Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 18 Januari 2017
No. 13 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Buronan Interpol Ditangkap DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, menangkap seorang warga negara India buronan Interpol tadi malam, Senin, 16 Januari 2017. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno mengatakan buron tersebut ditangkap pukul 20.07. “Warga negara India tersebut tiba dengan penerbangan Air Niugini PX394 dari Port Moresby, Papua Nugini,” kata Agung dalam keterangan resminya, kemarin. Berdasarkan data Imigrasi, buron tersebut berinisial VM. Pria 29 tahun itu lahir di Delhi, ibu kota India, pada 12 Agustus 1987. Imigrasi pun menahan paspor milik VM yang berlaku hingga 11 November 2024. Saat ini, menurut Agung, VM masih
ditahan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. VM masuk daftar cekal Imigrasi karena masuk dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan lembaga kepolisian internasional tersebut. Agung mengatakan VM masuk daftar pencarian orang Interpol dengan kategori red notice atau warned notice. “Karena kasus cheating and forgery (penipuan dan pemalsuan),” Agung menjelaskan. Mittal Vinay (29) asal India ditangkap petugas Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Senin (16/ 1) pukul 20.07 Wita. Pasalnya Mittal merupakan buronan Interpol terkait kasus penipuan dan pemalsuan. Selanjutnya ia diamankan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG LANJUTAN - Terdakwa kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU Jatim, Dahlan Iskan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda, Sidoarjo, kemarin. Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan lima saksi.
Pemberantasan Pungli
Tidak Boleh Kendor
Suluh Indonesia/ant
REFORMASI HUKUM - Menko Polhukam Wiranto (kanan) berdiskusi dengan Seskab Pramono Anung (kiri) saat memaparkan evaluasi dan fokus reformasi bidang hukum Jakarta, kemarin. Pemerintah mengevaluasi upaya reformasi bidang hukum tahap I, antara lain kinerja Saber Pungli, dll.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak boleh kendor meski sudah ada tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) yang sudah dibentuk. “Saya minta pemberantasan pungli tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti apalagi dan harus dikerjakan sehingga rakyat makin mendapatkan dampak positifnya,” kata Presiden Jokowi saat pembukaan rapat terbatas (ratas) lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Pada 11 Oktober 2016, Presiden mencanangkan pa-
ket reformasi hukum yang berisi tiga hal yaitu penataan regulasi, reformasi lembaga penegak hukum dan pembangunan budaya hukum. Presiden Jokowi saat itu juga membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas praktik pungli yang dibawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. “Saya juga ingin mengingatkan agar pemberantasan pungli harus diikuti dengan pembenahan bersifat sistemik sehingga pelayanan jadi lebih berkualitas. Artinya setelah kita menyelesaikan punglinya, langsung masuk ke sistemnya. Perbaikan sistemnya harus masuk, pembenahan
sistemnya harus masuk dan pemberantasan publik harus semakin cepat, semakin baik, semakin berkualitas dan bukan sebaliknya,” tambah Presiden. Ia mencontohnya agar Polri mempercepat dan memperbaiki pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan penanganan tilang yang cepat dan memperluas pelayanan berbasis “online”. “Juga agar segera kita terapkan model pembayaran non tunai melalui perbankan,” tegas Presiden. Dalam ratas itu juga dibahas agar ada pembenahan si sek-
tor hulu regulasi. “Saya ingin menegaskan kembali reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait layanan publik tapi juga ke hulu terkait pembenahan aspek regulasi, pembenahan aspek prosedur dan untuk itu saya minta pembenahan aspek regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini,” tambah Presiden. Hingga saat ini, sudah lebih dari 40 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di beberapa daerah yakni di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Jawa Barat, Surabaya, dan Jakarta. Salah satunya adalah OTT terhadap lima pegawai Kementerian Perhubungan. (ant)
Presiden Janji
Segera Evaluasi Aturan Yang Tidak Sinkron Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan mengevaluasi sejumlah peraturan yang tidak sinkron dan yang dapat menciptakan multitafsir. Presiden Jokowi saat pembukaan rapat terbatas (ratas) lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Presiden Jakarta, kemarin mengatakan, perlu ada evaluasi terhadap aturan yang tidak sinkron satu dengan yang lain yang cenderung membuat urusan menjadi berbelit-belit dan menimbulkan mulitafsir serta justru melemahkan daya saing kita
dalam kompetisi global. Aturan-aturan itu dinilai juga tidak sesuai dengan semangat Pancasila danUU 1945. “Saya pernah menyampaikan berkali-kali bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara peraturan, dan bukan negara undang-undang artinya perlu ada evaluasi atau ‘review’ atas berbagai peraturan perundang-undangan agar se-
jalan dengn jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional kita,” tambah Presiden. Selanjutnya, kementerian dan pemerintah daerh juga diminta agar saat membuat regulasi baru tidak boleh menjadikannya sebagai proyek tahunan. “Tapi diperhatikan betul agar aturan itu memiliki landasan yang kuat baik secara konstitusional, sosiologis maupun bersifat visioner,” tambah Presiden. Presiden meminta agar dibuat penataan basis data peraturan perudang-undangan dengan manfaatkan sistem teknologi informasi. “Dilakukan penataan ‘data base’ peraturan perudang-undangan, manfaatkan sistem teknologi informasi yang berkembang saat ini untuk mengembangkan layanan elektronik regulasi atau e-regulasi,” jelas Presiden. Reformasi hukum ini juga sejalan dengan fokus pemerintah pada 2017 untuk mengatasi soal kesenjangan sosial termasuk ketimpangan akses untuk memperoleh keadilan. “Masih banyak kelompok masyarkat kita, masyarakat marjinal yang belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum untuk memperjuangkan keadilan,” katanya. Pada Juni 2016 lalu, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Ribuan perda itu meliputi perda yang menghambat investasi di daerah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JARINGAN INTERNASIONAL - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (kanan) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menunjukkan barang bukti saat rilis kasus narkoba di RSPolri Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus narkoba jaringan internasional dengan mengamankan lima tersangka.
Jika Dihadiri Presiden
Menteri Boleh Pidato Tujuh Menit JAKARTA - Sekretariat Kabinet menerbitkan surat yang menetapkan agar meneri, kepala lembaga, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri hanya punya waktu masimal 7 menit saat berpidato dalam kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. “Kalau pada acaraacara yang menghadirkan presiden seyogyanya para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian, melaporkan apa yang harus dilakukan, bukan malah bero-
rasi, berpidato di depan presiden. Itu kan tidak layak,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Sebabnya adalah Presiden Jokowi adalah presiden yang tidak mau bertele-tele. “Presiden ingin langsung pada substansinya, pada inti persoalan,” tambah Pramono Sedangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan surat edaran itu bertujuan agar para pejabat negara terse-
but tidak bertele-tele. “Kan memang untuk menertibkan acara, supaya tidak bertele-tele. Presiden itu kan waktunya terbatas, acaranya banyak. Kalau kemudian tidak ada pembatasan pidato nanti presiden mendengarkan berjam-jam bagaimana?” ujar Wiranto di tempat yang sama. Dalam surat tertanggal B750/Seskab/Polhukam/12/ 2016 mengenai Ketentuan Sambutan Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kegiatan yang dihadiri Presiden, terdapat dua
aturan saat berpidato di hadapan Presiden. “Sambutan pada suatu kegiatan yang dihadiri Presiden untuk meperhatikan ketentuan sebagai berikut (a) Agar materi sambutan langsung memaparkan dan terbatas pada isu pokok kegiatan yang dimaksud; (b) penyampaian sambutan tersebut paling lama 7 menit,’’ katanya. Surat itu dikeluarkan pada 23 Desember 2016 yang ditandatangani Seskab Pramono Anung. (har)
K ta
Suluh Indonesia, Rabu 18 Januari 2017
2
Kilas Residivis Narkoba Ditembak PETUGAS Polda Metro Jaya menembak seorang residivis kasus narkoba Bryan alias KB (29) saat dilakukan pengembangan di daerah Karawang, kemarin. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Nico Afinta di Jakarta, kemarin mengatakan, petugas mengambil tindakan tegas karena pelaku melakukan perlawanan. Nico menjelaskan awalnya petugas menerima informasi adanya transaksi transaksi narkoba di wilayah Hayam Wuruk dan Cengkareng Jakarta Barat. Polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli sehingga menangkap tersangka Bryan dan Aminuddin alias Pelor (30) dengan barang bukti narkoba. Selanjutnya, polisi mengembangkan jaringan narkoba tersebut ke Karawang namun Bryan melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas. Tersangka meninggal dunia saat diberikan pertolongan di RS Polri Kramatjati. Nico mengungkapkan Bryan pernah divonis tiga kali dalam kasus narkoba. (kmb)
154 Kendaraan Ditindak SEBANYAK 154 kendaraan roda dua, empat dan trailer terjaring razia yang digelar Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Utara di sejumlah ruas jalan. Dari jumlah tersebut, 18 kendaraan roda empat di antaranya diganjar sanksi derek. Kepala Sudinhub Jakarta Utara, Benhard Hutajulu mengatakan, ratusan kendaraan ini terjaring dari hasil razia yang digelar sejak Senin (16/1) hingga dini hari tadi. . Ia menjelaskan, dalam razia ini petugas menyisir kendaraan ke sejumlah ruas jalan rawan parkir liar. Antara lain, Jalan Boulevard Kelapa Gading, RE Martadinata, Semper Raya, Mangga Dua, Yos Sudarso dan Cilincing Raya. Razia ini dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Benhard merinci, dari154 unit kendaraan yang terjaring razia, 84 di antaranya ditilang, 27 roda dua dan 16 roda empat dicabut pentil, sembilan unit truk trailer disetop operasi dan 18 roda empat diderek. (kmb)
Penertiban Parkir Liar KERICUHAN mewarnai penertiban parkir liar di depan hotel yang terletak di Jalan Cilacap, Kelurahan Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Petugas keamanan hotel menghalangi laju mobil derek yang ingin membawa kendaraan hasil penertiban. Petugas keamanan hotel mendatangi bagian kemudi mobil derek untuk mengambil kunci. Melihat itu, petugas dengan sigap menahan aksinya. Adu mulut pun tidak terhindari. Ketegangan baru mereda saat pihak kecamatan dan beberapa petugas Dinas Perhubungan DKI memberi penjelasan kepada manajemen hotel dan pemilik kendaraan yang berhamburan keluar gedung. Paris Limbong, Camat Menteng mengatakan, pihaknya telah sering memberikan imbauan kepada pengelola tempat usaha yang ada di wilayahnya. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
BALIHO PILKADA DKI JAKARTA - Pejalan kaki melintas di depan Baliho bergambar tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dukungan dan sukseskan Pilkada DKI Jakarta di kawasan Jalan TB. Simatupang, Jakarta, kemarin. KPU DKI Jakarta memasang baliho tersebut untuk menghimbau warga untuk mengikuti Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang.
