Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 18 Maret 2016
No. 52 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Kejagung Periksa Hary Tanoe JAKARTA - Mantan Komisaris PT Mobile8 Telecom (PT Smartfren) Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, kemarinmemenuhi panggilan penyidik JAM Pidsus untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi restitusi pajak perusahaan tersebut. ‘’Silakan saja mengkaitkan saya dengan kasus itu. Saya yakin tidak akan menjadi tersangka,” katanya. Ia menegaskan dalam kasus itu dirinya tidak tahu menahu soal restitusi pajak yang sedang disasar oleh penyidik Kejagung karena saat itu bukan menjabat sebagai Komisaris PT Mobile8 Telecom (PT Smartfren). Hary Tanoe tidak mau membeberkan persoalan kasus itu saat ditanya oleh wartawan. Sementara itu, JAM Pidsus Arminsyah
(ant)
menyatakan rencananya dalam kasus itu, penyidik hari ini akan meminta keterangan dari Dirjen Pajak namun tidak bisa hadir. ‘’Yang akan mewakili dari Dirjen Pajak yakni direktur pajak,” katanya. Dugaan korupsi itu setelah tim penyidik mendapatkan keterangan dari Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi bahwa transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT Djaya Nusantara Komunikasi tahun 20072009 senilai Rp80 miliar adalah transaksi fiktif dan hanya untuk kelengkapan administrasi pihak PT Mobile8 Telecom akan mentransfer uang senilai Rp80 milar ke rekening PT Djaya Nusantara Komunikasi. Transfer tersebut dilakukan pada Desember 2007 dengan dua kali transfer, pertama transfer dikirim senilai Rp50 miliar dan kedua Rp 30 miliar. (ant)
Tambang Emas Beracun
Lima Penambang Tewas BOGOR - Humas Polres Bogor menyebutkan lima orang warga Kampung Ciemas, Desa Banyuasih, Kabupaten Bogor tewas dalam sumur galian tambang emas diduga karena menghirup gas beracun yang ada di dalam lubang sumur. Kasubag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena di Cibinong, kemarin mengatakan lima warga tersebut merupakan penambang ilegal atau gurandil yang menggali lubang PETI (penampang tanpa izin) emas di wilayah Pongkor. ‘’Evakuasi terhadap lima gurandil berhasil dilakukan, dan langsung dimakamkan pihak keluarga,” kata Ita. Ita menyebutkan, lima orang yang tewas tersebut
yakni Ata Sumitra bin Sarnan, Firman Kurniawan, Sandi Irwansyah, Sarmadi, dan Maman. Tiga korban merupakan bapak dan anak serta menantu, sedangkan kedua lainnya masih kerabat. Mereka adalah warga Kampung Ciemas RT 4/ RW 1, Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg. Kronologi kejadian berawal saat Ata Sumitra bin Sarnan pergi berpamitan kepada keluarganya untuk mengambil peralatan bekas menggali sumur yang tertinggal pada Selasa (15/3) kemarin. Ia berangkat pukul 06.00 WIB pagi. Namun, sampai pukul 09.00 WIB, ia tidak kunjung kembali. Mengetahui situasi tersebut, anak Ata bernama Firman Kurniawan dan menantunya Sandi Irwansyah pergi meny-
usul ke lubang sumur untuk mengecek keberadaan Ata. Disusul pula oleh istri Ata yakni Nia Ernawati. ‘’Sampai di lokasi sumur, Firman dan Sandi masuk ke dalam sumur galian untuk mengecek Ata, tetapi setelah menunggu beberapa lama keduanya tidak munculmuncul,” kata Ita. Melihat anak dan menantunya tidak juga kembali dari sumur galian, lalu Nia lari ke kampung untuk meminta bantuan warga dan tetangganya guna mengecek kondisi suami, anak dan menantunya yang masih di dalam lubang sumur. Tiga orang tetangganya datang membantu, Oman, Masmadi dan Sarmadi. Ditemani Nia, mereka berempat kembali menuju sumur tempat suami, anak dan menantunya masuk.
Sampai di lokasi, Sarmadi memaksa turun ke sumur dan setelah ditunggu beberapa saat juga tidak kembali. ‘’Kemudian Maman bermaksud mengecek ke dalam sumur, ia masuk tapi tidak lama kemudian keluar lagi, karena merasa sesak nafas dan mual,” katanya. Karena tidak tega melihat Nia menangis meminta suami, anak dan menantunya ditolong, akhirnya Maman memutuskan untuk kembali masuk ke dalam sumur, hingga akhirnya tidak juga kembali. Mendengar sudah lima orang yang masuk sumur dan tidak kembali, akhirnya warga mengecek dengan senter ke dalam sumur dan terlihat kelimanya sudah meninggal dunia di dalam lubang galian tersebut. (bas)
Suluh Indonesia/ant
HARY TANOE DIPERIKSA KEJAGUNG - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memasuki gedung saat akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. Hary Tanoe memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi retribusi pajak PT Mobile8 Telecom.
