Edisi 18 Februari 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 18 Februari 2016

No. 33 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

Oknum Polisi Divonis Mati TANJUNGBALAI - PN Tanjungbalai, Sumut menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Aiptu Mustajab oknum Dit Polair Poldasu yang menjadi kurir 10.393 gram sabu dan 274 tablet pil ekstasi. Dalam sidang perkara pidana Nomor 472/Pid-2015 dipimpin Ketua Majelis Hakim Ulina Marbun dengan Hakim anggota Ahmad Rizal dan Wahyudinsyah Panjaitan, Aiptu Mustajab dijerat UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di persidangan yang sama, putra Aiptu Mustajab bernama Reza Maulana divonis penjara seumur hidup. Reza didakwa turut menjadi kurir narkoba bersama ayahnya yang merupakan anggota kepolisian. Majelis hakim berpendapat vonis mati dan penjara seumur itu merupakan gan-

jaran terhadap Mustajab dan putranya Reza Maulana yang secara sah dan terbukti melakukan pemufakatan jahat menjadi kurir narkoba dibawah kendali narapidana narkoba jaringan internasional Tri Sudarmono. ‘’Terdakwa Mustajab dan Reza Maulana merupakan jaringan pengedar narkoba internasional, hukuman mati dan penjara seumur hidup sangat pantas untuk mereka,” ujar Ketua Majelis Hakim Ulina Marbun. Penasihat hukum para terdakwa Dedi Ismadi mengatakan pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim. ‘’Klien kami selalu koopratif dalam sidang dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya karena itu kami menyatakan banding,” ujar Dedi Ismadi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

MUKTAMAR BANDUNG - Menkum HAM Yasonna H Laoly menunjukkan surat keputusan terkait konflik PPP di Jakarta, kemarin. Menkumham kembali mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Bandung tahun 2011.

Presiden Konsisten

Revisi UU KPK Ditolak

Suluh Indonesia/ant

TOLAK REVISI - Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi menolak Revisi UU KPK di Jakarta, kemarin. Mereka menganggap Revisi UU KPK oleh DPR akan melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan sikap Presiden Joko Widodo atas usulan revisi UndangUndang KPK tetap mendukung penguatan kinerja lembaga anti rasuah tersebut. ‘’Presiden tetap konsisten bahwa kalau pun ada revisi UU KPK, maka revisi itu harus dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KPK sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” kata Johan ditemui di kompleks Istana Negara Jakarta, kemarin. Menurut Johan, Presiden akan menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK jika tujuannya adalah semakin membuat kinerja lembaga menjadi lemah. Presiden juga akan melakukan evaluasi sikap pemerintah atas revisi UU KPK yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah dan diambil alih oleh DPR RI, jelas Juru Bicara Presiden. Johan menjelaskan penentangan dari masyarakat terhadap revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kinerja lembaga itu juga menjadi per-

hatian Jokowi. ‘’Karena Presiden sangat ‘concern’ terkait pertama kepentingan publik dan yang kedua memperkuat KPK,” jelas Johan. Jubir menambahkan sekembalinya Presiden setelah kunjungan kerja dari Amerika Serikat, Jokowi akan mengevaluasi rencana revisi UU KPK setelah ada kepastian isi draf revisi tersebut. Menurut Johan, Presiden sangat menekankan draf revisi UU KPK tidak memperlemah lembaga anti rasuah. ‘’Saya ambil contoh misalnya kalau di revisi misalnya KPK dibatasi 12 tahun, itu jelas memperlemah. Kemudian KPK kewenangan penuntutannya dicabut, itu jelas memperlemah. Kemudian penyadapan harus izin pengadilan, nah itu dalam perspektif presiden itu memperlemah,” kata Johan. SP3 Disalahgunakan Johan menegaskan kewenangan KPK yang dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) berpotensi untuk disalahgunakan. ‘’Kalau SP3 itu

dimaksudkan untuk tidak cukupnya bukti kemudian di SP3, ini bahaya karena ada kecenderungan untuk bisa ‘diperjualbelikan’,” kata Johan. Johan mengatakan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memperlemah kinerja lembaga anti rasuah. Dia menjelaskan SP3 hanya dapat dikeluarkan kepada tersangka yang sakit parah dan tidak dapat menghadiri persidangan. Kemudian terkait pembentukan dewan pengawas KPK yang dimasukan ke dalam draf revisi UU KPK, Johan mengatakan hal yang perlu diutamakan adalah tugas dan wewenang dari dewan itu sendiri. Menurut Johan jika dewan pengawas nantinya mengawasi pimpinan KPK maka pengawasan dikhawatirkan terlalu kuat sehingga melemahkan kinerja KPK. Sebelumnya, rapat paripurna DPR yang akan membahas revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK dibatalkan, karena munculnya pro dan kontra dari berbagai pihak. (ant/son)

UU KPK Direvisi

Seperti Fomeo, Buruk Muka Cermin Dibelah JAKARTA - Kewenangan penyadapan oleh KPK yang harus seizin pengadilan dalam revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai upaya kewenangan penyadapan dari lembaga anti korupsi akan ditumpulkan. Padahal, kekuatan KPK dalam pemberantasan korupsi selama ini, ada pada penyadapan. Di sisi lain, publik justru mempertanyakan tumpulnya kewenangan penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan penyadapan, bahkan difasilitasi alat sadap yang

canggih tetapi tidak pernah memiliki prestasi seperti KPK dalam memberantas korupsi. Pendapat tersebut mengemuka diskusi dialog kenegaraan ‘Qua Vadis UU KPK’ yang di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengungkapkan upaya mengevaluasi kewenangan-kewenangan KPK sebenarnya sudah diusulkan keempat kalinya oleh DPR dengan argumentasi yang hampir sama, yaitu soal penyadapan. Diakui Martin, sebagian besar

pejabat negara masuk penjara lantaran adanya penyadapan yang dilakukan KPK, baik yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) maupun hasil pengembangan dari perkara yang ada. “Tetapi mengapa penegak hukum lainnya tidak bisa seperti KPK. Padahal, di institusi lain seperti Polri, Kejagung, alat penyadapannya lebih canggih dibanding KPK,” kata Martin. Dia mengatakan, DPR mengagendakan kembali rapat paripurna untuk mengesahkan usulan revisi UU KPK, setelah pada rapat

paripurna pekan lalu diputuskan ditunda karena sejumlah pertimbangan. Apabila, rapat paripurna hari ini memutuskan menerima usulan pembahasan revisi, maka usulan tersebut resmi menjadi usulan DPR. Sejauh ini, sudah ada tiga fraksi dari sepuluh fraksi yang ada yang menolak dilanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Martin mengatakan, apabila dalam voting suara fraksi yang menolak kalah, maka Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan surat penolakan surat revisi tersebut, dan dengan sendirinya batal. (har)

Menkum HAM Sahkan

DPP PPP Hasil Muktamar Bandung JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kembali SK Menkum HAM Nomor M.HH20.AH.11.01 Tahun 2012, yaitu mengesahkan kembali susunan DPP PPP Muktamar Bandung 2011 dengan masa bakti enam bulan. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta, kemarin, ia mengatakan keputusan tersebut diambil karena MA menolak mengesahkan Muktamar Jakarta dan hanya mengesahkan kepengurusan dari Muktamar itu. Kemkumham, ujar dia, juga telah mengirim surat meminta sejumlah persyaratan kepada kubu Muktamar Jakarta, tetapi

syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Sedangkan konsekuensi SK Menkum HAM Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, ujar dia, menimbulkan kekosongan kepengurusan PPP. ‘’Dinamika yang ada, pemerintah sudah mencoba berbagai macam cara penyelesaian. Diharapkan bisa menyelesaikan masalah kepengurusan Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya, sampai sekarang belum ada titik temu,” tutur Yasonna.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan kepengurusan PPP, ia mendorong kepengurusan Bandung yang baru disahkan membentuk panitia yang akan menyelenggarakan muk-

tamar atau muktamar luar biasa sesuai AD/ART PPP. Dalam Muktamar Bandung diputuskan kepengurusan PPP dipimpin Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PERBAIKAN REL KERETA API - Sejumlah pekerja mengerjakan perbaikan bantaran rel kereta api yang terendam di kawasan Porong, Sidoarjo, kemarin. Jalur kereta api yang sempat terendam banjir setinggi 20 sentimeter tersebut mengakibatkan terhentinya aktivitas transportasi kereta api yang melintasi kawasan tersebut.

K ta

2

Suluh Indonesia, Kamis 18 Februari 2016

Polrestro Jakpus Amankan

Oknum Polri-TNI Terkait Narkoba JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat (Polrestro Jakpus) mengamankan seorang oknum anggota Polri dan TNI, serta 18 warga sipil terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di Mangga Besar Sawah Besar. ‘’Penyisiran dan peng-geledahan rumah, serta kosan yang dicurigai penghuninya memakai narkoba dipimpin langsung Wakapolres Metro Jakarta Pusat,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi Suyatno saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin. Suyatno menyebutkan Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 150 personil guna menyisir dan menggeledah tempat tinggal, serta kosan yang berada di wilayah RT07, 08 dan 09 RW01 Mangga Besar, Sawa Besar pada Rabu (17/2) sekitar pukul 10.20 WIB.

Dari pemeriksaan tes urine menunjukkan hasil positif antara lain anggota TNI Angkatan Darat (AD) yakni Pratu MED, Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigadir RTY, serta 18 warga sipil lainnya. ‘’Warga yang positif menggunakan narkoba dibawa ke Markas Polrestro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tutur Suyatno. Warga sipil yang positif menggunakan narkoba yakni DA (27), RIF (21), DIM (16), AR (35), YAD (45), VA (34), YUD (34), MUB (33), MAU (44) dan RUD (29). Selanjutnya, YDD (47), SIF (48), ANS (40), SL (40), HDR (32), AP (29), NE (48) dan EP (25). Sementara, oknum anggota TNI AD MED telah diserahkan kepada POM Kogartap - I Jakarta guna diproses sesuai hukum berlaku. (kmb)

Kilas Suluh Indonesia/ant

UPACARA GABUNGAN - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan), Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (ketiga kanan), Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana (kedua kiri), Pangkops AU I Marsda TNI Yuyu Sutisna (kanan), Danpasmar-2 Brigjen TNI (Mar) RM Trusono (ketiga kiri) dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara (kiri) bersalam komando usai mengikuti Upacara Gabungan TNI, Polri dan Aparat Pemprov DKI Jakarta di Markas Kodam Jaya/ Jakarta, kemarin.

