Edisi 19 Agustus 2016 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasi la

Jumat, 19 Agustus 2016

No. 149 tahun X

Satu Sandera Dibebaskan

JAKARTA - Satu lagi WNI Anak Buah Kapal (ABK) Tugboat Charles atas nama Ismail yang disandera kelompok bersenjata di selatan Filipina berhasil bebas pada Kamis pagi. Ismail ditemukan terhanyut di perairan Luwu, Kamis pagi waktu setempat, kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) KemenluLalu Muhammad Iqbal di Jakarta, kemarin. Menurut Iqbal, ABK asal Kalimantan Selatan tersebut ditemukan di wilayah perairan yang sama dengan Muhammad Sofyan, sandera WNI lainnya yang lebih dulu berhasil bebas pada 17 Agustus lalu. Saat ini, Ismail juga telah tiba di Zamboanga City untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk cek kesehatan, kata dia.

Iqbal menamb ahkan bahwa tim Kedutaan Besar RI di Manila dan Konsulat Jenderal RI di Davao telah berada di Zamboanga City untuk mendampingi mereka. Semua penanganan pembebasan sandera WNI di bawah koordinasi crisis center yang dipimpin Menkopolhukam (Wiranto), tuturnya. Ismail dan Muhammad Sofyan adalah dua WNI dari tujuh ABK Tugboat Charles yang dibajak kelompok bersenjata di perairan Sulu, selatan Filipina, 20 Juni 2016. Berikut nama-nama ABK Charles yang masih disandera, Ferry Arifin, Muh Mahbrur Dahri, Edi Suryono, Muhammad Nasir, dan Robin piter. Untuk diketahui, kelompok saparatis itu selalu minta uang tebusan dalam pembebasan sanderanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

ANGGOTA DPR DIPERIKSA - Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto berjalan meninggalkan ruangan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Wihadi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dengan tersangka I Putu Sudiartana.

Tak Timbulkan Efek Jera Remisi Untuk Koruptor

JAKARTA - Pemberian remisi kepada sejumlah narapidana korupsi dinilai tidak mengurangi efek jera. Kami menyesalkan sebegitu banyak remisi sehingga membuat efek jera berkurang. Sebagai penegak hukum kami sudah membangun kasus sedemikian rupa sampai dakwaan dan tuntutan tapi setelah in kracht (berkekuatan hukum tetap) malah ada ada remisi yang mengurangi masa tahanan, kata pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, kemarin. Sedangkan untuk narapi-

dana korupsi lainnya seperti Sutan Bhatoegana, Anas Urbaningrum, Andi Alifian Mallarangeng, Suryadharma ALi, Dada Rosada, Angelina Sondakh, mantan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo tidak mendapatkan remisi. NSW (Neneng Sri Wahyuni) dan MNZ (Muhammad Nazaruddin) ada surat keterangan Justice Collaborator-nya. Tapi sebenarnya KPK hanya memberi surat keterangan JC, kalau Kemenkumham meminta rekomendasi, kita sampaikan apakah surat keterangan JC itu terbit atau tidak. Jadi KPK hanya

membalas surat dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, bukan KPK yang merekomendasikan untuk remisi, tambah Yuyuk. Menurut Yuyuk, KPK pernah menerbitkan surat keterangan telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memperoleh hak remisi berdasarkan surat KPK No KET30/55/07/2014 pada 21 Juli 2014. Tapi untuk rekomendasi pemberian hak asimilasi dan pembebasan bersyarat atas nama NSW tidak pernah diberikan, ungkap Yuyuk. Sedangkan terkait dengan revisi PP No 99 Tahun 2012

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang melonggarkan syarat pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidana term asuk koruptor dengan menghilangkan syarat sebagai justice collaborator (JC) dan persetujuan tertulis dari instansi yang m enangani term asuk dalam hal ini KPK, KPK sudah mengirimkan surat keberatan. KPK sudah mengirim surat keberatan tentang pemberian JC untuk remisi dan pengantian uang lunas yang katanya dihap uskan sebagai syarat mendapat remisi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KAPOLRI SILAHTURAHMI - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua PBNU Marsudi Syuhud (kiri) berjalan menuju ruang pertemuan di Gedung PBNU Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj membicarakan berbagai persoalan kebangsaan seperti terorisme dan radikalisme, narkotika, dan lain sebagainya.

