Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 17 Desember 2015
No. 230 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Sekjen DPR Diperiksa JAKARTA - Penyelidik JAM Pidsus meminta keterangan Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani terkait dugaan rekaman Freeport. ‘’Penyelidikan meminta keterangan seputar tugas dan wewenang ketua DPR,” kata Dirdik pada JAM Pidsus Fadil Zumhana di Jakarta, kemarin. Dikatakan, sampai sekarang pihaknya telah meminta keterangan kepada 11 orang dan menerima 3 telepon seluler terkait rekaman tersebut termasuk beberapa dokumen. Ia menambahkan dari barang bukti yang ada itu, akan terus didalami. “Tidak hanya pada rekaman saja tapi juga terhadap dokumen yang lain,” katanya. Disebutkan, tim penyelidik juga sudah dikirim ke Universitas Gajah Mada (UGM)
dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk meminta keterangan dari para ahli terkait rekaman itu. Di bagian lain, ia menyatakan pihaknya akan menjadwalkan untuk memanggil kembali pengusaha M Reza Chalid termasuk Ketua DPR Setya Novanto yang diduga terlibat dalam rekaman tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan rekaman asli Freeport tidak bisa dipinjamkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan sudah disampaikan pula kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan. ‘’Memang Menkopolhukam bertanya ke saya, kalau kita pinjam, kan tanpa ada persetujuan. Dia bisa memahami itu,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DINONAKTIKFAN - Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Akbar Faizal memberikan keterangan terkait penonaktifan dirinya sebagai anggota MKD menjelang putusan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Setya Novanto Mundur
Suluh Indonesia/ant
SIDANG PUTUSAN - Ketua MKD DPR Surahman Hidayat (tengah) keluar dari ruangan saat jeda sidang putusan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. MKD menilai, Setya Novanto melakukan pelanggaran etika. Namun sebelum putusan dikeluarkan, Setya Novanto sudah mengundurkan diri.
JAKARTA - Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI menyusul proses sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebanyak 10 orang dari 17 anggota MKD meminta yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Surat pengunduran diri Setya Novanto yang ditandatangani di atas meterai diterima pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada saat rapat pleno MKD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin malam, masih diskors. Setelah seluruh anggota MKD menyampaikan pandangannya dan dilakukan rapat tertutup sejenak, kemudian Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto. Dalam surat tersebut, Setya Novanto menuliskan surat kepada pimpinan DPR perihal pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua DPR. ‘’Sehubungan dengan penanganan dugaan pelanggaran etika yang ditangani di DPR RI, untuk menjaga martabat dan untuk menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya mengundurkan diri dari Ketua DPR RI. Demikian pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya,” tulis Setya
Novanto. Surat yang ditandatanganinya di atas meterai tersebut ditembuskan kepada pimpinan MKD. Sementara itu, MKD setelah melakukan rapat pleno membuat keputusan menyatakan Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR RI periode 2014-2019 mulai Rabu 16 Desember 2015. ‘’MKD membuat keputusan tersebut, setelah menerima surat dari Setya Novanto yang isinya menyatakan mengundurkan diri,” kata Ketua MKD, Surrahman Hidayat. Menurut Surrahman, setelah rapat pleno MKD meminta pandangan dari masing-masing anggota, MKD melakukan rapat tertutup untuk membuat keputusan. Pada saat rapat tertutup, kata dia, pimpinan MKD menerima surat pengunduran dari Setya Novanto, sehingga keputusannya mendukung surat pengunduran diri Setya Novanto. ‘’Karena Novanto mengundurkan diri melalui suratnya mulai Rabu ini, maka kami memutuskan saudara Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR RI sejak Rabu ini,” tukasnya. Menurut Surrahman, setelah Novanto mundur maka dia sudah tidak berhak lagi memimpin rapat
paripurna penutupan masa sidang DPR hari Jumat besok. Rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, kata dia, akan dipimpin oleh salah satu dari empat pimpinan DPR RI yang ada. Setelah membacakan keputusan singkat tersebut, Surrahman kemudian menutup rangkaian rapat pleno MKD Diminta Mundur Sebelumnya, sebanyak 10 dari 17 anggota MKD menilai Ketua DPR Setya Novanto sebagai teradu melakukan pelanggaran kode etik sedang dengan sanksi mundur dari jabatan Ketua DPR RI. Anggota MKD ke-10 yang memberikan penilian Novanto melakukan pelanggaran kode etik sedang adalah Ketua MKD Surrahman Hidayat. Setelah Surrahman menyampaikan pandangannya, baru kemudian Wakil Ketua MKD, Kahar Muzakkir menyampaikan pandangannya secara singkat yakni saudara Seyta Novanto diduga melakukan pelanggaran kode etik berat. Pernyataan Kahar Muzakkir tersebut, tanpa adanya penjelasan soal fakta persidangan dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangannya. (har/son)
TNI Harus Dukung Politik Negara JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan agar prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis. ‘’Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pembukaan Rapim TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, kemarin.