Penertiban Jalur Hijau

Tidak Tebang Pilih JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan penertiban sekaligus penataan di seluruh kawasan jalur hijau di wilayah Ibu Kota tidak akan dilakukan secara tebang pilih. ‘’Artinya, semua permukiman liar atau bangunanbangunan yang berdiri kawasan atau jalur hijau di wilayah DKI Jakarta akan kami tertibkan,” kata Gubernur DKI

Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, menurut dia, penertiban serta penataan terhadap kawasan jalur hijau di Jakarta tidak hanya dilakukan di Kalijodo saja, tetapi juga beberapa kawasan lainnya yang menempati jalur hijau. ‘’Lokasi lain yang akan kami tertibkan salah satunya kawasan Berlan, Jakarta Timur.

Selain itu, kami juga melakukan penertiban di Kampung Pulo. Jadi, yang ditertibkan bukan Kalijodo saja,” ujar Basuki. Meskipun demikian, dia menuturkan bahwa pihaknya tidak semata-mata melakukan penertiban dan penataan, warga yang tinggal di kawasan yang ditertibkan itu direlokasi ke rumah susun (rusun) yang telah disiapkan. ‘’Warga yang

tinggal di kawasan-kawasan yang ditertibkan itu kami pindahkan ke rusun-rusun yang ada di Jakarta. Akan tetapi, rusun hanya diprioritaskan bagi warga yang memiliki KTP DKI. Kalau tidak punya KTP DKI, kami pulangkan mereka ke kampung halamannya masingmasing,” tutur Basuki. Dalam penertiban, kata dia, pihaknya akan turut menggan-

deng kepolisian serta TNI. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusuhan atau perlawanan dari warga setempat. ‘’Anggota kepolisian serta TNI akan kami libatkan dalam penertiban. Dengan begitu, diharapkan penertiban dapat berjalan dengan baik dan lancar,’’ katanya. (kmb)

MUI Dukung Ahok

Penertiban Kalijodo Harusnya Dari Dulu

Suluh Indonesia/ant

ANGGOTA DPRD DKI DATANGI KPK - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (tengah) dan Abraham Lunggana (kedua kanan) bersama sejumlah anggota DPRD DKI lainnya mendatangi Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kedatangan Anggota DPRD DKI Jakarta ke Gedung KPK tersebut untuk menanyakan kelanjutan dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menyatakan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana mengubah kawasan Kalijodo menjadi area pertamanan atau ruang terbuka hijau (RTH). ‘’Gang Dolly (Surabaya) saja yang begitu besar bisa dibersihkan. Makanya, kenapa baru sekarang? Mestinya sudah dari dulu dibersihkan,” kata Ma’ruf seusai konferensi pers “Pernyataan OrmasOrmas Islam dan MUI Tentang LGBT” di kantor MUI, Jakarta, kemarin. Ia juga menegaskan bahwa jangan hanya kawasan Kalijodo saja yang dibersihkan tetapi juga kawasan-kawasan lain yang ditenggarai masih melakukan praktik prostitusi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Barat di-

lakukan karena berada di jalur hijau yang juga merupakan lahan milik negara. ‘’Kawasan Kalijodo itu sudah melanggar konstitusi negara, karena berdiri di lahan milik negara. Terlebih, disitu juga merupakan jalur hijau,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu. Oleh karena itu, menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, bukan hanya kawasan Kalijodo saja yang harus ditertibkan, tetapi juga semua yang menduduki lahan milik negara harus ditertibkan dan ditata. ‘’Penertiban bukan hanya dilakukan di Kalijodo saja, tetapi juga semua permukiman liar atau apapun yang berdiri di tanah negara, baik itu di bantaran kali, waduk, setu dan sebagainya. Itu semua harus ditertibkan,” ujarnya. Sementara itu, sejumlah warga yang tinggal di kawasan Kalijodo sudah mulai mendaftarkan diri untuk direlokasi ke rusun. (ant)

DBD Jangkiti 356 Warga TERHITUNG sejak 1 Januari hingga 15 Februari 2016, tercatat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jakarta Barat mencapai 356 pasien. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Dewi Satiasari mengatakan, kecamatan dengan kasus tertinggi berada di Cengkareng. Dewi mengatakan, dari delapan kecamatan, tercatat wilayah Cengkareng berada di posisi teratas sebanyak 109 kasus DBD dan terendah di Tambora sebanyak 13 kasus DBD. Ia mengatakan, pihaknya saat ini gencar melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di tujuh tatanan guna membasmi penyakit DBD di rumah tangga/permukiman, institusi pendidikan, perkantoran, tempat-tempat umum, tempat penjualan makanan, fasilitas olah raga, dan fasilitas kesehatan.Pihaknya akan terus gencar menggelar PSN di rumah, sekolah, sarana olahraga, tempat makan, perkantoran, tempat umum dan sarana kesehatan. (kmb)

Jual Hewan Langka DIREKTORAT Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap tersangka MZ dan HN dalam kasus penjualan satwa langka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Agus Rianto, melalui pesan singkat, di Jakarta, kemarin mengatakan, tersangka ditangkap pada 8 Februari 2016 di Bantul, Yogyakarta. MZ adalah warga Bantul, sedangkan HN warga Jawa Tengah. Menurutnya, kedua tersangka ditangkap polisi saat melakukan transaksi penjualan hewan langka milik tersangka MZ. Kasus ini, kata dia, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan satwa langka. Setelah penelusuran, akhirnya MZ tertangkap tangan saat menjual satwa langka miliknya. Dalam penangkapan keduanya, polisi menyita barang bukti yakni satu ekor elang bondol hitam, 13 ekor anakan merak, satu ekor anakan beruang madu, satu ekor binturong, satu ekor lutung hitam dan tiga ekor ular sanca bodo. (kmb)

Kasus TPPO di Jakbar BARESKRIM Polri menangkap tersangka JC dan AS alias U di sebuah hotel di Jakarta Barat terkait kasus dugaan perdagangan orang. Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Umar Fana di Mabes Polri, Jakarta, kemarin mengatakan, pelaksanaan operasi penangkapan JC dan AS berlangsung tanpa perlawanan berarti. Menurut Umar, kedua tersangka telah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap empat korban yakni SR, JW, BL dan RN. Pengungkapan kasus ini, kata dia, merupakan pengembangan dari kasus tindak perdagangan orang (TPPO) yang telah diungkap Polda Gorontalo. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat ke Polda Gorontalo bahwa ada seorang perempuan berinisial A, hilang dari rumah. Dari keterangan teman-teman A, diperoleh informasi bahwa A dibawa oleh seseorang keluar dari kota Gorontalo dengan dijanjikan untuk dipekerjakan sebagai model bergaji besar. (kmb)

PENGUMUMAN LELANG

PNS DKI Diikutsertakan

Pelatihan Tenaga Perancang Undang Undang KEPALA Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham) DKI Jakarta, Mardjoeki menyambangi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI. Maksud kedatangan para perwakilan Kemenkumham tersebut untuk mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerjasama memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta. ‘’Kita ke sini untuk mengkoordinasikan tentang pendidikan dan pelati-

han tenaga perancang peraturan pembentukan undang-undang dengan Pak Wagub. Ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” kata Mardjoeki di Balai Kota Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan, di dalam

Djarot Saiful Hidayat

undang-undang itu disebutkan setiap tahapan pembentukan

aturan hukum, perancang peraturan perundang-undangan harus diikutsertakan. Namun, hingga saat ini di Indonesia baru Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tenaga perancang peraturan perundang-undangan. ‘’Setiap peraturan perundang-undangan itu melibatkan tenaga perancang. Kita ingin mendorong agar pemerintah daerah juga punya komitmen untuk melaksanakan, menyiapkan tenaga-tenaganya melalui pendidikan dan pelatihan,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berjanji akan mengir-

imkan delegasi PNS DKI untuk mengikuti pelatihan tersebut. Khususnya PNS yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum. ‘’Biro Hukum bisa menindaklanjuti ini. Coba difokuskan PNS angkatan tahun 2009-2010 yang sarjana hukum ikut pelatihan ini,” tandasnya. Pelatihan ini dirasakan sangat penting mengingat dalam penyusuunan peraturan daerah nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum ketika dijadikan produk hukum bagi Pemprov DKI Jakarta. (kmb)

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui KPKNL Jakarta IV akan melaksanakan pelelangan 1 (satu) paket Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi rusak berat yang akan dihapuskan, berupa: 2 (dua) unit Genset, merk Petbow @ 500 KVA tahun perolehan 1997 dengan harga limit: Rp.190.226.000,- setoran uang jaminan Rp.150.000.000,Pelaksanaan Lelang: Rabu/24 Februari 2016 pukul 10.00 WIB. s.d. selesai bertempat di Kantor BPS, Jl. dr. Sutomo No.6-8, Jakarta Pusat. Open House: Selasa/23 Februari 2016 pukul 09.00 WIB s.d. pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor BPS, Jl. dr. Sutomo no.6-8 Jakarta Pusat. Syarat-Syarat Lelang: a. Peminat lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang yang disetorkan ke BNI Capem Pecenongan No. Rekening 9154768 an. RPL 019 KPKNL Jakarta IV utk lelang yang harus sudah efektif diterima 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; b. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat; c. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara dan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia; d. Obyek dilelang dengan kondisi apa adanya (as is). Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang pada saat Open House. e. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan BMN pada BPS. Jakarta, 18 Februari 2016 Ttd. Panitia Lelang U.006362-Peng

Metr politan

Suluh Indonesia, Kamis 18 Februari 2016

3

Usut Kasus Andri

MA Bentuk Timsus JAKARTA - MA telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus Kepala Sub Direktorat Kasasi dan PK pada Direktorat Tata Laksana MA Andri Tristianto Sutrisna yang ditangkap KPK. ‘’Sudah bentuk tim mengusut itu,” kata Ketua Muda Bidang Pengawasan MA H M Syarifudin di Jakarta, kemarin. Dia mengungkapkan bahwa tim ini akan menelusuri apakah ada pihak lain yang membantu atau terkait kasus yang menimpa Andri Tristianto tersebut. Syarifudin mengungkapkan tim khusus ini berjumlah empat orang yang terdiri dari tiga hakim tinggi pengawasan dan satu sekretaris yang

juga akan melakukan kerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus itu. Dia juga mengungkapkan bahwa kasus Andri ini tidak ada sangkut pautnya dengan putusan, sebab jabatannya sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi dan PK pada Direktorat Tata Laksana MA hanya mengurusi administrasi perkara yang masuk ke MA dari pengadilan pengaju. ‘’Jadi dia hanya mengurusi perkara yang masuk untuk dibagikan ke hakim, setelah itu tidak ada urusan lagi. Jadi saya juga kaget kok bisa masuk begitu (mengurusi salinan),” katanya. Ia menilai, Andri ini hanya membual bisa membantu menunda pengiriman putusan kasasi untuk meminta imbalan. (ant)

PKH Belum Efektif

Entaskan Gakin Suluh Indonesia/ant

AKSI TOLAK REVISI UU KPK - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menerima replika pembersih telinga raksasa dari aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi saat aksi menolak Revisi UU KPK di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Mereka menganggap Revisi UU KPK oleh DPR akan melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.

