Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 17 Oktober 2014
No. 184 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
12 Hakim Nakal Dipecat PEKANBARU - Komisi Yudisial menyatakan, sebanyak 12 hakim nakal yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum berat telah diberhentikan sepanjang 2013 oleh Majelis Kehormatan Hakim. ‘’Sebanyak 12 hakim tersebut berasal dari berbagai wilayah di tanah air seperti Surabaya,” kata Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Imam Ansori Saleh di Pekanbaru, kemarin. Imam mengatakan itu seusai melantik empat orang sebagai penghubung lembaga pengawas hakim untuk Wilayah Provinsi Riau di Lantai Dasar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) di Pekanbaru. Selain itu, juga ada hakim nakal yang bertugas di PN Sumut dan masih banyak
lagi termasuk Bengkulu dan Lampung. ‘’Kalau untuk Sumatera cukup banyak hakim yang ditindak tegas karena melakukan pelanggaran kode etik. Namun untuk di Riau saya tidak mengetahui persis jumlahnya,” katanya. Untuk tahun ini, lanjutnya, jumlah hakim yang melakukan pelanggaran kode etik belum diketahui persis, namun terakhir memang ada beberapa yang sedang dalam proses. Ia mengatakan, ada banyak jenis pelanggaran yang dilakukan hakim sehingga harus menerima sanksi pemecatan, termasuk menerima suap hingga berselingkuh. Terakhir Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memecat dua hakim PN Tebo dan hakim Pengadilan Agama (PA) Tebo, Jambi. (ant)
TNI-Polri Tegaskan
Jamin Keamanan Jokowi-Kalla Suluh Indonesia/ant
KETUA UMUM - Ketua umum PPP terpilih Romahurmuziy (tengah) disambut sejumlah kader pada Muktamar VIII PPP di Surabaya, kemarin. Romahurmuziy terpilih secara aklamasi menjadi Ketua umum baru PPP menggantikan Suryadharma Ali pada Muktamar yang diikuti 844 kader dari 26 DPW PPP.
Mahkamah Partai :
Muhtamar Surabaya Sah SURABAYA - Anggota Mahkamah Partai PPP Arman Remy menegaskan Muktamar VIII PPP di Surabaya pada 1518 Oktober 2014 adalah sah secara hukum, karena sesuai dengan AD/ART partai. Arman Remy bersama anggota Mahkamah Partai PPP lainnya, Mahfudoh Ali Ubay hadir pada Muktamar VIII di Surabaya, Kamis, guna meyakinkan publik, khususnya masyarakat bahwa muktamar VIII PPP di Surabaya adalah sah dan legi-
timate. ‘’Saya dan Ibu Mahfudoh hadir di sini untuk menunjukkan bahwa muktamar ini sah dan sesuai dengan AD/ART partai,” kata Arman Remy kepada pers di arena muktamar VIII PPP di Surabaya, kemarin. Pada kesempatan tersebut hadirnya juga dua wakil ketua umum DPP PPP, Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Pakar PPP Barlianta Harahap, Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Lukman Hakim Hasibuan, Ketua
JAKARTA - Arak-arakan terhadap Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla usai acara pelantikan di Sidang Umum MPR, dinilai justru menjadi titik krusial pengamanan. Pasalnya, pada kegiatan non formal itu, JokowiJK akan membaur dengan masyarakat. Penglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pengawalan dan pengaman terhadap Jokowi saat acara arakarakan tetap akan dilakukan secara ketat, namun pengawalan yang akan dilakukan
TNI dengan menggunakan pagar betis. Arak-arakan akan dilakukan mulai dari Bundaran HI hingga Istana Negara. ‘’Yang dari HI ke istana akan diarak. Jadi, dari sini (MPR) tidak ya. Nanti kita akan gunakan pagar betis, kemarin kita sepakat dengan timnya yang diutus Pak Jokowi. Kita rapat di Menko Pulhukam, untuk saling memahami dari HI menuju istana itu,” kata Moeldoko usai rapat konsultasi persiapan keamanan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih dengan pimpinan MPR, di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Rapat
juga diikuti Kapolri Jenderal Sutarman dan Kepala BIN Marciano Norman. Rencananya, usai mengucapkan sumpah dan janji di SU MPR menggunakan mobil kepresidenan, Jokowi-JK akan turun di Bundaran HI, kemudian akan diarak menggunakan kereta kuda hingga memasuki Istana dan akan disambut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di istana, Jokowi akan disambut dengan upcara kenegaraan. Setelah itu SBY akan memandu Jokowi mengenalkan tempat dan sudut Istana Negara mulai dari tempat tinggal,
ruang kerja dan ruang rapat presiden, hingga ruang kegiatan acara seremonial. TNI, menurutnya memahami gaya kepemimpinan Jokowi yang tidak menginginkan pengamanan terlalu ketat, namun sistem protokoler tidak bisa diabaikan untuk memberikan perlindungan. ‘’Kita memahami perkem-bangan di lapangan. Jadi, kegiatan terjadwal dengan baik, itu supaya tidak terganggu. Masyarakat harus juga bisa memahami kepentingan protokoler,’’ pesannya. (har)
DPP PPP Ermalena dan lima ketua DPW PPP yang menjadi anggota tim formatur. Sementara itu, anggota tim formatur PPP, Suharso Monoarfa mengatakan, pemilihan ketua umum PPP secara aklamasi melalui musyawarah mufakat merupakan cara PPP yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena itu, kata dia, terpilihnya Romahurmuziy secara aklamasi melalui musyawarah mufakat, menunjukkan PPP kembali ke khittohnya. (ant)
KPK Berharap
Mencari Capim Yang Teruji DUA nama kandidat calon pimpinan KPK yang lolos dalam tahap wawancara yang dilakukan panitia seleksi, telah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana harapan komisi antirasuah ini ? Dua nama tersebut adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Analis Hukum Internasional dan Kebijakan Sekretariat Kabinet RI Roby Arya Brata. Atas dua nama kandidat yang muncul tersebut, KPK berharap agar pihak DPR sebagai lembaga yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pimpinan KPK,memilih kandidat yang sudah mengenal baik kiprah lembaga anti rasuah tersebut agar bisa tetap menjaga soliditas pimpinan. ‘’Dalam situasi saat ini tentu lebih baik jika pimpinan yang dipilih adalah kandidat yang sudah mengenal baik KPK. Saat ini, seperti yang disampaikan Ketua KPK, soliditas pimpinan sangat bagus,” ujar juru bicara KPK Johan Budi SP kepada
wartawan di Jakarta, kemarin. Sementara itu secara terpisah, terkait lolosnya Roby dari enam yang mengikuti tahap wawancara,pihak Pansel mengaku tak khawatir akan ada konflik kepentingan yang dilakuakn Roby jika ada kasus korupsi yang menyangkut kalangan istana, mengingat selama ini profesinya berada di sekretariat kabinet. ‘’Kami melihat dia bukan orang yang mudah dikendalikan termasuk istana. dia bukan tipe orang yang terbeli,’’ kata anggota pansel Rheinald Kasali. Sebaliknya dengan memilih Roby, kekhwatiran yang selama
ini mengemuka, bisa terbantahkan. ‘’Iya. (bisa ditepis), justru saya melihat ada orang-orang istana ada yang ketakutan. Misalnya sebelum dia maju ada yang mejelek-jelakan namanya. Nah hal ini harus dilihat pansel. Itu boleh dikhwatirkan kalau dia memegang jabatan penting di Setkab atau dia selama ini mendapatkan fasilitas yang berlebih dari istana, dia bukan tipe yang seperti itu,’’jelasnya. Sementara itu, soal terpilihnya kembalin Busyro, pihak pansel menilai bahwa mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut dinilai indepen meskipun dinilai kurang gesit. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGAN NOSTALGIA - Presiden Susilo Bambang Yudoyono (tengah) bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kiri) melakukan kunjungan ke Makorem 072/Pamungkas Yogyakarta, kemarin. Kunjungan singkat sebelum melepas jabatannya sebagai presiden itu menjadi bentuk nostalgia SBY yang pernah menjabat sebagai Danrem 072/Pamungkas Yogyakarta, 11 April 1995 s/d 4 November 1995.
Kepala Daerah Korupsi
Bukan Disebabkan Pilkada Langsung YOGYAKARTA Ketua KPU Husni Kamil Manik menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah sejauh ini bukan disebabkan oleh mekanisme Pilkada secara langsung. ‘’Kalau Pilkada langsunng dianggap sebagai sumber terjadinya korupsi, saya tidak yakin,” kata Husni saat menjadi pembicara dalam acara “The 3rd Indonesia
Public Relations Award & Summit (IPRAS) di Yogyakarta, kemarin. Menurut dia, sebaliknya mekanisme pemilihan umum secara langsung, baik dalam pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah justru merupakan keunggulan dari proses berdemokrasi di Indonesia yang sesungguhnya dipuji oleh nagara-negara lain. ‘’Pemilihan secara langsung justru merupakan keunggulan demokrasi di Indonesia,”
katanya dalam acara tahunan yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers (PSP) itu. Menurut dia, apabila pelaksanaan pemilihan kepala daerah akhirnya dilaksanakan melalui DPRD, peran KPU tidak akan hilang. KPU masih tetap dapat menyelenggaran aktivitas pemilihan umum, khususnya untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. ‘’Jadi jangan dikira eksistensi KPU akan hilang ketika akhirnya pilkada melalui DPRD. Kami
masih tetap eksis utamanya untuk penyelenggaraan pemilu pada 2019,” kata mantan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat itu. Ia menjelaskan hingga saat ini jajaran komisioner KPU masih mempersiapkan peraturan KPU yang menjelaskan pengimplementasian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (ant)