Menurut Kepala Negara, rantai komando ditubuh TNI hanya satu. Tegak lurus, loyalitas dan ketaatan pada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan dalam membangun kekuatan pertahanan, Indonesia harus memenuhi alutsista secara terpadu di laut, darat, udara, karena hampir semua negara berlomba memajukan teknologi pertahanan. ‘’Bangun postur TNI yang
kokoh dengan alutsista modern. Modernisasi dilakukan untuk imbangi kemajuan jaman. Mandiri dengan kurangi impor dan kembangkan industri pertahanan nasional kita,” katanya. Presiden juga meminta seluruh pimpinan TNI untuk meningkatkan kapasitas prajurit yang profesional dan terlatih. Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan kesatuan komando
harus terus terwujud dan loyalitas kepada Presiden. ‘’TNI pernah hancur karena ikut politik praktis pada masa lalu. TNI tidak boleh ikut politik apapun juga, kecuali politik negara,” katanya. Politik negara, kata Panglima, loyalitas tegak lurus kepada Panglima Tertinggi yakni Presiden. Bagi TNI itu benang merah tidak boleh terbantahkan. Saya jamin loyalitas TNI yang paling tinggi,’’ tegas Panglima TNI. (ant)
Presiden Jokowi :
Kesenjangan Sosial Timbulkan Radikalisme PRESIDEN Joko Widodo menyatakan kesenjangan sosial, khususnya antara si kaya dan si miskin, yang terjadi saat ini akan menimbulkan radikalisme. Oleh karena itu, semua pihak agar memperhatikan semua masalah yang ada. Saat memberikan pengarahan kepada peserta rapim TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin, Jokowi menegaskan, tantangan utama kita adalah kemiskinan, ketimpangan, baik antarwilayah maupun kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini adalah pekerjaan ru-
mah (PR) kita bersama. Distribusi kesejahteraan rakyat yang belum merata. Jokowi menunjuk data yang dikeluarkan World Bank soal GINI Ratio Indonesia yang mencapai 0,41. Artinya, ada 1 persen rumah tangga Indonesia menguasai 50 persen
kekayaan bangsa. ‘’Kita tidak antiorang kaya raya. Kita ingin rakyat kita kaya semua. Akan tetapi, kalau ada yang superkaya dan ada yang makan saja sulit, itu ada gap. Ini harus didekatkan oleh anggaran dan kebijakan lapangan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial, berbahaya dan jadi bahan bakar konflik sosial, separatis, radikalisme, ekstrimisme, hingga terorisme,” tutur Jokowi. Ia mengakui kesenjangan yang ada tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain juga terjadi dengan perbandingan yang berbeda-beda antara kaya dan miskin. Namun, masyarakat Indonesia harus menyadari hal itu dan harus diperhatikan bersama mengingat ancaman ISIS dan terorisme salah satunya karena adanya kesenjangan yang terjadi. ‘’Harus deteksi dini betapa bahayanya ini. Pendataan, pendampingan, dan langkah konkret, langkah terobosan deradikalisasi harus terus-me-
nerus dilakukan, termasuk pendekatan keamanan baik ‘hard’ maupun ‘soft approach’, dan pendekatan agama serta pendekatan budaya,” katanya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan hal senada bahwa kemiskinan dan kesenjangan merupakan pintu masuk radikalisme, separatisme, dan terorisme. ‘’Aparat teritorial, harus melakukan pengamatan data agar jangan sampai berkembang,” katanya. Rapim TNI 2016 diikuti 182 pati TNI yang terdiri atas panglima komando utama (pangkotama), kepala dinas, kodiklat, sesko, asisten, kemhan, bakamla, BNPB, wantannas, dan Kemko Polhukam. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan tiga kepala staf meninjau pameran alutsista yang di miliki TNI di lapangan apel B3 Mabes TNI. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN UNDANG KOMEDIAN - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Mensesneg Pratikno (kanan), Kepala Staf Presiden Teten Masduki (kedua kiri) tertawa lepas saat berdialog dengan 17 komedian nasional dalam acara makan malam bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin.