Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 18 April 2016
No. 72 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Dua Kapal Dibajak JAKARTA - Dua kapal berbendera Indonesia yaitu Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi, dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Kedua kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu. Kapal-kapal yang dibajak tersebut membawa 10 orang ABK yang merupakan WNI. Dalam peristiwa pembajakan itu, satu orang ABK tertembak, lima orang selamat dan empat orang lainnya diculik. Satu ABK yang tertembak sudah diselamatkan oleh Polisi Maritim Malaysia ke wilayah Malaysia guna mendapatkan perawatan.
Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh Kemlu RI, meskipun mengalami luka tembak, ABK asal Indonesia tersebut sudah dalam kondisi stabil. Sementara, lima ABK lain yang selamat bersama kedua kapal dibawa oleh Polisi Maritim Malaysia ke Pelabuhan Lahat Datu, Malaysia. Sejauh ini Kementerian Luar Negeri RI telah berkordinasi langsung dengan manajemen perusahaan kedua kapal itu untuk mendapatkan informasi mengenai detail peristiwa tersebut. Pihak Kemlu juga terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak di dalam negeri maupun di Malaysia dan Filipina. Selain itu, Konsulat RI di Tawau pun melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia yang ada di wilayah itu. (ant)
Suluh Indonesia/ant
LOGISTIK TERLUAR - Prajurit mengangkut logistik menggunakan rakit di dermaga Pulau Rondo, Aceh, kemarin. Akibat rusaknya dermaga dan sulitnya menjangkau daratan di pulau tersebut, distribusi logistik untuk petugas dilakukan dengan menggunakan rakit.
Presiden Minta
RUU Tax Amnesty Tak Disalahgunakan Suluh Indonesia/ant
DEKLARASI KERUKUNAN BERAGAMA - Sejumlah penari putri membawakan tarian kolosal pada deklarasi kerukunan antar umat beragama se Bekasi di stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, kemarin. Ribuan masyarakat Kota Bekasi mengikuti apel akbar dan membacakan deklarasi kerukunan umat beragama sebagai ajang mempererat kerukunan antar umat yang berbeda suku, agama dan ras.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan DPR telah melakukan pertemuan untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak dengan meminta upaya itu tidak disalahgunakan. ‘’Jangan dalam penyelesaian rancangan undang-undang tax amnesty ini dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok atau golongan wajib pajak yang nakal,
sekaligus berharap bahwa tax amnesty bisa diselesaikan secepatnya,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai pertemuan ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Pramono mengatakan pemerintah dan DPR memandang pengampunan pajak sebagai tambahan modal untuk ekonomi Indonesia disaat ekonomi dunia melambat. Melalui implementasi pengampunan pajak itu, pemerintah berharap mendapat “capital inflow” untuk pemban-
gunan infrastruktur dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Menurut Pramono, Presiden menyampaikan jika tax amnesty dapat dijalankan dengan lancar maka pemerintah akan mendapat dana tambahan untuk menaikkan devisa. ‘’Kita bisa melakukan rekonsiliasi pajak dan juga sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana dalam negeri yang akan digunakan untuk investasi di dalam negeri,” jelas Pramono.
Menurut pantauan Antara, sejumlah petinggi DPR yang hadir di Istana Merdeka antara lain Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pertemuan itu didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ant)
Saatnya Menjaga Daerah Rute Dagang Laut Kita MENKO Polhukam Luhut Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta untuk menjajaki pengamanan atau patroli bersama di daerah rute dagang di laut dengan Malaysia dan Filipina. Setelah mengantar keberangkatan Presiden ke Eropa di Bandara Internasional Halim Perdana Kususma, Jakarta, kemarin, Luhut mengatakan, Presiden baru saja minta untuk dijajaki dengan Malaysia-Filipina untuk pengamanan bersama. Luhut juga mengatakan militer Indonesia belum bisa masuk karena kon-
titusi Filipina harus minta persetujuan parlemen jika tentara asing masuk. ‘’Konstitusi Filipina tidak memungkinkan untuk itu (operasi gabungan militer), harus ada izin parlemen,” jelasnya. Luhut mengungkapkan bahwa saat ini pihak perusahaan tempat kerja WNI yang diculik kelompok bersenjata di
Filipina berangkat ke lokasi untuk melakukan negosiasi. Luhut memperkirakan penculikan 14 WNI di Filipina seperti kasus di Somalia yang tidak ada aspek politik. ‘’Kita sedang identifikasi kelompokkelompoknya, tapi (perkiraan) sementara kok aspek ekonominya yang menonjol di situ,” katanya. Menko Polhukam menyakan pihaknya belum yakin betul apakah ini murni kelompok Abu Sayyaf atau sempalansempalannya. Luhut juga mengungkapkan telah melaporkan ke Presiden terkait tambahan empat WNI yang diculik. ‘’Ia betul, tadi sudah lapor presiden, sekarang kita lagi monitor semua dengan cermat,” katanya. Rawan Pembajakan Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan identifikasi daerah-daerah rawan pembajakan dan penyanderaan. ‘’Tujuannya agar pemerintah dapat mengumumkan dan mengimbau para nakhoda kapal berbendera Indonesia untuk menghindar dari wilayah tersebut,” ujarnya. Hikmahanto mengatakan pembajakan dan penyanderaan kapal berbendera Indonesia terulang kembali pada Jumat malam lalu. Saat ini sandera WNI berjumlah 14 orang dan pemerintah terus mengupayakan pembebasannya dengan berkoordinasi dengan otoritas Filipina. ‘’Sudah saatnya pemerintah melakukan identifikasi daerah-daerah rawan dilakukannya pembajakan dan penyanderaan,” kata dia. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN BERTOLAK KE EROPA - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menko Polhukam Luhut Pangaribuan (kedua kiri) berjalan menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja bertolak ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda dalam rangka memenuhi undangan sejumlah kepala negara untuk membahas kerjasama bidang ekonomi dan membangun perdamaian dunia dengan Uni Eropa (UE).
Pulau Reklamasi Disegel Nelayan JAKARTA - Ratusan nelayan dari berbagai wilayah di Jakarta menduduki Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta, sebagai bentuk penolakan atas reklamasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam aksinya, nelayan menancapkan replika gembok bertuliskan “Disegel Nelayan” sebagai simbol pendudukan nelayan atas pulau hasil reklamasi. Para nelayan juga menuntut agar seluruh proyek reklamasi di teluk Jakarta dihentikan dan
Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perpres 54 Tahun 2008 yang melegitimasi proyek reklamasi Teluk Jakarta dicabut. “Ini resmi disegel nelayan,” kata Kuat Wibisono, Koordinator aksi sekaligus Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam aksi tersebut, di Pulau G, Jakarta Utara, di Jakarta, kemarin. Teriakan nelayan juga mempersoalkan keberpihakan Pemprov DKI Jakarta terhadap pengusaha. Selain meneriakkan “Tolak Reklamasi”, unjuk rasa nelayan juga diwarnai aksi timbun
badan dengan pasir. Spanduk juga dibentangkan bertuliskan “#JakartaTolakReklamasi” dan “Stop Reklamasi Berselimut Korupsi”. Masyarakat di kampung nelayan Muara Angke khawatir terhadap dampak pembangunan pulau reklamasi seluas 160 hektar tersebut. Kegiatan pembangunan di pulaupulau reklamasi lainnya juga dinilai telah mengakibatkan laju arus air melambat sehingga berpotensi menggenangi kampung nelayan. Di Pulau G, izin reklamasi dipegang PT Muara Wisesa Samudra (MWS) anak peru-
sahaan yang menginduk pada PT Agung Podomoro Land (APL) Tbk. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Presiden Direktur APL Ariesman Widjaya sebagai tersangka dan menahannya karena terbukti menyuap anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi untuk memuluskan proses izin reklamasi. “Kami nelayan tidak ada yang mendukung reklamasi. Kegiatan di 17 pulau harus dihentikan. Alat berat harus dikosongkan,” teriak seorang warga. (har)