Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 19 April 2016
No. 73 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
WNA Kendalikan
Jaringan Narkoba JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap dua WN Taiwan dan seorang WN Nigeria serta menyita barang bukti sabu seberat 14,10 kilogram dari dua kasus sindikat narkoba internasional tersebut. ‘’Ditnarkoba Bareskrim berhasil mengungkap sindikat narkoba internasional dari Taiwan dan Nigeria. Jumlah tersangka empat orang, tiga diantaranya WN asing,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Nugroho Aji di Jakarta, kemarin. Ia merinci kronologi kasus tersebut. Setelah penyelidikan selama tiga minggu, pada 1 April 2016, penyidik menangkap tersangka LCW (WN Taiwan) ketika turun dari taksi di parkiran Mediterania Garden Residence 2 Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat. ‘’Dari penangkapan LCW, diamankan barang bukti kristal putih sabu seberat 10 gram,” katanya. Selanjutnya penyidik menggeledah unit apartemen yang menjadi tempat tinggal LCW. Dari penggeledahan unit apartemen di Lantai 30 Tower K Apartemen Mediterania Residence, penyidik menangkap dua tersangka lainnya yakni SZL (WN Taiwan) dan KMN (WNI, perempuan) dengan barang bukti 10 plastik sabu dengan berat lima kilogram yang disimpan di koper, delapan plastik sabu dengan berat empat kilogram disimpan di tas jinjing dan dua ember berisi sabu dengan berat 3,1 kilogram. ‘’Jadi di unit apartemen tersebut, disita 12,10 kilogram sabu,” katanya. Nugroho mengatakan kasus narkoba jaringan LCW ini diselundupkan dari Tiongkok ke Indonesia melalui jalur laut dengan menggunakan jasa pengiriman. ‘’Di kasus ini, LCW merupakan bandar, SZL berperan sebagai penjaga gudang,” katanya. (ant)
Arfak Banjir, Enam Hilang JAKARTA - Hujan deras yang berlangsung dua hari terus-menerus mengakibatkan banjir dan longsor di Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat sehingga enam orang hilang. ‘’Longsor juga menyebabkan akses jalan dari Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak terputus sehingga seribu kepala keluarga terisolasi” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, kemarin. Sutopo mengatakan BPBD Provinsi Papua Barat telah mengirimkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan pendataan yang beranggotakan tujuh orang. BPBD, kata Sutopo, telah mengirimkan bantuan makanan siap saji 60 dus, 120
karton makanan kaleng (ransum), sejumlah pakaian layak pakai, 46 tikar, 25 selimut dan kebutuhan dasar lainnya. Alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum, lanjut dia, telah dikerahkan untuk mengatasi longsor meski jumlahnya masih kurang. Menurut Sutopo, kebutuhan mendesak yang diperlukan adalah alat berat untuk membersihkan material longsor dan meperbaiki akses jalan. ‘’Kondisi saat ini masih diguyur hujan deras,” kata dia. Sebelumnya, Kepala BPBD Papua Barat, Derek Ampnir sudah memprediksi bencana ini dan meminta seluruh pemerintah kabupaten kota mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor menyusul intensitas hujan yang tinggi belakangan ini. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TINDAK PIDANA KORUPSI - Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbincang saat jumpa pers kegiatan Latihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, kemarin.
Calon Independen Tidak Perlu Ditakuti TANGERANG - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai calon independen tak perlu ditakuti sehingga diperberat syaratsyaratnya. Keberadaan calon independen dalam Pilkada merupakan katup pengaman, kata Jimly usai pelantikan ICMI Kota Tangerang di Kampus UNIS Tangerang, kemarin. Ketika Partai Politik di suatu daerah tak berfungsi secara maksimal dan sesuai harapan, maka calon independen menawarkan pilihan lainnya. ‘’Calon independen itu sebagai katup pengaman. Makanya, tak perlu ditakuti maupun diperberat syarat-syaratnya,” katanya. Jimly juga menuturkan, calon independen bukanlah ancaman bagi partai politik yang mencalonkan seseorang
dalam Pilkada. Apalagi, dari hasil Pilkada yang ada, calon independen tak lebih dari tiga persen yang berhasil menang dalam Pilkada. ‘’Ini hanya salah paham saja, calon independen biar saja sesuai dengan aturan yang sudah ada dan tak perlu dipersulit,” tegasnya. Mengenai pengesahan revisi UU Pilkada, Jimly mengaku telah memberikan masukan dan saat ini tinggal menunggu keputusan dari pemerintah dan DPR RI. ‘’Sekarang tinggal menunggu saja,” paparnya Sementara itu, PDIP telah menerima 23 pendaftar bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, sejak penjaringan dibuka pada 8 April lalu. Selain 23 orang pendaftar tersebut, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut secara internal memberikan
penugasan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Boy Sadikin dan salah satu kadernya yang kini menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. ‘’Khusus untuk Pak Boy dan Pak Djarot karena ditugaskan oleh beberapa dewan pimpinan cabang (DPC) jadi tidak perlu mengisi formulir,” ujar Bendahara DPD PDIPDKI Jakarta Ady Wijaya. DPD PDIP sendiri masih akan membuka masa penjaringan hingga 25 April mendatang, sebelum memulai proses penyaringan. Penyaringan cagub dan cawagub akan terdiri dari antara lain uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), psikotes, dan tes urine. Setelah menyelesaikan proses penjaringan dan penyaringan, DPD PDIP akan menyerahkan rekomendasi kepada DPP PDIP. (ant)
Dana Haji Bocor Rp 1 Triliun Suluh Indonesia/ant
RAKORREKLAMASI TELUK JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kanan) berbincang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) sebelum memulai rapat koordinasi Kementerian/Lembaga dan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, kemarin.