Kasus Bank DKI Jakarta
Mantan Direktur Ditahan JAKARTA - Kejati DKI Jakarta tidak tertutup kemungkinan menetapkan tersangka baru dugaan korupsi pemberian pemberian fasilitas kredit kepada PT Likotama Harun senilai Rp268 miliar pada 2013 oleh Bank DKI Jakarta. “Semuanya tergantung dari hasil penyidikan. Kalau ternyata dalam hasil penyidikan ada ter-
sangka baru, pasti akan ditindaklanjuti,” kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Masyhudi di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan tiga mantan direktur Bank DKI Jakarta selama 20 hari ke depan terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT
Likotama Harun senilai Rp268 miliar pada 2013. Ketiganya saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang selama 20 hari ke depan. Ketiga direktur itu, Eko Budiwiyoni (mantan Dirut Bank DKI), Mulyatno Wibowo (mantan Direktur Pemasaran Korporasi Bank DKI), dan Gusti Indra Rahmadiansyah (mantan
pimpinan Divisi Risiko Kredit). Ia menambahkan saat ini berkas dugaan korupsi kredit fiktif tersebut sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Kasus tersebut bermula saat Bank DKI Jakarta memberikan fasilitas kredit kepada PT Likotama Harum untuk kredit modal kerja untuk pengerjaan tiga proyek.
Proyek tersebut, pembangunan jembatan Selat Rengit, Riau sebesar Rp21 miliar, pelabuhan kawasan Dorak, Selat Panjang, Riau Rp83,5 miliar, gedung RSUD Kabupaten Kebumen Rp94,2 miliar, dan pengadaan konstruksi bangunan sisi utara di Kabupaten Paser, Kalimatan sebesar Rp389,9 miliar. (kmb)
Wilayah Rawan Tawuran
Jaktim Aktifkan Ronda Malam PEMERINTAH Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur, mulai mengaktifkan ronda malam untuk mengantisipasi tawuran antar warga, seperti yang terjadi di kawasan rel kereta api Klender, kemarin. Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, tawuran antar warga dari wilayah Kelurahan Cipinang, Jatinegara Kaum, Pulogadung dan Kelurahan Klender, Duren Sawit seolah sudah jadi tradisi itu, sebenarnya sudah tak pernah terjadi lagi
sejak satu setengah tahun lalu. “Baru kemarin terjadi lagi. Kita belum tahu pasti penyebabnya, tapi akan kita kaji sehingga bisa disimpulkan apa langkah antisipasi yang tepat,” katanya di Jakarta, kemarin. Agar tawuran tidak kembali terjadi, lanjut Bambang, pihakn-
Di DKI Jakarta
Suluh Indonesia/ant
JARINGAN INTERNASIONAL - Empat dari lima tersangka ditunjukkan saat rilis kasus narkoba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus narkoba jaringan internasional dengan mengamankan lima tersangka.
Warga Sebut
Harga Tiket KM Express Mahal JAKARTA - Harga tiket Kapal Motor Express Bahari 3B yang baru diluncurkan pekan lalu, dinilai masih terlalu mahal oleh warga Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan. Ketua Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, Muammar Khadafi, meminta tarif kapal yang melayani rute Pelabuhan Sunda Kelapa - Pulau Tidung tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga. Menurut dia, jika dilihat dari kondisi kapal, kelayakan dan kecepatannya, harga tiket sebesar Rp 75.000 hingga Rp
125.000 yang dikenakan kepada wisatawan memang cukup wajar. Namun, untuk warga Kepulauan Seribu tarif tersebut masih terlalu mahal. Dia meminta, PT Pelni selaku operator memberi keringanan kepada warga dengan memberlakukan harga tiket khusus. “Kami minta PT Pelni menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi warga, atau bisa disiasati dengan keringanan harga khusus bagi warga Pulau Seribu,” ucap Muammar di Jakarta, kemarin. Menanggapi permintaan
warga, Marketing PT Pelni, Winda Roszety mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kementrian Perhubungan RI, selaku pemilik kapal. “Kami operator, dan akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pemilik kapal,” ujarnya. KM Express Bahari 3B yang melayani rute Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu maupun sebaliknya resmi dioperasikan untuk melayani rute Kepulauan Seribu. (kmb)
Penegakan Hukum Harus Tegas JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penegakan hukum yang tegas oleh Kepolisian di Ibukota. Tindakan provokasi harus segera ditindak, sehingga tidak menyebabkan konflik. “Aparat keamanan harus berjalan tegak lurus, tidak boleh kalah dengan para pelanggar hukum yang ingin membuat situasi Ibukota tidak kondusif,” ujar Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, saat rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Terlebih, lanjut Prasetio, saat ini semakin dekat dengan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. “Kami juga mengajak seluruh pihak termasuk tim paslon yang bertanding di dalam Pilkada DKI 2017, untuk turut serta mencerdaskan warga. Jangan kita diprovokasi, sehingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di Jakarta,” ujarnya. Sementara Wadir Intelkam Polda Metro Jaya, AKBP Dwi Indra Maulana mengajak semua pihak turut andil dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. (kmb)
ya memerintahkan Satpol PP untuk menggiatkan patroli bersama unsur tiga pilar. Lurah dan camat juga diminta lebih aktif turun ke lapangan dan merangkul tokoh masyarakat untuk meredam bentrok antar warga. “Mulai malam ini kita akan coba aktifkan ronda malam. Kita berlakukan sampai suasana kondusif,” tandasnya. Kecamatan Tebet bersama dengan TNI/Polri dan tokoh masyarakat, sepakat memberlakukan jam malam bagi warga RW 04, Kelurahan Manggarai, guna mengantisipasi
terjadinya kembali tawuran antar warga. Camat Tebet, Mahludin mengatakan, usai peristiwa tawuran yang terjadi dua hari terakhir, warga dilarang berkerumun di atas pukul 22.00. “Nggak boleh nongkrong di taman atau di pinggir jalan sampai jam 22.00. Sesuai kesepakatan, warga yang masih kedapatan nongkrong di atas jam 22.00 akan dibubarkan polisi,” ungkap Mahludin. Dikatakan Mahludin, kepolisian telah mengantongi nama sejumlah pemuda. (kmb)
DPRD Panggil Pengelola ABC Mall JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memanggil pengelola Ancol Beach City (ABC) Mall. Hal ini untuk memintai keterangan terkait banyaknya pelanggaran dalam pengelolaan gedung tersebut. “Dalam waktu dekat kami minta segera dijadwalkan. Kami juga panggil PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pihak yang melakukan kerjasama,” ujar Meity Magdalena, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, kemarin. Maksud pemanggilan ini, kata Meity, agar lebih transparannya penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola. Pasalnya pengelola melakukan over kontrak ke pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Pembangunan Jaya Ancol. Direktur Utama PT Pemban-
gunan Jaya Ancol, Paul Tehusijarana mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pengelola ABC Mall bertemu langsung Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk melakukan dialog. “Kami akan segera fasilitasi untuk dilakukan dialog dengan mereka,” katanya. Komisi C DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pembangunan Jaya Ancol, guna mendapatkan penjelasan mengenai laporan keuangan 2016. “Kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan mengenai laporan keuangan tahun 2016,” ujar Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta. Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol, Paul Tehusijarana mengaku, saat ini laporan keuangan belum disusun. (kmb)
Metr politan
Suluh Indonesia, Rabu 18 Januari 2017
3
PKH Diklaim
Paling Efektif Turunkan Angka Kemiskinan MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan kinerja sebagai program sosial yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada
Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016. “Artinya ada penurunan sekitar 250.000 penduduk miskin di Indonesia. Data dari BPS tersebut akan menjadi referensi bagi banyak kementerian serta daerah,” kata Mensos. Sebelumnya, tambah Khofifah, Maret 2016 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen. Penurunan mencapai 500.000 penduduk miskin. Khofifah menerangkan dampak positif lain dari PKH adalah adanya 600 ribu keluarga penerima manfaat yang telah “lepas” dari status miskin menjadi sejahtera. Ratusan ribu keluarga tersebut kemudian dirujuk ke program pemberdayaan lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah gencar melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu kartu keluarga sejahtera (KKS). Kartu itu memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang bisa menampung bansos. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KARTU POS MUNIR UNTUK PRESIDEN - Sejumlah aktivis KontraS membawa Kartu Pos Munir untuk diserahkan ke Kementerian Setneg di Jakarta, kemarin. Ribuan Kartu Pos Munir yang ditandatangani oleh berbagai kalangan masyarakat dari 20 kota ini adalah bentuk keprihatinan dan protes atas sikap pemerintah yang mengelak menjalankan perintah putusan Komisi Informasi Pusat untuk segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Munir kepada khalayak umum.
