Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 18 Mei 2016
No. 92 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Korupsi Pendidikan Rp 1,3 Triliun JAKARTA - ICW mengungkapkan selama satu dasawarsa 2006-2015, kasus korupsi dalam bidang pendidikan tercatat ada 425 kasus. ‘’Dari kasus sebanyak itu, kerugian negara tercatat senilai Rp1,3 triliun dan nilai suap mencapai Rp55 miliar dengan tersangka terkait dengan seluruh kasus ini mencapai 618 orang,” kata staf divisi investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, kemarin. Angka tersebut, kata Wana, berdasarkan pantauan pihaknya atas penanganan kasus korupsi di sektor pendidikan yang berstatus penyidikan dan memiliki tersangka oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam 10 tahun terakhir. ‘’Dari total kasus tersebut, penanganan kasus paling
banyak adalah kejaksaan dengan 324 kasus, kepolisian 82 kasus dan KPK lima kasus,” ujar dia. Untuk kerugian negara atas kasus yang ditangani aparat penegak hukum tersebut, lanjut dia, berturut-turut adalah Rp897,2 miliar, Rp228,1 miliar dan Rp148,0 miliar. Sedangkan berdasar analisis tren, ucap dia, diketahui penyidikan aparat penegak hukum atas kasus korupsi mengalami kenaikan dalam periode 2006-2013. Pada tahun 2006 aparat menangani 15 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp19,9 miliar dan kemudian meningkat menjadi 65 kasus dengan kerugian negara Rp538,5 miliar. Namun tren ini menurun memasuki tahun 2014 dan 2015 menjadi 58 dan 33 kasus,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA KPK - Tersangka kasus suap di Kementerian PUPR Budi Supriyanto tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Mantan Anggota Komisi V DPR ini diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
Presiden Jokowi :
Hormati Pilihan Kader Golkar Suluh Indonesia/ant
SEBERANGI KALI - Seorang guru menggendong siswa yang tidak berani melintasi kali saat ke sekolah di SDN 07 Ranomeeto, Konawe Selatan, Sultra, kemarin. Tidak ada akses jalan menuju ke sekolah puluhan siswa dan beberapa orang guru harus menyeberangi kali Konaweha sekitar 45 meter dan bila air kali meluap dipastikan mereka meliburkan diri.
SEOUL - Meski sempat marah kepada Setya Novanto dengan mencatut namanya untuk mendapatkan keuntunagn memperoleh saham PT Freeport, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menghormati keputusan kader Partai Golkar yang telah memilih Setya Novanto sebagai ketua umum partai tersebut. ‘’Ini kan wilayahnya Partai Golkar, sekali lagi siapapun yang terpilih, itu adalah sudah merupakan pilihan dari
yang memiliki hak suara baik di DPP, DPD, maupun di ormasormasnya. Saya kira semuanya kita hormati pilihan-pilihan yang sudah mereka lakukan,” kata Jokowi ditemui di Digital Media Center, Seoul, kemarin. Menurut Presiden, dirinya telah jelas mengatakan beberapa pejabat negara yang merupakan kader Partai Golkar dapat menggunakan haknya sebagai kader partai. ‘’Sudah saya sampaikan jelas-jelas di dalam pembukaan munaslub bahwa silakan Pak Luhut mengumpulkan DPD, Pak Jusuf
Kalla juga silakan. Tetapi karena apa, karena beliau-beliau ‘kan memang di wantim, Dewan Pertimbangan Golkar, dan beliau-beliau Pak JK dulu ‘kan Ketua Umum Golkar, ‘gakpapa,” kata Jokowi. Selain itu, Presiden akan mempertimbangkan untuk memberikan ucapan selamat kepada Setya Novanto. ‘’Ya nanti lah, kita hormati semua yang sudah merupakan pilihan dari pemilik suara di Partai Golkar,” kata Presiden. Sementara itu, Seskab Pramono Anung menegaskan be-
lum ada kepastian kader Partai Golkar untuk masuk ke jajaran Kabinet Kerja setelah terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum partai berlambang beringin tersebut. ‘’Mengenai apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah, tentu ini adalah kewenangan sepenuhnya Presiden. Dan sampai hari ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut, dan ini juga telah disampaikan Presiden di Korea Selatan. Jadi belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut,” kata Pramono. (ant)
