Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Kamis, 18 Agustus 2016
No. 148 tahun X
4 Napi Terorisme
Terima Remisi Bebas CILACAP - Sebanyak empat terpidana kasus terorisme penghuni sejumlah lembaga p emas ya rakatan (lap a s) d i Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dinyatakan b eb a s da ri huk um an, kat a K oord i n at o r L ap a s Se Nusakambangan dan Cilacap Abdul Aris. Em pat t erpidana kasus terorisme itu bebas setelah memperoleh Remisi Umum (RU) II dalam rangk a Per in ga ta n H a ri U lang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia, katanya usai upacara penyerahan rem isi ba g i n ara p i da na se Nusakambangan dan Cilacap yang dipusatkan di Lapas Cilacap, kemarin. Remisi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji kepada dua perwakilan napi. Aris mengatakan narapidana yang memperoleh RU II
dinyatakan lan gsun g bebas setelah sisa masa hukumannya dikurangi besaran remisi yang diterima. Selain empat terpidana kasus terorisme itu, kata dia, sebanyak 20 narapidana kasus lainnya dari tujuh l ap as di Nusakambangan dan satu lapas di Cilacap juga memperoleh RU II sehingga secara keseluruhan ada 24 orang. Akan tetapi dari 24 narapi d an a ters eb u t , l an j u t dia, hanya 16 orang yang langsung bebas karena delapan orang lai nny a m asi h h arus menjalani hukuman kurungan s e b a g a i p e ng g a n t i d e nda yang dijatuhkan pengadilan. Me re ka ba ru ak an be ba s s e t e la h m e m b a ya r d e nda atau selesai menjalani hukum a n k u ru n ga n pe n g g a nti denda, jelas dia yang juga K ep al a La pa s Ba tu, P ulau Nusakambangan. (ant)
Teroris WNA Tewas
PALU - Seorang warga negara asing dari Tiongkok Ibrahim, salah seorang terduga teroris dalam kelompok jaringan Santoso di Poso, ditembak mati satgas O pera si Tinombala d i Poso. Hasil pengecekan sementara diduga DPO (daftar pencarian orang) yang tertembak adalah Ibrahim, bukan orang Indonesia, kata Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi usai upacara 17 Agustus di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, kemarin. Ibrahim diduga berasal dari Uighur, salah satu suku di Republik Rakyat Tiongkok. Jenazah korban saat ini masih ada di Poso Pesisir dan segera dievakuasi ke Poso. Kapolda mengatakan dengan tertembaknya Ibrahim, tidak ada lagi DPO war-
ga asing yang sebelumnya terdapat empat orang. Rudy mengatakan kontak senjata tersebut terjadi sekitar pukul 08.35 Wita di pegunungan wilayah Padopi, dekat perkampungan di Poso Pesisir. Dalam kontak senjata itu terdapat dua daftar pencarian orang, namun satu berhasil melarikan diri dengan membawa senjata. Kapolda tidak bersedia menjelaskan secara rinci terkait jaringan kelompok yang terlibat dalam kontak senjata itu karena kuatir mengganggu kerja tim di lapangan. Kalau saya ceritakan kelompoknya nanti mengganggu kerja tim. Saya tidak akan ceritakan, akan tetapi berapapun kelompok mereka saya akan tetap mengejar, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TETAP BERTUGAS - Anggota Paskibraka asal Jabar Gloria Natapraja Hamel mengekspresikan kegembiraan seusai bertugas sebagai Tim Penjaga Gordon saat Upacara Penurunan Bendera HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Tidak Memiliki Kewar gane gar aan arg aneg araan Arcandra Tahar
JAKARTA - Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM Freddy Haris mengatakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang baru dicopot oleh Presiden Joko Widodo, kini tidak memiliki kewarganegaraan. Pasal 23 UU Kewarganegaraan Indonesia melarang seorang dewasa memiliki dua kewarganegaraan, sementara itu dia juga tidak lagi menjadi warga Negara AS karena telah menjabat menteri di Indonesia, kata Freddy Haris di Jakarta, kemarin. Pihaknya pun akan men-
gusahakan Arcandra mendapatkan kembali status alumni teknik mesin ITB tersebut sebagai warga Negara Indonesia. Dia harus mendapatkan perlindungan maksimal dan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan status warga Negara Indonesia, kata Freddy. Salah satunya dengan menggunakan pasal 20 UU Kewarganegaraan yang menyebut seseorang bisa dinaturalisasi menjadi WNI jika berjasa pada negara dan negara membutuhkannya. Cara ini ini lebih mudah ditempuh, karena saat selama
20 hari masa jabatan Arcandra, dia telah berhasil menghemat uang negara hinga triliunan. Menurut Freddy Arcandra bukan sengaja menyembunyikan kewarganegaraannya, melalui pemeriksaan Dirjen AHU mengatakan Arcandra tidak mengerti pasal 23 UU Kewarganegaraan yang menyebut seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tidak ada kebohongan yang disengaja baik oleh Arcandra atau pun Presiden, kata Freddy. Sementara itu, Arcandra
Tahar menemui Presiden Jokowi sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan. Silaturrahmi harus kita lakukan. Silaturrahmi. Silaturahmi datang kapan saja bisa kan, katanya. Saat ditanya rencana apakah akan kembali ke AS atau tetap di Indonesia, Arcandra menjawab akan kembali ke rumah. Ia juga tidak menjawab ketika ditanya dokumen atau kertas apa yang sebelumnya terlihat dibawanya saat bertemu Presiden. Rencananya saya kembali ke rumah. Lalu nanti malam saya makan, tidur, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PANJAT PINANG KOLOSAL - Foto aerial suasana lomba panjat pinang kolosal dalam rangka HUT ke71 Kemerdekaan RI di Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta, kemarin. Sebanyak 171 batang pinang dengan beragam hadiah disediakan dalam lomba yang diikuti ratusan warga itu.