Reformasi Hukum
Berikan Rasa Aman JAKARTA - Seskab Pramono Anung mengungkapkan bahwa paket reformasi hukum yang dilakukan pemerintah dapat memberikan rasa aman dan nyaman masyakarat. “Inti ratas (rapat terbatas) hari ini adalah menjawab pertanyaan masyarakat, (bagaimana) memberikan rasa aman terutama kepada para pelaku dunia usaha,” kata Pramono sebelum ratas lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Presiden, Jakar-
ta, kemarin. Pada 11 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencanangkan paket reformasi hukum yang berisi tiga hal, yaitu penataan regulasi, reformasi lembaga penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum. Presiden Jokowi saat itu juga membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas praktik pungli di
bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.“Tim saber pungli merupakan produk dari reformasi hukum tahap pertama, sudah berjalan dan dirasakan efek jeranya, misalnya perjalanan barang Surabaya-Jakarta tadinya harus melalui berbagai tahapan pungli, sekarang kan sudah tidak ada lagi pungli ini,” kata Pramono. Salah satu hal yang akan
dilanjutkan dalam paket reformasi hukum adalah perbaikan pelayanan publik seperti pembuatan SIM, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan paspor. “Pelayanan publik masih ada kekurangan dan itu yang perlu dilakukan terobosan,” kata dia. Pada bagian lain, Pramono menyatakan kondisi politik Indonesia sudah stabil, hanya memang ada pihak yang ingin memaksakan kehendak. “Presiden melalui Kapolri, Panglima
TNI, dan jajaran penegak hukum lainnya akan mengambil langkah tegas bagi siapa pun yang katakanlah menganggu jalannya roda ekonomi bangsa ini. Kita tidak boleh disandera oleh siapa pun,” kata Pramono. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan toleransi sebagai hal yang tak terbantahkan karena bangsa Indonesia dilahirkan sebagai multikultur dan multietnik. (ant)
Pemerintah Sampaikan
Evaluasi Reformasi Hukum
Suluh Indonesia/ant
TIMSEL KOMISIONER KPU-BAWASLU - Timsel komisioner KPU-Bawaslu Betti Alisjahbana (kiri) dan Harjono menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Kedatangan timsel komisioner KPU-Bawaslu itu untuk meminta bantuan KPK dalam menelusuri rekam jejak calon komisioner KPU-Bawaslu periode 2017-2022.
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan evaluasi paket reformasi hukum tahap pertama yang meliputi pemberantasan pungutan liar (pungli), penyeludupan, pemindahan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pelayanan publik berbasis elektronik. “Saat ini presiden sudah memerintahkan kami masuk ke dalam reformasi hukum tahap dua. Tapi kami tentu ingin menyampaikan evaluasi reformasi hukum tahap 1, mana yang sudah selesai, mana yang belum, mana yang perlu dilanjutkan,” kata Wiranto. Wiranto mengemukakan itu dalam konferensi pers setelah menghadiri rapat terbatas (ra-
Wuryanta :
Lembaga Penyiaran Khusus Parpol Sebaiknya Ditunda JAKARTA - Pengamat komunikasi Universitas Paramadina Eka Wenats Wuryanta menilai rencana pengaturan lembaga penyiaran khusus partai politik dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebaiknya ditunda karena dapat merusak demokrasi di Indonesia. “Mungkin dari sisi pendidikan politik ada nilai positif. Namun, dalam demokrasi di Indonesia yang masih seperti ini, destruktifnya akan sangat tinggi. Lebih baik ditunda dulu,” kata Eka di Jakarta, kemarin. Menurut Eka, lembaga penyiaran khusus bagi partai politik akan menimbulkan permasalahan, apalagi bila lembaga penyiaran tersebut menggunakan frekuensi publik. Bila pun lembaga penyiaran khusus bagi partai politik diperbolehkan, Eka menilai peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi harus sangat ketat. “Bisa dipahami bila partai politik merasa perlu memiliki media untuk mengartikulasi pesan-pesan politiknya. Namun, itu harus diatur dengan sangat ketat,” tuturnya. Terkait dengan latar belakang munculnya wacana lembaga penyiaran khusus bagi partai politik, Eka menduga hal itu disebabkan kecemburuan sejumlah elit politik yang tidak bisa memanfaatkan media sebagai sarana untuk mengartikulasikan pesan secara optimal. Di sisi lain, beberapa televisi milik konglomerat media yang juga merupakan politisi kerap digunakan untuk kepentingan politik pemiliknya. “Fakta itu sebenarnya sudah merusak demokrasi Indonesia. Seharusnya itu diatur dan dibatasi, bukan malah semakin dibuka lebar-lebar,” katanya. (ant)
tas) lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Presiden Jakarta, Selasa. Pada 11 Oktober 2016, Presiden mencanangkan paket reformasi hukum yang berisi tiga hal yaitu penataan regulasi, reformasi lembaga penegak hukum dan pembangunan budaya hukum. “Mengenai saber pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar), ternyata sudah mendapatkan sambutan yang sudah cukup baik dari masyarakat. Terbukti laporan yang diterima satgas pungli di pusat selama lebih kurang 2 bulan ini kira-kira 22 ribu (laporan),” tambah Wiranto. Laporan itu diterima melalui laman internet (website/laman), SMS maupun menghubungi
pusat layanan (call center). “Artinya masyarkat betul-betul mendukung kegiatan ini. Sebagian besar laporan itu langsung ditindaklanjuti instansi lembaga pelayanan publik yang menangani langsung,” jelas Wiranto. Dari laporan-laporan bentuk tindak lanjutnya adalah penerapan sanksi adminsitrasi, sanksi hukum maupun tindakan lainnya. “Ada 81 OTT (Operasi Tangkap Tangan) di berbagai instansi pemerintah, terutama yang menyangkut pelayanan publik. ‘’Itu menunjukkan betul-betul ada kesungguhan pemerintah untuk memberantas pungli yang nyata-nyata membebani masyarakat kecil,’’ katanya. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Rabu 18 Januari 2017
4
Muspida Kota Bogor Berinergi Untuk Raih Adipura UNSUR Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota Bogor, Jawa Barat saling bersinergi dalam rangka mewujudkan impian meraih penghargaan Adipura di tahun 2017.
Suluh Indonesia/ant
PEMBANGUNAN UNDERPASS - Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan underpass di lintasan rel kereta api Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kemarin.
Dukungan dan sinergitas ini disampaikan Kodim 0606/Kota Bogor, Letkol Inf M Albar dan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Suyudi Ario Seto, Selasa, yang siap mendukung Pemerintah Kota Bogor untuk meraih Adipura. “Pemerintah Kota Bogor sudah bergerak luar biasa untuk mewujudkan Adipura, kami jajaran Polresta Bogor dan TNI siap mendukung dan mengamankan ikhtiar ini,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Suyudi Ario
Seto. Menurut Suyudi, dari hasil pantauannya di lapangan, sedikitnya ada tiga hal yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Kota dalam mewujudkan Bogor yang bersih, nyaman serta aman. Yakni, pembenahan di pasar-pasar tradisional, dan penataan transportasi. “Pasarpasar tradisional perlu dibenahi, karena menjadi lokasi munculnya PKL,” kata Suyudi. Sementara itu, lanjutnya, penataan transportasi teruta-
ma angkutan umum yang berdampak pada kemacetan, karena prilaku angkot yang suka ‘ngetem’ sembarangan, serta jumlahnya yang melebihi kapasitas. “Yang ketiga pembenahan parkir liar. Ketiga hal ini, pasar, kemacetan dan parkir liar, perlu dilakukan pembenahan,” katanya. Selain tiga hal tersebut, lanjut Suyudi, memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Bogor untuk tidak membuang sampah sembarangan tempat perlu terus digerakkan. Melihat kondisi di lapangan, banyak tempat sampah yang disediakan tetapi minimnya kesadaran masyarakat, sampah masih ditemukan
disembarangan tempat. “Kualitas sumber daya manusia perlu diperkuat, tertib membuang sampah pada tempatnya. Perlu dipikirkan aturan khusus yang dapat menindak masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” katanya. Menurut Suyudi persoalan kebersihan juga berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, banyak kejadian bencana alam seperti banjir dan longsor, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan. Sementara itu, Dandim 0606/ Kota Bogor, Letkol Inf M Albar menyebutkan, jajaran Kodim 0606 memiliki program
khusus yang berkait dengan menjaga kebersihan lingkungan yang diharapkan dapat mendukung meraih penghargaan Adipura. “Setiap hari Jumat, jajaran Kodim 0606/Kota Bogor rutin melakukan jumat bersih, kami melibatkan masyarakat di setiap Koramil untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungannya,” kata Albar. Tidak hanya itu, lanjut Albar, Kodim 0606/Kota Bogor juga terus menggalakkan gerakan menanam pohon serta membuat lubang biopori dengan menggandeng Komunitas Bogor Sahabat, sejak 2015 hingga 2016 telah jutaan biopori dibuat. (bas)
KPAD Gandeng Dinkes
Cegah HIVAIDS Meluas TANGERANG - Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Tangerang menggandeng aparat Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk mencegah HIV/AIDS karena terdapat 12 kecamatan rawan penularan. “Dinkes telah menyiapkan empat rumah sakit yakni RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, RS Siloam, dan RS Qadr,” kata Koordinator Divisi Program Penanggulangan AIDS KPAD Kabupaten Tangerang Hady Irawan di Tangerang, kemarin. Hady mengatakan bahwa pihak Dinkes juga sudah membentuk Layanan Komprehensip Berkesinambungan terhadap warga yang terkena virus tersebut. Pernyataan tersebut terkait
dengan KPAD Kabupaten Tangerang telah menetapkan sebanyak 12 kecamatan sebagai kawasan rawan penularan HIV/AIDS. Ia menyebutkan nama kecamatan tersebut, yakni Kosambi, Teluknaga, Sukadiri, Cikupa, Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Kelapa Dua, Mauk, Pasar Kemis, Cisoka, dan Cisauk. Hasil penelitian menyebutkan perilaku hidup tidak sehat dengan pasangan menyebabkan tinggi penularan HIV/ AIDS terhadap warga pada 12 kecamatan tersebut. Demikian pula perilaku seks bebas di wilayah itu dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya angka penularan.. Berdasarkan data, disebutkan bahwa setiap tahun bertambah lebih dari 45 penderita
HIV/AIDS di wilayah ini dan tersebar pada 12 kecamatan. Pada tahun 2015, penderita HIV/AIDS dominan adalah lelaki, hal itu karena sering berganti pasangan dalam berhubungan seks. Namun, pada tahun 2016, jumlah penderita HIV/AIDS berubah drastis, yakni kaum wanita dan ibu rumah tangga serta anak-anak. Hady menambahkan bahwa penderita HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang tahun 2014 sebanyak 266 orang, tahun 2015 (350 orang), dan tahun 2016 sebanyak 400 orang. Pihaknya juga melakukan pencegahan penularan dengan mendatangi beberapa lokasi prostitusi liar dan memberikan penyuluhan kepada pekerja seks komersial (PSK). (ant)
Suluh Indonesia/ant
PELIPATAN SURAT SUARA - Pekerja menunjukkan surat suara yang rusak saat melakukan pelipatan surat suara pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017 di Kantor KPUD Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, kemarin. Sebanyak 300 pekerja melakukan proses sortir pelipatan surat suara sebanyak 2.026.023 lembar, yang diantaranya untuk surat suara daftar pemilih tetap 1.974.831.