Membangun Kebudayaan Harus Dengan Kekuasaan KAPUSLITBANG Film Kemendikbud, Maman Wijaya mengatakan semangat pembentukan RUU Kebudayaan harus berorientasi melindungi, memelihara, serta melestarikan budaya. Sehingga bisa memberikan manfaat bahkan kesejahteraan untuk masyarakat. Maman dalam diskusi RUU Kebudayaan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin mengatakan, memang budaya itu bisa dilakukan melalui pendidikan, tapi prosesnya lambat, sehingga yang cepat adalah melalui kekuasaan. Yaitu UU ini. Untuk itu, pemerintah bersyukur kepada DPR atas inisiatif RUU ini dan sebaiknya secepatnya disahkan. Menurut Maman, ada dua hal proses kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Yaitu
proses kebudayaan berkembang dengan sikap optimis. Dalam hal ini, sikap optimis itu justru membiarkan budaya berproses secara alami dan terus terjadi regenerasi sejak dari nenek moyang sampai generasi akan datang. Sedangkan yang pesimistis, tidak akan mampu mempertahankan budaya yang ada meski dikawal oleh negara. “Nah, Indonesia mengambil jalan tengah, yaitu melindungi, memelihara dan memanfaatkannya
dengan UU,” ungkapnya. Di Indonesia, kata Maman, tersapat unsur-unsur budaya yang mempengaruhi perkembangan di tanah air antara lain, bahasa Indonesia, kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan berada dalam keterikatan hubungan masyarakat. Ketiga, nilai budaya, yang menjadi pilar hubungan manusia dengan kehidupan. Keempat, adat istiadat, sebagai sistem budaya yang meliputi unsur nilai budaya, norma hukum, dan aturan-aturan khusus. Kelima, benda budaya yang berfungsi sebagai tonggak sejarah, menjadi landasan pengembangan jati diri bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional. Keenam sejarah, yang berfungsi memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peristiwa di masa lampau yang diterima sebagai ”kebenaran yang objektif”. Ketujuh, spiritualitas, religi dan sistem kepercayaan. Sementara itu, Pemerhati Sosial Budaya, Musni Umar berharap RUU tentang Kebudayaan yang sedang dibahas oleh Panja Komisi X DPR RI memiliki semangat kemandirian bangsa. ‘’Saya merasa RUU Kebudayaan ini masih belum memiliki spirit bagaimana bangsa ini bisa lebih maju, kuat, mandiri, bangkit dan mampu menghadapi tantangan global. Kalau dulu spirit budaya bangsa ini gotong-royong untuk melawan penjajah sampai merdeka, tapi kini harus dengan spirit mampu mengalahkan bangsa lain dari berbagai aspek kehidupan,” kata Musni. Dia berharap RUU ini kelak bisa menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menjadikan SDM di Indonesia yang berkualitas. Yaitu memiliki harga diri, kedaulatan, keunggulan dan semangat. (har)
Suluh Indonesia/ant
POLISI CILIK UNTUK BERI EFEK MALU - Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota dibantu Polisi Cilik (Pocil) memeriksa surat kendaraan pengendaran sepeda motor pada operasi Patuh Lodaya di Hz Mustofa, Kota Tasikmalaya, kemarin. Polres Tasikmalaya Kota melibatkan Pocil untuk memberikan efek malu kepada pelanggar sehingga kesadaran berlalu lintas meningkat.
MA Diduga
Sembunyikan Sopir Nuhadi JAKARTA - KPK akan mengirim surat ke MA terkait pencarian salah satu pegawai dalam penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di PN Jakpus. ‘’Kami tidak tahu apakah yang bersangkutan disembunyikan atau tidak dan petugas KPK sedang terus mencari. KPK akan mengirimkan surat ke MA agar MA bisa menyerahkan
yang bersangkutan untuk diperiksa,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, kemarin. Saksi yang dimaksud adalah pegawai MA yang juga menjadi supir Sekretaris MA Nurhadi bernama Royani. Royani sudah dua kali memanggil Royani yaitu pada 29 April 2016 dan 2 Mei 2016, namun Royani tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan. ‘’Kami belum
berkoordinasi dengan MA tapi kami akan mengirimkan surat ke MA kalau bisa menghadirkan Royani. Surat akan dikirimkan dalam waktu dekat,” tegasnya. Syarif mengaku bahwa Royani punya informasi penting yang perlu diketahui penyidik KPK. ‘’Yang penting adalah dia (Royani) dicari oleh penyidik KPK karena ada informasi yang ingin diketahui dari yang bersangkutan,” ungkap Syarif. Namun Syarif juga belum dapat memastikan apakah ada pihak tertentu yang sengaja
menyembunyikan Royani. KPK sudah mencegah Royani bepergian keluar negeri selama 6 bulan ke depan seak 4 Mei 2016. KPK juga sudah memasukkan Royani dalam daftar target operasi KPK karena menilai Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA. KPK sudah mencegah Nurhadi dan “chairman” PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro. (ant)