Hasil Penelitian

Jangan Sekadar Laporan JAKARTA - Sesditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Agus Indarjo mengatakan hasil penelitian hendaknya jangan sekadar dalam bentuk laporan, tetapi dalam hilirisasi. ‘’Hilirisasi merupakan bagian penting, karena hasil penelitian yang sudah dalam bentuk produk ditung-

gu masyarakat,” ujar Agus saat membuka rapat kerja pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI) di Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, dia mendorong agar perguruan tinggi meningkatkan material kuliah dan praktikum. Kemudian, dosen juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dengan memberikan kesempatan melanjut-

kan pendidikan. ‘’Sisi inovasi terus didorong, sehingga di Kemenristekdikti ini tidak hanya lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan riset, tetapi juga dosen,” terang dia. Dia menambahkan kegiatan pengembangan PUI pada tahun ini diarahkan untuk penguatan lembaga penelitian dan pengembangan sebagai

salah satu komponen penguatan sistem inovasi nasional. Meskipun saat ini, sumbangan penguasaan Iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas meskipun akta menunjukkan produk hasil litbang tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat. ‘’Penguatan kelembagaan Iptek diarahkan dalam bentuk kemampuan memberikan sum-

bangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, penyiapan masyarakat Indonesia dalam menyongsong kegiatan global yang maju dan modern, serta ketersediaan faktor yang diperlukan seperti SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, dan pembiayaan,” papar Agus. (ant)

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Fakih menilai Program Keluarga Harapan (PKH) belum signifikan dalam pengentasan kemiskinan. ‘’PKH belum memberikan dampak signifikan, bahkan sebaliknya dalam dua tahun terakhir angka kemiskinan justru meningkat,” katanya di di Jakarta, kemarin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014.

Ia mengusulkan agar PKH tidak lagi bertujuan untuk membuat ketergantungan masyarakat. Tapi, seharusnya menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat. ‘’Kementerian Sosial perlu memiliki skema program untuk menanggulangi dampak negatif, seperti ketergantungan masyarakat,” ucapnya. Menurut dia, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan program yang biasa saja. Sebabnya, kemiskinan adalah persoalan yang selalu menjadi momok, sehingga perlu langkah yang tidak biasa dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, PKH merupakan satu-satunya program yang dapat kurangi gakin. (ant)

Sekolah Harus Paham

Cara Mengelola Krisis JAKARTA - Praktisi kehumasan Dian Agustine Nuriman mengatakan saat ini fungsi humas di sekolah masih terabaikan dikarenakan posisinya yang dinilai kurang penting, padahal saat krisis terjadi maka peran humas menjadi sangat penting. ‘’Saat ini yang terjadi sekolah menempatkan humas secara mendadak, padahal ketika terjadi krisis di sekolah, individu yang menjadi humas tidak saja harus paham berkomunikasi, namun harus mengerti kondisi sekolah dengan sangat baik,” ujar Direktur Nagaru Communications itu dalam seminar “Peran Humas Sekolah dalam membangun Citra dan Mengatasi Krisis di Sekolah” yang digelar Universitas Darma Persada, di Jakarta, kemarin.

Pemahaman terhadap suatu krisis yang tidak ditangani secara terbuka akan berakibat buruk pada institusi yang bersangkutan. Umumnya, institusi tanpa pemahaman komunikasi yang baik umumnya akan berusaha menutupi krisis yang melandanya, atau berupaya menanganinya secara tertutup yang akibatnya justru akan mengundang lebih banyak kecaman. Sebaliknya, apabila suatu institusi mampu mengatasi krisis yang melanda dengan baik secara terbuka, mampu menerima kritikan yang dituju kepada institusi dengan lapang dada, kemudian berusaha mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, maka institusi tersebut akan lebih mudah mendapatkan

kembali kepercayaan publik. Dia memberi contoh kondisi krisis yang terjadi di institusi pendidikan seperti siswa yang mengalami kecelakaan, bencana, keracunan massal, kesurupan, guru bunuh diri hingga aksi kekerasan berujung kematian di sekolah. ‘’Tanpa pernah mempersiapkan institusi sekolah dengan kondisi-kondisi yang hadir mendadak, maka akan menyebabkan kepanikan dan menimbulkan tindakan tak terarah yang memperburuk kondisi yang ada,” terang dia. Untuk itu, menurut dia, diperlukan pelatihan dalam mengelola guru, siswa hingga staf menghadapi kemungkinan krisis yang akan terjadi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RAPAT KONSULTASI UU TERORISME - Kepala Bagian Politik Kerajaan Belanda Nico Schrmers (kiri) didampingi dua peneliti Lembaga Internasional Anti Terorisme Tanya Saja Mehra (tengah) dan Christophe Paul Lulus (kanan) menyampaikan temuan lembaganya dalam rapat konsultasi dengan Badan Legislasi DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Gautama Adi Kusuma :

Penyelenggara Pemilu Dituntut Menjaga Independensi PENYELENGGARA pemilu baik tingkat pusat maupun daerah dituntut menjaga etika dengan menjaga independensinya dan bebas dari kepentingan politik, bahkan bukan hanya penyelenggara pemilunya saja melainkan juga keluarganya yang harus ikut menjaga etika dan independensinya. Pakar kebijakan publik, lulusan Virginia Tech University, Gautama Adi Kusuma, menyampaikan hal itu menanggapi maraknya penyelenggara dan keluarga dari penyelenggara pemilu di Indonesia yang kerap masuk ke dalam ranah politik praktis disaat pemilu berlangsung. ‘’Etika pertama yang harus dijaga dari orang perorang pimpinan penyelenggara Pemilu baik itu Pilpres ataupun Pilkada adalah bersih dari niat masuk ke dalam politik praktis dan mencari keuntungan atas

politik praktis,” kata Gautama. Menurut dia, penguatan etika dan independensi itu akan mendorong penyelenggaraan pemilu baik itu pilpres atau pilkada menghindari sebuah industri politik yang dipenuhi oleh para pemain-pemain di internal KPU dan membuat para mafia politik menguasai kondisi perpolitikan di Indonesia. Di Amerika Serikat, negara yang sudah matang tingkat demokrasinya, lanjut Gautama, hal yang paling sakral dipegang adalah soal etika. Komisi

Pemilu Umum Amerika Serikat, yang disana disebut FEC (Federal Election Commision), amat tegas memegang etika. ‘’Pimpinan penyelenggara Pemilu tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak yang sedang bertarung dan mengambil keuntungan darinya, atau istri atau suami dari penyelenggara Pemilu hadir dalam kegiatan kampanye dan menyatakan dukungan politik kepada kandidat tertentu,” tegasnya. Ia menjelaskan, di Indonesia amat brutal dalam soal fatsoen atau etika politik. Ia mencontohkan seperti kejadian baru-baru ini di Kalimantan Tengah, ada gugatan PDIP yang menyatakan bahwa isteri dari Ketua KPUD yang menurut laporan PDIP ikut dalam kampanye salah satu kandidat dan diindikasi sebagai tim suk-

ses. ‘’Bila itu terjadi, dan bukti dari PDIP benar, ini harus jadi catatan tersendiri, seperti adanya Pilkada Ulang dan harus benar benar dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang dijamin kenetralannya,” kata Gautama. Karena bila tidak, tambah dia, maka preseden ini bisa jadi sumber niatan buruk para pelaku politik untuk menjadikan KPU sebagai alat intervensi baik itu politik uang ataupun iming-iming ikut masuk dalam kekuasaan. ‘’Maka dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus tegas dalam mengambil keputusan dan juga berhati-hati, bila indikasi permainan penyelenggaraan Pemilu, maka KPU akan jadi sasaran utama permainan politik dan ini amat bahaya,” tuturnya. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Kamis 18 Februari 2016

4

Dinilai Arogan

Dirut PDAM Bogor Dituntut Mundur BOGOR - Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Untung Kurniadi, diminta mundur dari jabatannya oleh para pegawai dan karyawannya. Pasalnya, para pegawai dan karyawan di perusahaan BUMD milik Pemda Kota Bogor itu mengaku, semenjak posisi Dirut PDAM Bogor dijabat oleh Untung Kurniadi para karyawan merasa tidak nyaman dan selalu tertekan atas sikap dan arogansi sang dirut yang selama ini gampang main pecat dan kerap berkata-kata kasar kepada karyawan. ‘’Kami bekerja selalu dibawah tekanan dan bayang bayang ketakutan atas sikap dan orogansi Pak Untung terhadap kami

para pegawai dan karyawan,” kata Koordinator Aksi, Abdul Rozak, dalam orasinya, di halaman Kantor Walikota Bogor, kemarin. Untuk itu Abdul Rozak bersama ratusan pegawai dan karyawan PDAM Bogor terpaksa datang (demo) meminta Walikota Bogor, Bima Arya, segera mengganti Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. “Kami minta Pak Wali segara bertindak dan mencopot Pak Untung Kurniadi dari posisi jabatannya sebagai Dirut PDAM Bogor,” desak meraka. Desakan tersebut terbukti karena Untung Kurniadi dianggap sudah tidak mampu bekerja sama dalam

membangun hubungan harmonis dengan para pegawai dan karyawannya. “Ada beberapa bukti dan fakta lain dari kesewenangan Pak Dirut pada pengambilan keputusannya tanpa mempertimbangkan asas kepatuhan pegawai maupun karyawan di PDAM Bogor,” ungkap Abdul Rozak. Bukti tersebut misalnya, dari tunjangan jasa kinerja dan produksi tahun 2015 dirut meningkat sebesar 218 persen, sedangkan pegawai hanya meningkat 10-13 persen. ‘’Pada Januari 2016 kemarin saja insentif Pak Dirut meningkat sampai 172 persen, sementara insetif kami para pegawai justru diturunkan,’’ katanya. (bas)

Wali Kota Tangerang

Laporkan Kinerja Kepada Warga

Suluh Indonesia/ant

UNJUK RASA - Ratusan karyawan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan aksi unjuk rasa di kantor PDAM Bogor, kemarin. Mereka menuntut Dirut PDAM Tirta Pakuan Bogor Untung Kurniadi untuk mundur dari jabatan karena kebijakannya dinilai otoriter dan tidak adanya penyesuaian gaji pegawai dari tahun 2013-2016.

