Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 21 Februari 2017
No. 37 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
DPR Berharap Aksi 212 Tertib JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto menilai aksi “212” di Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (21/2) merupakan hak masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan berharap masyarakat yang ikut bisa bersikap tertib sehingga tidak menimbulkan kericuhan. “Masalah demo itu hak rakyat. Kita harapkan semuanya berjalan tertib aman, dan semua kita serahkan kepada aparat baik Kepolisian dan TNI untuk bisa memberikan komunikasi yang baik,” kata Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin. Dia mengimbau kepada peserta aksi yang ikut dalam demo itu untuk mengikuti aturan yang berlaku sehingga demo berjalan dengan tertib. Novanto mengatakan terkait pengamanan di dalam Gedung MPR, DPR, dan DPD, diserah-
kan kepada pihak Kepolisian untuk mengamankan karena merupakan salah satu objek vital negara. “Dan kita harapkan suasananya dapat berjalan secara tenang dan tidak ada masalah,” ujarnya. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto juga berpandangan aksi tersebut merupakan hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, menurut dia, yang penting harus dilakukan adalah melaksanakan sesuai dengan aturan misalnya harus melaporkan kepada aparat keamanan, aparat penegak hukum, dan tidak boleh berbuat anarkis, tidak melakukan hal-hal yang menjadikan kerugian umum, dan lain sebagainya. “Kita ketahui memang warga negara mempunyai kewenangan untuk melakukan unjuk rasa,’’ jelasnya. (har)
Bos Pandawa Ditangkap JAKARTA - Petugas Polda Metro Jaya menangkap bos Pandawa Group Salman Nuryanto yang diduga terlibat penipuan dan tindak pidana pencucian uang senilai Rp20 miliar. “Informasi penangkapan itu benar tapi belum dapat dijelaskan secara detail,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono di Jakarta, kemarin. Argo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik guna menjelaskan secara rinci penangkapan pemilik Pandawa Group itu. Berdasarkan informasi, petugas POM Lanal III dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap Salman Nuryanto di daerah Mauk Kabupaten Tangerang Banten pada Senin (20/2) sekitar pukul 02.00 WIB.
Petugas juga diduga mengamankan orang terdekat yang melindungi Nuryanto selama pelarian menjadi buronan Polda Metro Jaya. Pengacara korban Rio Ramabaskara mengapresiasi aparat menciduk Nuryanto yang ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya, Sejumlah investor melaporkan bos Pandawa Group Salman Nuryanto terkait dugaan penipuan dan TPPU senilai Rp20 miliar. Salah satu investor Diana Ambarsari, Mikael Marut melaporkan Nuryanto berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/593/ II/2017/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 3 Februari 2017 dengan jeratan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. (ant)
Suluh Indonesia/ade
DIVONIS - Mantan Ketua DPD Irman Gusman divonis empat tahun enam bulan, denda Rp200 juta karena terbukti menerima suap dalam sidang di Pengadilan Tipikor di Jakarta, kemarin.
Jokowi Diminta
Non-Aktifkan Ahok
Suluh Indonesia/ant
BNN TERIMA ASET SITAAN - Kepala BNN Budi Waseso (kiri) disaksikan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (kanan) menandatangi nota kesepakatan antara BNN dengan Kejagung di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta, kemarin. MoU berisi antara lain penyerahan aset dari Kejagung senilai Rp Rp27 miliar.
JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menemui Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu kebangsaan termasuk mengenai integritas dan produktivitas masyarakat. “Kita punya banyak orang cerdas, tapi kemudian sepi orang jujur punya integritas. Kami menitipkan tentu poin anti korupsi yang harus terus dirawat oleh Pak Jokowi,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Ansar Simanjuntak di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurut Dahnil, produktivitas masyarakat juga dinilai menurun karena adanya kebisingan politik dalam
negeri. Salah satu yang menyebabkan kebisingan politik itu, ujar Dahnil, adalah banyaknya desakan untuk menon-aktifkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama. “Pemuda Muhammadiyah salah satu yang menganggap penting secara hukum Pak Ahok dinon-aktifkan. Saya sampaikan begitu tadi kepada Pak Jokowi, jadi untuk mengurangi kebisingan politik yang tidak produktif tadi,” kata Dahnil. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah menjelaskan Presiden akan mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan serta hukum dan keputusan dari lem-
baga tinggi hukum. “Yang berkembang saat ini adalah argumentasi-argumentasi individual dari para ahli hukum dan itu argumentasinya berbedabeda dan ‘debatable’. Nah Pak Jokowi tidak ingin masuk pada ruang debat itu,” tegas Dahnil. Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti keputusan resmi lembaga tinggi hukum terkait isu jabatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi terdakwa. Selain itu, ujar Dahnil, kebisingan politik juga terjadi karena banyaknya “buzzer” atau penyebar informasi dan kabar palsu dengan kepentingan politik tertentu. Pemuda Muhammadiyah akan mendorong PP Muham-
