Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 17 Mei 2016
No. 91 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Rangkap Jabatan
Jokowi Tak Melarang JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo tidak pernah melarang seseorang untuk merangkap jabatan sebagai ketua partai politik dan fungsional lembaga negara. ‘’Saya tidak pernah mendengar dari beliau (Presiden Jokowi), tapi Zulkifli Hasan yang juga ketua partai (Partai Amanat Nasional) jadi ketua MPR diterima, jadi saya pikir Presiden tidak pernah menyampaikan itu,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Wapres untuk menanggapi dinamika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali yang diagendakan juga akan memilih ketua umum baru. Delapan kandidat calon ketua umum Golkar telah memperoleh nomor urut, yakni Ade Komarudin (nomor urut 1), Setya Novanto (nomor 2), Airlangga Hartarto (nomor 3), Mahyudin (nomor 4), Priyo Budi Santoso (nomor 5), Aziz Syamsuddin (nomor 6), Indra Bambang Utoyo (nomor 7), dan Syahrul Yasin Limpo (nomor 8). JK menjelaskan hampir 75 persen dari ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar adalah kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota, sehingga jabatan rangkap dianggap sebagai hal yang biasa saja. ‘’Bahkan mereka bangga kalau ketua partai punya posisi yang baik karena jadi dihargai dan punya wibawa yang baik,” kata dia. Menurut Wapres, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan pada jabatan masing-masing. (har)
15 Warga Sibolangit Hilang JAKARTA - Sebanyak enam orang tewas akibat bencana longsor di Sibolagit, sementara puluhan orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. ‘’Pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor hingga Senin pukul 16.00 WIB, telah ditemukan enam orang meninggal dunia atas nama Rafki (21) dan lima masih dalam proses diidentifikasi, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan korban meninggal disebabkan tertimbun longsor dan terseret arus. Total jumlah korban 78 orang termasuk 15 korban hilang. Sebanyak 56 orang selamat dan satu orang luka. Longsor, kata dia, terjadi di kawasan wisata air terjun Dua Warna, Sibolangit,
pada Minggu (15/5) sore. Longsor tersebut terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan lebat pegunungan seterusnya terjadi banjir bandang. Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Deli Serdang, BPBD Provinsi Sumut, TNI, Basarnas, SKPD, relawan dan masyarakat masih mencari korban hilang dengan menyusuri sungai, kata dia. Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto telah melakukan koordinasi dengan Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang dan BPBD Sumit. Tri Budiarto telah memerintahkan Kepala BPBD Provinsi Sumut untuk mendampingi BPBD Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan darurat.’’Logistik dan peralatan di gudang BPBD agar digunakan untuk mendukung operasi Tim SAR,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DITUNTUT - Terdakwa kasus suap proyek listrik di Kabupaten Deiyai Dewie Yasin Limpo meninggalkan ruang sidang usai pembacaan tuntutan selama sembilan tahun di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Terkait Kunjungan Fiktif
Temuan Harus Diungkap
Suluh Indonesia/ant
PENGHAPUSAN PERMANEN THREE IN ONE - Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta telah resmi menghapus sistem 'three in one' secara permanen dan rencananya akan segera melakukan kajian untuk pemberlakuan penerapan ganjil genap.
Mahyudin :
Munaslub Golkar Momentum Untuk Segera Bangkit BAKAL calon ketua umum DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan, penyelenggaraan Munaslub merupakan upaya bagi partai untuk bangkit dari keterpurukan. Mahyudin mengatakan, Munaslub ini adalah cara bagi Golkar untuk bangkit lagi. Jika Golkar tidak solid maka tidak akan bisa bangkit lagi. Dia mengatakan, keinginan untuk maju menjadi calon ketua umum tidak datang begitu saja, namun juga dengan kesiapan untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan dan kejayaan partai berlambang pohon beringin itu. Sehubungan dengan mencuat isu kecurangan dalam pemilihan ketua umum Golkar, Mahyudin menuturkan bahwa setiap anggota merupakan ke-
luarga yang harus berjiwa besar dalam menerima kekalahan dan menghargai setiap hasil yang akan diputuskan. ‘’Kan sudah dijelaskan dalam AD/ ART, siapa yang mendapat suara 30 persen secara tertutup maka lolos dari bakal calon menjadi calon ketua umum,” ujar Mahyudin. Mahyudin pun menegaskan, semua bakal calon ketua umum harus siap dengan segala hasil yang akan muncul dalam pemilihan, jika siap bermain maka harus siap juga untuk kalah atau menang. ‘’Jangan mau berujung ke perpeca-
han lagi, setiap pihak harus menghargai. Hanya orang bodoh yang mudah terpengaruh dengan kondisi seperti itu,” kata Mahyudin pula. Sehari sebelumnya, Mahyudin bersama lima bakal calon ketua umum Golkar lainnya berkumpul untuk menyatakan sikap terkait isu pembagian surat dukungan yang dilakukan salah satu kandidat. Tak Ingin Diintervensi Sementara itu, politisi senior Partai Golkar Chairuman Harahap mengatakan, tidak menginginkan proses pemilihan ketua umum diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. ‘’Kami harap tidak ada lagi suara-suara yang mengatasnamakan presiden untuk terlibat di Partai Golkar. Kami tidak ingin ada intervensi dan penyalahgunaan wewenang,” tutur mantan jaksa ini. Dia menjelaskan, usai beredarnya kabar salah seorang kandidat yang menyebarkan
