Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 17 Februari 2017
No. 35 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
WNI Diduga
Terlibat Pembunuhan Sepupu Kim Jong-un KUALA LUMPUR - KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum terhadap WNI yang diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki asal Korea Utara. “KBRI Kuala Lumpur telah meminta informasi dari otoritas keamanan Malaysia terkait adanya pemberitaan mengenai ditangkapnya seorang perempuan pemegang paspor Indonesia yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang laki-laki asal Korea Utara,” ujar Wakil Duta Besar RI Andreano Erwin di Kuala Lumpur, kemarin. Berdasarkan data diri yang disampaikan oleh otoritas keamanan Malaysia, ujar dia, KBRI telah melakukan verifikasi dan berdasarkan data sementara yang ada di KBRI perempuan tersebut berstatus WNI. Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, KBRI telah meminta akses kekonsuleran kepada Pemerintah Malaysia untuk dapat memberikan pendampingan dalam rangka memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi. “Saat ini staf KBRI dalam perjalanan menuju Selangor. KBRI terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan Malaysia terkait kasus ini,” ujarnya. Sejumlah media memberitakan wanita kedua yang ditangkap sehubungan dengan pembunuhan Kim Jong-nam saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. (ant)
Bachtiar Nasir Diperiksa JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagaisaksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). “Hari ini ada tujuh yang diperiksa Bareskrim, Bachtiar Nasir salah satunya,” kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Pemeriksaan terhadap Bachtiar ini merupakan kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus ini. Sementara enam orang lainnya yang diperiksa adalah Pembina Yayasan Keadilan Untuk Semua Adian Husaini,Sekretaris YKUSTri Subhi
Abdillah,Bendahara YKUS Suwono, Dadang, M Lutfie Hakim dan Linda. “Ada saksi yang dijadwalkan diperiksa tapi berhalangan hadir karena sedang sakit. Saksi tersebut adalah Pengawas YKUS Nuim Hidayat,” kata Rikwanto. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial IA, staf perbankan yang berperan mencairkan dana dari rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua tersebut. Pencairan dana tersebut merupakan permintaan Bachtiar Nasir. Namun, Rikwanto enggan menyebut tujuan pencairan dana tersebut. “Dia (Bachtiar) ‘kan meminjam rekening yayasan itu untuk hal-hal yang dimaksudkan sendiri. Ini masih didalami materinya,” ujarnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
RATU ATUT DIPERIKSA - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berada dalam mobil tahanan ketika meninggalkan Gedung Merah Putih KPK Jakarta, kemarin.
Kerabat Presiden
Terlibat Kasus Suap Pajak JAKARTA - Presiden Joko Widodo meyakini KPK bekerja profesional dalam memeriksa saksi kasus suap kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Handang Soekarno, yang diduga melibatkan kerabat Presiden bernama Arif Budi Sulistyo. “Yang tidak bener ya diproses hukum saja, kita semuanya menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang ada di KPK dan saya yakin KPK bekerja profesional dalam semua kasus,” kata Presiden di Jakarta, kemarin. Presiden pun menyatakan
sebelumnya sudah mengingatkan agar tidak ada orang yang membawa-bawa namanya dalam proyek atau persoalan apapun. “Saya tidak hanya mengeluarkan surat, tapi mungkin sudah lebih dari 5 kali saya sampaikan di sidang kabinet, waktu pertemuan dengan direksi, dirut-dirut BUMN, saya sampaikan jadi saya kira penjelasannya sangat jelas,” tegas Presiden. Dalam dakwaan Country Director PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak
Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar untuk Haniv dan Handang. Dalam dakwaan disebutkan Arif yang merupakan PT Rakabu Sejahtera itu berperan untuk mempertemukan dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menyampaikan keinginan Rajamohanan. Arief diduga adalah adik ipar Presiden Joko Widodo. Terkait hal ini, KPK akan membuktikan peranan Arief dalam persidangan. “Nama yang muncul yaitu Arief Budi Sulistyo dalam rangkaian perisitiwa ini diduga sebagai mitra bisnis terdakwa, dan men-
genal Haniv yang merupakan pegawai Ditjen Pajak dan hubungannya dengan pihak lain,” katanya. “Apakah ada komunikasi-komunikasi terkait kewajiban pajak PT EKP dengan sejumlah pihak di Ditjen Pajak serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, kami akan buktikan satu per satu yang ada dalam dakwaan itu,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada 14 Februari 2017. Febri mengakui nama Arief tidak dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan karena ada strategi-strategi penyidik dalam kasus itu. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KETUA MK DIPERIKSA - Ketua MK Arief Hidayat, menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Arief diperiksa terkait kasus yang melibatkan Patrialis Akbar.