madiyah untuk mengeluarkan fatwa haram penyebar kabar palsu. “Karena mereka jadi produsen fitnah, mereka menebar kebencian, mereka menebar instabilitas. Nah itu yang ingin kita dorong dan Pak Jokowi bersepakat tadi,” jelas Dahnil. Pemerintah juga berencana untuk membuat instrumen kebijakan untuk memberantas kegiatan buzzer politik itu. Secara terpisah, MA sudah mengeluarkan pendapat atau fatwa hukum terkait dengan status Ahok. “Ya, pendapat hukum atas permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo sudah disampaikan,” kata Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA Witanto. (ant)
Arah Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta BILA membandingkan data real-count KPU DKI Jakarta untuk Pilkada DKI 2017 sampai Jumat 17 Februari dengan data hasil Pilkada 2012, maka dapat disimpulkan daya tarik Pilkada 15 Februari lalu lebih tinggi. Liputan habis-habisan sehingga nyaris menutup kabar Pilkada di daerah-daerah lain Indonesia, dan memekakkannya atmosfer politik Jakarta sepanjang Pilkada, telah mendorong bagian terbesar warga Jakarta untuk mendatangi bilik-bilik suara, dengan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pilkada 2012. Lima tahun lalu, sekitar 36,6 persen warga Jakarta memilih golput pada putaran pertama, namun tahun ini yang memilih bungkam tidak bersuara han-
ya 23 persen. Uniknya, pada putaran pertama Pilkada 2012, dua pasangan yang melenggang ke putaran kedua (Foke-Nara dan Jokowi-Ahok), “hanya” mengumpulkan total 3.323.805 suara atau 76,65 persen. Namun pada putaran pertama Pilkada 2017, dua pasangan yang melenggang ke putaran kedua (Ahok-Djarot dan Anies-Sandi) total mengumpulkan 4.558.223 suara atau 82,96 persen dari total suara. Angka ini hanya berbeda 34
ribu suara yang diberikan pemilih kepada pasangan FokeNara dan Jokowi-Ahok pada putaran kedua Pilkada DKI 2012 yang saat itu total 4.592.945 suara. Uniknya, total suara yang diperoleh Ahok-Djarot pada putaran pertama (2.358.587 suara) melebihi jumlah suara yang diperoleh Foke-Nara pada putaran kedua Pilkada 2012 (2.120.815). Pada Pilkada 2012 yang dimenangkan Jokowi-Ahok setelah mendapatkan limpahan suara dari pemilih calon-calon lain yang kalah pada putaran pertama, ada penambahan jumlah pemilih dan turunnya angkat golput pada putaran kedua Pilkada tahun itu. Kecenderungan itu kemungkinan besar terjadi pada Pilkada 2017, kecuali pemilih Agus-Sylvi yang mencapai 936.609 suara atau 17,05 persen memutuskan golput, yang nyaris mustahil terjadi. Untuk memenangkan putaran kedua, Ahok-Djarot harus berkonsentrasi memecah suara pemilih Agus-Sylvi, sambil mengganggu komposisi pemilih Anies-Sandi dan menarik pemilih baru yang sebelumnya golput. Gerakan massa yang marak sepanjang Pilkada DKI yang tak begitu berhasil menggerus suara Ahok-Djarot dan juga tak terlalu berhasil menaikkan suara Agus-Sylvi yang dianggap banyak kalangan sebagai pihak yang semestinya menarik manfaat terbesarnya, telah memberikan keyakinan kuat kepada Ahok-Djarot bahwa warga Jakarta sangat otonom dalam pilihannya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PERSIAPAN PENGAMANAN AKSI 212 - Kendaraan taktis kepolisian disiapkan saat persiapan pengamanan aksi 212 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Aparat gabungan Polri dan TNI telah disiagakan di Kompleks Parlemen untuk mengamankan aksi yang digagas Fourm Umat Islam (FUI) pada Selasa (21/2) dengan tuntutan penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Freeport Ancam
Gugat Pemerintah Indonesia JAKARTA - President dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson mengaku akan menggugat pemerintah Indonesia jika belum juga mendapatkan keputusan negosiasi kontrak yang saat ini masih dalam perdebatan. Richard di Jakarta, kemarin mengatakan, PT Freeport Indonesia telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan mengenai tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya oleh pemerin-
tah Indonesia. Menurut dia, Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri Kontrak Karya yang ditandatangi 1991 silam itu. Ia juga menilai KK tersebut tidak dapat diubah sepihak oleh pemerintah Indonesia melalui izin ekspor yang diberikan jika beralih status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Oleh karena itu, melalui surat tersebut, diharapkan bisa didapat solusi atas kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. “Dalam surat itu
ada waktu 120 hari di mana pemerintah Indonesia dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau tidak selesai, Freeport punya hak untuk melakukan arbitrase,” katanya. Richard menuturkan saat ini pihaknya masih terus berunding dengan pemerintah mengenai kepastian kontrak. Hal itu dibutuhkan lantaran Freeport membutuhkan kepastian hukum dan fiskal dalam berinvestasi di Indonesia. Richard menjelaskan, perusahaan tidak bisa mengekspor
konsentrat sejak 12 Januari lalu. Sejak itu pula terjadi mogok kerja di smelter Gresik sehingga perusahaan tidak mampu lagi memproduksi konsentrat untuk dijual. “Ada dua kapal yang dikirim ke Gresik setelah izin ekspor terakhir, tapi karena ada pemogokan kerja, kami tidak bisa kirim konsentrat setelah itu. Kami berhenti operasional pabrik dalam 10 hari karena tidak ada tempat penyimpanan konsentrat. Akibatnya kami turunkan operasi,’’ jelasnya. (ant)