TANGERANG - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah melaporkan hasil pembangunan selama kurun waktu 2015 kepada masyarakat di wilayah timur. Ia mengatakan, publikasi hasil pembangunan tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan serta program satu tahun ke depan. ‘’Biar masyarakat secara terbuka bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama satu tahun terakhir,” katanya. Adapun lima wilayah yang dilaporkan hasil pembangunannya meliputi Kecamatan Larangan,

Karang Tengah, Ciledug, Pinang dan Cipondoh. Dalam kegiatan itu dihadiri kader posyandu, para guru ngaji, amil dan marbot serta Ketua RT/ RW. Dirinya juga menjelaskan, laporan hasil pembangunan yang dikemas dalam safari pembangunan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan yang dilaksanakan. ‘’Jadi kalau di daerah lain punya Pameran Pembangunan atau Pameran Anggaran kita punya Safari Pembangunan yang sudah jalan hampir setiap tahun,” paparnya. Dijelaskannya, anggaran yang dialokasikan untuk lima daerah terse-

Koalisi Sampah Rekomendasikan

Kilas Gantung Diri Karena Stress DIDUGA stres, seorang pria bernama Amas Mashudin (48) ditemukan tewas gantung diri di dapur kost Kampung Lengkong Gudang RT 03/09 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, kemarin. Korban pertama kali ditemukan oleh istrinya Ngasripah (43) sekitar pukul 04.30 pagi. Kasubag Humas Polres Tangsel, AKP Mansuri kemarin mengatakan, saat itu istri korban bangun tidur, lalu keluar dan menuju dapur. Di dapur dia melihat suaminya sudah dalam keadaan tergantung di anak tangga. Saat itu, kondisi korban diprediksi sudah meninggal dunia dengan keadaan leher dililit kain warna merah. Korban juga masih mengenakan jaket parasit biru, kaos hijau dan celana pendek jeans yang dipakainya pada malam hari. Setelah dicek oleh petugas kepolisian yang datang ke lokasi, tidak ada tandatanda kekerasan. (nov)

3 TPA Dikelola Bersama BEKASI - Koalisi Persampahan Nasional merekomendasikan tiga Tempat Pembuangan Akhir sampah di wilayah Bekasi dan Jakarta dikelola secara terintegrasi. ‘’Pengelolaan sampah terintegrasi ini merupakan konsep TPA regional yang kita usung dan telah diadopsi Presiden Joko Widodo di Payakumbuh, Denpasar Bali, dan Banjarmasin,” kata Dewan Pembina Kapenas, Benny Tunggul, di Bekasi, kemarin. Menurut dia, TPA regional tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Alasan rekomendasi tersebut dilatarbelakangi penilaian pihaknya terhadap kinerja kepala daerah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi terhadap manajemen sampah yang gagal. Benny mengatakan, terdapat sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) sistem pengelolaan sampah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. ‘’Misalnya

di TPA Burangkeng milik Pemkab Bekasi yang sampai saat ini masih memanfaatkan manajemen sampah secara konvensional dengan metode ‘open dumping’ yakni diangkut, dikumpul dan dibuang. Artinya belum ada sistem pengelolaan yang ramah lingkungan,” katanya. Selain itu, sistem konstruksi di TPA Burangkeng ini belum mengadopsi geomembran di mana lahan dasar tumpukan sampahnya dilapisi karpet yang berfungsi mengantisipasi rembesan limbah air. (ant)

WNA Ditangkap Bareskrim BARESKRIM Polri menangkap seorang WNA Bangladesh berinisial MA di daerah Bogor, kemarinterkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol. Umar Fana di Mabes Polri Jakarta, kemarin mengatakan, rersangka MA sudah berada di rutan Bareskrim, dan masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut terhadap tersangka MA. Menurut Umar, MA merupakan buronan Polres Rote Ndao, Polda NTT yang dicari sejak 31 Mei 2015. Ia menyebut kasus ini bermula pada 31 Mei 2015, ada dua kapal yang mengangkut 65 imigran dengan tujuan New Zealand. Sebelum sampai ke tujuan, kapal tersebut terdampar di Pulau Rote. Setelah melakukan penyelidikan, Polres Rote Ndao yang menangani kasus ini. (ant)

Pengadaan Alat Damkar DINAS Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok mengaku tengah mengupayakan agar masyarakat Kota Depok dapat menyediakan alat pemadam api di tiap-tiap rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran yang tidak dapat diprediksi. Kepala Damkar Kota Depok, Yayan Arianto saat ditemui beberapa waktu lalu pada Forum OPD Damkar, kemarin mengatakan, untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran, masyarakat harus menyediakan alat pemadam api di rumah. Ia mengungkapkan hal itu dinilai penting dilakukan agar nantinya jika terjadi kebakaran Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dapat terbantu dalam memadamkan api. Mengingat Satlakar membutuhkan waktu tertentu untuk tiba di lokasi. Dalam hal ini, Yayan menambahkan, pihaknya tengah mempertimbangkan agar rumah tangga dapat alat tersebut. (jif)

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Suluh Indonesia/ant

PENEGAHAN KASUS IMPOR EKSPOR - Sejumlah tersangka diperlihatkan kepada publik saat press conference di Kantor bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin. Para tersangka ini ditangkap dari berbagai macam kasus kejahatan ekspor dan impor.

but pada 2015 yakni sebesar Rp125,1 miliar yang diperuntukkan untuk sembilan seperti pembangunan transportasi/jalan di 177 ruas, pembangunan saluran drainase di 51 ruas, pembangunan turap untuk 31 ruas, sarana pemerintahan sebanyak 15 unit, sarana pendidikan sebanyak 6 unit dan sarana kesehatan 22 unit, serta sarana olahraga sebanyak 5 paket, PJU, Taman dan RTH 12 paket dan juga 8 paket bedah rumah. ‘’Kalau lihat dari pendapatan PBB yang dibayarkan lima kecamatan tersebut, alokasi anggaran yang diberikan cukup besar,’’ katanya. (ant)

Dinkes Ajak Masyarakat

Aktifkan Pemberantasan Sarang Nyamuk BOGOR - Dinas Kesehatan Kota Bogor mengajak masyarakat untuk mencegah penyebaran demam berdarah dengue (DBD) dengan mengefektifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) seminggu sekali. ‘’PSN efektif untuk memberantas jentik nyamuk, berbeda dengan ‘fogging’ hanya untuk daerah yang endemik temuan kasus DBD, tidak membunuh jentik tapi hanya nyamuk dewasa,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah di Bogor, kemarin. Dijelaskannya, PSN hendaknya rutin dilakukan minimal seminggu sekali di setiap rumah oleh pemiliknya. Caranya adalah dengan 3M plus yakni menutup tempat penampungan air, menguras dan menyikat bank mandi, mengubur barang bekas seperti kaleng bekas, botol minuman, ban bekas maupun sampah yang memungkinkan air tergenang. ‘’Gunakan bubuk larvasida seperti abate ke dalam tempat penampungan air yang sulit dikuras seperti drum, toren, bak atau

kolam yang tidak beralaskan tanah dengan dosis satu sendok makan untuk 100 liter air,” katanya. Selanjutnya, memelihara ikan pemakan jentik, tidak menggantungkan pakaian, menggunakan kawat nyamuk, menggunakan repellent, dan memasang perangkap telur atau jentik nyamuk). ‘’Bila PSN dilakukan rutin oleh seluruh rumah minimal seminggu sekali, DBD bisa kita cegah bersama-sama,” katanya. Ia mengatakan Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melaksanakan pengasapan (fogging) pada wilayah yang terdapat kasus DBD atau berdasarkan diagnosa dari rumah sakit dan puskesmas dan dari hasil pemeriksaan penyelidikan epidemiologi (PE) yang ditemukan jentik di lokasi rumah penderita dan sekitarnya. ‘’Meskipun sudah di-’fogging’, seluruh warga tetap harus melaksanakan PSN,” katanya. Menurutnya, pengasapan sangat mencemari lingkungan dan akhirnya mencemari manusia. (ant)

Walikota-Wakil Walikota Depok Dilantik

Pesan Khusus Untuk Walikota Depok Terpilih MELALUI SK Mendagri Nomor 131.32-329 tahun 2016 tentang pengangkatan Wali Kota Depok dan SK Mendagri Nomor 131.32-330 tahun 2016 tentang pengangkatan Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna telah resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok untuk periode 2016-2021. Secara khusus, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan memberikan pesan kepada Idris dan Pradi. Aher, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih hendaknya mewujudkan suasana kota yang aman, nyaman, dan tertib. ‘’Landscape perkotaan untuk Kota Depok harus senantiasa diperbaiki dan diperhatikan secara serius se-

hingga tatanan kota bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat Kota Depok,” ungkap Aher, melalui keterangan resminya usai melantik 6 Kepala Daerah Kabupaten/Kota seJawa Barat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, kemarin. Aher menambahkan, pasca pelantikan ini Idris dan Pradi harus langsung bekerja untuk kelanjutan pemba-

ngunan di Kota Depok. Keseimbangan jumlah sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit, serta RTH harus turut menjadi program Idris dan Pradi. Selain itu, perlu juga penambahan gedung olahraga dan gedung pertemuan untuk masyarakat. ‘’Masyarakat membutuhkan ruang dan sarana pertemuan antar masyarakat, Pemkot Depok hendaknya dapat mengakomodir hal tersebut,” katanya. Menurut Gubernur yang sudah menjabat selama dua periode itu, Kota Depok memang membutuhkan gedung untuk pusat bisnis guna memperlancar roda perekonomian. Namun, ada baiknya perlu diimbangi dengan penyediaan sarana gedung. (jif)

Suluh Indonesia/jif

DILANTIK - Gubernur Jabar Ahmad Heriawan menyaksikan dua pejabat Pemkot Depok menandatangani naskah pelantikan di Gedung Merdeka Bandung, kemarin.