surat dukungan pada ketua DPD, kini muncul kabar bahwa yang mengatasnamakan presiden agar bisa menentukan siapa yang layak menjadi ketua umum dan format Golkar di masa depan. Dia pun menilai tindakan tersebut tidak “fair”, padahal dalam sebuah gerakan dan perjuangan politik ,kejujuran merupakan hal yang mutlak. ‘’Kemarin saat pembukaan Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak membela siapa pun dan tidak melakukan intervensi apapun. Artinya memang pak Presiden tidak mau campur tangan dalam rumah tangga Golkar,” ujar Chairuman. Menurut dia, keengganan Presiden Jokowi untuk mengintervensi partai berlambang pohon beringin itu merupakan pertanda bahwa Presiden menyadari besarnya peran dan andil Partai Golkar dalam menggerakan demokrasi. (ant)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan kunjungan kerja fiktif yang dilakukan anggota DPR harus diungkap secara menyeluruh agar menjadi pelajaran bagi institusinya. ‘’Temuan tersebut harus diungkap. Karena anggota dewan harus belajar kedisiplinan juga untuk membuat laporan yang benar,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin. Menurut dia, fungsi representasi anggota DPR sudah dimasukkan dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sehingga seharusnya anggota DPR tidak boleh melakukan manipulasi dalam aktivitas representasi tersebut. Fahri mengatakan konsekuensi fungsi representasi itu adalah negara menga-
lokasikan anggaran bagi anggota DPR untuk bertemu dengan konstituen dan memperbaharui informasi yang terjadi di masyarakat. ‘’Jangan sampai ada anggota yang mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil uangnya tapi kunjungannya tidak dilakukan, bertemu rakyat tidak dilakukan, lalu membuat laporan-laporan yang fiktif sifatnya,” ujarnya. Fahri mengatakan apabila tindakan kunker fiktif itu terjadi maka tidak bisa dibenarkan karena selain melanggar etika, itu juga menjadi tindakan menyalahgunakan uang negara. Dia meminta untuk menunggu audit BPK secara menyeluruh dan semoga menjadi pembelajaran agar anggota DPR disiplin dalam menjalankan fungsi representasinya kepada masyarakat. ‘’Kami tunggu saja temuannya. Memang kemarin itu ada keribu-
tan membicarakan soal sistem keuangannya, yaitu antar lumpsum dan at cost karena masih ada perdebatan akan hal itu,” ujarnya. Fahri mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya pernah berbicara dengan Menteri Keuangan terkait apakah sistem penganggaran yang rinci di PNS bisa sedikit diperbaiki dalam sistem anggota DPR. Dia mencontohkan dirinya kunker ke Dapil dengan mengajak staf selama tiga hari, sebenarnya kena lumpsum namun ternyata masyarakat menginginkan lebih lama. ‘’Misalnya karena ada masalah sulit dan sebagainya, akhirnya saya extend 2 hari, dalam sistem at cost, staf saya tidak boleh menetap. Dia harus pulang ke Jakarta, baru boleh kembali, nah itu pertama-tama membebani keuangan negara juga,” katanya. (har)
Dewie Dituntut Sembilan Tahun JAKARTA - Anggota DPR Komisi VII dari fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo dituntut sembilan tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 12 tahun karena dinilai menerima suap sebesar 177.700 dolar Singapura (sekitar Rp1,7 miliar). ‘’Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masig selama sembilan tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider enam bulan kurungan,” kata JPU KPK Kiki Ahmad Yani di Tipikor Jakarta, kemarin. Jaksa juga meminta agar hakim menjatuhkan pidana tam-
bahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih selama 12 tahun atas Dewi Limpo terkait kasus mengupayakan anggaran pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua itu. ‘’Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa 1 berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan jabatan publik/jabatan politik selama tiga tahun lebih lama dari pidana pokoknya,” tambah jaksa Kiki. Alasannya karena perbuatan Dewie dinilai mencederai amanah rakyat. Khusus untuk terdakwa 1, jabatan anggota DPR merupakan jabatan poli-
tis yakni jabatan yang diperoleh melalui proses politik yang untuk mencapai jabatan itu seseorang harus didukung oleh partai politik dan rakyat. Jaksa juga menganggap keduanya tidak mengakui perbuatan. ‘’Perbuatan para terdakwa membuat buruk citra DPR RI, tidak memberikan contoh teladan kepada rakyat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi tapi justru memanfaatkan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Para terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya,” ungkap jaksa Kiki. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MUNASLUB GOLKAR RICUH - Sejumlah wartawan terlibat saling dorong dengan polisi setelah terjadinya kericuhan peserta Munaslub Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, kemarin. Pemilihan ketua umum partai berlambang beringin tersebut terancam tertunda karena alotnya berbagai tahapan munaslub.