Real Count
Tak Bisa Dijadikan Dasar Kemenangan Calon MASYARAKAT sempat tidak bisa mengakses data perolehan suara melalui tabulasi situs KPU DKI Jakarta untuk memantau hasil suara pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno tak menampik ihwal adanya informasi dugaan peretasan terhadap sistem informa-
si dan jaringan milik KPUD DKI Jakarta. Namun, ia meminta publik tidak termakan isu peretasan IT KPUD DKI. Sebab,
sistem elektronik digunakan oleh KPUD DKI hanya dalam Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng). KPUD DKI Jakarta telah menyepakati pengitungan cepat berdasarkan scan formulir C1 atau real count ini dilaksanakan selama dua hari. “Yang menggunakan IT hanya Situng saja. Ini pun bukan sebagai dasar. Yang menjadikan dasar, perhitungan manual secara berjenjang. Situng hanya sebagai pembanding,” kata Sumarno di pusat rekapitulasi hasil pindai form C1 untuk Pilkada DKI 2017 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin. Tabulasi data hasil pemungutan suara masing-masing TPS di DKI Jakarta itu dilakukan berdasarkan scan formulir C1 yang telah tersertifikasi kemudian hasil datanya di masukkan ke dalam tabulasi. Terdapat 160 operator untuk melakukan tabulasi data yang ditampilkan di layar perkembangan tiap-tiap TPS. Tabulasi ini dapat dikunjungi dengan alamat situs https://pilkada2017. kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta. Sumarno mengakui adanya informasi dugaan peretasan terhadap sistem informasi dan jaringan milik KPUD DKI Jakarta tersebut. Yang pasti, peroleha suara secara elektronik tersebut bukanlah hasil final, sebab proses penghitungan secara resmi rekapitulasi suara sah baru mulai dilakukan. (har)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN APRESIASI PILKADA SERENTAK - Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan bersyukur atas pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2015 kemarin di 101 daerah pemilihan berjalan lancar.
Kasus SBY-Antasari
Harus Lewat Tim Pencari Fakta JAKARTA - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menuduh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki peran terkait dugaan rekayasa kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang kemudian membuat Antasari lengser dari posisi sebagai Ketua KPK dan masuk penjara. Namun, tuduhan itu dibantah SBY. Keduanya pun saling lapor ke polisi. Agar kasus ini tidak simpangsur, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) disarankan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Langkah ini juga penting, mengingat SBY menyatakan pemberian grasi Antasari oleh Presiden Jokowi bermuatan politik. “Kalau Presiden Jokowi memberi grasi Antasari itu dicurigai sebagai konspirasi politik, maka hal itu bisa mengurangi keperceyaan rakyat kepada pemerintah dan integritasnya bisa terganggu dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu sebaiknya dibentuk TPF untuk mengakhiri politisasi kasus itu,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai
NasDem Jhonny G Plate dalam ‘Duel Antasari-SBY, Dimana Aparat Penegak Hukum?’ di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Jhonny berpandangan tuduhan SBY telah mengganggu jalannya pemerintahan dan bisa berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Oleh karena itu, persoalan ini tidak boleh dibiarkan dan diwariskan sebagai sejarah hitam genarasi mendatang. Dengan TPF, Jhonny berharap ketidakpastian dan simpangsiur persoalan ini bisa tuntas secepatnya. “Jadi, dengan pembentu-
kan TPF ini diharapkan bisa menghentikan konspirasi yang bisa merusak dan menggangu proses politik di Indonesia. Saya yakin kepolisian juga akan netral untuk membantu mengungkap kasus itu,” ujarnya. Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mengakui sulit mencari bukti-bukti keterlibatan Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasruddin tersebut. Sehingga kemudian muncul dugaan jika kasus itu sebagai rekayasa untuk menghancurkan KPK melalui Antasari. (har)