Antisipasi Rawan Air
Kilas Kampung Anti Narkoba PROGRAM Kampung Anti Narkoba di Kota Tangsel ditargetkan rampung pada 2017 ini. Beberapa kecamatan yang tersisa untuk menjalankan program Kampung Anti Narkoba tersebut, yaitu Pamulang, Pondok Aren, dan Serpong Utara. Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar, kemarin mengatakan, pada tahun ini masih ada beberapa kecamatan yang belum menjalankan program ini, jadi kami terus dorong agar program Kampung Anti Narkoba ini semuanya selesai dan rampung di tahun ini. Lebih lanjut Ledy mengatakan, untuk program Kampung Anti Narkoba, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 150 juta untuk dibagi rata seluruh kecamatan di Kota Tangsel. Ledy menambahkan, peredaran Narkoba di Kota Tangsel sebagai kota satelit juga cukup memprihatinkan. (nov)
PDAM Siapkan Mobil Tanki TANGERANG - PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang, Banten, menyiapkan sejumlah truk tangki untuk mengantisipasi sejumlah lokasi rawan pasokan air bersih. “Pelanggan yang mengalami kendala aliran air dapat meminta dan air bersih akan langsung dikirim dengan truk tangki,” kata Kabis Humas PDAM TKR Syamsudin di Tangerang, kemarin. Syamsudin mengatakan truk tangki tersebut berkapasitas empat meter kubik dan siap mengirim pasokan air bersih ke rumah pelanggan. Dia mengatakan, pihaknya juga sudah men-
gantisipasi beberapa lokasi rawan air bersih ketika musim kemarau seperti di Kecamatan Kresek, Kronjo, Mauk, Sukadiri, Teluknaga maupun Kecamatan Gunung Kaler. Untuk mendapatkan air bersih yang dikirim mengunakan truk tangki, pelanggan dapat melapor kepada petugas di Instalasi Kecil Kecamatan (IKK) dan berkoordinasi dengan petugas di lapangan. “Setelah itu petugas menghubungi Kantor PDAM TKR dan para pelanggan diharapkan dapat menyediakan bak penampung,” katanya. (ant)
BSD Dipasangi CCTV PEMERINTAH Kota Tangsel akan mempercantik dan memaksimalkan pengawasan dan pengamanan taman kota 1 dan 2 yang berada dikawasan BSD. Selain menerjunkan personel Satpol PP bersepeda, di sekitar lokasi juga dipasangi perangkat kamera pengintai atau CCTV. Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tangsel, Uus Kusnadi kemarin mengatakan, secara bertahap sudah dipasangi kamera CCTV mulai Jum’at kemarin. Kameranya ada tersebar di segala sudut area taman kota. Uus mengatakan, sarana dan prasarana di sekitar area juga akan ditambah.†Agar masyarakat yang berkunjung menikmati fasilitas Taman Kota 1 dan 2 dapat merasa nyaman dan aman. Uus menambahkan, untuk pemasangan CCTV baru terdapat sebanyak 12 titik di Taman Kota 2 dan tiga titik di Taman Kota 1. (nov)
Suluh Indonesia/ant
MURAL PRESIDEN DARI MASA KE MASA - Warga melintas di depan mural Presiden Republik Indonesia di Jatiasih, Bekasi, kemarin. Mural wajah presiden dari Soekarno hingga Joko Widodo itu merupakan wujud apresiasi sejarah perjalanan Republik Indonesia.
Depok Masuk Zona Merah Narkoba DEPOK- Mengawali tahun ini, terhitung kurang dari satu bulan, Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Depok berhasil menangkap sebanyak 27 pengedar dan bandar narkoba dari berbagai status profesi. Kasat Narkoba Polresta
Depok, Kompol Putu Kholis Aryana mengatakan mereka yang di bekuk beragam, mulai dari mahasiswa, pegawai swasta, wiraswasta maupun buruh lepas. Menurutnya, semua yang ditangkap merupakan hasil penyemaran ang-
KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA
SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan
gotanya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Depok. “Ini bukti kami sangat serius menunjukan kepada masyarakat dalam memerangi Narkoba,” kata di Depok. Pihaknya juga menjelaskan Kota Depok merupakan kawasan zona merah dalam peredaran narkoba. Artinya, para bandar maupun pengedar menganggap wilayah Depok sangat aman untuk bertransaksi. Dari penangkapan 27 pengedar narkoba itu, pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa 4 gram ganja dan 18,92 gram sabu. Jika dinominalkan, harga barang haram tersebut bisa mencapai Rp 30,7 miliar. “Pengguna narkoba memang sekarang lebih banyak sabu. Trennya sudah berubah, sudah bukan lagi
ganja. Usianya tersangka yang ditangkap dari 20 sampai 40 tahun. Ini penangkapan baru sebulan, pasti bulan besok akan naik kembali,” papar Kompol Putu. Sementara itu, salah satu tersangka G (20) yang merupakan mahasiswa di salah satu kampus di Depok mengaku saat dibekuk Ia tengah membawa ganja seberat 3,90 gram. Namun, G berkilah jika di sebut mengedarkan ganja. “Saya nggak edarkan cuma pake. Saya pake itu biar santai,” katanya. Dari pengakuannya G membeli barang haram itu dari seorang mahasiswa di salah satu Universitas Negeri di Jakarta. Dengan modal Rp50 ribu yang berisi satu paket, Ia bisa membagi menjadi tiga bagian. (jif)
Dalam Setahun
Depok Sita Lebih 4000 Botol Miras DEPOK-Untuk memberantas peredaran minuman keras (miras), terkait Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Satpol PP Kota Depok mengaku telah menyita sekitar 4.004 botol minuman dari berbagai merek dalam penertiban sepanjang tahun 2016. “Kegiatan ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Depok,” ujar Kepala Satpol PP Kota Depok, Dudi Mi’raz, kemarin. Dudi mengatakan, operasi miras selain penegakan Perda, hal itu dilakukan juga atas dasar laporan warga yang resah dengan keberadaan warung penjual miras dengan kadar alkohol lebih dari 0,5 persen, serta banyaknya korban kritis hingga tewas akibat menegak minuman oplosan yang dijual secara ilegal. “Tim bekerjasama juga dengan pihak lainnya yaitu kepolisian, Kodim dan BNN,”
jelasnya. Menurutnya, pihaknya akan terus meningkatkan penertiban miras di kota yang memiliki tagline, Depok a Friendly City ini. Dalam upaya ini diharapkan partisipasi masyarakat juga dapat lebih meningkat dengan melaporkan warung atau kios yang dicurigai menjual miras. “Partisipasi masyarakat juga kami perlukan, karena dalam memberantas minuman haram ini kami tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersinergi dengan berbagai pihak salah satunya adalah masyarakat,” jelasnya. Selain itu, dalam waktu dekat ini pihanya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti miras yang telah terkumpul. “Barang bukti ada di gudang kami. Dalam waktu dekat bersama pihak kepolisian kami musnahan barang tersebut,” katanya. (jif)
KPU Tangerang
Terima 2.074.928 Surat Suara TANGERANG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Tangerang, Banten telah menerima 2.074.928 surat suara pada Pilkada Banten 2017. “Surat suara itu langsung dikirim dari percetakan ke alamat langsung tanpa melalui KPU Banten,” kata Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Iqbal di Tangerang, kemarin. Iqbal mengatakan proses pengiriman tetap mendapatkan pengawalan dari KPU Provinsi Banten dan aparat keamanan lainnya. Menurut dia, aparat Polresta Tangerang telah menjaga surat suara tersebut sehingga tidak mengalami keru-
sakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan dari jumlah surat suara tersebut maka sebanyak 2,5 persen merupakan tambahan sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan DPT yang sudah final sebanyak 2.022.286 suara tersebar pada 29 kecamatan dan 426 desa/kelurahan. Dia menambahkan ada waktu sekitar satu bulan untuk melakukan sosialisasi agar pemilih dapat mengunakan hak pada 15 Februari 2017 dengan cara mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, KPU Banten telah menetapkan dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur
periode 2017-2022 yakni nomor urut satu Wahidin Halim berpasangan dengan Andika Hazrumy. Untuk nomor urut dua adalah calon Gubernur Rano Karno (Pertahana) yang berpasangan dengan Embay Mulya Syarief. Wahidin Halim merupak a n m a n t a n Wa l i K o t a Ta n g e r a n g d u a p e r i o d e dan terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Andika Hazrumy mantan anggota DPD RI dari daerah Pemilihan Banten, sedangkan Embay Mulya Syarief merupakan tokoh agama, komisaris BUMN dan pengusaha di Serang, Banten. (ant)
pini F OKUS Membangun Generasi Profesional AMPIR semua bangsa di dunia ini senang beretorika. Kita apalagi. Retorika memang diperlukan sebagai penyemangat, sebagai titik acuan untuk sebuah cita-cita, juga sebuah ajakan kebersamaan untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Sayangnya kita tampaknya sudah kelebihan retorika. Sebenarnya itu baik, tetapi seringkali retorika itu tidak dibarengi kerja nyata serta sungguh-sungguh dengan tekad yang sangat kuat. Jadi, kalau seandainya sudah demikian, retorika bukan semata retorika tetapi sebuah kerja nyata yang bisa dinikmati masyarakat. Sekarang soal Generasi Emas. Dikatakan, pada saat negeri ini akan berusia 100 tahun pada 2045, maka sudah saatnya generasi emas akan mewarnai setiap gerak langkah dalam kesinambungan berbangsa serta bernegara. Jadi, kalau mengacu pada termin waktu itu, maka sudah selayaknyalah sekarang, mulai saat ini kita berbenah untuk mewujudkan hal itu. Generasi emas tidak bisa sim salabim. Bukan sulap, bukan sihir. Hal itu dipersiapkan dengan sangat matang dan serius. Perjalanannya akan diwarnai dengan berbagai rintangan. Mulai dari yang sangat mudah sampai yang sangat sulit. Bisa jadi berdarahdarah. Bukan perkara gampang asal menyebut tanpa dibarengi kerja keras. Sangat keras. Sudah siapkah kita untuk mewujudkan hal itu? Terus terang saja belum. Pemerintah kita, tidak hanya pada era Jokowi-JK ini, tetapi juga sebelumnya sangat belepotan membenahi bangsa ini. Kalaupun ada upaya-upaya serius, namun belum cukup. Tetapi kita bukan berarti tidak hormat, tidak angkat topi, kita lakukan itu. Tetapi perlu usaha yang lebih tegas lagi dan sinergi dari berbagai kelompok untuk membuahkan hasil yang sangat signifikan. Bagaimana kita akan mewujudkan generasi emas kalau sistem pendidikan saja masih amburadul? Kata amburadul mungkin terlalu ekstrem, okelah. Yang jelas sistem pendidikan kita masih mencari-cari pola serta bentuk. Tetap saja ganti menteri ganti kebijakan. Bagaimana para murid belajar dengan tenang? Juga soal biaya pendidikan yang semakin membumbung. Untung saja pemerintah sudah mengentaskan gerakan sapu bersih pungli sehingga berbagai pungutan di sekolah mulai berkurang. Apakah ini sebuah upaya positif? Ya, tetapi tentu belum cukup. Masih banyak lagi hal yang perlu dilakukan. Juga soal pembinaan generasi muda dari berbagai bahaya. Mulai dari intrusi budaya asing sampai bahaya narkoba. Sudahkan pemerintah melakukan proteksi yang optimal? Terutama narkoba? Sangat jauh panggang dari api. Generasi ini sudah sedemikan dirasuki dan diancam oleh narkoba tetapi tetap saja pemerintah belum menunjukkan upaya yang sangat keras untuk menanggulangi hal ini. Lihat saja, maraknya penyelundupan narkoba, produksi narkoba, distribusi, hingga sasaran terhadap konsumennya dan masih banyak lagi. Lihat juga bagaimana penegakan hukum soal narkoba ini masih lemah. Sangat lemah dan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi bandarnya. Sudah banyak korban narkoba, dari generasi muda sampai yang tua. Ini sangat membuat miris. Lalu bagaimana kita bisa mencetak generasi emas kalau kondisi serta lingkungannya begini? Itulah sebabnya, tidak instan dan perlu kinerja yang sinergis. Belum lagi soal begitu suburnya penyebaran paham radikalisme. Kurang kentalnya semangat kebangsaan serta tanah air. Ini merupakan potensi yang bisa menggagalkan usaha menuju generasi emas. Retorika itu penting, namun jangan berhenti sampai di situ. ***
H
Bang D
el
Jika acara dihadiri presiden, menteri tidak boleh pidato lebih dari tujuh menit
Habisan waktu saja ...
