Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 20 April 2016
No. 74 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Istana Bahas Panama Papers JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki memimpin rapat pembahasan skandal perusahaan “offshore” yang terungkap lewat “Panama Papers” di kantor KSP, lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Pemberitaan KSP dan Sekretariat Kabinet menyebutkan rapat antara lain dihadiri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua KPK Agus Rahardjo, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Kepala PPATK Muhammad Yusuf dan perwakilan Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia. Terdapat ratusan nama WNI yang memiliki rekening di perusahaan “offshore” di Panama sebagaimana terungkap dalam skandal Panama Papers yang menjadi klien dari firma Mossack Fon-
seca, termasuk Ketua BPK Harry Azhar Azis. Pemerintah berharap uang WNI yang beredar di luar negeri ditarik kembali ke Indonesia melalui repatriasi. Dengan uang hasil repatriasi, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mempercepat pembangunan terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro menemukan adanya 79 persen kecocokan data sejumlah nama WNI yang disebutkan dalam Panama Papers sebagaimana data dari Direktorat Jenderal Pajak. ‘’Itu diyakini punya rekening di luar negeri dan tahun ini akan dilakukan penegakan hukum. Sesuai tahunnya Ditjen Pajak tahun ini adalah tahun penegakan hukum,” kata Bambang. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SUMBER WARAS - Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi (berkursi roda) keluar dari Gedung KPK usai dimintai keterangan penyidik di Jakarta, kemarin. Kartini diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras Jakarta.
Tax Amnesty Tak Bicarakan
Uang Halal-Haram
Suluh Indonesia/ant
CHAIRMAN AGUNG SEDAYU - Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Aguan diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembahasan Raperda Reklamasi.
JAKARTA - Pemerintah menegaskan melalui UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) mengharapkan dana pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri kembali masuk Indonesia. Dengan uang masuk maka ekonomi akan tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. ‘’Jadi, Ditjen Pajak tidak lagi berpikir apakah uang itu haram atau tidak, melainkan bagaimana uang itu kembali ke Indonesia,” kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam dialog “Mengurai Kontroversi RUU Pengampunan Pajak– Tax Amnesty” di Ruang F-
PKB DPR Jakarta, kemarin. Menurut Ken, masalah pengampunan pajak melalui UU Pengampunan Pajak ini tidak perlu membicarakan soal adil atau tidak. ‘’UU Tax Amnesty ini tak boleh menjadi bukti untuk pemeriksaan, penuntutan, penyidikan dan sebagainya untuk keperluan kasus hukum,” ujarnya. Jadi, kata Ken, tujuan utama Pengamounan Pajak adalah bagaimana uang WNI yang ada di luar negeri selama ini kembali atau diinvestasikan ke Indonesia. Namun ketika ditanya berapa jumlah potensi uang yang akan masuk ke Indonesia dengan UU Pengampunan Pajak tersebut, Ken tidak men-
jelaskannya. Tapi, yang penting katanya, uang di luar negeri itu masuk dan kembali diinvestasikan ke Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan yang terpenting adalah Tax amnesty itu harus menjadi instrumen untuk memperluas sekaligus pemasukan uang ke Indonesia dan Pengampunan Pajak itu bukan tujuan (tax reform), dan ekonomi reform. Tapi, kalau gagal, maka resikonya besar, dan mereka yang sudah mendapat ampunan pajak tersebut selanjutnya tidak lagi mendapatkan pajak. Karena itu, infrastrukturnya
kata Yustinus, akses data antara PPATK, NPWP dan e-KTP harus terintegrasi. ‘’Kita harus belajar ke negara-negara yang sukses dan bukan negara yang gagal dalam menerapkan TA itu. Hanya saja apakah TA ini akan memberi rasa keadilan atau tidak? Afrika Selatan berhasil. Sebab, Presiden Nelson Mandella alm, terlebih dulu mengampuni, rekonsiliasi warga kulit putih yang memang kaya,” tambahnya. Selain itu, kata dia, syarat TA itu adalah mencabut restitusi wajib pajak, sengketa wajib pajak, meski menurut pasal 14 UUD 1945 kata Yustinus, untuk menerapkan UU tax amnesty. (har)
ICAPP Digelar
Fokus Bahas Masalah Korupsi INDONESIA menjadi tuan rumah pertemuan Standing Committee Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP) ke-26 yang akan diadakan di Jakarta, 22-23 April 2016. Berbagai persoalan akan menjadi topik bahasan, dan masalah utama yang akan menjadi isu persoalan adalah penanganan masalah korupsi. ‘’Kita tidak menghindari dari isu yang berkaitan dengan persoalan di partai politik itu sendiri yaitu masalah korupsi,” kata anggota Standing Committee ICAPP Andreas Pareira di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, semua pimpinan parpol di parlemen
