Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Senin, 19 September 2016
No. 169 tahun X
Nadine Terseret Kasus Gatot
JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan artis Nadine Chandrawinata terkait dugaan kepemilikan senjata api yang menyeret Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti pada Senin (19/9). Rencana pemeriksaan pukul 10.00 WIB, kata Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto di Jakarta Minggu malam. Budi menyebutkan Nadine mengkonfirmasi akan hadir memenuhi panggilan setelah penyidik menerima surat dari orang tua artis terkenal tersebut. Iya (hadir) karena surat dari bapaknya langsung, ujar Budi.
Penyidik meminta keterangan Nadine guna mendalami kepemilikan senjata api Gatot Brajamusti yang diduga pernah digunakan untuk properti saat syuting salah satu film. Selain Nadine, polisi telah memeriksa penyanyi Reza Artamevia, artis Elma Theana, sutradara Film Azrax Dedi Setiadi dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Ary Suta. Gatot mengaku senjata api itu pemberian dari Ary Suta, namun mantan pejabat negara itu membantah telah memberikan senjata api ilegal itu kepada Gatot. Ribuan peluru dan dua senjata api asal Austria dan Amerika yang dimiliki Gatot masih misteri. Polisi, sudah memeriksa delapan saksi. Nadine merupakan saksi terakhir dan saksi penutup.(kmb)
Suluh Indonesia/ant
MELATIH GAJAH SUMATRA - Pelatih dan perawat gajah atau Mahout melatih Gajah Sumatra (Elephas maximus sumateranus) di Pusat Pelatihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar, Aceh, Minggu (18/9). Gajah yang dilatih di PLG Sare sebagai hiburan alternatif warga.
Bisa Ikut Pilkada Tanpa E-KTP
JAKARTA -Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan warga Ibu Kota yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (EKTP) tetap dapat mengikuti Pilkada 2017. KPUD DKI memastikan akan mendata warga yang tidak terdaftar dalam data pemilih dan belum memiliki e-KTP. Bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik tidak apa-apa, nanti akan di da t a ole h KP U a g ar mendapatkan surat keterangan, ka t a Sum a rno di Jakarta, Minggu (18/9). Pada Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih
pada saat pemungutan, mereka dapat menunjukkan e-KTP. Dengan demikian, diberlakukannya UU Nomor 10/2016, penduduk yang belum tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) hanya dapat ikut pilkada berdasar e-KTP dan diperbolehkan mengikuti pemilu, bukan menggunakan surat keterangan atau identitas lainnya. KPU memastikan, semua warga Jakarta mendapatkan hak pilih. Nanti yang belum memiliki e-KTP akan kami minta klarifikasi dari Dinas Dukcapil bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu, katanya. KPU DKI menargetkan, partisipasi pemilih pada pilkada 2017 mencapai 70 persen. Target tersebut meningkat hingga 5 persen dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta 2012 yang saat itu dimenangkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Kalau pemilu lalu putaran pertama target kami 65 persen dan saat putaran kedua 68 persen, ujar Sumarno. Dengan meningkatnya angka acuan pancapaian partisipasi publik itu, Sumarno mengatakan, pekerjaan rumah KPU DKI saat ini adalah memastikan masyarakat tertarik menggunakan hak pilih. Sementara itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro memandang, krisis kepercayaan publik merupakan masalah utama penyelenggaraan pilkada. Keyakinan publik yang kian berkurang atas kredibilitas calon gubernur, berimbas pada menurunnya partisipasi pemilih. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak tercapainya target
partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015, yang hanya mampu mengumpulkan 70 persen suara dari target sebesar 77,5 persen. Untuk itu, para penyelenggara pilkada di seluruh Indonesia dan sejumlah lembaga penunjang perlu mengupayakan pengembalian kepercayaan publik tersebut. Salah satunya adalah dengan mengerahkan para anggota Komunitas Peduli Pemilu yang bertugas melakukan sosialisasi tentang pemilu. Menurut Juri, kelompok ini kelak dapat menjadi jembatan masyarakat untuk mengetahui manfaat suara mereka terhadap perubahan negara. Sementara itu, Calon Gubernur DKI dari Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai, ada ketidakadilan dalam pembangunan di Jakarta.(kmb/ant)
Suluh Indonesia/ant
KPK GELEDAH GUDANG GULA - Penyidik KPK menggeledah dan mengamankan dokumen dari gudang gula CV Semesta Berjaya, Jl Bypass Kilometer 22, Padang, Sumatera Barat, Minggu (18/9). Gudang gula tanpa label SNI itu milik Xaveriandy Sutanto, tersangka yang tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Ketua DPD RI Irman Gusman dan seorang jaksa di Sumatera Barat.