Suluh Indonesia, Rabu 18 Januari 2017
5
Mewujudkan Generasi Emas Hadapi Persaingan Global GENERASI Emas akhir-akhir ini sering menjadi topik bahasan yang intens dalam berbagai diskusi dan seminar, didasarkan atas pandangan dan keyakinan bahwa pada tahun 2020-2035 di Indonesia (termasuk Provinsi Bali), secara demografis akan didominasi oleh generasi yang tergolong dalam usia produktif dan dominasi usia produktif tersebut akan mampu menjadi keunggulan bangsa, apabila generasi produktif tersebut tergolong dalam golongan “generasi emas”;.
Generasi EMAS adalah akronim dari generasi yang energik, multitalenta, aktif dan spiritualis;. Dengan ciri utama: generasi yang cerdas secara spiritual, emosional, sosial dan intelektual serta sehat. Ciri-0ciri seperti ini, merupakan ciri generasi muda yang didambakan oleh founding father bangsa Indonesia. Hal ini tercermin sangat jelas dalam bait-bait lagu Kebangsaan Indonesia Raya, di antaranya “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”. Banyak pendekatan yang menyatakan bahwa, untuk mewujudkan generasi emas tersebut, hanya diletakkan tanggung jawabnya pada dunia pendidikan semata. Hal tersebut kurang tepat, karena dalam rangka ‘membangun jiwanya dan membangun badannya’, sehingga menjadi generasi yang cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual dan sehat membutuhkan dukungan yang lebih kofrehensif dalam berbagai aspek pembangunan. Dalam konteks pembangunan yang konfrehansif, alat ukur yang dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan itu sendiri meliputi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, gini rasio dan pendapatan per kapita masyarakat;. Keberhasilan dalam konteks inilah, yang pada tingkat lebih lanjut diikuti oleh kebijakan khusus yang pro generasi emas, pada akhirnya secara signifikan mampu mewujudkan generasi emas di suatu negara atau di suatu daerah. Sebuah negara dapat digolongkan sebagai negara yang berada pada golongan berpendapatan menengah apabila pendapatan perkapita masyarakatnya sudah mencapai rata-rata US $ 3,000. Masyarakat yang sudah mencapai pendapatan seperti ini, ditandai oleh mayoritas masyrakatnya sudah mampu memenuhi kebutuhan fisikologis, kemudian mulai masuk untuk memenuhi jenjang kebutuhan lebih lanjut seperti kebutuhan menciptakan rasa aman dan nyaman, sosial, kebutuhan mendapatkan penghargaan dan pujian, serta kebutuhan untuk mengaktualisasi diri (Maslow). Apabila kita kaji capaian hasilhasil pembangunan di Bali, berdasarkan indikator tingkat kemiskinan, pengangguran, IPM, dan gini
Oleh Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M., Ak.CA* Di samping pendekatan melalui keberhasilan pembangunan secara konfrehensif, mewujudkan generasi emas harus diikuti dengan kebijakan khusus di antaranya memperluas sekolah-sekolah untuk masyarakat miskin yang berkualitas di seluruh kabupaten di Bali, khususnya kabupaten yang masih mempunyai penduduk miskin. Memberikan kesempatan melalui kesempatan yang lebih besar kepada siswa-siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan S-1, S2 dan S-3 di universitas–universitas terbaik di seluruh dunia melalui dukungan APBD, melalui seleksi yang ketat, jujur, terbuka dan objektif.
rasio, sebagai warga masyarakat Bali sudah selayaknya kita ikut berbangga, karena dari sisi tingkat penduduk miskin posisi Bali nomor dua terendah di Indonesia, demiki-
an juga dari sisi tingkat pengangguran, Bali pada posisi terendah di Indonesia. Angka Indek pembangunan Manusia yang diukur dari aspek pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat, saat ini Bali mencapai tingkat lima besar dari 34 provinsi di Inonesia. Demikian juga dari sisi kesejangan, baik kesenjangan antarpenduduk dan antarwilayah, posisi Bali dalam posisi tingkat kesenjangan sedang (2015 : 0,38) Berdasarkan atas hasil-hasil pembangunan yang diukur dari berbagai indikator, maka, dalam rangka mewujudkan generasi emas di Bali, maka tingkat kemiskinan harus ditekan serendah-rendahnya, tingkat pengangguran ditekan dan minimal dipertahankan, melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih besar lagi, angka IPM diusahakan masuk pada tiga besar di tingkat nasional, melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa, termasuk penyediaan tenaga medis dan paramedis, penyempurnaan dan perbaikan sistem integrasi JKBN ke JKN yang berorientasi kepada perbaikan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah. Penyempurnaan sistem pendidikan yang berorientasi terhadap kesempatan pendidikan yang berkeadilan, dan mengedepankan kualitas serta memperhatikan sungguh-sungguh penanaman dan pemahaman budi pekerti. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan para guru dan tenaga pendukungnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat diupayakan terus meningkat diikuti oleh semakin sempitnya tingkat kesejangan melalui pemerataan infrastruktur di seluruh Bali. Di samping pendekatan melalui keberhasilan pembangunan secara konfrehensif, mewujudkan generasi emas harus diikuti dengan kebijakan khusus di antaranya memperluas sekolah-sekolah untuk masyarakat miskin yang berkualitas di seluruh kabupaten di Bali, khususnya kabupaten yang masih mempunyai penduduk miskin. Memberikan kesempatan melalui kesempatan yang lebih besar kepada siswa-siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan S-1, S-2 dan S-3 di universitas–universitas terbaik di seluruh dunia melalui dukungan APBD, melalui seleksi yang ketat, jujur, terbuka dan objektif. Mengembangkan gerakan wirausaha generasi muda di Bali untuk mencapai minimal 2% penduduk Bali adalah kaum wirausaha, serta mempertahankan anggaran di bidang pendidikan minimal 30% dari APBD Provinsi Bali. *Penulis, Dosen Program Pascasarjana (Magister Manajemen) Universitas Warmadewa. Alumni Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa
memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta
Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-
tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat
Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian
menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Rabu 18 Januari 2017
6
PBTI Jadwalkan
Tiga Kejuaraan Demi SEA Games
Suluh Indonesia/ant
OPTIMALKAN ATLET MUDA - Sejumlah atlet panahan mengikuti pelatnas SEA Games 2017 di Olympic Center, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin. Indonesia bakal mengoptimalkan atlet muda pada kejuaraan multievent SEA Games 2017 Malaysia dan berdasarkan pendataan Satlak Prima persentasenya mencapai 48 persen.
Indonesia Optimalkan
Atlet Muda di SEA Games JAKARTA - Indonesia bakal mengoptimalkan atlet muda pada kejuaraan multievent SEA Games 2017 Malaysia dan berdasarkan pendataan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) persentasenya mencapai 48 persen. Direktur Performa Tinggi Satlak Prima Mimi Irawan di Jakarta, Selasa, mengatakan apa yang dilakukan ini juga berkaitan dengan pengurangan jumlah atlet yang dikirim dan difokuskan hanya atlet yang mempunyai potensi untuk merebut medali. “Pengurangan atlet adalah kebijakan pemerintah. Makanya kita
Bekasi Belum
Berniat Pinjamkan Stadion
BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, belum berniat meminjamkan Stadion Patriot Chandrabaga di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan menjadi markas tim sepak bola Persija Jakarta. “Kita belum berfikir stadion untuk dipihakketigakan,” kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji di Bekasi, kemarin. Menurut dia, kabar terkait pemanfaatan stadion seharga Rp450 miliar itu memang mencuat di tengah masyarakat, namun pihaknya memastikan kabar tersebut belum sepenuhnya benar. “Kalau ada tim yang melirik, sah-sah saja. Tapi kita belum berfikir untuk meminjamkan stadion untuk pihak manapun,” katanya. Dikatakan Rayendra, niat awal Pemkot Bekasi merehabilitasi stadion berstandar internasional itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Untuk itu, kata dia, hasil pembangunan itu harus dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi dalam aktivitas pembinaan olahraga. “Stadion Patriot Chandrabaga ada untuk warga Kota Bekasi, masa setelah jadi justru digunakan pihak lain,” katanya. Aturan terkait pemanfaatan stadion tersebut juga belum diatur dalam peraturan daerah hingga saat ini. “Perdanya juga belum selesai dibahas. Ini menyangkut besaran sewa dan aturan pemanfaatan stadion,” katanya. (ant)
harus menyesuaikan dan hanya mengirimkan atlet yang mempunyai potensi meraih medali emas dan perak,” katanya kepada media. Pengurangan jumlah atlet yang diberangkatkan pada kejuaraan dua tahunan ini cukup signifikan. Jika pada SEA Games 2015 di Singapura mengirimkan 547 atlet, pada SEA Games 2017 Malaysia, 19-31 Agustus hanya memberangkatkan 250 atlet. Berdasarkan pendataan dari Satlak Prima, 48 persen atlet yang dikirimkan berusia 18-22 tahun, berikutnya 33 persen usai 23-27 tahun dan 19 persen atlet berusia di atas 27 tahun.
Atlet yang disiapkan ini bakal turun pada 32 cabang olahraga yang dipertandingkan. Meski mengalami penyusutan jumlah atlet dan yang diberangkatkan mayoritas atlet muda, kata Mimi, tidak bakal merevisi target yang dicanangkan. Kontingen Indonesia ditargetkan mampu meraih 80 medali emas dari 405 yang diperebutkan. “Dengan meraih 80 medali emas, Indonesia ditargetkan finis di urutan ketiga. Kalau di Singapura dua tahun lalu kita hanya meraih 47 emas dan hanya finis di urutan kelima,” kata Mimi menambahkan. Demi memaksimalkan peran atlet muda, seluruh cabang olahr-
aga yang bakal diberangkatkan saat ini mulai bersiap diri. Apalagi beberapa cabang olahraga unggulan juga sudah melahirkan atlet muda potensial. Hal tersebut dinilai oleh Satlak Prima sebagai sebuah kemajuan. “Dominasinya jumlah atlet muda yang masuk dalam jajaran atlet elite menunjukkan program pembinaan di beberapa cabang olahraga sudah berjalan dengan baik. Perekruran atlet muda yang dilakukan Satlak Prima itu ada dasarnya. Mereka tinggal ditingkatkan strenght conditioningnya serta dikirim untuk menjalani uji coba ke luar negeri dalam upaya mengukur kekuatan lawan,” katanya menerangkan. (ant)
JAKARTA - Pemusatan pelatihan nasional Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menjadwalkan tiga kejuaraan taekwondo internasional sebagai ajang uji coba menuju SEA Games 2017 di Malaysia, pada Agustus. “Semula, kami akan mengikuti kejuaraan Qatar Terbuka, Maret. Tapi, ternyata kejuaraan itu dibatalkan. Kami ikut dalam Spanyol Terbuka, Moldova Terbuka, dan Kejuaraan Dunia Taekwondo di Muju, Korea Selatan,” kata pelatih pelatnas PBTI Rahmi Kurnia ketika dihubungi Antara di Jakarta, kemarin. Pelatnas taekwondo akan mengirim atlet-atletnya ke Spanyol pada April dan ke Moldova pada Mei. Kemudian, mereka akan mengikuti kejuaraan dunia di Korea Selatan pada 24-28 Juni. “Sebenarnya pada Februari, ada kejuaraan taekwondo. Tapi, kami belum siap. Kami juga harus berkoordinasi dengan tim ofisial. Kami akan mulai uji coba paling cepat pada Maret,” katanya. PBTI juga akan mengirim atlet-atlet pelatnasnya dalam
pemusatan pelatihan di Korea Selatan mulai 24 Mei sebagai upaya persiapan mengikuti Kejuaraan Dunia Taekwondo pada Juni. “Kami bukan sekedar latihan di Korea melainkan turut serta dalam sejumlah uji tanding. Kami akan uji tanding dengan tim-tim taekwondo profesional seperti tim Samsung, tim nasional Korea Selatan, serta beberapa atlet dari universitas di sana,” kata Rahmi. Pelatnas PBTI membidik dua medali emas dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. “Kami ingin mendapatkan hasil minimal sama seperti SEA Games 2015,” katanya. Sebanyak 18 orang atlet telah berlatih dalam pelatnas PBTI sejak Oktober 2016 di Gedung POPKI Cibubur, Jakarta Timur, demi SEA Games 2017. Dua belas orang atlet diantaranya telah menerima dalam surat keputusan pelatnas dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). “Kami memang mempersiapkan 18 atlet. Kami harus antisipasi jika ada atlet yang cedera karena kami termasuk dalam cabang bela diri,” kata Rahmi. (ant)
Perbasasi Gulirkan
Liga Softball Mahasiswa Indonesia 2017 JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (PB Perbasasi) menggulirkan Liga Sofball Mahasiswa Indonesia di UPI Bandung, 20-29 Januari yang salah satu misinya untuk menjaring atlet potensial yang dipersiapkan untuk kejuaraan internasional. Ketua Liga Softball Mahasiswa Indonesia, Billy Asmoro, di Jakarta, Selasa, mengatakan kejuaraan yang baru pertama kali digelar ini bakal diikuti 17 tim yang terdiri dari 12 tim putra dan lima tim putri. Semua calon peserta ini telah menyatakan kesiapannya untuk bertanding. Berdasarkan data yang ada, perguruhan tinggi yang bakal berpartisipasi di antaranya adalah ITB Bandung, Unpar Bandung, UNJ Jakarta, Unair Surabaya, Universitas Atmajaya Jakarta, Universitas Telkom Bandung,
Uhalu Kendari dan tuan rumah UPI Bandung. “Kejuaraan ini memang kami jadikan salah satu media untuk mencari bibit-bibit atlet potensial. Apalagi saat ini dihadapkan dengan banyak kejuaraan internasional. Semoga atlet potensial benar-benar muncul pada kejuaraan ini,” katanya kepada media. Menurut dia, kejuaraan internasional yang telah menunggu di antaranya adalah Kejuaraan Dunia Softball di Kanada pada Juli (untuk putra) dan persiapan untuk menghadapi Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang khusus untuk tim putri. Selain itu juga dipersiapkan untuk kompetisi softball mahasiswa Asia. “Kejuaraan ini memang sangat berpotensi. Makanya kami akan bekerja keras untuk memantau pemain. Kita memang mempunyai peluang untuk bersaing dengan negara-negara lain yang lebih dulu berprestasi,” kata pria yang juga Kabid Binpres PB Per-
basasi itu. Sementara itu, Ketua Pembina Liga Softball Mahasiswa Indonesia Ratna Muddai Madang menjelaskan pihaknya mendukung penuh kejuaraan yang cukup bergengsi ini. Apalagi kejuaraan antarmahasiswa ini sangat berperan untuk membangun tim nasional. “Selain untuk ajang prestasi, kejuaraan ini juga bisa digunakan untuk media persaingan positif dan menyalurkan ekspresi khususnya di cabang olahraga softball,” katanya. Liga Softball Mahasiswa Indonesia 2017 tidak menggunakan sistem seri karena dari hasil kejuaraan ini bakal menentukan ranking di mana ke depannya akan dibagi dalam divisi yaitu Divisi I dan Divisi II. Dengan terbentuknya pembagian ini bakal ada sistem promosi degradasi pada kejuaraan berikutnya. (ant)
lahraga
Suluh Indonesia, Rabu 18 Januari 2017
7
30 Perenang Incar
Gelar Ice King di Danau Chiemsee MUNICH - Sekitar 30 perenang menerjang perairan dingin di Chiemse, Jerman, pada akhir pekan demi gelar Ice King dari danau yang terletak di dekat Munich tersebut. Di tengah salju dengan suhu udara beku dan air bertemperatur 4 derajat celcius, peserta laki-laki dan perempuan berkompetisi dengan berbagai gaya renang, mulai dari gaya dada hingga gaya bebas di lokasi yang terletak 50 meter dari Kota Prien itu. Danau ini dikenal karena pemandangan yang indah dan adanya sebuah istana. Istana tersebut dibangun, tetapi tidak pernah diselesaikan oleh Raja Ludwig II dari Bavaria, di mana istana itu dimaksudkan untuk raja Versailles sendiri, tapi ia tinggal hanya beberapa malam
di sana sebelum kematiannya pada 1886. Seorang peserta, Mirko Roever, menyampaikan kepada Reuters TV bahwa ia menikmati tantangan tersebut. Berenang di dalam es adalah satu dari sekian hal yang diinginkan dari diri anda. Saat ditanya mengapa ia melakukannya, kemudian ia memberi jawaban. “Untuk kesehatan, stamina,” kata Roever. “Dan itu memerlukan sedikit kemauan. Itu sangat penting. Untuk mengatasi kelemahan diri dan dapat mengatakan bahwa Anda melakukannya. Itu adalah hal yang besar,” tambahnya. Musim dingin merupakan siatuasi lazim negara-negara Skandinavia dan Baltik, di mana perenang akan pergi ke sauna setelah berenang di es. (ant)
Liverpool
Harus Bermain Bagus Demi Trofi Suluh Indonesia/ap
SELEBRASI - Petenis asal Serbia Novak Djokovic melakukan selebrasi usai mengalahkan petenis Spanyol Fernando Verdasco pada putaran pertama Australia Terbuka di Melbourne, Australia, kemarin.
Djokovic Tak Lakukan
Kesalahan Saat Lawan Verdasco MELBOURNE - Novak Djokovic memulai upayanya untuk meraih gelar Australia Terbuka ketujuhnya pada Selasa, dengan kemenangan impresif 6-1, 7-6(4), 6-2 atas petenis Spanyol Fernando Verdasco. Sang juara bertahan tampil brilian ketika bertahan di Rod Laver arena untuk membuat sang lawan, yang
menaklukkan Rafa Nadal pada putaran pertama tahun lalu. Djokovic dipaksa menyelamatkan lima match point untuk menaklukkan Verdasco pada Qatar Terbuka belakangan ini, dan servenya dipatahkan dua kali pada set kedua lapangan tengah Melbourne Park.
Van Gaal
Pensiun Setelah Tragedi Keluarga AMSTERDAM - Mantan manajer Manchester United dan Belanda Louis van Gaal telah mengakhiri karir kepelatihannya menyusul tragedi keluarga, demikian dilaporkan media Belanda pada Selasa. Pria 65 tahun itu, yang menganggur sejak United memecatnya pada Mei tahun lalu, menolak tawaran yang menggiurkan dari China. “Saya bisa saja berada di sana (China), namun saya tetap di sini,” kata Van Gaal kepada De Telegraaf. “Banyak hal yang terjadi di keluarga saya yang saya terpaksa melihat ke berbagai hal dengan cara yang berbeda.” Ia mengatakan bahwa kematian mendadak menantunya menjadi katalis. “Saya telah mengatakan (setelah meninggalkan Manchester United) bahwa saya akan berhenti namun saya mengubahnya menjadi masa rehat, namun sekarang saya percaya bahwa saya tidak akan kembali melatih.” Saat ditanyai apakah ia tidak memiliki ambisi-ambisi tersisa, Van Gaal berturut, “Tidak, tidak sama sekali.
Saya memiliki segalanya dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa membosankan untuk menyebut semuanya namun melihat pada negaranegara di mana saya pernah bekerja dan level klub-klub yang saya latih, dan tidak ada lagi yang tersisa.” “Saya sebenarnya ingin berhenti setelah Piala Dunia (di Brazil pada 2014), namun kemudian ada tawaran menarik dari Inggris. Dan itu adalah negara fantastis yang sekarang juga ada dalam CV saya.” Van Gaal mengatakan menjuarai Piala FA pada musim lalu, bertentangan dengan pemecatannya, merupakan pencapaian terhebat dalam karirnya. “Saya berdiri di titian kapal selama enam bulan terakhir. Kepala saya berada di guillotine, diletakkan di situ oleh media Inggris. Dan kemudian dalam situasi itu Anda harus berusaha dan bertahan pada visi Anda dan menginspirasi para pemain Manchester United.” Ia juga pernah melatih Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AZ Alkmaar. (ant)
Namun petenis Serbia itu meningkatkan permainannya ketika ia mengakhiri set ketiga, untuk mengamankan tiket ke putaran kedua di mana ia akan berhadapan dengan Ivan Dodig atau Denis Istomin. Di pertandingan lainnya, Rafa Nadal menunjukkan bahwa dirinya belum babak belur atas kekecewaan tahun lalu
dengan melaju ke putaran kedua Australia Terbuka melalui kemenangan 6-3 6-4 6-4 atas Florian Mayer pada Selasa. Petenis berusia 30 tahun itu butuh single break di setiap set untuk memenangi pertarungan sengit yang memakan waktu lebih dari dua jam itu. “Tidak pernah mudah di set pertama, selalu ada kete-
gangan di awal, dia tidak bermain seperti biasanya, tidak mudah membaca irama permainannya. “Saya senang dengan cara bermain saya, saya bermain bagus di semua poin kunci, itu sangat penting bagi saya,” katanya. “Bagi saya ini kemenangan besar,” tambahnya. (ant)
LIVERPOOL - Gelandang serang Liverpool Philippe Coutinho mengatakan timnya harus terus bermain bagus dan bekerja keras demi meraih trofi di musim 2016—2017. Sebab, Liverpool saat ini masih terlibat dalam semua kompetisi yang diikutinya. Mereka berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris, babak ketiga Piala FA dan semifinal Piala Liga Inggris. “Hasil-hasil yang baik selalu menyenangkan dan itu yang membuat kami selalu bekerja keras. Liverpool punya beberapa target besar yang mesti diwujudkan musim ini,” tutur Coutinho dikutip Antara, Jakarta, dari laman resmi Liverpool www.liverpoolfc.com, Selasa. Pemain asal Brazil ini sendiri baru saja pulih dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya harus rehat selama
sekitar enam minggu. Dia baru turun ke lapangan sebagai pemain pengganti di semifinal leg pertama Piala Liga melawan Southampton dan ketika melawan Manchester United di liga, juga dari bangku cadangan. “Sebagai tim, kami terus bekerja bersama karena musim ini masih panjang,” tutur Coutinho. Philippe Countinho sudah mencetak lima gol dan lima assist di Liga Inggris untuk Liverpool, serta satu gol di Piala Liga. Liverpool berikutnya akan menghadapi Plymouth Argyle di babak ulangan (“replay”) Piala FA pada Rabu (18/1) malam waktu setempat. Kemudian, anak-anak asuh pelatih Juergen Klopp ini menjamu Swansea City di liga, Sabtu (21/1). Setelah itu, Liverpool akan kembali melawan Southampton dalam rangka semifinal leg kedua Piala Liga, Rabu (25/1). Pada leg pertama di Stadion St Mary, Liverpool takluk dengan skor 1-0. (ant)
Mauricio Pochettino
Tak Tertarik Latih Timnas Argentina LONDON - Mauricio Pochettino merasa senang melatih Tottenham Hotspur, dan tidak berkeinginan menjadi pelatih timnas Argentina selama menjalani karier kepelatihannya di ajang sepak bola. Melatih timnas Argentika bukan rencana jangka pendek dalam perjalanan karier manajer Tottenham Mauricio Pochettino. Ia tengah menikmati hari-hari sarat kesibukan selama mengarungi Liga Inggris, sebagaimana dikutip dari laman Four Four Two. Manajer berusia 44 tahun itu belakangan banyak dikaitkan dengan isu bakal kembali ke Argentina setelah tiga musim membesut Tottenham. Pochettino terikat kontrak dengan klub Liga Inggris itu sampai 2021. Ia bahkan diterpa isu sempat tertarik melatih Manchester United. Ketika menjawab pertanyaan mengenai peluang melatih timnas Argentina, Pochettino berkata kepada La Nacion, “Tidak, tidak juga karena saya sudah betah berada bersama Tottenham.” “Dalam usia saya sekarang ini, saya sudah demikian terlibat dalam urusan sehari-hari melatih tim ini. Semua itu saya anggap sebagai rumor dalam sepak bola,” katanya. “Tidak ada rencana jangka pendek bagi saya untuk kembali ke Argentina. Mungkin ya dalam jangka panjang karena saya punya dua mimpi, yakni kembali ke Newell’s [Old Boys] dan ke Argentina.” (ant)
Nasi nal
Suluh Indonesia, Rabu 18 Januari 2017
8
Di Rejang Lebong
53 Koperasi Alami Mati Suri REJANGLEBONG - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyatakan 53 unit koperasi di daerah itu saat ini tidak aktif atau “mati suri”. Kepala Disperindagkop dan UKM Rejang Lebong, Sabirin Saleh di Rejang Lebong, kemarin menjelaskan jumlah keseluruhan koperasi dalam 15 kecamatan di wilayah mencapai 183 unit, namun yang aktif hanya 130 unit. “Jumlah koperasi yang ada sebelumnya tercatat sebanyak 183 unit, namun terhitung sampai dengan akhir 2016 terdapat 53 unit yang tidak aktif lagi, sehingga jumlah koperasi yang aktif tersisa 130
unit,” katanya. Jumlah koperasi yang tidak aktif tersebut, kata dia, terpantau setelah 3-5 tahun berturutturut tidak melakukan rapat anggota tahunan atau RAT, kemudian pengurusnya pindah domisili serta unit usahanya tidak berjalan lagi. Untuk mencegah bertambahnya jumlah koperasi yang tidak aktif di daerah itu, pemerintah pusat sudah mencanangkan program revitalisasi koperasi yang ada di Tanah Air sehingga bisa mengembangkan usahanya, seperti yang diatur dalam Permenkop UKM No.25/Per/M.KUKM/IX/2015, tertanggal 28 September 2015. Selain itu Pemkab Rejang Lebong, kata dia, juga akan
melakukan pembinaan dan mengikutsertakan koperasi Rejang Lebong dalam penilaian koperasi aktif secara nasional sehingga bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Sementara itu, dari 130 unit koperasi yang masih aktif di Rejang Lebong, terbanyak merupakan koperasi pegawai yang jumlahnya mencapai 46 unit, kemudian koperasi serba usaha (KSU) 21 unit. “Terbanyak adalah koperasi pegawai, kemudian koperasi serba usaha, seterusnya koperasi unit desa atau KUD, koperasi simpan pinjam dan beberapa jenis koperasi lainnya,” kata Sabirin Saleh. (ant)
Kades di Seruyan
Dijadikan Tersangka Korupsi KUALA PEMBUANG - Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menetapkan kepala desa Gantung Pengayuh, Kecamatan Seruyan Tengah sebagai tersangka kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD). “Dugaan penyimpangan ADD dan DD dilakukan kades berinisial MK untuk tahun anggaran 2012 hingga 2015,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Seruyan, Agus Hendra Yanto di Kuala Pembuang, Selasa. MK yang menjabat sebagai kades periode 2010-2015 melakukan penyelewengan anggaran dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ)
fiktif terhadap sejumlah kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan dan dana telah dicairkan. Sejumlah kegiatan yang disebutkan fiktif di antaranya pembangunan kebun kelapa sawit dan proyek pembangunan fisik desa. “Fakta di lapangan kegiatan yang di SPJ-kan tidak dilakukan, namun dananya telah dicairkan,” katanya. Meski demikian, pihak kejaksaan masih belum bisa memastikan jumlah kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi oleh MK yang kembali terpilih sebagai Kades Gantung Pengayuh periode 2016-2021 dan belum lama ini
telah dilantik oleh Bupati Seruyan. “Mengenai kerugian negara masih kita hitung, kita sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung jumlah pastinya,” katanya. Selanjutnya, dengan mengacu pada Pasal 21 KUHAP dan dikhawatirkan tersangka dapat mengulangi tindak pidana serupa, merusak atau menghilangkan barang bukti saat kembali menjadi kades, maka penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka selama proses penyidikan 20 hari ke depan di Rutan Sampit Kotim. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TAK LAYANI GAKIN - Perawat membawa pasien menggunakan kursi roda saat menjalani perawatan di RSUD Soekardjo Kota Tasikmalaya, kemarin. Berdasarkan data, saat ini RS Soekardjo mempunyai tunggakan pada 40 produsen obat dan diantara 20 produsen obat itu menghentikan pasokan obat-obatan ke rumah sakit akibat adanya tunggakan pembayaran dari Pemkot Tasikmalaya sebesar Rp1,1 miliar, Pemkab Tasikmalaya Rp5,7 miliar, Perorangan Rp4,4 miliar, dan BPJS Rp20 miliar, sehingga pelayanan tindakan operasi bagi warga miskin dihentikan.