pini

Suluh Indonesia, Kamis 18 Februari 2016

Rakyat Tolak KPK Dilemahkan

F OKUS Kesadaran Etis Antikorupsi AMPAKNYA Presiden Joko Widodo memiliki nalar berpolitik sangat sederhana bahwa semakin kuat peran KPK semakin kuat pula pemerintahan yang dipimpinnya. Itu sebabnya dia menyatakan secara sederhana pula bahwa revisi UU KPK harus bertujuan memperkuat lembaga pembasmi kejahatan paling masif itu. Jika revisi itu bertujuan lain, Jokowi akan menangkisnya. Pertanyaannya: Kenapa Fraksi PDIP merupakan salah satu pengusul revisi UU KPK yang oleh publik dinilai melemahkan KPK? Jawaban hipotesis menarik. Manuver PDIP mengusulkan revisi UU KPK yang isinya melemahkan KPK itu tak lain adalah gebrakan PDIP untuk memberikan kesempatan bagi Jokowi meraih simpati publik. PDIP sengaja mengusulkan revisi UU KPK yang secara kasat mata mudah dibaca sebagai pelemahan KPK dengan tujuan agar Presiden melakukan koreksi atau menolak usulan tersebut. Jika hipotesis itu benar, betapa mubazirnya manuver politik seperti itu. Dari segi kepentingan publik, tak ada yang dirugikan. Toh pada akhirnya UU KPK tidak jadi direvisi dan KPK tidak jadi dilemahkan. Namun, PDIP tak perlulah bermain-main politik senaif seperti itu. Para pengambil keputusan politik di PDIP perlu menyaksikan bahwa karena pola permainan politik yang seperti itu, energi anak bangsa terkuras karenanya. Berbagai elemen masyarakat sipil dan antirasuah di berbagai daerah berjuang dengan berbagai cara, mengeluarkan tenaga dan dana berdemonstrasi menentang pelemahan KPK akibat ulah politisi pengusul revisi UU KPK itu. Ini yang mungkin tak diperhitungkan oleh politisi PDIP. Berpolitik akhirnya hanya untuk, dalam bahasa metaforik, kucing-kucingan. Dengan kata lain, berpolitik adalah untuk mempermainkan simpati rakyat. Alangkah eloknya jika kader PDIP, baik yang duduk di legislatif maupun di lembaga lain sebarisan dan sepikiran untuk tegas dalam soal yang sangat serius seperti pemberantasan korupsi. Penguatan KPK harus mutlak menjadi salah satu tujuan primer politik seperti yang sudah jadi tekad Jokowi. Tak perlulah politisi PDIP berwacana tentang revisi KPK selain untuk memperkuatnya. Jika draf revisi yang diusulkan oleh FPDIP semula berisi poin-poin untuk memperkuat KPK dan dalam perjalanan pembahasannya memperlihatkan perubahan tren sehingga malah melemahkan KPK, PDIP saat itu juga selayaknya melakukan jumpa pers untuk menyatakan menarik diri dari dukungan semulanya atas revisi KPK. Jika ada wacana untuk membubarkan KPK dalam 12 tahun mendatang, seperti yang sempat mengemuka di media massa, politisi PDIP perlulah menjadi garda terdepan untuk menolak wacana pembubaran itu. Dengan sikap tegas dan tidak bermain-main dalam penguatan KPK, PDIP akan menjadi ikon sebagai parpol paling konsisten dan tak mainmain dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Dasar-dasar atau landasan sikap untuk konsisten melawan dan memberantas korupsi sudah dibangun oleh PDIP dengan ditandai pembentukan KPK pada saat pemerintahan dipimpin Megawati Soekarnoputri, pendiri dan pemimpin puncak PDIP. Tekad Megawati untuk membersihkan partainya dari koruptor juga sudah jelas. Katanya, begitu mendengar kadernya sudah masuk daftar orang yang akan ditangkap KPK, kader itu dianggapnya tak punya harapan lagi. Sinyal dari Megawati seperti ini akan membingungkan publik bila masih ada politisi PDIP yang berwacana tentang revisi UU KPK yang isinya justru dapat memperlemah lembaga itu. Dengan demikian, politisi PDIP sudah saatnya mengalihkan perhatiannya untuk memecahkan masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah para pemimpin bangsa. Persoalan berat yang dihadapi rakyat seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, intoleransi, radikalisasi, rendahnya daya kompetisi menghadapi persaingan di tingkat regional, rendahnya kualitas lulusan pendidikan di Tanah Air perlu perhatian ekstra politisi PDIP. ***

T

Bang D

el

DPR terus menggalang dukungan untuk melakukan revisi guna melemahkan KPK

Biar leluasa bermain-main ...

5

ADAGIUM klasik “Vox Populi, Vox Dei” yang berarti “Suara Rakyat, Suara Tuhan” kerap dikumandangkan di negara demokratis, khususnya menghadapi isu yang berkaitan dengan rakyat banyak, misalnya pro dan kontra revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini kembali menghangat. Pro dan kontra tersebut setidaknya dapat dilihat di petisi “online” change.org berjudul “Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK” dengan inisiator Suryo Bagus, alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Indonesia Corruption Watch yang sudah mengumpulkan lebih dari 58 ribu tanda tangan hingga Minggu (14/2). Ada dua tuntutan petisi tersebut yaitu Ketua DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK dan mencabut UU KPk dari rencana legislasi DPR serta Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi UU KPk karena revisi tersebut bukan hanya melemahkan KPK tapi membunuh harapan dan asa ratusan juta penduduk Indonesia yang terus bermimpi Indonesia bebas Korupsi. Sikap ngotot sebagian anggota dewan yang notabene wakil rakyat menimbulkan pertanyaan tentang motif dan tujuan revisi. Jika dicek ke rakyat setidaknya dari petisi chànge.org, sebagian besar justru menolak revisi. Jadi kepentingan siapa yang diwakili agar dilakukan perubahan. Revisi UU KPK sendiri mengalami tarik-ulur yang alot dalam pembahasannya karena meski dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, namun hingga akhir masa sidang tahun tersebut, pembahasan revisi tidak kunjung dilakukan. Saat rakyat menilai bahwa pembahasan tidak akan kembali dilaksanakan, pada 26 Januari 2016 DPR menyepakati revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra selaku partai oposisi yang menolak Revisi UU KPK. Dalam rapat harmonisasi Baleg DPR pada 1 Februari 2016 ada 45 anggota DPR dari 6 fraksi yang menjadi pengusul Revisi UU KPK. Namun pada rapat paripurna DPR pada 13 Februari 2016 batal karena ada dua fraksi yang tegas menolak revisi UU KPK yaitu Fraksi Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Fraksi PKS juga menolak melanjutkan revisi UU KPK bila revisi akan melemahkan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, F-PKS setuju revisi apabila pemerintah kompak dan konsisten membahasnya bersama-sama dengan DPR. Sikap tiga fraksi itu membuat beberapa fraksi lainnya berpikir

Oleh Desca Lidya Natalia

Indikator punya menunjukkan 66,5 persen warga cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi, namun hal ini tidak berlaku terhadap sikap Presiden terhadap rencana revisi UU KPK. Ketika dikaitkan dengan rencana revisi tersebut, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK. ulang sehingga paripurna DPRD ditunda hingga 18 Februari 2016. Menyoroti adanya konflik kepentingan dalam tubuh Badan Legislasi (baleg) DPR yang diketuai oleh politisi Partai Gerindra Sareh Wiyono yang merupakan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sareh pernah tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK pada pertengahan 2014 lalu yaitu kasus suap kepada hakim pengadilan Tipikor Bandung terkait korupsi Bansos yang menyeret mantan Walikota Bandung Dada Rosada. Apalagi, empat butir isu dalam revisi UU KPK sangat rawan karena sangat potensial mengintervensi independensi KPK. Empat perubahan yang disoroti misalnya soal kewenangan penyadapan KPK yang tertera pada pasal 12A yang menyebutkan bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan izin tertulis dari Dewan Pengawas sehingga pimpinan KPK meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan. Kedua, kehadiran Dewan Pengawas yang diatur dalam pasal 37A-D sebagai adalah lembaga nonstruktural berjumlah 5 orang yang pemilihan dilakukan Presiden

dengan tugas melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dan DPR. Ketiga, KPK berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tipikor (pasal 40). Keempat, penyelidik dan penyidik KPK hanya dapat berasal dari Polri yang diangkat dan diberhentikan pimpinan KPK atas usulan Kapolri (pasal 43 dan pasal 45). Substansi empat hal itu terang benderang justru melemahkan KPK dan sistem pemberantasan korupsi, tidak ada nalar dan itikad baik di dalamnya, justru sebaliknya. Pendapat Ketua DPR bahwa revisi itu untuk menguatkan pemberantasan korupsi tidak punya alasan untuk dipercayai justru karena substansi empat hal itu,” kata mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas. Secara khusus, Busyro menyoroti pembatasan kewenangan KPK yang hanya boleh menangani kasus tipikor dengan nilai kerugian negara minimal Rp25 miliar. Tidak ada nalar hukumnya dan tidak realistis. Korupsi makin masif, mulai dari puluhan juta hingga triliunan, minimal angka Rp1 miliar (seperti UU KPk saat ni) adalah angka yang realistis, kenapa Rp25 miliar yang tidak ada rasionalitasnya?.. Selanjutnya mengenai kewenangan penyadapan, Busyro melihat bahwa anggota DPR sangat khawatir mengenai kewenangan tersebut. Sedangkan mengenai Dewan Pengawas, Busyro menilai hal itu tidak perlu dibentuk dan cukup meningkatkan kewenangan Penasihat KPK. Sejumlah tokoh pun pernah mendatangi KPK untuk memberikan dukungan yaitu menolak revisi UU KPK. Menurut Todung, karena indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah, maka revisi UU KPK bahkan tidak perlu dibicarakan. Kalau persepsi korupsi kita sudah mencapai 50 ke atas kita boleh bicara soal revisi UU KPK.

Menurut Todung, Presiden Jokowi dapat menyatakan ketidaksetujuanya kepada revisi UU KPK dengan tidak ikut berpartisipasi dalam pembahasan revisi UU KPK. Sedangkan pakar hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa KPK harus terus didukung sebagai lembaga. KPK sebagai lembaga yang secara moril terus didukung karena merupakan lembaga, yang kita harapkan mampu berantas korupsi. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra yang ikut memberikan dukungan juga menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi UU KPK. Saldi pun mendorong agar Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap terhadap revisi UU KPK ini. Kepuasan Publik Lebih lanjut, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan revisi UU KPK karena akan melemahkan instansi penegak hukum tersebut. Ada 54 persen (responden) menjawab akan memperlemah. Ini pernyataan umum, lebih dari separuhnya menganggap memperlemah. KPK sendiri mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat sebesar 79,6 persen disusul lembaga Kepresidenan yang hanya mendapat 79,2 persen. Kemudian, Kepolisian 68,9 persen, Pengadilan 57,9 persen, DPR 48,5 persen dan Partai Politik 39,2 persen. Indikator punya menunjukkan 66,5 persen warga cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi, namun hal ini tidak berlaku terhadap sikap Presiden terhadap rencana revisi UU KPK. Ketika dikaitkan dengan rencana revisi tersebut, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK. Penyebabnya, dalam survei yang dilakukan terhadap 1.550 responden tersebut, tingkat kepuasan masyarakat yang mengetahui sikap presiden terhadap rencana revisi UU KPK cenderung menurun jika dibandingkan dengan yang tidak mengetahui. Hal tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat yang mengetahui kasus itu jelas menolak revisi UU KPK. Jadi pilih mana, menjaga kepercayaan rakyat dengan memperkuat KPK atau memuaskan wakil rakyat dengan memperlemah KPK ?. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Budaya Masyarakat Indonesia Masih Kental Aksi Kekerasan BEBERAPA bulan yang lalu kita dihebohkan oleh stasiun televisi yang mengabarkan adanya gerakan penolakan Bobotoh masuk ke Jakarta oleh suporter Persija atau Jakmania dalam laga final antara Persib vs Sriwijaya VC di Gelora Bung Karno. Siaga 1 yang dilakukan aparat keamanan mungkin menjadi hal yang meyakinkan bahwa Polisi sangat siap untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk. Kesigapan aparat kemanan sangat luar biasa dan terlihat mantap dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian. Saya rasa ini semua adalah sesuatu yang sangat serius namun ada hal yang lebih serius dibalik perseteruan antara Bobot-

oh dan Jakmania. Pengamanan siaga 1 itu adalah seperti sesuatu yang sangat berbahaya. memang suporter Jakmania sudah menunjukkan aksi anarkis sesuai kapasitasnya sebagai sipil. Namun pikiran saya tertuju pada suatu tempat yang kosong tanpa pengamanan bahkan longgar untuk suatu kegiatan yang penting. Entah kegiatan apa. Saya hanya menerka saja sebagai masyarakat awam. Sebab kita sama-sama paham bahwa tawuran adalah salah satu kebudayaan anak muda Indonesia yang terus ada hingga hari ini. Sebab musababnya pun kadang tidak ada. Abi Fatihah Jakarta