Penyuap Irman Gusman
Juga Suap Jaksa
PELAKU penyuapan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Xaveriandy Sutanto (XSS), juga melakukan suap kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajati Sumatera Barat, Farizal (FZL). Selain melakukan operasi tangkap tangan, KPK juga melakukan gelar perkara yang melibatkan FZL. XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat yang melibatkan XSS , ujar Komisoner Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu. Farizal merupakan jaksa di Kajati Sumbar, namun ia juga bertindak sebagai penasihat hukum, menyiapkan pembelaan serta mengatur saksi dalam perkara tersebut. KPK telah menetapkan Farizal sebagai tersangka. Dari tangan tersang-
ka, KPK berhasil mengamankan uang suap sebesar Rp 365 juta. Awalnya KPK menyelidiki kasus yang berhubungan dengan distribusi gula impor yang tak ber - SNI. Belakangan diketahui berkaitan dengan IG. Irman Gusman bersama dengan Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi atau MMI (sebelumnya ditulis MNI) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekomendasi kuota gula impor untuk wilayah Sumatera Barat. Xaveriandy merupakan Direktur Utama dari CV Semesta Berjaya atau SB, yang bergerak dalam bidang impor gula. Kejadian bermula ketika XSS, MMI dan WS (adik dari XSS dan MMI) mendatangi rumah IG pada Jumat pukul 22.15. Kemudian sekitar pukul 00.30, ketiganya keluar dari rumah IG dan tim KPK menghampiri ketiganya ketika berada di dalam mobil yang masih parkir di halaman rumah IG. Petugas KPK kemudian meminta mereka untuk masuk kembali ke dalam rumah dan meminta agar IG menyerahkan bungkusan berisi uang yang berasal dari XSS dan MMI. Dari tangan IG, KPK berhasil menahan uang suap sebesar Rp100 juta yang merupakan jasa rekomendasi kuota gula impor. KPK telah menahan Irman Gusman di sel tahanan KPK usai yang bersangkutan enjalani pemeriksaan.(ant)
Suluh Indonesia/ant
UPAYA PENYELUNDUPAN MOBIL MEWAH SINGAPURA - Anggota Direktorat Polisi Air (Dit Polair) Polda Kepulauan Riau menjaga kapal kayu KM Sea Master Three yang bermuatan empat unit mobil mewah bekas di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (18/9). Dari kapal kayu tersebut diamankan empat mobil mewah bekas tanpa dokumen resmi yang diselundupkan dari Singapura,
Mensos:
33 Lokalisasi Akan Ditutup
BANJARBARU - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dari 160 lebih lokalisasi di Indonesia pada tahun 2014 kini tinggal 33 lokalisasi yang belum ditutup. De ng an dit ut upnya tiga lokalisasi di Banjarbaru ma ka s ec ara nasio na l tinggal 33, kata Mensos saat menghadiri deklarasi penut upan l okal i sa si di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu. Khofifah mengatakan penutupan seluruh lokalisa-
si ditargetkan selesai pada tahun 2019. Kementerian Sosial sendiri memberikan bantuan kepada eks pekerja seks komersial (PSK) sebenar Rp5.050.000 dengan rincian Rp3 juta untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rp1,8 juta untuk jaminan hidup, dan Rp 250 ribu untuk transpor lokal. Bantuan diberikan selama enam bulan. Prostitusi di Banjarbaru sudah 40 t ahun dan untuk m e nut upnya buka n hal mudah. Kami menggunakan konsep menutup bukan meng-
gusur, katanya. Oleh karena itu, Pemkot sudah mengantisipasi dampak penutupan yang secara langsung dirasakan PSK, pemilik wisma, dan masyarakat sekitar yang terlibat aktivitas ekonomi. Bahkan, di bekas areal lokalisasi di Batu Besi akan dibangun kantor kecamatan, Polsek, dan Koramil. Lebih jauh, Mensos Khoffah Indar Parawansa mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia bebas lokalisasi pada 2019. Pihaknya sudah rapat Koordinasi dengan men-
gundang 256 Dinas Sosial daerah yang masih ada lokalisasinya, dan daerah yang memiliki potensi gepeng (gelandangan) dan anak jalanan (anjal) yang tinggi. Di rakor itu kita sama-sama buat targeting, pada 2017 itu bebas gepeng, anjal, 2019 bebas lokalisasi, ujarnya. Ia berharap dengan pencanangan ini maka gerakkan melawan penghapusan lokasilisasi semakin gencar, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kualitas perempuan Indonesia.(kmb/ant)