifikasi dari tersangka Panitera PN Jakut.
PDIP Resmi Usung Ahok-Djarot Pilgub DKI Jakarta
Suluh Indonesia/ant
TRANSAKSI NARKOTIKA - Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (kiri) didampingi Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari (kedua kiri) menunjukkan tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabusabu dalam keterangan pers di kantor BNN Jakarta, kemarin.
Direktur Narkoba Polda Bali Ditangkap
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pengamanan Internal Polri (Paminal) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dalam mengungkap kasus dugaan penyimpangan anggaran dan pemerasan yang dilakukan Direktur Narkoba Polda Bali, Komisaris Besar F. Saya belum tahu detilnya. Kalau memang benar, ini saya apresiasi kepada Paminal dan Propam karena mereka berarti sudah menjalankan perintah saya. Perintah saya dalam beberapa rapat terakhir, lebih kurang
minggu lalu, pada saat gelar operasional, kebijakan saya adalah perang terhadap narkoba, kata Jenderal Tito Karnavian di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, kemarin. Perang terhadap narkoba yang dilakukan Mabes Polri, menurut Tito sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta Polri menyatakan perang terhadap narkotika. Instruksi Presiden itu, telah disampaikan Mabes Polri kepada seluruh jajarannya di daerah. Perang terhadap narkotika itu, bukan hanya terhadap para
bandar narkoba dan jaringannya tetapi juga dalam bentuk meningkatkan kinerja direktorat maupun satuan narkoba di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, semua unit di jajaran Polri baik di daerah maupun di pusat harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam memerangi narkoba. Kalau tidak, maka dirinya akan mengevaluasi jajarannya. Perintah saya dalam beberapa rapat terakhir adalah perang terhadap narkoba. Caranya adalah semua direktorat narkoba dan Mabes Polri harus menunjukkan hasil, kata Tito. (har)
JAKARTA - Rapat paripurna DPD secara resmi menyetujui keputusan Badan Kehormatan DPD RI yang memutuskan memberhentikan Irman Gus-
man dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI. Rapat paripurna juga memutuskan menolak keinginan tim Kuasa Hukum Irman Gusman yang meminta
agar DPD menangguhkan pencopotan jabatan Irman Gusman untuk menghormati asa praduga tidak bersalah kliennya. Rapat Paripurna DPD dimpin oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muham mad, Wakil Ketua DPD lainnya GKR Hemas, dan Ketua BK DPD RI AM Fatwa. Sebelum keputusan diambil sejum lah anggota DPD RI mengajukan interupsi mempertanyakan bukti otentik surat penetapan tersangka Irman dari KPK. Pemberhentian itu terlalu terburu-buru. Seharusnya ada bukti otentik yang melandasi pengambilan keputusan, tegas anggota DPD dari Sulsel, Bahar Ngitung mempersoalkan keputusan BK DPD RI tersebut. Senada senator dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Emma Yohanna menilai keputusan BK DPD terlalu terburuburu. Masih ada dua pimpinan yang masih bisa memimpin DPD RI, secara kolektif kolegial. Bukan berarti kami dukung praktik KKN, tapi ini belum jelas, katanya. (har)
JAKARTA - PDIP resmi mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan Djarot Saiful Hidayat sebagai wakilnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Tamu kita yang ditunggu teman-teman pers, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan sebagai calon wakil gubernur adalah Djarot Saiful Hidayat, kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat mengumumkan pasangan petahana DKI
Jakarta tersebut. Hasto menjelaskan, penetapan kembali Ahok-Djarot sebagai pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta dilakukan setelah melalui tahapan yang prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Pasangan Ahok-Djarot merupakan salah satu dari pasangan calon kepala daerah dari 101 daerah yang mengadakan pilkada serentak tersebut. Saat pengumuman baik Ahok maupun Djarot hadiri mendampingi saat deklarasi pencalonannya. PDIP juga
mengumumkan pasangan cagub/cawagub yang diusungnya untuk enam daerah lainnya. Keduanya akan didaftarkan ke KPU DKI Jakarta pada hari pertama pendaftaran, hari ini. Selain PDI-P, pasangan juga didukung oleh Partai Golkar, Hanura, dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada Ahok. Dengan dukungan empat partai tersebut, Ahok-Djarot mengantongi dukungan 52 kursi DPRD DKI. Jauh melebi-
hi syarat untuk mendaftar ke KPU yang hanya 22 kursi. Dengan demikian, dipastikan Ahok-Djarot akan menjadi pasangan cagub/cawagub yang mendaftarkan diri di hari pertama pendaftraan ke KPU DKI. KPUD membuka pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilkada DKI Jakarta, 21-23 September 2016. Pendaftaran hari pertama dan kedua, dibuka mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB. Sedangkan pada hari ketiga atau terakhir dibuka pada pukul 08.00 - 24.00 WIB. (har)
Irman Gusman Resmi Diberhentikan
Suluh Indonesia/ant
AHOK-DJAROT - Pasangan bakal calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta yang diusung PDIP Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) berfoto bersama usai diumumkan di Kantor DPP PDIP Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan tersebut DPP PDIPjuga mengumumkan beberapa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dari berbagai daerah.
Pemerintah Bubarkan Sembilan Lembaga Nonstruktural
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta lembaga nonstruktural yang bertumpang-tindih dengan lembaga lain dibubarkan untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Jika sudah jelas tumpang tindih, saya minta dibubarkan, dan tugas serta fungsinya diintegrasikan ke kementerian yang berkesesuaian, kata Presiden dalam rapat kabinet terbatas di Jakarta, kemarin. Menurut dia, menghada-
pi persaingan global yang semakin sengit, Indonesia harus berani menata kembali lembaga pemerintah yang saat ini masih terfragmentasi agar lebih efisien, efektif dan tidak ada tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Presiden mencatat dari data Kemenpan-RB, pada tahun 2016 masih terdapat 115 lembaga nonstruktural (LNS), 85 LNS dibentuk berdasar UU, 6 LNS dibentuk berdasar PP serta 24 LNS dibentuk berdasar Kepres
atau Perpres. Menurut dia, angka 115 adalah angka yang sangat besar sehingga perlu ditata lagi. Sebelumnya pada 2014 ada 127 LNS. Saat itu dibubarkan 10 LNS, dan pada 2015 dibubarkan lagi dua LNS. Selanjutnya pada 2016 saya minta penataan LNS yang dibentuk dengan PP atau kepres/perpes yang masih berada di ranah pemerintah, katanya. Selaim pembubaran, Presiden juga melihat opsi peng-
gabungan LNS. Perlu dilihat kemungkinan untuk digabung, diperjelas fungsinya atau diberi tenggat waktu tertentu, katanya. Presiden juga mengingatkan LNS harus selalu adaptif mengikuti dinamika dan tantangan-tantangan baru. Sementara untuk reformasi manajemen ASN, Presiden memgatakan ASN harus mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif. (har)