Rakyat Indonesia Belum Lepas dari Perbudakan? SUDAH pernah media mengangkat berita tentang ada praktek perbudakan dalam suatu rumah mewah UKM yang mempekerjakan buruhnya dengan cara yang tidak manusiawi. Namun akhirnya kasus ini hilang begitu saja tanpa pemberitaan lebih lanjut tentang jaringan yang melakukan perbuatan keji itu. Apakah sudah dihukum sesuai hukum yang berlaku atau bagaimana? entahlah. Indonesia masih belum aman dari perbudakan. Cobalah tengok disekitar kita ada perusahaan keluarga yang melakukan aturan semaunya. Tidak ada aturan jam kerja yang sehat untuk karyawan. Karyawan bekerja seperti kuda bahkan lebih. Disalah satu perusahaan yang

tidak saya sebutkan namanya. Ada perusahaan keluarga yang kebetulan etnis tertentu yang merajai perekomian Indonesia. Telah melanggar peraturan Depnaker karena ada karyawatinya cuti melahirkan hanya diberi waktu dua bulan. Padahal seharusnya tiga bulan. Pemerintah mungkin sudah sangat sibuk. Jadi pasti sangat butuh bantuan do’a agar mampu menyelesaikan persoalan yang terus bertumpuk ini. Saya sarankan pemerintah harus berhenti memaksakan diri memikul tanggung jawabnya yang berat itu. Jika memang sudah tidak mampu lagi. Lebih baik terus terang. Sinto Kemanggisan, Jakarta

Semoga Kondisi Jalanan yang Rusak Berkurang MASIH ditemukan keadaan jalan yang membahayakan di ruas jalan kota Jakarta. Proses perbaikan yang menurut saya terkesan main-main dan sangat lama. Ada guratan yang berbahaya di aspal yang hendak diperbaiki di sekitar jalan Daan Mogot tepatnya di lampu merah perempatan Green Garden bawah fly over pesing. Bekas guratan di aspal yang terkena air hujan dapat menggelincirkan sepeda motor. Mungkin hal ini tidak berarti apa-apa bagi mereka yang bermobil. Di jalan Puri menuju lampu merah Puri perempatan ada jalan yang sedang diperbaiki. Saya bersyukur karena area ini rawan banjir. Saya melihat ada niat baik dari pemerintah yang fokus untuk

mengantisipasi banjir dari musim penghujan yang segera datang. Jakarta masih terseok-seok untuk menjadi kota yang modern. Saya rasa Jakarta akan tidak pernah mengalami kota yang modern jika yang dimaksud ingin seperti New York, Singapura, bahkan Kuala Lumpur atau Bangkok. Hal ini karena terlalu gawat keadaan masyarakat yang sudah terlanjur mengandalkan Jakarta sebagai pusat Ekonomi. Terlalu lama Pemerintah mencari jalan keluar atas masalah ini. Tak menemukan juga jalan keluar. Karena mereka terlalu mengandalkan teori-teori asing. Alamsyah K Meruya Ilir, Jakarta Barat

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 18 Februari 2016

6

Thomas Indonesia Bidik

Juara Grup C Kualifikasi

Suluh Indonesia/ant

TERANCAM BATAL - Para pemilik klub saat melakukan pertemuan membahas pelaksanaan Indonesia Super Competition (ISC) di Jakarta. ISC yang melibatkan klub-klub ISL terancam batal karena belum mendapat restu dari Tim Transisi.

Tak Direstui Tim Transisi

ISC Terancam Batal JAKARTA - Penyelenggaraan Indonesia Super Competition (ISC) terancam batal karena belum mendapat restu dari Tim Transisi. Kompetisi yang akan diikuti klub-klub ISL dan diprakarsai PT Liga Indonesia (PT LI) tersebut sulit digelar, mengingat Tim Transisi tetap konsisten tak mau ada kompetisi. “ISC itu tidak jelas, pasti tidak akan kami kasih rekomendasi. Saya mau bicata dulu untuk itu,” ungkap anggota Tim Transisi Cheppy Wartono Di Jakarta, kemarin. Tentunya sikap Tim Tran-

PABBSI

Siapkan Atlet Berjenjang JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi dan Berat Seluruh Indonesia (PB PABBSI) kedepan sudah menyiapkan program untuk melahirkan atlet berjenjang. Langkah ini dilakukan Ketua Umum PB PABBSI, Rosan P Roeslani yang baru saja dilantik Ketua KONI Pusat, Tono Suratman, sehingga Indonesia tak selalu bertumpu pada atlet andalan yang ada untuk menghadapi perhelatan multi event. “Kita ingin adanya proses berkepanjangan sehingga atlet terus tercipta, apalagi tidak selamanya kita mengandalkan atlet yang ada saat ini,” kata Rosan usai pelantikan di Kantor KONI Pusat Jakarta, kemarin. Rencananya Rosan dan kepengurusannya telah menyiapkan program kedepannya, dengan mempersiapkan berbagai perhelatan kejuaraan mulai dari level junior serta remaja di seluruh Indonesia. “Kami ingin menggali potensi daerah, selain itu kami juga akan mempersiapkan program jangka panjang seperti sport science, nutrisi, kualitas pelatih hingga lokasi latihan yang representatif hingga 2020,” jelasnya. Terkait SEA Games 2017 dan Asian Games 2018 nanti, Rosan sudah mempersiapkan bagi para atlet dalam pelatnas, termasuk juga melakukan renovasi besarbesaran lokasi latihan. “Kita renovasi untuk memberikan kenyamanan pada semua atlet yang menjalani pelatnas, khususnya menghadapi Olimpiade tahun ini,” ujar Rosan. Angkat besi dalam Olimpiade nanti telah meloloskan tujuh atlet yang terdiri dari lima putra dan dua putri. (pts)

sisi ini menjadi tembok besar yang sulit dilewati para klub, setelah beberapa kali sebelumnya mencoba kerap gagal. Apalagi ISC menjadi harapan terakhir klub merasakan atmosfer kompetisi. Keseriusan para klub sendiri terlihat dari persiapan klub dalam merekrut pemain. Menanggapi hal ini, Sekrtaris Umum PT Sriwijaya Optimis Mandiri selaku pengelola Sriwijaya FC Faisal Mursyid mengaku sangat menyayangkan pernyataan Cheppy Wartono, apalagi ISC

saja masih dalam pembahasan dan belum dalam tataran eksekusi. “Sesama klub ISL baru akan membahasnya pada 26 Februari nanti. Tentu kami menyesalkan pernyataan Tim Transisi karena masih tataran konsep sudah divonis tidak akan dikasih rekomendasi. Padahal kami bentuk tim saat ini kan sasaran utama ke ISC meski durasi kontraknya menyusaikan per even,” tukas Faisal. Hal yang sama juga dikatakan Direktur Teknik Semen Padang Asdian, dimana pem-

bentukan tim saat ini merupakan upaya Semen Padang agar eksis di ISC, dan sebagai tahapannya akan mengikuti Piala Gubernur Kaltim. “Bahkan kami datangkan 3 pemain asing asal Brasil untuk perkuat tim. Rencananya mereka tidak langsung kami kontrak tapi kami lihat dulu kualitasnya di Piala Gubernur Kaltim. Jika skil bagus, per Maret nanti kami kontrak mereka untuk perkuat tim sekalian sampai ISC. Tapi jika ISC terancam batal ya kami kihat kondisi ke depan dulu,” ujar Asdian. (pts)

JAKARTA - Tim Thomas Indonesia membidik gelar juara grup C dalam turnamen kualifikasi Piala Thomas yang berlangsung di Hyderabad, India setelah meraih dua kemenangan atas Maladewa dan Thailand. “Kami akan menurunkan pemain yang kami anggap paling siap dan sesuai menghadapi pemain Taiwan,” kata Ketua Kontingen Indonesia utuk turnamen kualifikasi Piala Thomas-Uber Achmad Budiharto di India seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam siaran pers kepada Antara di Jakarta, kemarin. Babak penyisihan grup C turnamen kualifikasi itu menyisakan pertandingan terakhir bagi tim Indonesia. Tim Merah-Putih akan bertemu dengan tim Taiwan yang juga punya dua kemenangan atas Maladewa dan Thailand. Tim Thomas Indonesia mempertimbangkan catatan pertemuan setiap atlet dengan para pemain Taiwan sebelum berlaga dalam pertandingan terakhir yang akan berlangsung pada pukul 16.30 waktu setempat. “Saya berharap Indonesia mengambil satu poin pada tunggal putra dan dua poin dari ganda putra. Semoga para pemain kita dapat tampil lebih baik menghadapi Taiwan,” kata Manajer Tim Indonesia Rexy Mainaky. Rexy menilai penampilan para pemain pada pertandingan menghadapi Thailand, Selasa (16/2), cukup baik. Hanya faktor angin yang masih menjadi kendala bagi para pemain Indonesia. Hembusan angin di Stadion Gachibowli, menurut Rexy, mengakibatkan posisi shutlecocks tidak stabil dan akibatnya para pemain kesulitan untuk melakukan pukulan-pukulan yang akurat. “Para pemain sebenarnya lebih diuji dalam strategi. Bagaimana mereka bisa keluar dari tekanan saat dalam posisi tidak menguntungkan. Itu bagus sebagai persiapan menghadapi Taiwan,” kata Rexy. (ant)