akan memberi masukan dalam konferensi ini yang penekanannya pada upaya mencari solusi dari berbagai persoalan yang menjadi momok bagi partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi rakyat. “Ada kesamaan dari kami sebagai bagian dari partai yaitu bahwa agar menjadikan partai politik bukan hanya sebagai alat meraih kekuasaan, tetapi juga alat perjuangan rakyat yang diwakil-
inya,” kata Ketua DPP PDIP. Saat ini, menurut Andreas panitia telah menerima konfirmasi kehadiran 95 peserta mewakili 48 parpol dari 32 negara dan diperkirakan masih akan bertambah. Beberapa peserta merupakan petinggi negara telah memastikan diri hadir antara lain Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sok An, beberapa mantan presiden, sejumlah mantan perdana menteri dan beberapa menteri serta anggota parlemen yang masih aktif. ‘’Kehadiran mereka memberi kontribusi pemikiran yang positif dan konstruktif bagi perkembangan parpol dan demokrasi di Indonesia, Asia maupun dunia,” ujarnya. Anggota Standing Committee ICAPP lainnya, Theo L Sambuaga mengatakan saat ini dari Indonesia, hanya PDI Perjuangan bersama Golkar yang duduk sebagai anggota Standing Committee ICAPP. Namun, 10 partai politik di Indonesia yang memiliki kursi di parlemen juga akan turut dalam konferensi ini. “Forum ini akan dihadiri parpol dari berbagai ideologi demi terciptanya situasi damai yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia,” kata Theo. Khusus untuk pertemuan ini, menjadi istimewa karena menjadi ajang pertemuan perdana trilateral antara ICAPP. Yaitu pertemuan antar tiga wadah parpol di tiga benua, antara lain perwakilan parpol se-Asia (ICAPP), perwakilan parpol se-Afrika (CAPP) dan perwakilan parpol se-Amerika Latin (COPPPAL). ‘’Ketua Umum Golkar akan menjadi tuan tumah pada acara jamuan makan siang pada 22 April 2016, dan Ketua Umum PDIP sebagai tuan rumah jamuan makan malam,’’ jelasnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
PEREDARAN NARKOBA - Petugas BNN Kabupaten Deli Serdang bersama personel brimob menodongkan pistol kepada seorang pria ketika melakukan penggerebekan narkoba di Desa Tuntungan II, Deli Serdang, Sumut, kemarin. BNN mengamankan tujuh orang tersangka, diantaranya pengedar narkoba dengan barang bukti alat hisap narkoba dan paket diduga sabu-sabu.
Islam Indonesia Demokratis dan Toleran LONDON - Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan PM Inggris David Cameron mengatakan bahwa Islam di Indonesia bersifat demokratis dan toleran. ‘’Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai peran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dalam Islam, demokrasi dan toleransi dapat beriringan,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan Cameron di Kantor PM Inggris London, kemarin. Menurut Jokowi, Indonesia senang membagi
pengalaman itu kepada negara lain, termasuk Inggris. Dalam kesempatan itu Jokowi mengatakan merupakan suatu kehormatan bagi dirinya untuk mengunjungi London untuk mengapresiasi kunjungan PM Cameron ke Jakarta pada tahun 2015. ‘’Inggris adalah ‘main partner’ Indonesia. Kunjungan saya ini akan digunakam untuk memperkuat ekonomi kreatif dan mengembangkan industri kreatif kita,’’ ungkap Jokowi. Sementara Cameron mengatakan, ada diskusi soal kemitraan ekonomi di mana
Inggris negara terbesar ke lima berinvestasi di Indonesia dan ekspor terus berkembang. Ia menyebutkan jumlah WNI yang belajar di Inggris juga berkembang. ‘’Saya juga mengumumkan beberapa perjanjian bisnis penting hari ini. Saya juga akan mendiskusikan perjanjian kemitraan CEPA antara Indonesia dan UE. Inggris mendukung kuat soal ini,” kata Cameron. Ia menyebutkan dirinya juga mendiskusikan bagaimana mengatasi ekstremisme dan terorisme global dan Indonesia memiliki peran kunci untuk dimainkan. ‘’Saya san-
gat terkesan dengan yang kami lihat dalam pendekatan Indonesia terhadap ekstremisme dan terorisme tetapi juga meneguhkan Islam sebagai agama yang damai,” katanya. Menurut dia, bagaimana Islam diajarkan di sekolah di Indonesia adalah model yang bisa dicontoh dunia dan Indonesia harus memainkan peran terdepan untuk menyebarkannya. ‘’Saya juga mengucapkan kedukaan atas kejadian di Jakarta dan tempat lain. Mereka merupakan korban tak bersalah,’’ paparnya. (ant)