DPR Sebut

Tidak Ada Yang Salah Dengan Reklamasi

Politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, tidak ada yang salah dengan reklamasi Teluk Jakarta, karena itu partainya sudah memutuskan mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Karena itu pihaknya siap membela Ahok terkait berbagai kebijakan yang diambilnya selama ini, termasuk kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, Ahok itu clean and clear. Kare-

na itu, silakan melanjutkan reklamasi, kata politisi partai Golkar Agun Gunandjar di Jakarta, kemarin. Mengenai penolakan reklamasi yang dilakukan sejumlah pihak, termasuk beberapa ne-

layan, Agun mengatakan, tidak ada alasan mereka menolak reklamasi karena itu sudah sebuah kebijakan. Publik, kata Agun, harus memahami apa itu kebijakan dan apa itu korupsi. Kebijakan itu diambil oleh seorang pemimpin. Ketika kebijakan itu diambil, lanjut dia, pasti ada pro dan kontra. Ada yang dukung, ada yang menolak. Demikian juga dengan nelayan. Ada yang bilang reklamasi akan menghancurkan hidup nelayan, tapi ada yang bilang sebaliknya, membawa kesejahteraan bagi nelayan. Itu biasa terjadi. Tetapi yang pasti saat membuat kebijakan soal reklamasi, Ahok itu clear. Dan karena itu kebijakan soal reklamasi harus dijalankan, kata Agun yang menambahkan bahwa sebuah kebijakan tidak bisa dipidana. Sebelumnya wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari FPKB, Daniel Djohan sebelumnya juga menyatakan bahwa reklamasi itu jika dilakukan dengan benar dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terintegrasi, maka akan menunjang sekaligus mendukung kesejahteraan dan perekonomian, khususnya bagi nelayan dan masyarakat di sekitar. Kita mendukung reklamasi dengan syarat semua ketentuan termasuk Amdalnya terintegrasi dan syarat kelestarian lingkungan l ainnya sudah dipenuhi, katanya. (ant).

Suluh Indonesia/ant

EMAS INDONESIA DI OLIMPIADE - Pebulu tangkis Tontowi Ahmad (kiri) dan Liliyana Natsir menggigit medali emas yang didapat usai mengalahkan pasangan Malaysia Peng Soon Chan dan Liu Ying Goh dua set langsung dalam partai final ganda campuran bulu tangkis Olimpiade Rio 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, kemarin. Pasangan tersebut menyumbangkan emas pertama bagi Indonesia.

PDIP Buka Peluang Usung Ahok

JAKARTA - Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menilai PDI Perjuangan masih membuka peluang untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak tahun 2017. Di PDIP, keputusan terakhir siapa yang akan diusung sebagai calon kepala daerah ada pada ketua umum, kata Qodari di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut Qodari, seleksi calon kepala daerah di PDIP biasanya berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan hasil survei, tapi keputusan akhir ada

pada ketua umum, Megawati. Qodari menilai, PDI Perjuangan masih membuka peluang untuk mengusung Ahok sebaga i cal on gube rnur DKI Jakarta pada pilkada serentak pada Februari 2017. Indikasi nya, hubungan M ega dan Ahok, tetap berjalan baik, katanya. Menurut Qodari, Ahok masih bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Megawati. Komunikasi yang terbaru yang terekam kamera, pada saat sidang tahunan MPR RI. Qodari juga menilai, keputusan politik yang diambil Megawati, termasuk keputusan penetapan calon kepala daerah, ada faktor pribadi dan faktor perasaan. Ahok dapat mema-

hami faktor ini dalam berkomunikasi dengan Mega, katanya. Sementara itu, PDIP belum memberikan dukungan Ahok. Sampai saat ini DPP PDIP belum menetapkan calon untuk Pilgub, karena menjalani proses karena kami harus mempertimbangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur harus diisi, kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. PDIP akan memilih pasangan untuk Pilgub DKI Jakarta adalah pasangan yang kompak dan pasangan yang mampu bersinergi yang saling melengkapi sehingga masih ada proses tersebut, katanya. Karena belum menunjuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, maka DPP PDIP sam-

pai saat ini masih terus mencermati dinamika politik yang terjadi di DKI dan menunggu momentum yang tepat, katanya. Survei internal yang dilakukan oleh PDIP nama calon dari petahana berada diurutan teratas karena memiliki keunggulan strategis dan itu wajar dalam elektabilitasnya lebih tinggi dari yang lain, katanya. Sekali lagi survei hanya sebagai salah satu instrumen, ini sangat dinam is. Sekali lagi saya tegaskan, DPP partai sampai saat ini belum mengambil keputusan terkait calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk DKI, kata Hasto. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.