Pembangunan Sirkuit

Jakabaring Gunakan Dana Swasta JAKARTA - Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan pembangunan sirkuit baru di Jakabaring, Sumatera Selatan, akan menggunakan dana yang berasal dari konsorsium swasta. “Kalau ditanya anggarannya dari mana, bukan dari APBN, dan kata Pak Alex (Gubernur Sumatera Selatan) itu dari konsorsium, bisa dari sponsor atau swasta,” ujarnya di Kemenpora, Jakarta, Rabu. Pengumpulan dana melalui pihak swasta dilakukan karena terdapat beberapa kesepakatan yang ditetapkan pemerintah ketika Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor MotoGP 2017, salah satunya

adalah tidak diperkenankan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait dengan konsorsium tersebut, menurut Gatot, ketika bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi beberapa waktu lalu, Alex Noerdin tidak merinci mekanisme konsorsium yang akan dibuat pihaknya untuk mengumpulkan dana pembangunan sirkuit. Namun, Pemerintah Sumatera Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi biaya pengadaan lintasan balap yang bakal digunakan untuk ajang balapan motor bergengsi dunia tersebut. “Oleh karena itu, untuk proses berikutnya, kami minta kepada Pak Alex untuk menyampaikan surat resmi pengajuan

kepada Presiden dan Menpora, karena kemarin baru omongan saja,” tambahnya. Sebelumnya, Kompleks Jakabaring, Sumatera Selatan, dirancang menjadi lokasi pembangunan sirkuit baru yang akan digunakan untuk perhelatan MotoGP 2018. Kompleks Jakabaring akhirnya ditetapkan pemerintah setelah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan kesiapannya menyediakan tanah milik Pemerintah Sumsel seluas 120 hektare yang siap dijadikan lintasan kejuaraan balap motor bergengsi dunia itu. Walaupun sudah mendapatkan lokasi sirkuit baru untuk 2018, namun pemerintah belum menetapkan lokasi balapan untuk 2017. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 18 Februari 2016

7

Clippers Bantah

Kabar akan Lepas Griffin

Suluh Indonesia/ap

BANTAH RUMOR - Los Angeles Clippers membantah rumor terkait masa depan Blake Griffin dengan menegaskan pemain depan yang sedang cedera itu masih tetap bersama tim Wilayah Barat ini.

WASHINGTON - Pelatih klub bola basket NBA Los Angeles Clippers Doc Rivers membantah rumor terkait masa depan Blake Griffin dengan menegaskan pemain depan yang sedang cedera itu masih tetap bersama tim Wilayah Barat ini, Selasa (Rabu WIB). Hari Kamis merupakan batas waktu transfer dan dengan masih cederanya Griffin, kalangan media berspekualisi bahwa pemain All-Star empat kali itu akan dilepas Clippers. “Saya telah katakan kepada Anda bahwa kami tidak menjual Blake,” kata Rivers menjelang latihan tim. “Menurut saya semua orang juga ingin menanyakan hal itu., Dapat saya katakan bahwa semua itu tidak benar,” tambahnya. Griffin absen sejak 26 Desember lalu karena cedera otot kaki dan patah tangan karena berkelahi dengan seorang manajer perlengkapan Clippers bulan lalu. Insiden itu berlanjut pada skorsing empat pertandingan untuk Griffin yang berlaku efektif setelah ia pulih. Secara pribadi Griffin Selasa lalu sudah menyatakan sangat menyesal. “Hal ini menjadi beban pikiran saya tiap hari. Sekarang sudah berlalu, dan saya mendapat sanksi. Saya kini menatap ke depan dan berharap dapat kembali ke lapangan bersama rekan-rekan setim saya,” katanya. Griffin akan tetap di bangku cadangan saat Clippers kembali dari sesi All-Star untuk menjamu San Antonio, Kamis mendatang. Clippers yang kini mencatat rekor menang-kalah 35-18 dan berada di urutan empat klasemen Wilayah Barat, telah melaju 18-5 tanpa Griffin. (ant)

Cavani Tunjukkan

Kemampuan Taklukkan Chelsea PARIS - Pemain pengganti Paris St Germain pengganti Edinson Cavani, yang sering dikritik media Prancis karena kurang tajam di depan gawang, merespons dengan gayanya untuk mendapatkan kemenangan 2-1 atas Chelsea di pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Selasa (Rabu WIB). Pemain depan asal Uruguay, yang mencetak gol hanya sekali di Liga Prancis (Ligue 1) tahun ini, menembakkan tendangan dari sudut yang sempit melewati kiper Thibaut Courtois di menit ke-78, setelah John Obi Mikel sebelumnya menyamakan kedudukan atas gol Zlatan Ibrahimovic di akhir babak pertama. Kemenangan itu tidak mengejutkan pelatih PSG Laurent Blanc, yang memasukkan Cavani menggantikan Lucas empat menit sebelum ia mencetak gol. “Saya tidak mengomentari karena ia mencetak gol malam ini, saya selalu mengatakan Eddy adalah pemain yang bisa mencetak gol,” kata Blanc saat konferensi pers. “Dia akan melalui periode yang sulit jadi saya berharap itu akan kembali mem-

berinya kepercayaan dirinya.” PSG menyingkirkan Chelsea dengan gol tandang pada babak yang sama tahun lalu setelah The Blues menang musim sebelumnya di perempat final. Ini merupakan kekalahan pertama Chelsea di 13 pertandingan sejak pelatih asal Belanda Guus Hiddink mengambil alih kursi pelatih dari Jose Mourinho yang dipecat, tetapi mereka masih mempunyai peluang di Stamford Bridge pada 9 Maret. Dengan kapten yang menginspirasi Chelsea John Terry absen karena mengalami cedera otot paha, Branislav Ivanovic beralih menjadi pemain belakang sepenuhnya untuk menjaga pusat pertahanan dan mengenakan ban kapten. Marco Verratti mulai dimainkan untuk PSG setelah baru saja pulih dari cedera pangkal paha, sementara Blanc memilih untuk memainkan Marquinhos di sisi kanan pertahanan yang biasanya di tempati Serge Aurier, yang mendapat skors karena menghina Blanc dan beberapa rekan satu timnya.

Chelsea memiliki kesempatan terbaik di pertengahan babak pertama saat sundulan striker Diego Costa yang berada pada posisi bebas masih bisa ditepis kiper PSG Kevin Trapp hingga menyentuh mistar gawang. Ibrahimovic, yang diusir ke luar lapangan di London pada tahun lalu dan mendapat kartu kuning pada Selasa, memecah kebuntuan enam menit sebelum turun minum dengan tendangan bebas rendah berbelok melewati Courtois, setelah menyentuh tumit Obi Mikel, yang melakukan pelanggaran kepada Lucas asal Brazil. Tapi Chelsea membalas sebelum turun minum ketika Costa melakukan tendangan sudut mengarah ke Mikel, yang kemudian menguasai bola sebelum menciptakan gol pertamanya dalam 14 bulan terakhir. Lucas digantikan pada menit ke-74 oleh Cavani yang akhirnya memiliki dampak langsung, menerima umpan sempurna dari Angel Di Maria di sebelah kanan dan ia selanjutnya mencetak gol dengan tembakan rendah melewati kaki Courtois. (ant)

Suluh Indonesia/ap

SELEBRASI - Striker PSG Edinson Cavani melakukan selebrasi usai mencetak gol kemenangan timnya atas Chelsea pada legpertama babak 16 besar Liga Champions di the Parc des Princes stadium, Paris kemarin.

Ko Target Pertahankan Gelar SYDNEY - Pegolf peringkat pertama dunia putri asal Selandia Baru Lydia Ko membuat target utama mempertahankan gelar turnamen Tur LPGA pekan ini di Australia Terbuka setelah tahun lalu menyingkirkan pegolf Korsel Jang Ha-Na. Ko, yang menjadi pegolf nomor satu dunia termuda — putra atau putri — tahun lalu berusia 17 tahun, masuk ke turnamen Australia Terbuka setelah pekan lalu dia memenangi Selandia Baru Terbuka. “Saya berharap semuanya lancar,” kata Ko yang berharap bisa berprestasi di 2016, sambil mengatakan bahwa prestasi yang dibuatnya datang lebih cepat dari yang dia perkiraSuluh Indonesia/ap

TARGET JUARA - Lydia Ko melihat hasil pukulannya pada turnamen Tur LPGA. Ko menargetkan meraih juara setelah tahun lalu menyingkirkan pegolf Korsel Jang Ha-Na.

Jaksa Geledah

kan. “Ini sangat menyenangkan, saya merasa senang di sana,” tambahnya. Ko yang sempat absen pada turnamen musim pembukaan Bahamas Classic, sekarang harus berjuang menampilkan permainan terbaiknya untuk memenangi turnamen berhadiah total 1,3 juta dolar AS Australia Terbuka. “Para pesaing bermain hebat, setiap kali mereka bisa mencetak skor lebih rendah,” kata Ko. “Saya tahu untuk bersaing dengan para pegolf hebat maka saya butuh bermain solid, di sini lapangan sulit, green juga tidak gampang, bunker berada di tempat yang sempurna, ini menjadi tantangan tersendiri,” tambahnya. Tahun lalu Ko menang di Australia dengan memimpin dua pukulan, dan mampu menahan penantang Amy Yang dari Korsel dengan skor yang ketat. (ant)

Kantor Renang Korsel Terkait Korupsi SEOUL - Petugas kejaksaan hari Rabu menggeledah kantor-kantor federasi renang Korea Selatan (KSF), terkait dugaan kasus korupsi di kalangan pengurus cabang olahraga tersebut. Juru bicara Komite Olimpiade Korea Selatan (KOC) mengatakan, kejaksaan Distrik Tengah Seoul mengirim petugas untuk menggeledah kantor KSF di Seoul dan tempat lainnya. “Kantor-kantor KSF saat ini diperiksa oleh para investigator. Kami tidak diperbolehkan masuk,” kata jurubicara itu seraya menambahkan bahwa kantor KSF berada di gedung yang sama dengan kantor KOC. Komputer dan dokumen-

dokumen di kantor tersebut ikut disita dalam penggeledahan itu. Penggeledahan tersebut hanya dua hari setelah kementerian olahraga Korea mengatakan bahwa mereka akan menghentikan subsidi bagi organisasi renang nasional dan menuduh pejabat di unit tersebut melakukan penggelapan uang. Kementerian mengatakan federasi renang diduga memalsukan dokumen-dokumen dan mengambil uang dari biaya latihan atlet. Terkait penyelidikan kasus korupsi di Korsel, subsidi untuk cabang olahraga lainnya, termasuk menembak dan berkuda, juga dipotong, kata kantor berita Yonhap. (ant)

JAKARTA

KINI...