Pemkab Magetan
Miliki 71.200 Gakin MAGETAN - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat sebanyak 71.200 warga atau 11,35 persen dari 650.000 penduduk Magetan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2015. “Angka itu merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan. Puluhan ribu warga miskin tersebut terdapat di 18 kecamatan yang ada di Magetan,” ujar Kepala Bappeda Magetan Sumarjoko di Magetan, kemarin. Menurut dia, di Magetan, dari data yang ada, wilayah dengan penduduk miskin paling banyak
terdapat di Kecamatan Panekan, Parang, Lembeyan, dan Poncol. “Untuk itu, percepatan pembangunan di daerah Magetan kami dorong ke daerah tersebut, terutama di wilayah pinggiran,” katanya. Adapun, parameter kemiskinan berdasarkan versi Kementerian Sosial (Kemensos) terdiri atas 16 indikator. Hanya saja, hal itu sulit diterapkan di Magetan, hingga pihaknya menggandeng BPS untuk menyusun indikator sendiri disesuaikan kondisi daerah setempat. Salah satunya berdasarkan pendapatan
per kapita per bulan dibagi jumlah tanggungan yang harus dihidupi. Pihaknya mengklaim sepanjang tahun 2010 hingga 2015 angka kemiskinan di Magetan cenderung menurun. Data BPS setempat tahun 2007 menyebutkan angka kemiskinan setempat mencapai sebesar 16,87 persen. Angka tersebut menurun hingga 2012 mencapai 11,46 persen. Namun pada tahun 2013, angka kemiskinan naik menjadi 12,14 persen karena pengaruh inflasi. Dan pada tahun 2014 kembali turun yakni menjadi 11,80 persen. Hing-
ga pada tahun 2015 penduduk miskin di Magetan tersisa sebanyak 11,35 persen atau sekitar 71.200 jiwa. Sumarjoko menambahkan, tidak mudah menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah, termasuk Magetan. Meski demikian pihaknya terus berupaya maksimal meski banyak juga kendalanya. Di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis (bimtek) melalui pelatihan. Namun, upaya tersebut tidak bisa berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala selama ini. (ant)
Banjir di Rangkasbitung
Puluhan Rumah Warga Terisolasi
Suluh Indonesia/ant
SURAT SUARA PILGUB BANTEN - Petugas logistik KPUD Kota Serang menumpuk kotak karton berisi surat suara Pilgub Banten yang baru dikirim dari percetakan di gudang KPUD di Serang, kemarin. Dengan data jumlah pemilih sebanyak 455.291 orang, KPUD Kota Serang mendapat kiriman surat suara dari percetakan yang ditunjuk KPU Pusat di Jakarta sebanyak lebih dari 470 ribu lembar surat suara.
Pemkab Kulon Progo Didesak
LEBAK - Puluhan rumah di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, kemarin terisolasi akibat banjir luapan Sungai Ciujung di daerah itu. “Kami minta warga meningkatkan kewaspadaan guna mengurangi risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa,” kata Camat Rangkasbitung Ade Sutiana saat meninjau lokasi perkampungan warga yang terisolir di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, kemarin. Saat ini, masyarakat yang terisolir itu tercatat 25 unit rumah, namun belum terkena banjir. Ia mengajak masyarakat agar
Perbaiki Regulasi Pertambangan KULON PROGO - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat segera memperbaiki regulasi pertambangan karena selalu menimbulkan dampak sosial dan kerusakan infrastruktur jalan. Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Suharmanta di Kulon Progo, kemarin mengatakan pemkab untuk segera memperbaiki regulasi. “Saat ini, pemkab mendapatkan pemasukan dari pajak pertambangan hanya dengan kontrak kerja, sehingga pemasukan yang diterima pemkab tidak sepadan dengan kerusakan jalan akibat truk pengangkut batu andesit,” kata Suharmanta.
Menurut dia, Pemkab Kulon Progo bisa mengadopsi apa yang telah dilakukan Pemkab Magelang. di Magelang disediakan jalan khusus untuk kendaraan pertambangan, sehingga tidak merusak jalan umum. Pendapatan daerah juga bisa bertambah dengan adanya TPR dengan dilengkapi kamera pemantau online untuk memonitor aktivitas pertambangan. “Di Magelang, pemasukan pemkab dari hasil pertambangan mencapai Rp18 miliar rupiah per tahun, karena mereka ada TPR di pintu masuk pertambangan. Sedangkan di Kulon Progo pajak dari kontrak kerja hanya menghasilkan Rp1 miliar per tahun. Kami rasa ini juga bisa diterapkan di Kulon Progo,”
harapnya. Wakil Ketua I DPRD Ponimin Budi Hartono meminta pemkab segera bertindak mengatasi masalah tersebut. Saat ini masyarakat yang merasakan dampak akibat kerusakan jalan dan jembatan. “Saat ini, banyaknya jalan dan jembatan yang rusak di wilayah Kabupaten Kulon Progo ditengarai karena banyaknya truk pengangkut hasil tambang batu andesit yang melebihi tonase. Rata-rata beban jalan saat ini 5 sampai 6 ton, namun pada kenyataannya muatan truk batu andesit 8 sampai 9 ton. Hal ini menyebabkan jalan dan jembatan yang dilalui menjadi rusak,” kata dia. (ant)
meningkatkan waspada banjir karena curah hujan dengan intensitas ringan dan sedang cenderung meningkat. Curah hujan berlangsung sepanjang pagi, siang, sore, malam sampai dinihari. Karena itu, warga yang terisolasi di Kampung Henca, Desa Pabuaran tersebut dapat meningkatkan waspada banjir. Selain itu juga masyarakat dapat mengaktifkan pengamanan malam hari karena khawatir terjadi luapan banjir. Pemerintah daerah ke depan akan membangun jem-
batan agar warga tidak terisolasi jika terjadi banjir. “Kami menilai warga yang terisolir itu karena lokasi berada di tepi bantaran Sungai Ciujung,” katanya. Menurut dia, pihaknya kini bekerja sama dengan BPBD, PMI, Dinkes, Polri, TNI dan Relawan dan instansi lainnya untuk mengantisipasi ancaman bencana alam tersebut. Biasanya, curah hujan tinggi dipastikan perkampungan yang tinggal di bantaran sungai berpeluang banjir. Saat ini, perkampungan yang menjadi langganan ban-
jir di Rangkasbitung antara lain Desa Pabuaran, Desa Kolelet Wetan, Kelurahan Cijoro Pasir, Kelurahan Cijoro Lebak, Kelurahan Muara Ciujung Timur dan Kelurahan Muara Ciujung Barat. Mereka warga yang tinggal di bantaran sungai itu mencapai ribuan kepala keluarga. “Kami mengintruksikan aparat desa dan kelurahan agar mewaspadai ancaman banjir dan longsor karena berdasarkan laporan BMKG Banten puncak hujan diperkirakan pertengahan Januari-Februari,” katanya. (ant)
PLN NTT
57.236 Pelanggar Berhak Subsidi KUPANG - Sebanyak 57.236 pelanggan listrik 900 VA (volt ampere) di Nusa Tenggara Timur berhak mendapatkan subsidi listrik sesuai kebijakan pemerintah untuk penerapan subsidi listrik tepat sasaran. Jumlah tersebut sesuai dengan data yang diberikan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan),” kata General Manager PT PLN (Persero) Wilayah NTT Richard Sakaur di Kupang, kemarin. Dia mengatakan pemerintah melalui lembaga TNP2K telah melakukan survei terhadap masyarakat atau pelanggaan tidak mampu di daerah setempat
yang berhak menerima subsidi listrik. Dari hasil survei tersebut, TNP2K merilis sebanyak 130.412 rumah tangga mampu (RTM) di provinsi kepulauan itu dari total 187.648 pelanggan golongan R1 atau 900 VA yang dikenai tarif keekonomian. Dengan demikian, tarif keekonomian (tidak disubsidi) hanya dikenakan untuk 130.412 pelanggan 900 VA yang masuk kategori RTM. Dia menoncothkan pelanggan yang memiliki kendaraan seperti mobil dan motor merupakan contoh pel-
anggan yang dianggap mampu dan tidak berhak menikmati subsidi untuk orang miskin. “PLN hanya menerapkan tarif keekonomian berdasarkan rekomendasi data yang diterima dari TNP2K. Jadi PLN yang hanya mengekusi bukan menentukan tarif,” kata Richard menjelaskan. Dia menjelaskan pemberlakukan tarif keekonomian dilakukan dalam tiga tahap, pertama terhitung sejak 1 Januari 2017, kedua, 1 Maret 2017, dan tahap terakhir pada 1 Mei 2017. Richard mengatakan penerapan kebijakan ini ditempuh
pemerintah untuk memacu rasio elektrifikasi di Indonesia dengan cara menyalurkan subsidi tepat sasaran. Di sisi lain, pemberlakukan tarif keekonomian bagi RTM tersebut juga dilakukan sebagai langkah penghematan besaran biaya subsidi yang ditanggung negara selama ini. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Satya Zulfanitra mengatakan selama 2012-2014, besar subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA mencapai Rp100 triliun per tahun. (ant)