Ahok :
Aturan Reklamasi Tumpang Tindih GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok menyatakan bahwa tidak ada yang salah dalam proyek reklamasi khususnya di Teluk Jakarta, akan tetapi hanya permasalahan aturan yang tumpang tindih. Ahok di Jakarta, kemarin mengatakan, Pertama, kita sepakat bahwa reklamasi ini tidak ada yang salah. Tidak ada cerita reklamasi ini membuat Jakarta tenggelam dan ikan mati. Tapi sekarang kita sadar ada tumpang tindih peraturan. Ahok mengatakan, dengan adanya pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut, maka permasalahan tumpang tindih aturan itu bisa segera diselesaikan. ‘’Harus sekelas menteri yang mengatur, kita harap bisa cepat. Yang pasti, reklamasi pulau tidak akan per-
nah dihentikan selamanya. Sekarang ditunda untuk mencocokkan peraturan karena ada Undang-Undang tumpang tindih,” kata Ahok. Menurut Ahok, dengan adanya upaya penyelesaian dari pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipastikan bahwa proyek reklamasi tersebut harus berpihak kepada rakyat, negara dan juga pengusaha. Dia meyakini bahwa dengan status moratorium tersebut, tidak akan ada tuntutan dari pihak pengembang. ‘’Daripada menjadi polemik, justru sekarang menterimenteri membantu para pengusaha. Supaya peraturannya jelas, dan jika aturan zonasi dikeluarkan dari KKP dan segalam macam selesai, pengusaha bisa mendapat IMB,” kata
Ahok. Rizal mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan publik memang wajar apabila ada situasi tarik-menarik, namun, kebijakan yang baik tersebut harus mampu mengakomodasi tiga kepentingan yakni, negara, rakyat dan para pengusaha. ‘’Terkait reklamasi, ini merupakan hal yang biasa. Di seluruh dunia banyak terjadi reklamasi, bukan hanya di Indonesia akan tetapi, setiap reklamasi tersebut harus memenuhi tiga unsur tersebut,” kata Rizal. Ia menjelaskan reklamasi merupakan salah satu langkah pilihan dalam pembangunan dan memang ada manfaat maupun risiko yang harus dihadapi. (ant)
JAKARTA - Panja biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) DPR menyoroti keuangan haji 2015. Dalam evaluasinya, Panja BPIH DPR mempersoalkan adanya kerugian negara sebesar Rp 1 triliun dalam laporan keuangan haji yang disampaikan Kemenag. ‘’Dalam rapat terakhir, Panja BPIH menyepakati akan melanjutkan pembahasan BPIH bersama Kemenag setelah evaluasi keuangan tersebut selesai. Itu berawal dari laporan keuangan haji yang disampaikan ke Komisi VIII DPR ternyata, ada banyak komponen penggunaan anggaran yang dinilai
melanggar kesepakatan,” kata anggota Kapoksi Komisi VIII DPR Khotibul Umam Wiranu di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan sejumlah anggota Panja BPIH masih meragukan penjelasan Menag Lukman Hakim Saefudin yang membantah adanya kebocoran dana haji yang besarnya Rp 1 triliun dalam penggunaan dana haji 2015 tersebut. ‘’Persoalan laporan keuangan ini memang menjadi sangat penting. Itulah sebabnya mengapa Komisi VIII DPR melakukan konsultasi dengan BPK terkait dengan temuan
komisi VIII DPR dalam laporan keuangan teraebut. Ada kesamaan pandangan di antara seluruh anggota Komisi VIII DPR untuk membersihkan berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan haji,” ujarnya. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa jika terjadi keterlambatan penetapan BPIH, itu bukan karena Panja BPIH tidak sungguh-sungguh. Melainkan semata-mata karena laporan keuangan yang disampaikan ke DPR masih dipertanyakan. “Jadi, laporan keuangan haji 2015 masih menjadi pertanyaan, maka harus diklarifikasi,” tegasnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
JEMBATAN DARURAT - Seorang siswa SD melintasi jembatan darurat yang menghubungkan Muara dengan Desa Pauh, Kota Pariaman, Sumbar, kemarin. Anak-anak sekolah dan warga terpaksa melewati jembatan darurat sementara ini, karena jembatan beton sebagai akses utama diruntuhkan untuk diperlebar, sebagian warga yang menggunakan kendaraan memilih memutar lebih jauh.