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

PASANG IKLAN

CEPAT LAKU Hanya

Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771

(021) 5357602

Pasang Iklan Baris

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi

G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Kamis 18 Februari 2016

8

Oknum Polisi Memperkosa

Divonis Penjara 10 Tahun TERNATE - Brigadir Pol Nifran AD alias Ipan (29) divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh majelis hakim PN Ternate, Maluku Utara, karena terbukti memperkosa seorang anak berusia 13 tahun. Ketua Majelis Hakim Ehster Siregar saat membaca vonis menyatakan anggota Brimob Polda Malut itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Selain dihukum pidana badan, Nifran dibebankan membayar denda senilai Rp1,5 miliar subsider enam bulan kurungan dan diwajibkan membayar biaya perkara senilai Rp5 ribu.

‘’Terdakwa diketahui bertugas selama 10 tahun itu, dijerat pasal 76D, jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” katanya. Bahkan, kata Ehster, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam dan dapat mengakibatkan rusaknya masa depan korban. Dia mengatakan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih berusian 13 tahun yang seharusnya dilindungi, perbuatan terdakwa tidak terpuji dan terdakwa sebagai penegak hukum yang seharusnya melindungi dan

mengayomi masyarakat. Sementara hal meringankan terdakwa belum pernah di hukum, bersikap sopan, mengaku terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya. Tim kuasa hukum terdakwa dan JPU Kejati Malut Abdul Rahman masih pikir-pikir mengajukan banding ke PT Malut terkait vonis itu. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dengan tuntutan 14 tahun pidana oleh jaksa. Nifran beserta keluraga tidak bisa berbuat apa-apa hanya pasrah sambil menangis. (ant)

Bocah Tewas

Usai Minum Susu Sampel SITUBONDO - Petugas kepolisian di Situbondo, Jawa Timur mengamankan barang bukti berupa sisa susu cokelat yang diduga menjadi penyebab keracunan hingga menyebabkan bocah perempuan Abel Tri Astuti (10) meninggal dunia. ‘’Kami mengamankan barang bukti sisa makanan susu cokelat kemasan kecil yang dikonsumsi oleh Abel Tri Astuti, warga Desa/Kecamatan Banyuputih,” ujar Kapolsek Banyuputih AKP Aryo Pandanaran di Situbondo, kemarin. Selain itu, katanya, pihaknya juga menyita sejumlah sampel susu cokelat dalam kemasan kecil itu dari toko tem-

pat korban membeli. Aryo mengatakan setelah meminta keterangan dari saksi, meninggalnya anak dari pasangan suami istri Buroto (53) dan Misyati (45) ini berawal saat keluarga korban membawa putrinya ke tukang pijat di Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, pada Senin (15/2) malam. Korban, kata dia, meminta membeli susu cokelat dalam kemasan kepada orang tuanya. Korban menuju toko tidak jauh dari rumah tukang pjjat tersebut. ‘’Keterangan orang tuanya, Abel membeli sendiri ke toko itu seharga Rp2.000 mendapatka empat bungkus.

Per bungkusnya seharga Rp500. Malam itu dikonsusi tiga bungkus dan satunya dibawa pulang,” katanya. Menurut Kapolsek, sampai di rumahnya korban mual-mual dan pusing hingga pada Selasa (16/2) pagi sekitar pukul 05.00 WIB, korban mengeluarkan cairan dari hidungnya. Mantan Kepala Bagian Operasi (KBO) Reskrim Polres Situbondo, ini menjelaskan pagi itu Buroto dan Misyati membawa korban rumah sakit di Asembagus, Situbondo. Namun, bocah perempuan itu tidak tertolong. (ant)

Suluh Indonesia/ant

GENANGAN WADUK JATIGEDE - Warga mengevakuasi sisa genteng rumah ditengah genangan Waduk Jatigede, Desa Sukamenak, Kabupaten Sumedang, kemarin. Curah hujan yang tinggi membuat kampung dalam area genangan lebih cepat tergenang air dan warga harus pergi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Tersambar Petir

Tiga Warga Tewas PURWOKERTO - Tiga warga Desa Wanadri, Kabupaten Banjarnegara dilaporkan meninggal dunia akibat tersambar petir, kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarnegara Catur Subandrio. ‘’Selain itu, tiga orang lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka berat dan satu orang luka ringan akibat sambaran petir itu. Anggota kami saat ini sedang berada di lokasi untuk melakukan ‘assessment’,” katanya di Purwokerto, kemarin. Dia mengakui bahwa

wilayah barat Banjarnegara, khususnya Kecamatan Bawang, sempat terjadi hujan lebat disertai petir pada Rabu siang. Oleh karena itu, dia mengimbau warga untuk mencari tempat berteduh yang aman jika terjadi hujan lebat yang disertai petir sehingga dapat terhindar dari musibah. Terkait kondisi cuaca yang sering terjadi hujan lebat, dia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kejadian atau bencana yang menonjol di Banjarnegara. ‘’Alhamdulillah belum ada, baru kejadian ter-

sambar petir ini saja,” katanya. Saat dihubungi secara terpisah, Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Banjarnegara Andri Sulistyo mengatakan bahwa berdasarkan hasil “assessment” di lapangan, peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB saat terjadi hujan lebat yang disertai petir di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang. ‘’Saat itu, korban yang bekerja di perkebunan Blok Cacar yang seluruhnya warga Desa Wanadri RT 01 RW 11 sedang beristirahat di sebuah gubuk karena

terjadi hujan lebat yang sertai petir. Akan tetapi tiba-tiba ada petir yang menyambar mereka,” katanya. Akibat sambaran petir itu, kata dia, tiga orang meninggal di lokasi kejadian, yakni Slamet (30), Suryati (35), dan Muhayat (47). Sementara tiga orang lainnya, lanjut dia, mengalami luka berat sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Islam Banjarnegara. ‘’Tiga korban luka berat terdiri atas Hedi (30), Sawen (40), dan Sarni (48), sedangkan korban luka ringan bernama Hadi Turyono (51). (ant)

Mantan Walikota Makassar

Dituntut Delapan Tahun Penjara Suluh Indonesia/ant

GARUT-SUMEDANG TERPUTUS - Tim SAR gabungan membantu warga menyebrangi jalan yang digenangi air Waduk Jatigede di Darmaraja, Sumedang, kemarin. Kawasan tersebut merupakan area genangan yang seharusnya tergenang setelah jalur pengganti Lingkar Jatigede selesai dibangun, akibatnya jalur penghubung Sumedang-Malangbong (Garut) terputus.

Wali Kota Dumai

Lanjutkan Proyek Air Bersih PEKANBARU - Wali Kota Dumai Provinsi Riai Zulkifli AS menyatakan siap untuk melanjutkan proyek air bersih yang sebelumnya terhambat setelah dia tak terpilih lagi menjadi pemimpin Dumai di periode kedua (2010-2015). ‘’Air bersih tetap kita lanjutkan proyeknya,” kata Zul AS usai dilantik menjadi bupati periode 20152020 di Kediaman Gubernur Riau di Pekanbaru, kemarin. Zul AS yang sempat menjabat sebagai Wali Kota Dumai periode 2005-2010, namun gagal kembali maju untuk periode 2010-2015 dari lawannya Khairul Anwar-Agus Widayat.

Sebelumnya ketika menjabat, dia mencoba untuk mewujudkan proyek multiyears air bersih yang akan dialiri ke rumah-rumah warga. Itu karena selama ini, lanjut dia, di Dumai air bersih menjadi hal yang langka. Kebanyakan masyarakat di kota pesisir itu, harus membeli air bersih dengan harga yang cukup tinggi. Namun ketika pimpinan tertinggi di Kota Dumai diambil alih oleh Khairul Anwar-Agus Widayat, proyek multiyears tersebut terhenti. Zul AS menyatakan, pihaknya akan mewujudkan ke-

JAKARTA - Mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dituntut 8 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun 2007-2013. ‘’Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Arief Sirajuddin selama 8 tahun dan pidana

denda sejumlah Rp300juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 bulan,” katanya. Selain itu, Ilham Arief juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti hingga Rp5,05 miliar yang terhitung sebagai kerugian keuangan negara. ‘’Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp5,05 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan penga-

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

Pol Air di Langsa impin Komandan Kapal, Iptu Antonius Trias K dan didukung personil Polres Langsa sedang melakukan patroli dan melihat sebuah kapal yang sedang menangkap ikan yang masuk wilayah Indonesia. Antonius menyatakan, kronologis kejadian, Kapal Lory3018 melaksanakan patroli di sekitar perairan Aceh di Kota Langsa. ‘’Kemudian kami menurunkan perahu karet dan menemukan kapal yang mencurigakan. Kami periksa nahkoda dan ABK-nya yang semuanya berasal dari Thailand,” katanya. Dari hasil penggeledahan didapatkan dokumen kapalnya

berasal dari Malaysia sehingga patut diduga melangar Pasal 85/93 ayat 2 dan 4 UU No.45 tahun 2009. Kasus tersebut akan dilimpahkan ke PSDKP Idi, Kabupaten Aceh Timur untuk penyidikan lebih lanjut melalui Satpolair Langsa. Sedangkan untuk penindakan peledakan kapalnya menunggu putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum, katanya. Dikatakan, barang bukti berupa, kapal, ikan hasil pencurian sebanyak 2 ton, pukat harimau dan tersangka CP (39) ES (37), SJ (38), dan PC (52). (ant)

wa tidak memberikan teladan yang baik dan tidak mendukung pemberantasan korupsi, terdakwa tidak berterus terang, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidanga,” tambah jaksa Ali. Akibat perbuatannya, Hengky Widjaja cq PT Traya dan PT Traya Tirta Makassar sejumlah Rp40,339 miliar sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp45,844 miliar. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

inginan masyarakat Dumai untuk dapat menikmati air bersih secara gratis. ‘’Saya komitmen untuk melanjutkan proyek air bersih demi masyarakat,” katanya. Zul AS ketika dilantik dengan wakilnya Eko Suharjo tampak mengenakan pakaian dinas wali kota, putih-putih. Masing-masing tampak di dampingi isteri tercinta. Pada pelantikan tersebut, terdapat empat pasangan kepala daerah yang telah memenangi Pilkada serentak pada 9 September tahun lalu. (ant)

Tangkap Kapal Malaysia LANGSA - Dit Pol Air Baharkam Polri saat patroli dengan Kapal Lory 3018 menangkap kapal berbendera Malaysia di perairan Aceh, Selasa (16/2) dini hari, karena diduga melakukan pencurian ikan. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol T Saladin saat dihubungi di Banda Aceh, Selasa membenarkan penangkapan kapal berbendera Malaysia dengan nomor lambung PKFB 1035 GT 56 pada pukul 02.00 WIB. Kapal berawak 4 orang yang berasal dari Thailand itu ditangkap sekitar 40 mil di perairan Kota Langsa, Aceh. Kapal Lory-3018 yang dip-

dilan memperoleh hukum tetap,” katanya. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, tambahnya, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. ‘’Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 tahun. Sebagai Walikota Makassar dua periode, terdak-

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629