Menpan Sebut
Rasionalisasi Karena Belanja Pegawai Tidak Rasional JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan upaya rasionalisasi PNS dilakukan karena belanja aparatur negara di 244 kabupaten/kota tidak rasional. ‘’Ada sekitar 244 kabupaten/ kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD-nya di atas 50 persen. Hal tersebut
merupakan fenomena pemerintahan yang kurang rasional, harusnya sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja publik. Karena itu harus ada rasionalisasi pegawai,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi pegawai dengan rasionalitas, bukan dengan emosio-
nal. ‘’Pemerintahan ini dibangun dengan rasionalitas, tentu menentukan kebutuhan pegawai pun harus berdasarkan rasionalitas, termasuk pertimbangan kapasitas anggaran masing-masing,” katanya. Yuddy menjabarkan, rasionalisasi PNS diawali audit organisasi, dilanjutkan pemetaan pegawai, serta nantinya berujung pada pengurangan pegawai secara proporsional sesuai dengan kondisi objektif masing-masing instansi. Rencana tersebut, katanya, saat ini dalam kajian jajaran Kementerian PANRB. ‘’Ada tahapannya dan semua itu akan dilakukan dengan pendekatan yang rasional. Dalam waktu dekat, Kementerian PANRB akan mengeluarkan aturan teknis untuk memetakan SDM di daerah, baik dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan,” ujar Yuddy. Dengan kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD selama rentang 2015-2019. ‘’Dengan target menurunkan sekira lima persen belanja pegawai, baik pusat maupun daerah, diproyeksikan jumlah pegawai yang akan dirasionalisasi sekitar satu juta orang,” kata Yuddy. Namun demikian, kata dia, pengurangan tersebut sebagiannya dapat dipenuhi melalui skema alami. (ant)
Suluh Indonesia/ant
EVAKUASI KORBAN BANJIR - Tim SAR gabungan mengevakuasi warga korban banjir akibat tanggul sungai jebol di Desa Tanjungsari, Kabupaten Tasikmalaya, kemarin. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya jumlah warga terdampak banjir sebanyak 723 KK atau 2.737 jiwa. Hingga saat ini debit volume air Sungai Cikidang semakin bertambah akibat terus menerus diguyur hujan.
203 Anggota DPR Abaikan LHKPN JAKARTA - Dari laporan KPK diketahui, dari 557 anggota DPR, sebanyak 203 anggota DPR belum melaporkan hartanya kepada KPK. Dari jumlah 203 itu, sebanyak 69 anggota dewan sama sekali belum pernah melaporkan mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) nya. Sayangnya, tidak ada sanksi jelas apabila penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN. KPK pun meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Per-
aturan Pemerintah (PP) terkait persoalan ini. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan mendukung adanya pemberian sanksi kepada anggota dewan yang belum mengisi dan menyerahkan LHKPN. Dia pun menyarankan kepada fraksi untuk pemberian sanksi kepada anggotanya yang belum menyerahkan LHKPN. ‘’Betul saya setuju (kasih sanksi), tidak masalah. Kalau saya sudah memberikan LHKPN, sudah sesuai waktunya dan ada tanggalnya. Semua ada tanda terimanya.
Kita kan harus jadi panutan, kalau tidak tepat waktu, bagaimana,” kata Agus Hermanto di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Agus juga mempertanyakan peran partai politik saat proses rekrutmen kader partainya. Sebab, menurutnya ada sejumlah syarat yang seharusnya diajukan parpol kepada tiap kadernya apabila ingin dicalonkan sebagai anggota DPR. ‘’Kehidupan untuk jadi anggota dewan ada persyaratan, kok bisa lolos parpol yang menscreening itu,” kata Agus yang mengaku Partai Demokrat yang mewadahinya mengistruksikan
kepada semua anggota FPD melaporkan LHKPN-nya. Senada, Ketua DPR Ade Komarudin mendukung adanya pemberian sanks. Dia mendukung usulan KPK yang meminta Presiden Jokowi membuat PP yang mengatur pemberian sanksi adaminsitratif kepada pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya, antara lain pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, bahkan juga bisa dijadikan syarat wajib untuk promosi seorang pejabat negara. (har)