Deklarasi Cagub DKI Jakarta
PDIP Tunggu Momentum SEKRETARIS Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDI Perjuangan menunggu momen yang tepat mendeklarasikan calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung pada pilkada serentak tahun 2017.
Hasto Kristiyanto usai upacara bendera memperingati ulang tahun kemerdekaaan Republik Indonesia ke-71, di halaman parkir kantor DPP PDIP di Jakarta, kemarin mengatakan, PDIP belum akan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dalam waktu dekat. PDIP m asih menunggu waktu yang tepat
untuk mendeklarasikannya. Menurut Hasto, sikap PDIP sampai saat ini masih tetap pada sikap sebelumnya yakni pada tiga opsi dan akan terus mencermati perkembangannya. Ketiga opsi itu meliputi, pertama akan mengusung pasangan calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat se-
bagai cagub dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Opsi kedua, PDIP akan mengajukan calon gubernur DKI Jakarta dari hasil penjaringan yang dilakukan hingga saat ini masih ada enam nama. Opsi ketiga, PDIP akan mengusung calon baru yang bukan merupakan figur pada opsi pertama dan kedua. Untuk opsi ketiga ini sudah disebut-sebut, nama Walokta Surabaya terpilih Risma Triharini. Ketika ditanya, soal pertemuan para elite PDIP di kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, pada akhir pekan lalu, Hasto mengatakan, hal itu adalah silaturrahmi tapi tidak ada keputusan politik. PDIP sampai saat ini masih terus membangun komunikasi politik secara intensif dengan semua pihak terkait dan terus mempelajari perkembangannya, katanya. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, tak sungkan memuji kinerja pasangan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta, Ahok dan Djarot, yang dinilai cukup cakap dalam penanganan dan mengelolaan anggaran. Hasil evaluasi kami, sampai hari ini kinerjanya cukup baik. Kalau Ahok konsentrasi pada penyelesaian tugas-tugasnya. kinerjanya cukup cepat, katanya. Ketika ditanya, soal kemungkinan akan mengusung lagi pasangan Ahok-Djarot, Hendrawan mengatakan, amanah partainya adalah mengawal kinerja hingga akhir masa jabatannya Oktober 2017. (ant)
Suluh Indonesia/ant
UPACARA HUT-71 RI DI ISTANA MERDEKA - Presiden Joko Widodo (kiri) menyerahkan Bendera Merah Putih kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) saat Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-71 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. HUT Kemerdekaan RI tahun ini mengangkat tema Indonesia Kerja Nyata.
Haluan Negara
Hindari Penyelewengan Kekuasaan
JA KA RTA - K e tua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan saat ini ada kehendak kuat di masyarakat untuk menghidupkan haluan negara. Tujuannya adalah, agar kepentingan nasional menjadi lebih terukur, t ere nca na, ter wuj ud da n tidak terhenti hanya pada saat pidato atau kampanye saja. Kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan e m as menuju c it a-c it a proklamasi. Tapi sampai kapan kita berada di gerbang dan jembatan itu ? Kita but uhha luan ne ga ra yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-
cita itu. Agar kita tak jalan di tempat. Agar kita tidak tersesat. Agar kita tidak jatuh dari jembatan itu, katanya dalam Pidato Sidang Paripurna MPR tahun 2016 di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Menurut Zulkifli, MPR meyakini pentingnya haluan negara untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuas aa n. Kare na ha luan negara menjadi rambu agar Indonesia tidak goyah dalam menghadapi pergaulan global. Isi dan substansi haluan nega ra ha rus m e nega skan bahwa s um be r da ya a la m memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. Juga menjadi
arah dan visi menuju bangsa yang produktif dan bersaing tinggi . MPR m emerlukan halua n p enyel e ngga raa n negara yang akan menjadi pedoman dasar (guiding principles) dan arahan dasar (directive principles), imbuhnya. Sebagai lembaga penghimpun da n penye ra p aspi rasi masyarakat, MPR menangkap kuatn ya kehe nda k ra kya t tersebut. Dulu kita menamakannya Pembangunan Semesta Berencana dan kemudian GBHN. Ini agar kepentingan nasional kita terukur, terencana, terwujud serta tak berhenti di pidato dan pada saat kampanye saja, katanya.
Z u l k i fl i m e n g a ta ka n h a l ua n n e g a r a m e n j a d i rambu agar negeri ini tidak m ud a h ol e h p e r g u l a t a n global dan asing. Isi dan s u bt a n s i h a l u a n n e g a r a harus menegaskan bahwa sumber daya akan memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. H a lu an ne ga r a m e n j a di arah dan visi menuju bangsa produktif da n b erda ya saing tinggi. Kami meya kini pent i ngny a h a lu a n negara aga r kekuasaan tidak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan, ta nda snya. (har)